Bareskrim Polri – Lifestyle Eranasional.com

Bareskrim Bantah Tito Karnavian dan Idham Azis Jadi Tersangka Kasus Penyadapan

Rio Anthony — Sun, 08 Nov 2026 09:30:37 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Pol Asep Safrudin, membantah kabar yang beredar di media sosial mengenai penetapan dua mantan Kapolri, Tito Karnavian dan Idham Azis, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.

Asep menegaskan informasi tersebut tidak benar.

“Infonya tidak benar,” tegas Asep saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Minggu (8/11/2026).

Hingga saat ini, Bareskrim Polri baru menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal terhadap informasi elektronik.

Keempat tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Dari empat tersangka tersebut, tiga orang telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Mereka adalah Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso. Sementara itu, Slamet Uliandi tidak ditahan karena sedang menjalani perawatan akibat sakit.

Berdasarkan temuan awal penyidik, dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah pihak lain juga diduga menjadi korban, mulai dari menteri, tokoh politik, pengusaha, insan media, hingga tokoh masyarakat.

Dalam perkara ini, para tersangka dijerat sejumlah ketentuan pidana.

Di antaranya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Selain itu, mereka juga disangkakan melanggar Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara, serta Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman maksimal delapan tahun penjara.

Sementara itu, pihak Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengategorikan dugaan tindak pidana tersebut sebagai bentuk makar. []

Bareskrim Polri Ungkap Dua Jaringan Judi Online, Transaksi Capai Rp890 Miliar

Rio Anthony — Fri, 14 Aug 2026 12:32:52 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Bareskrim Polri membongkar dua jaringan perjudian online internasional yang beroperasi di Indonesia dan memiliki keterkaitan dengan jaringan di Kamboja.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap 23 tersangka dan menyita berbagai barang bukti.

Salah satu kasus bahkan diketahui memiliki nilai transaksi mencapai lebih dari Rp890 miliar dalam kurun waktu satu tahun.

Pengungkapan dua kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pemberantasan judi online menjadi salah satu perhatian pemerintah.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas praktik perjudian, termasuk yang memanfaatkan platform digital.

“Ini merupakan perhatian kita bersama dan menjadi komitmen pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden Republik Indonesia. Presiden juga menegaskan untuk memberantas judi dan judi online,” kata Trunoyudo.

Ia menambahkan, Kapolri juga terus mendorong jajaran kepolisian untuk mengungkap jaringan perjudian online yang memanfaatkan kemudahan sistem pembayaran.

“Maka Bapak Kapolri juga konsisten dan komitmen untuk mengungkap semua ini melalui Bareskrim dan seluruh jajaran,” ujarnya.

Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen, Founder Krista Exhibitions Datangi Bareskrim

Fyan Hadi — Wed, 22 Jul 2026 14:00:38 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Chief Marketing Officer (CMO) sekaligus Founder Krista Exhibitions, Christina Sudjie, memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri, Rabu (22/7/2026), untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan pemalsuan dokumen.

Pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan yang diajukan Krista Exhibitions pada Januari 2026 terkait dugaan penyalahgunaan dokumen yang diduga melibatkan salah satu mitra kerja perusahaan.

Usai menjalani pemeriksaan, Christina menjelaskan bahwa dugaan pelanggaran itu baru terungkap setelah hubungan kerja sama yang telah berlangsung selama kurang lebih satu dekade.

“Selama sekitar 10 tahun hubungan kerja sama berjalan dengan baik. Namun belakangan kami menemukan sejumlah kejanggalan yang kemudian kami laporkan kepada aparat penegak hukum,” ujar Christina kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta.

Menurutnya, dokumen yang diduga dipalsukan berpotensi merugikan perusahaan, khususnya terhadap penyelenggaraan berbagai pameran yang selama ini menjadi fokus bisnis Krista Exhibitions, termasuk pameran internasional di sektor makanan dan minuman yang telah digelar selama puluhan tahun.

Sebagai pendiri perusahaan, Christina menegaskan langkah hukum yang ditempuh merupakan upaya untuk melindungi kepentingan perusahaan sekaligus menjaga keberlangsungan kegiatan usaha yang telah dibangun selama lebih dari 30 tahun.

“Kami berkewajiban menjaga hak-hak perusahaan dan memastikan penyelenggaraan pameran yang telah kami bangun selama lebih dari tiga dekade tetap terlindungi,” katanya.

Meski mengakui perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar, Christina belum bersedia mengungkapkan besaran kerugian maupun identitas pihak yang dilaporkan. Ia menyerahkan seluruh proses tersebut kepada penyidik yang tengah menangani perkara.

Ia juga menyampaikan bahwa komunikasi dengan pihak yang dilaporkan telah terhenti. Karena tidak ditemukan titik temu dalam penyelesaian, perusahaan akhirnya memilih menempuh jalur hukum.

Sementara itu, kuasa hukum Christina Sudjie, Dr. Yoni Agus Setiyono, S.H., M.H., mengatakan pemeriksaan yang dilakukan penyidik berfokus pada pendalaman kronologi dugaan tindak pidana, mulai dari awal kerja sama, proses terjadinya dugaan penyalahgunaan dokumen, hingga waktu dugaan pelanggaran tersebut diketahui oleh perusahaan.

Yoni menambahkan, pemeriksaan terhadap kliennya masih berlangsung sehingga proses penyidikan belum dapat disimpulkan. Terkait kemungkinan adanya penetapan tersangka, ia meminta publik menunggu perkembangan resmi dari penyidik.

“Untuk perkembangan selanjutnya, termasuk apabila nanti ada penetapan tersangka, tentu akan disampaikan oleh penyidik sesuai dengan proses hukum yang berjalan,” ujarnya.

Polisi Bersenjata Lengkap Gerebek Gedung di Jakarta Barat, Diduga Markas Judi Online

Aditya — Sat, 09 May 2026 12:59:41 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Badan Reserse Kriminal Polri atau Bareskrim Polri melakukan penggerebekan terhadap sebuah kantor yang diduga menjadi pusat operasi jaringan judi online internasional di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, pada Jumat malam, 8 Mei 2026.

Operasi tersebut langsung menjadi perhatian publik setelah sejumlah personel kepolisian bersenjata lengkap terlihat mengepung gedung perkantoran bertingkat yang berada di kawasan bisnis tersebut. Aparat tampak melakukan penjagaan ketat di sekitar lokasi selama proses pemeriksaan berlangsung.

Berdasarkan informasi yang beredar di lokasi, penggerebekan diduga berkaitan dengan aktivitas jaringan judi online berskala besar yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan warga negara asing asal China.

Hingga larut malam, puluhan personel kepolisian masih berjaga di area gedung. Sejumlah kendaraan operasional polisi terlihat keluar masuk kompleks perkantoran, sementara lampu di beberapa lantai gedung masih menyala saat operasi berlangsung.

Pantauan di lokasi menunjukkan aparat mengenakan pakaian taktis berwarna hitam lengkap dengan perlengkapan pengamanan. Sebagian petugas berjaga di pintu masuk gedung, sementara lainnya melakukan pemeriksaan di dalam area kantor.

Suasana di sekitar lokasi penggerebekan terlihat cukup tegang. Aktivitas masyarakat di sekitar kawasan Hayam Wuruk sempat menjadi perhatian karena keberadaan aparat dalam jumlah besar menarik perhatian pengguna jalan dan warga sekitar.

Informasi awal yang diperoleh menyebutkan bahwa kantor tersebut diduga menjadi pusat pengendalian aktivitas judi online yang beroperasi lintas negara. Namun hingga kini belum diketahui secara pasti berapa jumlah orang yang diamankan dalam operasi tersebut.

Belum ada pula rincian resmi mengenai barang bukti yang berhasil disita polisi, termasuk kemungkinan adanya perangkat komputer, server, telepon genggam, maupun dokumen transaksi keuangan yang berkaitan dengan aktivitas perjudian daring tersebut.

Pihak kepolisian juga masih belum memberikan keterangan resmi terkait detail penggerebekan maupun dugaan jaringan internasional yang disebut terlibat dalam operasi itu.

Modus Baru Narkoba dalam Cartridge Vape Terkuak

Aditya — Wed, 22 Apr 2026 09:03:12 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pengungkapan praktik peredaran narkotika dengan modus baru kembali dilakukan oleh Bareskrim Polri di wilayah Jakarta Timur. Kasus ini menjadi perhatian karena melibatkan penggunaan cartridge vape yang diisi zat berbahaya seperti Etomidate dan sabu, serta memanfaatkan jasa pengiriman ojek online sebagai sarana distribusi.

Peristiwa ini bermula dari kejelian seorang pengemudi ojek online yang merasa ada kejanggalan pada paket yang akan ia kirimkan. Alih-alih langsung mengantarkan, ia memilih melapor ke petugas di Mabes Polri. Tindakan tersebut menjadi titik awal terbongkarnya jaringan yang diduga sudah beroperasi secara sistematis.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim, Eko Hadi Santoso, menjelaskan bahwa laporan tersebut diterima pada malam hari, Senin (13/4). Paket kemudian diperiksa menggunakan alat X-Ray di area penjagaan, dan hasilnya menunjukkan indikasi kuat adanya kandungan narkotika di dalamnya. Kecurigaan itu terbukti setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh petugas.

Menindaklanjuti temuan tersebut, tim penyidik langsung menerapkan strategi control delivery dan penyamaran. Petugas berpura-pura menjadi pengemudi ojek online untuk mengantarkan paket ke alamat tujuan di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Dari operasi terselubung itu, polisi berhasil melacak pihak yang terlibat hingga akhirnya mengarah pada seorang tersangka.

Bandar Narkoba yang Masuk DPO, Erwin Iskandar Dilumpuhkan dengan Tembakan

Aditya — Fri, 27 Feb 2026 19:33:19 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Aparat dari Bareskrim Polri menangkap seorang bandar narkotika bernama Erwin Iskandar alias Ko Erwin di wilayah perairan Tanjung Balai, Sumatera Utara. Penangkapan berlangsung dramatis setelah tersangka diduga berupaya melarikan diri menuju Malaysia melalui jalur laut. Polisi terpaksa melumpuhkan Ko Erwin dengan tembakan terukur karena melakukan perlawanan saat hendak diamankan.

Ko Erwin tiba di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, pada Jumat siang, 27 Februari 2026. Ia terlihat berjalan pincang akibat luka tembak di bagian kaki. Aparat menegaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan sesuai prosedur karena tersangka mencoba kabur dan tidak kooperatif ketika hendak ditangkap.

Kepala Subdirektorat IV Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Komisaris Besar Handik Zusen, menjelaskan bahwa tim sudah memantau pergerakan Ko Erwin sebelum akhirnya menangkapnya pada Kamis siang, 26 Februari 2026. “Ada upaya melarikan diri dan perlawanan saat proses penangkapan, sehingga anggota melakukan tindakan tegas dan terukur,” ujar Handik saat dikonfirmasi.

Menurut penyidik, Ko Erwin masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) atas dugaan keterlibatan dalam jaringan peredaran narkotika skala besar. Surat DPO bernomor DPO/23/II/RES.4.2./2026/Dittipidnarkoba mencantumkan identitas lengkapnya sebagai warga negara Indonesia kelahiran Makassar, 30 Mei 1969. Selama beberapa waktu terakhir, aparat telah melakukan pengejaran intensif setelah mendapatkan informasi bahwa tersangka berusaha keluar dari wilayah Indonesia.

Dalam operasi penangkapan tersebut, polisi juga mengamankan dua orang yang diduga membantu pelarian Ko Erwin. Mereka adalah Rusdianto alias Kumis yang disebut menyiapkan kapal penyeberangan, serta Rahmat yang menyediakan sarana transportasi laut menuju Malaysia. Berdasarkan keterangan awal, Ko Erwin diduga membayar Rp7 juta kepada Rahmat sebagai biaya penyeberangan.

Modus Kerja di Luar Negeri Berujung Scam Online, 249 WNI Dipulangkan

Aditya — Mon, 09 Feb 2026 09:15:05 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melakukan asesmen terhadap ratusan warga negara Indonesia yang dipulangkan dari luar negeri setelah terlibat dalam aktivitas penipuan daring. Total terdapat 249 WNI bermasalah yang berasal dari Myanmar dan Kamboja dan diketahui merupakan mantan pekerja di industri scam online. Proses asesmen ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum sekaligus perlindungan terhadap warga negara yang diduga menjadi korban eksploitasi.

Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Nurul Azizah, menjelaskan bahwa pemulangan para WNI tersebut dilakukan secara bertahap dalam dua kloter. Kepulangan pertama dilakukan pada 22 Januari 2026 dengan satu penerbangan yang membawa 91 WNI. Selanjutnya, kloter kedua berlangsung pada 30 dan 31 Januari 2026 melalui tiga penerbangan berbeda.

Dari total 249 WNI yang dipulangkan, sebanyak 182 orang berasal dari Myanmar, sementara 67 lainnya dipulangkan dari Kamboja. Seluruhnya saat ini menjalani proses pendataan dan asesmen oleh penyidik Bareskrim untuk mengetahui peran, kondisi, serta kemungkinan adanya unsur tindak pidana perdagangan orang dalam kasus yang mereka alami.

Berdasarkan hasil asesmen awal, para WNI tersebut sebelumnya menerima tawaran pekerjaan di luar negeri dengan berbagai posisi yang terlihat legal dan menjanjikan. Mereka dijanjikan bekerja sebagai operator lokapasar, customer service, pengelola judi online, hingga pelayan restoran di sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kamboja. Tawaran pekerjaan itu sebagian besar mereka terima melalui media sosial seperti Facebook dan aplikasi pesan instan Telegram.

Pemeriksaan Perdana Pandji Pragiwaksono di Bareskrim Polri

Aditya — Tue, 03 Feb 2026 10:16:00 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Komika Pandji Pragiwaksono menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta, pada Senin (2/2/2026). Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penghinaan dan ujaran bernuansa SARA terhadap masyarakat suku Toraja, yang dilaporkan oleh Aliansi Pemuda Toraja pada akhir 2025 lalu.

Pandji tiba di Bareskrim Polri sekitar pukul 10.30 WIB untuk memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber). Pemeriksaan tersebut menjadi kehadiran pertamanya setelah sebelumnya sempat berhalangan karena berada di luar negeri.

“Saya dapat panggilan terkait kasus Toraja. Mulai diperiksa dari pukul 10.30,” ujar Pandji kepada wartawan, dikutip dari Antara.

Dalam pemeriksaan tersebut, komika berusia 46 tahun itu mengaku mendapat 48 pertanyaan dari penyidik. Pertanyaan-pertanyaan itu berkaitan dengan materi video stand up comedy yang menyinggung prosesi adat pemakaman masyarakat Toraja.

Penyidik mendalami konteks materi, maksud penyampaian, serta dampak dari konten yang dianggap menyinggung unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Meski kasus ini telah masuk ke ranah hukum, Pandji menegaskan sikap kooperatifnya dengan mengikuti seluruh proses yang berjalan.

“Sebenarnya permintaan maaf sudah pernah dilakukan dan sudah bisa dilihat publik. Tapi mungkin ini memang meneruskan laporan yang ada. Saya ikuti saja prosesnya,” kata Pandji.

Pandji menekankan bahwa dirinya sebelumnya telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat Toraja atas materi lawakan yang menimbulkan polemik. Permintaan maaf tersebut disampaikan melalui berbagai platform dan telah menjadi konsumsi publik.

Namun, Pandji menyadari bahwa permintaan maaf tidak otomatis menghentikan proses hukum jika laporan tetap berjalan.

“Saya menghormati proses hukum dan siap memberikan keterangan sesuai yang dibutuhkan,” imbuhnya.

Kuasa hukum Pandji Pragiwaksono, Haris Azhar, membenarkan bahwa pemeriksaan kali ini merupakan kehadiran pertama kliennya sebagai saksi di Bareskrim Polri.

“Pemanggilan sebenarnya sudah dilakukan dua kali. Namun saat itu Pandji belum berada di Indonesia karena masih di Amerika Serikat,” jelas Haris.

Ia menegaskan bahwa kliennya bersikap kooperatif dan tidak menghindari proses hukum. Kehadiran Pandji hari ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab warga negara.

Sementara itu, Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Pol. Rizki Agung Prakoso memastikan bahwa perkara yang melibatkan Pandji Pragiwaksono telah naik ke tahap penyidikan.

“Betul, kasusnya sudah masuk tahap penyidikan,” ujar Rizki singkat.

Dengan status tersebut, penyidik kini tengah mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

Diketahui, Aliansi Pemuda Toraja secara resmi melaporkan Pandji Pragiwaksono ke Bareskrim Polri pada November 2025. Laporan tersebut dilayangkan atas dugaan penghinaan dan ujaran bernuansa SARA dalam materi stand up comedy yang dibawakan Pandji.

Aliansi menilai bahwa materi tersebut, khususnya yang menyinggung prosesi pemakaman adat Toraja, telah melecehkan nilai budaya dan melukai martabat masyarakat Toraja sebagai kelompok etnis.

Menurut pelapor, penyampaian materi tersebut dianggap tidak sensitif terhadap kearifan lokal dan berpotensi menimbulkan stigma negatif.

Kasus yang menjerat Pandji Pragiwaksono kembali memunculkan perdebatan publik mengenai batas antara kebebasan berekspresi, seni komedi, dan sensitivitas budaya. Stand up comedy kerap menggunakan satire dan kritik sosial sebagai medium, namun di sisi lain berpotensi menyinggung kelompok tertentu jika tidak disampaikan dengan kehati-hatian.

Pandji sendiri dikenal sebagai komika yang sering mengangkat isu sosial, politik, dan budaya dalam materi lawakannya. Namun, kasus ini menunjukkan bahwa materi komedi tetap memiliki konsekuensi hukum jika dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan.

Hingga saat ini, Pandji Pragiwaksono masih berstatus sebagai saksi. Belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait penetapan tersangka dalam kasus tersebut.

Penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri menyatakan akan terus mendalami perkara ini secara objektif, dengan mempertimbangkan seluruh keterangan saksi, ahli, serta bukti digital yang ada.

Dengan pemeriksaan perdana ini, proses hukum kasus dugaan ujaran bernuansa SARA yang menyeret nama Pandji Pragiwaksono resmi memasuki babak baru. Publik kini menunggu perkembangan selanjutnya dari aparat penegak hukum.

Kuasa Hukum Budi Apresiasi Kejaksaan, Tersangka AOH Resmi Ditahan

Fyan Hadi — Sat, 24 Jan 2026 03:24:50 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM — Kuasa hukum Budi selaku korban, Faomasi Laia menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi serta jajaran penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Ditressiber) Polda Metro Jaya atas penanganan perkara dugaan pencemaran nama baik dan pornografi yang melibatkan Suhari alias AOH.

Faomasi menilai langkah aparat penegak hukum tersebut sebagai bentuk keseriusan dalam mengungkap perkara yang telah dilaporkan kliennya sejak 18 September 2018.

“Kami mengapresiasi setinggi-tingginya kinerja Kejaksaan Tinggi dan penyidik Ditressiber Polda Metro Jaya yang telah bekerja keras hingga perkara ini menjadi terang,” ujar Faomasi dalam keterangannya, Jumat (23/1).

Menurutnya, meskipun proses hukum berlangsung cukup lama, pelimpahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan melalui tahap dua pada Rabu, 21 Januari 2026, menjadi bukti bahwa penegakan hukum tetap berjalan tanpa pandang bulu.

Ia menegaskan, proses tersebut mencerminkan penerapan asas equality before the law, di mana setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Faomasi juga menyoroti penahanan langsung terhadap Suhari alias AOH oleh jaksa penuntut umum di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur, sejak 21 Januari 2026. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa laporan yang diajukan Budi telah memenuhi unsur pidana dan layak dilanjutkan ke tahap persidangan.

“Dalam waktu dekat, perkara ini akan segera dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk disidangkan sesuai dengan pasal-pasal yang disangkakan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Faomasi menyatakan perkembangan perkara ini memperkuat posisi hukum kliennya sebagai korban atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Ia juga menyinggung kronologi pelaporan yang dinilainya penting secara yuridis.

“Laporan saudara Budi diajukan lebih dulu, yakni pada 18 September 2018. Secara hukum, laporan yang diajukan Suhari pada 29 September 2018 seharusnya tidak dapat diproses lebih lanjut,” tegas Faomasi.

Diketahui, laporan Suhari saat ini ditangani oleh Unit 3 Reserse Mobil (Resmob) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya. Dalam perkara dugaan penganiayaan tersebut, Suhari alias AO telah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga kini berkas perkaranya belum dilimpahkan ke kejaksaan.

Atas kondisi tersebut, Faomasi meminta penyidik Unit 3 Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk segera menyelesaikan dan melimpahkan berkas perkara ke jaksa penuntut umum agar proses hukum berjalan sesuai ketentuan.

Menutup keterangannya, Faomasi menegaskan bahwa perkembangan hukum saat ini menunjukkan keadilan mulai ditegakkan.

“Hari ini keadilan mulai menemukan jalannya. Berdasarkan laporan saudara Budi, tersangka Suhari kini telah resmi ditahan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur,” pungkasnya.

Dana Syariah Indonesia Gagal Bayar Rp2,4 Triliun, Polisi Naikkan ke Penyidikan

Aditya — Fri, 16 Jan 2026 18:43:55 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa total gagal bayar PT Dana Syariah Indonesia (DSI) saat ini mencapai sekitar Rp2,4 triliun. Nilai kerugian tersebut masih berpotensi bertambah seiring berjalannya proses penyidikan dugaan tindak pidana penipuan (fraud).

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Ade Safri Simanjuntak, mengatakan angka tersebut merupakan hasil identifikasi sementara dari penyelidikan yang telah dilakukan penyidik.

“Sementara ini yang bisa diidentifikasi gagal bayarnya sekitar Rp2,4 triliun. Tidak menutup kemungkinan angka tersebut akan bertambah, mengingat PT DSI telah beroperasi sejak 2018,” ujar Ade Safri dalam audiensi bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (15/1/2026).

Ade Safri menjelaskan, pada awal berdirinya di tahun 2018, PT Dana Syariah Indonesia belum mengantongi izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan baru memperoleh izin sebagai penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) pada tahun 2021.

Temuan penyidik menunjukkan bahwa sebelum mengantongi izin tersebut, perusahaan telah menghimpun dana dari para pemberi pinjaman atau lender.

“Dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan tim, ditemukan fakta bahwa PT DSI sudah mulai menghimpun dana dari para lender sebelum memperoleh izin LPBBTI dari OJK,” ungkap Ade.

Lebih lanjut, Ade Safri menyatakan bahwa perkara gagal bayar PT DSI telah naik ke tahap penyidikan. Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik menemukan adanya dugaan peristiwa pidana yang mengarah pada tindak penipuan.

Hingga saat ini, kepolisian telah menerima empat laporan polisi (LP) yang berasal dari OJK dan para korban gagal bayar.

“Dari empat laporan tersebut, tercatat sedikitnya 99 pemberi pinjaman (lender) yang menjadi korban,” jelasnya.

Dalam laporan-laporan tersebut, terdapat tiga orang terlapor. Namun, Ade menegaskan bahwa penetapan tersangka masih menunggu proses pengumpulan alat bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum.

“Penyidikan bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti agar perkara menjadi terang dan menentukan tersangkanya melalui mekanisme gelar perkara, dengan minimal dua alat bukti yang sah,” kata Ade.

Terpisah, Anggota Dewan Komisioner OJK, Agusman, menjelaskan bahwa sebelum memperoleh izin penuh, PT DSI sempat menjalani tahap regulatory sandbox, yakni masa uji coba yang dilakukan OJK untuk menilai kelayakan proses bisnis, model usaha, serta sistem operasional perusahaan.

“Sebelum 2021, statusnya masih sandboxing atau uji coba. Izin penuh baru diberikan pada tahun 2021,” ujar Agusman.

Ia menambahkan, pada saat mengajukan izin, modal perusahaan tercatat sebesar Rp7,5 miliar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi penyelenggara fintech P2P lending, yang memang tidak sebesar persyaratan permodalan perbankan.

“Modalnya relatif kecil karena memang ketentuannya berbeda dengan bank,” jelasnya.

Sebagai informasi, OJK telah menjatuhkan sanksi administratif kepada PT Dana Syariah Indonesia sebagai perusahaan fintech peer-to-peer (P2P) lending berbasis syariah.

Hingga akhir Desember 2025, OJK tercatat telah mengeluarkan 15 sanksi, yang meliputi:

peringatan tertulis,
pengenaan denda, serta
pembatasan kegiatan usaha.

Sanksi tersebut dijatuhkan atas pelanggaran ketentuan penyelenggaraan layanan pinjaman daring sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 40 Tahun 2024 tentang layanan pendanaan berbasis teknologi informasi.

Bos Restoran Ayam Goreng Cepat Saji Dilaporkan ke Bareskrim, Diduga Terjerat Penggelapan

Fyan Hadi — Fri, 16 Jan 2026 13:52:10 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM — Sosok pengusaha besar di balik jaringan restoran Ayam Goreng cepat saji terbesar di Indonesia, berinisial RG, kini resmi dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

Berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor: STTLP/25/I/2026/BARESKRIM, laporan diterima penyidik Bareskrim pada 15 Januari 2026. Laporan tersebut diajukan oleh Muhammad Muslih, kuasa hukum PT Glen Nevis Gunung Terong (GNGT), dengan pihak terlapor RG, selaku Direktur PT JAI.

Kuasa hukum pelapor menjelaskan, dugaan peristiwa pidana bermula dari transaksi dan perjanjian bisnis yang terjadi pada 28 Maret 2023 di Banyuwangi, Jawa Timur.

Dalam laporan tersebut, pihaknya menilai terdapat perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur penggelapan sebagaimana diatur dalam KUHP.

“Kami datang dengan bukti yang lengkap, mulai dari dokumen perjanjian, korespondensi, hingga fakta-fakta pendukung lainnya. Seluruhnya akan kami buka dalam proses penyidikan,” ujar Muslih kepada wartawan usai melaporkan perkara tersebut di Gedung Bareskrim Polri, Kamis malam (15/1/2026).

Ia menegaskan, laporan pidana ini merupakan langkah hukum yang diambil secara terukur. Menurutnya, tidak ada pihak yang kebal hukum, siapa pun dan sebesar apa pun posisinya.

“Kami menghormati proses hukum dan percaya Bareskrim Polri akan bekerja secara profesional, objektif, dan transparan. Klien kami hanya menuntut kepastian serta keadilan hukum,” katanya.

Kasus CCTV Inara Rusli Masih Bergulir, Dugaan Penyebar Rekaman Mengarah ke Orang Terdekat

Aditya — Sun, 04 Jan 2026 19:46:46 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kasus dugaan peretasan dan penyebaran rekaman CCTV yang melibatkan Inara Rusli hingga kini masih terus bergulir di Bareskrim Polri. Proses hukum belum dihentikan dan penyidik masih mendalami sejumlah fakta baru yang muncul dalam perkara tersebut.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga menyeret isu kepercayaan dan hubungan personal di lingkungan terdekat Inara Rusli. Berdasarkan informasi yang disampaikan pihak kuasa hukum, terlapor dalam kasus ini diduga merupakan individu yang bekerja di sekitar rumah dan memiliki akses ke sistem keamanan.

Diduga, rekaman CCTV diambil tanpa sepengetahuan pemilik dan kemudian beredar luas di media sosial. Potongan video tersebut lantas dipermasalahkan oleh Wardatina Mawa, istri Insanul Fahmi, yang menilai rekaman itu menunjukkan adanya hubungan tidak pantas.

Isu ini semakin berkembang setelah muncul klaim bahwa rekaman CCTV berdurasi hingga dua jam. Klaim tersebut memicu spekulasi dan perdebatan di ruang publik.

Kuasa hukum Inara Rusli, Deddy DJ, dengan tegas membantah informasi tersebut. Ia menyebut klaim durasi dua jam sama sekali tidak sesuai dengan fakta.

“Yang benar itu dua menit, bukan dua jam. Rekaman itu diambil oleh orang terdekat dengan cara menerobos sistem keamanan,” jelas Deddy.

Ia menambahkan bahwa rekaman yang beredar bukanlah rekaman asli dari sistem CCTV kliennya. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar laporan ke kepolisian.

Menurut Deddy, penyidik saat ini masih fokus mendalami siapa pihak yang pertama kali mengambil dan menyebarkan rekaman tersebut. Tim kuasa hukum juga telah menyerahkan berbagai alat bukti, termasuk bukti digital dan keterangan saksi.

Selain dugaan pelanggaran UU ITE, terdapat kemungkinan penerapan pasal pidana lain. Penyidik menilai tindakan mengambil sistem CCTV tanpa izin berpotensi masuk ke dalam kategori pencurian.

Bareskrim Polri Periksa 17 Orang Saksi Kayu Gelondongan Penyebab Banjir di Pulau Sumatra

Rio Anthony — Wed, 17 Dec 2025 01:01:01 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Sebanyak 17 orang saksi telah dimintai keterangan oleh Bareskrim Polri terkait kayu gelondongan penyebab banjir di Pulau Sumatra.

Ini merupakan upaya pendalaman terhadap perkara yang sebelumnya sudah naik pada tahap penyidikan.

“17 orang telah diperiksa,” kata Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni dalam keterangannya kepada wartawan, Senin, 15 Desember 2025.

Disebutnya, penyidik juga melibatkan keterangan ahli dalam proses penyelidikan.

Namun, Irhamni belum merinci latar belakang maupun bidang keahlian para ahli yang dimintai pendapat.

“Masih periksa ahli,” ujarnya.

Bareskrim sebelumnya telah meningkatkan penanganan perkara kayu gelondongan yang ditemukan di wilayah Garoga, Tapanuli Utara, hingga Anggoli, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara ke tahap penyidikan.

Meski demikian, hingga kini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Belum ditetapkan tersangka,” katanya.

Pada Rabu, 10 Desember 2025 pekan lalu, Irhamni menjelaskan bahwa perkara kayu gelondongan tersebut resmi naik ke tahap penyidikan setelah ditemukan unsur pidana.

Polisi menilai terdapat indikasi pelanggaran hukum terkait peristiwa kayu yang hanyut saat banjir. TKP-nya di Garoga dan Anggoli.

“Status sudah ditingkatkan menjadi penyidikan,” kata Irhamni.

Peningkatan status perkara dilakukan setelah penyidik mengantongi dua alat bukti yang dinilai cukup.

Irhamni menegaskan bahwa banjir yang terjadi berkaitan dengan adanya dugaan perusakan kawasan hutan.

“Ditemukan dua alat bukti adanya peristiwa kerusakan lingkungan hidup yang sebabkan banjir,” ucap dia.

Polri Bongkar Pratik Pakaian Bekas Impor Ilegal Rp669M

Agung Nugroho — Tue, 16 Dec 2025 02:51:36 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM — Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri membongkar pratik pakaian bekas impor ilegal dengan nilai Rp669 miliar hingga ditemukan bakteri berbahaya pada pakaian bekas tersebut dari jaringan internasional yang berbasis di Korea Selatan. Aktivitas ilegal tersebut terungkap di sebuah gudang di wilayah Tabanan, Bali.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen. Ade Safri Simanjuntak menjelaskan, bisnis ilegal itu telah berlangsung sejak 2021 dan dijalankan oleh dua tersangka berinisial ZT dan SB.

Sejak tahun 2021 para tersangka melakukan impor ilegal pakaian bekas dengan total nilai transaksi mencapai Rp669 miliar,” kata Ade Safri saat konferensi pers di Denpasar, Senin (15/12/2025).

Jaringan Internasional dan Modus Operandi

Menurut Ade Safri, pakaian bekas tersebut dipesan dari luar negeri melalui perantara dua warga negara Korea Selatan berinisial KDS dan KIM. Barang kemudian dikirim melalui jalur laut, transit di Malaysia, sebelum masuk ke Indonesia melalui pelabuhan yang tidak terdaftar secara resmi.

Dalam pengungkapan kasus ini, Satgas Penegakan Hukum Bareskrim Polri menyita 689 bal pakaian bekas impor ilegal. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana pencucian uang.

Aset yang disita antara lain tujuh unit bus milik tersangka ZT, uang dalam rekening bank senilai Rp2,5 miliar, satu unit mobil Pajero, satu unit Toyota Raize, serta berbagai dokumen pengiriman dan surat jalan.

Temuan Bakteri

Dalam pengungkapan perkara impor ilegal pakaian bekas dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Denpasar, Senin, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak menjelaskan bahwa temuan bakteri diketahui berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan di Bali.

“Hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh penyidik, dari sampel pakaian bekas yang diambil kemudian diajukan untuk diperiksa secara laboratoris ke Labkesda Provinsi Bali, ditemukan terdapat bakteri Bacillus sp,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa bakteri tersebut berpotensi tinggi menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat yang menggunakan pakaian bekas tersebut.

Selain berdampak pada kesehatan, Ade Safri menegaskan bahwa praktik impor ilegal pakaian bekas juga membawa dampak serius terhadap keberlangsungan industri tekstil nasional dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor fesyen.

“Praktik-praktik importasi ilegal atau pakaian bekas ini dapat mengancam terhadap industri tekstil dalam negeri dan sektor UMKM produsen pakaian jadi di Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Direktur Hukum dan Regulasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Novian mengungkapkan bahwa selama sekitar lima tahun menjalankan bisnis ilegal tersebut, ZT dan SB menggunakan berbagai identitas palsu untuk mengelabui aparat.

“Mereka menggunakan identitas sebagai pedagang pakaian, wira swasta bahkan menggunakan profil mahasiswa,” katanya.

Ia menambahkan, sejak 2021 tercatat sekitar 1.900 transaksi yang dilakukan para pelaku dengan salah satu negara tujuan, yakni Korea Selatan.

Selain Korea Selatan, PPATK juga mendeteksi sedikitnya enam negara lain yang diduga menjadi sumber pasokan pakaian bekas yang beredar luas di Indonesia.

“Modus yang mereka gunakan tadi disampaikan bahwa menggunakan transaksi menggunakan nama-nama pihak lain. Dan juga ada potensi mencampur uang hasil kejahatan atau hasil tindak pidana dengan uang bisnis sah yaitu bisnis transportasi dan juga bisnis ekspor-impor,” kata Novian.

Dari sisi transaksi keuangan, ia menilai terdapat indikasi kuat penggunaan skema trade-based money laundering dalam praktik tersebut.

“Itu dikenal di dunia internasional bahwa transaksi yang dilakukan sedemikian rupa direkayasa agar terlihat itu transaksi sah yang wajar hasil bisnis ekspor-impor sebagaimana mestinya,” katanya.

Namun demikian, Novian menegaskan bahwa di balik transaksi tersebut terdapat sejumlah aspek yang masih harus didalami lebih lanjut, khususnya terkait dugaan pencucian uang.

Bareskrim Temukan Ada Ilegal Logging di Hulu Sungai Tamiang

Agung Nugroho — Tue, 09 Dec 2025 06:49:41 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM — Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri menemukan adanya aktivitas ilegal logging atau penebangan liar di hulu Sungai Tamiang, Aceh.

Brigjen Pol. Irhamni mengaku mendapat laporan dari warga soal aktivitas ilegal di hulu Sungai Tamiang .praktik illegal logging itu ditemukan setelah pihak Bareskrim Polri melakukan penyelidikan.

“Informasi awal di hulu Sungai Tamiang terdapat aktivitas illegal logging dan land clearing,” kata masyarakat Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Mohammad Irhamni kepada wartawan, Selasa (9/12).

Irhamni menjelaskan dari temuan awal, aktivitas penebangan liar di lokasi tersebut menggunakan mekanisme panglong.

“Mekanisme panglong, kayu dipotong, ditumpuk di bantaran, lalu dihanyutkan saat air naik seperti rakit,” ucap dia

Polri dan Kementerian Kehutanan menurunkan tim gabungan untuk menyelidiki temuan kayu gelondongan dalam bencana banjir yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam hal ini, Dittipidter Bareskrim Polri menjadi tim utama dalam penyelidikan.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa apabila ditemukan pelanggaran maka akan diproses hukum oleh kepolisian.