Kuasa hukum lainnya, Natalia Rusli, menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan tenggat waktu selama 1×24 jam kepada akun-akun yang terlibat untuk segera menghapus konten yang dianggap melanggar. Tenggat waktu tersebut dimaksudkan sebagai langkah awal sebelum perkara ini dibawa ke ranah hukum yang lebih serius. Ia menegaskan bahwa jika tidak ada itikad baik dari pihak terkait, maka langkah hukum pidana akan segera ditempuh.
Langkah ini bukan tanpa alasan, mengingat dampak dari penyebaran informasi palsu di media sosial dapat berlangsung sangat cepat dan luas. Dalam era digital saat ini, satu unggahan dapat menjangkau jutaan pengguna dalam waktu singkat, sehingga potensi kerugian reputasi menjadi semakin besar. Oleh karena itu, tindakan hukum dinilai sebagai upaya untuk memberikan efek jera sekaligus edukasi kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial.
Pihak Rossa juga mengungkapkan bahwa sejumlah akun yang terlibat menggunakan identitas palsu atau anonim untuk menghindari tanggung jawab. Namun demikian, tim hukum mengaku telah melakukan penelusuran mendalam dan berhasil mengidentifikasi sejumlah pihak di balik akun-akun tersebut. Proses identifikasi dilakukan melalui berbagai pendekatan digital forensik, termasuk pelacakan perangkat dan lokasi yang digunakan.
Langkah tegas yang diambil Rossa mencerminkan meningkatnya kesadaran publik figur terhadap pentingnya perlindungan hukum di ruang digital. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus serupa kerap terjadi, di mana tokoh publik menjadi sasaran penyebaran hoaks, fitnah, maupun manipulasi konten. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait etika bermedia sosial dan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas.
Tinggalkan Balasan