Dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi saat Syaefudin menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Indramayu periode 2019–2024.

Selain Syaefudin, Kejati Jabar juga menetapkan dua mantan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu berinisial IM dan AF sebagai tersangka.

Ketiganya telah dipanggil penyidik untuk menjalani pemeriksaan dengan status tersangka. Namun, hanya IM dan AF yang memenuhi panggilan. Sementara itu, Syaefudin tidak hadir dengan alasan sakit.

Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, membenarkan ketidakhadiran Syaefudin dan menyebut pihaknya telah menerima surat pemberitahuan dari yang bersangkutan.

“Bahwa benar hari ini penyidik Pidsus Kejati Jawa Barat telah memanggil tiga orang tersangka yaitu S (Syaefudin), IM, dan AF dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2022 sampai 2025,” ujarnya, Jumat (12/6).

“Untuk tersangka atas nama S tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini karena sakit dan telah mengirimkan surat keterangan kepada tim penyidik,” lanjutnya.

Terkait perkembangan perkara, Kejati Jabar belum dapat menyampaikan materi pemeriksaan maupun hasil penggeledahan karena proses penyidikan masih berlangsung.

Namun demikian, berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, nilai dugaan kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp18 miliar.

“Untuk materi pemeriksaan maupun hasil penggeledahan belum dapat kami sampaikan karena proses pemeriksaan masih berlangsung,” kata Cahya.

Hingga saat ini, penyidik belum melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka.

“Untuk saat ini belum ada upaya paksa berupa penahanan terhadap ketiga tersangka tersebut,” ujarnya.

Penyidik juga akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Syaefudin setelah menerima pemberitahuan ketidakhadiran dengan alasan kesehatan.

Sampai berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Syaefudin, perwakilannya, maupun dari Pemerintah Kabupaten dan DPRD Indramayu terkait penetapan status tersangka tersebut. []

JAKARTA, Eranasional.com –Wakil Bupati Indramayu Lucky Hakim yang beberapa waktu lalu mengajukan surat pengunduran diri dipanggil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Pemanggilan tersebut dilakukan untuk mendengarkan penjelasan pengunduran diri Lucky Hakim.

“Kami bertanya ke Wabup Lucky terkait apakah surat tersebut benar atau tidak, dan dijawab itu semua benar,” kata Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Saefudin seperti dikutip Antara pada Selasa (28/2).

Tak hanya itu, ia mengatakan, pihaknya bersama seluruh ketua fraksi yang berada di DPRD Kabupaten Indramayu, sudah bertemu dengan Lucky Hakim untuk memastikan apakah surat yang disampaikan itu dari dirinya atau tidak

Selain itu, ketua fraksi partai juga mempertanyakan pengunduran diri Wabup Lucky. Namun, menurut Saefudin, pertanyaan tersebut semua sudah dijawab dengan tegas oleh Wabup Lucky.

Lebih jauh, Saefudin menyayangkan pengunduran diri yang diajukan Lucky karena yang bersangkutan terpilih dengan biaya yang tidak sedikit. Meski begitu, mereka sudah mempersilahkan, karena itu merupakan bagian dari hak politik Lucky

“Kami memang sangat menyayangkan pengunduran diri Wabup Lucky, tapi ini semua sudah menjadi pilihan yang bersangkutan, jadi kami akan memprosesnya,” ujarnya

Sementara itu, Lucky mengatakan, pengunduran diri dari jabatan wabup memang sudah matang. Pengunduran diri tersebut, diungkapkannya, lantaran selama menjabat tidak memiliki kewenangan apapun.

Bahkan, selama sebulan terakhir, pada Februari 2023, Lucky tidak datang sama sekali ke Kabupaten Indramayu dan tidak ada yang mencari dirinya sama sekali

“Selama sebulan saya tidak ke Indramayu, dan selama itu pula tidak ada yang mencari, sehingga saya yakin untuk mengundurkan diri,” katanya

JAKARTA, Eranasional.com – Melalui surat Nomor 132/335 Tapem tertanggal 8 Februari 2023, Lucky Hakim mengajukan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Indramayu, Jawa Barat. Alasannya, dia merasa gagal dalam mengemban amanah masyarakat.

Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu, Ali Fikri, menjelaskan Lucky mengantarkan sendiri surat pengunduran dirinya ke dewan. “Pak Lucky Hakim beserta rombongan datang ke kantor kami, menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya sebagai wakil bupati,” kata Ali. Lucky datang pada Senin, 13 Februari 2023 sekitar pukul 16.00.

Di sisi lain, kabar pengunduran diri Wakil Bupati Indramayu periode 2021-2026 ini kembali mengingatkan terkait karier politik Lucky Hakim. Sebagai informasi, Lucky adalah seorang artis dan politikus Indonesia. Ia lahir di Jakarta pada tahun 1978 dan mulai terjun ke dunia hiburan pada tahun 1998.

Dengan perolehan suara 57,891, Lucky lantas terpilih menjadi anggota DPR periode 2014-2019. Tidak sampai akhir masa jabatannya habis, pada 2018 Lucky memutuskan mundur dari PAN, sehingga posisinya di DPR terpaksa digantikan oleh Intan Fitriana Fauzi.

Lucky memutuskan berlabuh ke Partai NasDem. Setelah itu, Lucky Hakim mencalonkan diri sebagai calon Wakil Bupati Indramayu tahun 2020. Ia berpasangan dengan Nina Agustina yang maju sebagai calon Bupati.

Hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indramayu pada 15 Desember 2020 menunjukkan bahwa pasangan Nina dan Lucky berhasil unggul dari tiga pasangan calon lainnya dengan meraih 313.768 suara. Kini Lucky mengajukan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Indramayu yang seharusnya berakhir pada 2026.

JAKARTA, Eranasional.com – Artis Lucky Hakim dikabarkan mundur dari jabatan Wakil Bupati Indramayu 2021-2026. Lucky Hakim mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatan sebagai wakil bupati kepada DPRD Kabupaten Indramayu, pada Senin (13/2/2023)

Dari surat yang beredar, Lucky Hakim mengundurkan diri dari jabatan Wakil Bupati lantaran ketidakmampuan mengemban jabatan. Juga muncul isu tak harmonis dengan Bupati Indramayu Nina Agustina.

Hal tersebut diungkapkan Lucky Hakim melalui surat pengunduran dirinya

“Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya berharap pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu menindaklanjuti permohonan pengunduran diri dan berhenti atas permintaan sendiri ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tulisnya dalam surat dengan cap Bupati Indramayu Nina Agustina itu

Lucky juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan masyarakat yang telah memilihnya sekaligus juga memohon maaf atas kekurangannya sebagai Wabup.

“Saya memohon maaf apabila selama menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu terdapat banyak kekurangan dan kelemahan,” tuturnya.

Ketua DPRD Indramayu Syaefudin membenarkan informasi surat pengunduran diri Wabup Indramayu Lucky Hakim.

“Betul, (surat itu) dari Pak Lucky dan diterima sekitar setengah lima (sore) tadi oleh Pak Sekwan (sekretaris dewan). Sudah resmi surat itu diterima,” ujar Syaefudin.

Terkait kemungkinan penggantian jabatan Wabup, DPRD Indramayu masih menunggu tanggapan dari Pemprov Jabar terkait surat pengunduran diri Lucky.

Ia juga bakal meminta pendapat partai pengusung pasangan Nina Agustina dan Lucky Hakim yakni PDI-P, Gerindra, dan Nasdem

“Kalau sudah fix (pasti pengunduran diri Lucky), kami bikin panitia pemilihan (wabup). Nanti partai pengusung yang mengajukan (penggantinya),” ujarnya

Keputusan Lucky Hakim mundur dari Wabup Indramayu membuat isu ketidakharmonisan antara dirinya dan Bupati Indramayu Nina Agustina semakin santer dibicarakan.

Pada 10 Oktober 2022 lalu, Lucky Hakim mengakui adanya ketidakharmonisan dirinya dengan Nina Agustina. Kondisi itu sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun terakhir.

Lucky Hakim menyebut sudah tidak menerima delegasi tugas dari Bupati Indramayu untuk membantu berjalannya roda pemerintahan. Di rapat paripurna pun, walau Lucky Hakim hadir, justru Sekda Indramayu yang diberi tugas mewakilkan Bupati.

Selain itu, tambah Lucky Hakim, dalam setiap kegiatan, ia semestinya mewakilkan Bupati yang berhalangan hadir untuk sambutan, namun justru digantikan oleh Dirut PDAM Tirta Darma Ayu.

Lucky Hakim juga mengaku, setiap bertemu pejabat di lingkungan Pemda Indramayu seolah-olah menghindar dan takut bertemu dengannya. Kemudian sejumlah foto-foto pada spanduk pemerintah daerah, selalu tidak melibatkan foto Lucky Hakim.

Terlebih, lanjutnya, ruang kerjanya selalu kosong, di sana juga tidak ada Sekpri, ajudan, hingga protokol yang membantunya bekerja sebagai Wakil Bupati.

“Bahkan di rumah dinas Wakil Bupati tidak lagi dijaga Satpol PP padahal itu rumah dinas pemerintah,” ujarnya

Ia sendiri pun tidak tahu secara pasti mengapa hal tersebut bisa terjadi. Lucky memastikan hubungan personalnya dengan Nina Agustina baik-baik saja

“Tapi kalau untuk personal, hubungan saya baik dengan Bu Nina,” tuturnya.