Suasana Istana Negara yang biasanya sarat protokoler ketat berubah hangat. Sebanyak 1.200 UMKM kuliner lokal dilibatkan untuk menyajikan santapan gratis bagi ratusan ribu warga yang memadati kawasan Istana Merdeka sejak pukul 07.00 hingga 22.00 WIB.

Pelataran belakang Istana dipenuhi gerobak jajanan lokal. Pengunjung bebas berfoto, menikmati rindangnya pepohonan, serta menyapa para petugas Paspampres yang menyambut warga dengan ramah.

“Kami merasa bangga terpilih dari sekian banyak UMKM. Kami mendapat pesanan 1.100 porsi, terbagi 700 porsi pagi dan 400 porsi sore,” ujar Dyah Seraya, salah satu pelaku UMKM.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, seluruh hidangan yang disajikan pada Pesta Rakyat HUT RI ini murni dipasok oleh para pelaku usaha kecil.

“Jadi semua makanan yang disajikan hari ini (17/08) adalah makanan-makanan yang berasal dari UMKM,” ungkap Prasetyo Hadi.

Prasetyo menambahkan, pedagang yang terlibat tidak hanya berasal dari asosiasi binaan, tetapi juga merangkul pelaku usaha mandiri dari berbagai kelompok masyarakat.

Pada gelaran pesta rakyat itu beragam kuliner khas disajikan gratis, mulai dari Soto Mie, Es Krim Ragusa, hingga jajanan tradisional seperti kerak telor, kembang tahu, dan es teler.

Selain sajian kuliner gratis, pesta rakyat di Istana Merdeka juga dilengkapi dengan wahana pasar malam, permainan anak, hingga parade kendaraan hias hingga malam hari.

Kemeriahan HUT ke-81 RI ini membuktikan Istana Merdeka tidak hanya membuka diri bagi rakyat, tetapi juga menjadi motor penggerak roda ekonomi masyarakat kecil.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman.

Maman menjelaskan, persetujuan ini mengemuka setelah kementeriannya menggelar diskusi bersama sekitar 20 komunitas dan asosiasi pengemudi ojol.

“Suara mayoritas dari mereka cenderung memilih opsi UMKM, yang berarti masuk dalam kategori usaha mikro,” ungkap Maman saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/8).

Keuntungan dan Fasilitas Bagi Pengemudi

Menurut Maman, klasifikasi sebagai pelaku usaha mikro mendatangkan beragam keunggulan bagi para pengemudi.

Selain mempertahankan fleksibilitas jam kerja, mereka juga berhak mendapatkan berbagai bantuan program pemerintah bagi UMKM.

Salah satu fasilitas yang ditawarkan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), di mana pengemudi berkesempatan mengajukan pinjaman hingga Rp100 juta tanpa memerlukan jaminan tambahan.

Penjelasan Soal Isu Pajak (PPh)

Dalam kesempatan yang sama, Maman juga membantah kabar burung yang menyebutkan bahwa pengemudi ojol akan dibebani Pajak Penghasilan (PPh) usai masuk kategori pengusaha mikro.

“Saya tegaskan kembali, informasi yang mengklaim pengemudi ojol bakal ditarik pajak itu sama sekali tidak benar. Itu 100 persen kabar hoaks,” tegasnya.

]]> https://eranasional.com/104949/pemerintah-dorong-penetapan-status-driver-ojol-jadi-pelaku-umkm/feed 0 Aditya https://eranasional.com/99552/mendagri-dorong-inovasi-digitalisasi-pembayaran-pajak-daerah-demi-kemandirian-fiskal https://eranasional.com/99552/mendagri-dorong-inovasi-digitalisasi-pembayaran-pajak-daerah-demi-kemandirian-fiskal#respond Mon, 09 Mar 2026 09:34:06 +0000 https://eranasional.com/99552/mendagri-dorong-inovasi-digitalisasi-pembayaran-pajak-daerah-demi-kemandirian-fiskal Tanjungpinang, ERANASIONAL.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong inovasi digitalisasi pada sistem pembayaran pajak daerah guna memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mewujudkan kemandirian fiskal.

Ia menjelaskan, sistem pembayaran ini nantinya akan terintegrasi secara online yang menyerupai cara kerja QRIS milik Bank Indonesia (BI).

“Kalau yang nasionalnya, saya udah bicara dengan Gubernur BI. Beliau membuat sistem yang seperti QRIS itu, tapi online. Supaya nanti bisa di-connect dengan semua pemerintah daerah, sehingga bisa masuk langsung ke Dispenda,” jelasnya.

Dalam upaya peningkatan PAD, Mendagri menekankan untuk tidak menambah beban pajak baru kepada rakyat. Menurutnya, selama ini masyarakat selaku konsumen telah membayar pajak setiap kali bertransaksi di hotel, restoran, maupun kafe. Namun, pajak tersebut dikumpulkan terlebih dahulu oleh pihak pengusaha selaku kolektor.

“Pertanyaannya, apakah uang itu disampaikan ke Dispenda sama dengan yang dikumpulkan?” ungkapnya saat acara Penutupan Kepulauan Riau (Kepri) Ramadan Fair Tahun 2026 di halaman Gedung Dekranasda, Kota Tanjungpinang, Kepri, Minggu (8/3/2026).

Oleh karena itu, melalui sistem pembayaran digital yang terintegrasi secara online, Mendagri berharap uang pajak yang dibayarkan konsumen dapat langsung masuk ke rekening pemerintah daerah tanpa harus dikumpulkan oleh pemilik usaha terlebih dahulu.

Ia meyakini inovasi ini tidak hanya akan mencegah kebocoran anggaran, tetapi juga mampu menambah PAD secara signifikan.

Mencontohkan Kabupaten Badung

Mendagri pun mencontohkan keberhasilan Kabupaten Badung, Bali, yang mampu mencapai kemandirian fiskal dengan PAD yang ditopang dari sektor hospitality pariwisata seperti hotel dan restoran.

Menurutnya, hal ini membuat Kabupaten Badung tidak lagi goyah meskipun terjadi pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri melihat potensi serupa sangat besar untuk diterapkan di Provinsi Kepri, khususnya di Batam, Tanjungpinang, Bintan, dan Karimun.

Kawasan ini dinilai memiliki industri hospitality yang kuat dan sangat potensial menjadi destinasi MICE (Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition) unggulan berskala nasional, bersanding dengan Jakarta, Bali, Yogyakarta, dan Surabaya.

“Ini kalau bisa dibuat sistem seperti itu (digitalisasi pembayaran pajak), nasional atau inisiatif daerah sendiri, silakan. Intinya, tidak bocor, PAD akan kuat, sehingga daerah bisa mandiri secara fiskal,” pungkas Mendagri.

Hadir dalam acara ini Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti beserta jajaran Kepala BPS se-Sumatera, Gubernur Kepri Ansar Ahmad beserta Ketua TP PKK Provinsi Kepri, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, dan Kepala OJK Provinsi Kepri. Selain itu, hadir pula jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepri serta stakeholder terkait lainnya.

Menurutnya, penguatan kedua sektor tersebut penting untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memanfaatkan peluang pasar yang terus meningkat, baik di tingkat nasional maupun global.

“Nah, jadi UMKM memang tulang punggung utama kita, sektor riil,” ujarnya saat acara Penutupan Kepulauan Riau Ramadan (KURMA) Fair Tahun 2026 di halaman Gedung Dekranasda, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Minggu (8/3/2026).

Mendagri mencontohkan keberhasilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mampu memulihkan perekonomiannya menjadi 5,53 persen pada tahun 2021, setelah sempat berada di level 0,68 persen pada masa pandemi tahun 2020.

Ia menjelaskan, keberhasilan pemulihan ekonomi di wilayah tersebut ditopang oleh sektor UMKM yang berkontribusi sebesar 79,6 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.

Miliki Potensi Kerajinan Tangan 

Selain itu, Mendagri menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi kerajinan tangan yang sangat beragam dan termasuk yang terbesar di dunia. Potensi tersebut perlu terus dimaksimalkan.

Menurutnya, produk kerajinan lokal tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai benda biasa, melainkan sebagai bagian dari sektor ekonomi kreatif yang memiliki daya saing tinggi di pasar global.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyinggung peluang pasar produk halal. Ia mengungkapkan bahwa produsen produk halal terbesar di dunia saat ini justru didominasi oleh negara-negara yang bukan mayoritas muslim seperti Tiongkok dan Brasil.

Indoneska Harus Ambil Peran

Menurutnya, Indonesia harus mampu bersaing dan mengambil peran sebagai produsen, bukan hanya menjadi konsumen.

“Nah, jadi memang ironis, kita menjadi market yang diserbu oleh negara-negara yang bukan mayoritas muslim, tapi mereka memproduksi [produk halal]. Nah, kenapa enggak kita sendiri menguasai? Kira-kira seperti itu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Mendagri turut mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri yang berhasil memanfaatkan kedekatan geografis dengan Singapura sebagai tujuan ekspor produk daerah.

“Berdasarkan data yang dipaparkan, Kepri mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,89 persen secara year-on-year (y-o-y) pada Triwulan IV Tahun 2025. Angka tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,39 persen,” ujarnya.

Meski demikian, Mendagri mengingatkan pentingnya pemerataan ekonomi antara kawasan maju dengan wilayah kepulauan terluar. Dalam konteks itu, ia pun mengapresiasi terobosan Bank Indonesia melalui sistem pembayaran QRIS.

Menurutnya, sistem digital tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satunya dengan merancang sistem daring yang memungkinkan pajak konsumen dari hotel dan restoran langsung masuk ke kas daerah tanpa membebani masyarakat.

“Kami juga sedang membuat program agar bisa online. Jadi, begitu orang datang ke restoran dan membayar pajak, uangnya langsung masuk ke Dispenda,” ujarnya.

Terakhir, Mendagri berharap penyelenggaraan Kepulauan Riau Ramadan Fair dapat terus dilaksanakan secara rutin.

Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi wadah interaksi dan perputaran ekonomi di tingkat daerah, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara.

“Bisa membuat kegembiraan masyarakat, daya tarik dari luar (daerah) yang datang ke sini. Saya tentu berharap adanya kegiatan ini dapat terus dilanjutkan,” pungkasnya.

Hadir dalam acara ini Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti beserta jajaran Kepala BPS se-Sumatera, Gubernur Kepri Ansar Ahmad beserta Ketua TP PKK Provinsi Kepri, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, dan Kepala OJK Provinsi Kepri. Selain itu, hadir pula jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepri serta stakeholder terkait lainnya.

Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, menyatakan bahwa dampak kenaikan biaya administrasi tidak hanya dirasakan dari sisi margin keuntungan penjual, tetapi juga berimbas pada perilaku konsumen. Menurutnya, struktur biaya yang semakin tinggi akan secara alami dialihkan, baik sepenuhnya maupun sebagian, kepada pembeli dalam bentuk kenaikan harga produk.

Ia menjelaskan bahwa mayoritas biaya administrasi di platform marketplace bersifat ad valorem, yakni dihitung berdasarkan persentase nilai transaksi. Artinya, semakin tinggi harga barang yang dijual, semakin besar pula nominal fee yang dipotong oleh platform. Dalam situasi di mana biaya bisa mencapai 20% hingga 25%, ruang keuntungan UMKM menjadi semakin sempit, terutama bagi pelaku usaha dengan margin tipis seperti produk fesyen, makanan olahan, dan kerajinan tangan.

Kondisi tersebut dinilai berisiko menggerus daya saing UMKM lokal. Ketika harga barang naik akibat beban biaya platform, konsumen berpotensi mengurangi pembelian atau beralih ke penjual lain yang menawarkan harga lebih rendah melalui jalur distribusi berbeda. Dalam konteks ini, social commerce menjadi alternatif yang menarik karena tidak mengenakan biaya administrasi sebesar marketplace, terutama untuk transaksi langsung melalui pesan instan atau transfer bank.

Huda memprediksi bahwa migrasi transaksi ke kanal seperti Instagram dan TikTok akan semakin masif, khususnya bagi pelaku usaha yang sudah memiliki basis pelanggan loyal. Jika konsumen telah percaya terhadap kualitas produk dan reputasi toko, perpindahan kanal transaksi tidak akan menjadi hambatan besar. Bahkan, model direct selling melalui media sosial memungkinkan komunikasi lebih personal antara penjual dan pembeli.

]]> https://eranasional.com/99246/lonjakan-biaya-platform-digital-picu-migrasi-umkm-ke-kanal-non-marketplace/feed 0 Redaksi Era https://politik.eranasional.com/98632/dpr-bantah-dukung-penutupan-gerai-ritel-modern-said-abdullah-luruskan-isu https://politik.eranasional.com/98632/dpr-bantah-dukung-penutupan-gerai-ritel-modern-said-abdullah-luruskan-isu#respond Mon, 23 Feb 2026 22:11:19 +0000 https://politik.eranasional.com/98632/dpr-bantah-dukung-penutupan-gerai-ritel-modern-said-abdullah-luruskan-isu Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, meluruskan isu yang berkembang di ruang publik terkait kabar bahwa DPR mendukung langkah penutupan gerai ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret demi memperkuat Koperasi Desa. Ia memastikan informasi tersebut tidak benar dan menegaskan bahwa DPR tidak memiliki kewenangan untuk menutup ataupun mencabut izin usaha perusahaan ritel.

Menurut Said, kewenangan perizinan dan operasional usaha sepenuhnya berada di tangan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Dalam hal ini, kementerian teknis seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, maupun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki peran sesuai tugas dan fungsinya.

“Perlu kami tegaskan bahwa DPR RI tidak pernah mengambil keputusan untuk menutup usaha ritel modern mana pun. DPR bekerja sesuai fungsi konstitusional, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Urusan izin usaha dan operasional perusahaan merupakan kewenangan pemerintah sebagai pelaksana undang-undang,” ujar Said Abdullah di Jakarta, Senin (23/02/2026).

Ia menjelaskan, wacana yang beredar kemungkinan muncul dari diskusi mengenai penguatan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) yang tengah menjadi perhatian dalam strategi pembangunan ekonomi berbasis desa. Dalam sejumlah rapat kerja dan forum resmi, terdapat aspirasi agar koperasi desa mendapatkan ruang tumbuh yang lebih besar di tengah persaingan usaha yang semakin kompetitif.

Namun demikian, Said menekankan bahwa diskursus tersebut tidak pernah menjadi keputusan formal DPR untuk membatasi atau bahkan menutup usaha ritel modern. Ia menyebut pembahasan yang berkembang sebatas upaya mencari formulasi kebijakan yang mampu memperkuat ekonomi kerakyatan tanpa menimbulkan gejolak di sektor usaha.

Menurutnya, penguatan koperasi desa harus ditempatkan dalam kerangka besar pembangunan nasional yang inklusif. Pemerintah selama ini terus mendorong pengembangan koperasi dan UMKM sebagai fondasi utama ekonomi rakyat.

Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa sektor UMKM berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional serta menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja di Indonesia. Angka tersebut menggambarkan betapa strategisnya posisi ekonomi kerakyatan dalam menjaga stabilitas dan daya tahan ekonomi nasional.

]]> https://politik.eranasional.com/98632/dpr-bantah-dukung-penutupan-gerai-ritel-modern-said-abdullah-luruskan-isu/feed 0 Aditya https://eranasional.com/98532/viva-yoga-dorong-kawasan-transmigrasi-sebagai-sentra-pertumbuhan-umkm https://eranasional.com/98532/viva-yoga-dorong-kawasan-transmigrasi-sebagai-sentra-pertumbuhan-umkm#respond Sat, 21 Feb 2026 12:43:33 +0000 https://eranasional.com/98532/viva-yoga-dorong-kawasan-transmigrasi-sebagai-sentra-pertumbuhan-umkm Jakarta, ERANASIONAL.COM — Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi mengungkapkan saat bupati atau wakil bupati berkunjung ke kantor Kementerian Transmigrasi (Kementrans), mereka kerap menunjukkan produk unggulan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM).

Produk unggulan itu diolah dan dibuat oleh pelaku usaha dari kawasan transmigrasi dengan bahan yang dipetik dari lahan yang dimiliki.

“Produk unggulan dalam bentuk kemasan itu seperti kopi, coklat, dodol, keripik, madu, batik, sarung, kerajinan tangan dari bambu, dan berbagai macam kreasi lainnya”, ujarnya, Jakarta, 21/2/2025.

Banyaknya produk UMKM dari kawasan transmigrasi, menurut Viva Yoga menunjukan kawasan ini tidak hanya sebagai sentra tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan namun juga potensi besar tumbuh sebagai sentra UMKM.

“Antusias kabupaten yang memiliki wilayah transmigrasi untuk mengembangkan produk UMKM dikatakan perlu difasilitasi dan disinergikan dengan kementerian terkait dan pihak swasta. Kita serius untuk mengembangkan produk UMKM di kawasan transmigrasi”, tegas dia.

Dia mengatakan langkah untuk mengembangkan dan memasarkan produk-produk UMKM dengan berbagai cara.

Dalam beberapa hari lalu Kementrans mengikuti Inacraft 2026, Viva Yoga mengungkapkan pihaknya memamerkan produk kerajinan dan industri kreatif yang diproduksi oleh pelaku UMKM dari kawasan transmigrasi. Menurut Viva Yoga banyak manfaat positif dari mengikuti Inacraft.

“Acara ini mengubah persepsi masyarakat bahwa transmigrasi tidak hanya sekadar memindahkan penduduk namun di sana juga ada kreatifitas untuk mengolah berbagai hasil dari lahan transmigrasi”, ujarnya.

Dengan memperkenalkan berbagai produk UMKM maka akan terbuka pasar dengan para pembeli. “Bila terjadi transaksi perdagangan dalam jumlah yang besar, dampaknya selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga bisa menambah lapangan kerja di kawasan transmigrasi”, ujar mantan Anggota DPR Komisi IV dua periode itu.

Selain aktif mengikuti berbagai pameran, dalam mendorong pertumbuhan UMKM, Kementrans bersepakat dengan Toko Oleh-Oleh Krisna Bali. Kerja sama dengan pusat oleh-oleh yang tersebar di berbagai kawasan wisata di Bali diakui oleh Viva Yoga sangat strategis.

“Toko Krisna Bali memiliki 34 outlet yang tersebar di berbagai tempat di Bali dan Yogyakarta. Satu Outlet dalam sehari bisa didatangi pengunjung hingga 5.000 orang”, ujar dia.

Viva Yoga mengatakan outlet yang tersebar dan jumlah pengunjung yang melimpah merupakan potensi besar bagi pelaku usaha UMKM untuk memasok berbagai produk.

“Peluang besar ini harus dimanfaatkan agar hasil olahan tangan yang ada cepat terserap di pasar”, tuturr dia.

Dalam mengembangkan produk UMKM, Kementrans juga melakukan sinergi dengan kementerian terkait. “Kita telah melakukan MoU dengan Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM”, ujar dia.

“Kerja sama dengan dua kementerian tersebut selain ada pembinaan dan pelatihan, produk pelaku usaha UMKM bisa dipasarkan di outlet berbagai koperasi dan lapak-lapak binaan Kementerian UMKM”, tambah dia.

Viva Yoga optimis dengan melakukan sinergi dengan berbagai pihak, pertumbuhan UMKM dari kawasan transmigrasi akan cepat berkembang dan meningkat.

“Bila ini tercipta maka kawasan transmigrasi juga akan menjelma sebagai sentra produk UMKM”, tandas dia.

Keputusan tersebut ditetapkan setelah Ardian Fajar Prastyawan terpilih secara Aklamasi yang sebelumnya telah melewati beberapa rangkaian proses mulai dari pendaftaran pengambilan dan pengembalian formulir pencalonan, verifikasi berkas persyaratan hingga digelarnya Muscab VII BPC HIPMI Kota Depok yang dilaksanakan, di kawasan Jalan Margonda Raya, Kota Depok pada Rabu (17/2/2026).

Ketua Terpilih BPC HIPMI Kota Depok, Ardian Fajar Prastyawan menerangkan bahwa langkah awal yang akan dilakukan setelah dirinya terpilih yaitu akan memperkuat struktur organisasi dan rekrutmen pengusaha di Kota Depok.

“Mungkin dalam beberapa waktu satu sampai dua bulan ke depan, kita akan coba bentuk kepengurusan baru dari kawan-kawan pengusaha, baik pengurus yang sudah ada dan juga akan melakukan beberapa rekrutmen lagi untuk pengusaha-pengusaha di Depok. Jadi kawan-kawan yang punya bisnis, punya usaha, mau berjejaring, ayo bersama-sama gabung di HIPMI Depok,” ujar Ardiansyah kepada awak media, usai mengikuti Muscab VII HIPMI Kota Depok, Rabu (17/2/2026).

Lebih lanjut Ardian juga memaparkan sejauh ini anggota BPC HIPMI Kota Depok yang tercatat berjumlah 81 orang. Maka itu, dia mengajak untuk membawa misi besar dalam rangka menjawab tantangan dari Pemerintah Kota Depok guna menciptakan ekosistem wirausaha yang masif.

“Targetnya, kita diberi target oleh Pak Wali Kota kalau bisa sampai akhir kepengurusan nanti tiga tahun ke depan bisa melahirkan 500 orang wirausaha baru di Kota Depok yang tergabung dalam wadah organisasi HIPMI Depok,” paparnya.

Mengenai program kerja, Ardian menegaskan dengan komitmen HIPMI yang notabene nya adalah mitra strategis Pemerintah. Yang menjadi salah satu fokus utamanya adalah membawa pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Depok bisa naik kelas melalui pendampingan dan akses permodalan.

“Salah satu program prioritas Pemkot itu adalah bagaimana caranya UMKM itu bisa naik kelas. Jadi ketika UMKM naik kelas, nah di situ HIPMI bisa berperan. Nanti kita akan mencoba membantu program-program Pemkot untuk bisa menaikkan kelas UMKM yang ada di Kota Depok. Caranya, UMKM yang banyak kita akan coba sortir data, jembatani dengan permodalan, kemudian juga dengan investor, dan dari sisi knowledge-nya nanti juga akan kita berikan pendampingan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum BPC HIPMI Kota Depok masa bakti 2023-2026, Herik Yosiswardinata menaruh harapan besar terhadap keberlanjutan kepemimpinan tersebut. Dia menekankan bahwa persatuan lebih penting untuk dikedepankan usai kontestasi Muscab berakhir.

“Seorang pemimpin harus melahirkan pemimpin baru. Pemimpin baru yang dilahirkan harus lebih baik, harus lebih besar dari pada dirinya. Artinya, kepengurusan nanti harus lebih baik dari kepengurusan sekarang. Itulah kesuksesan kita dikepengurusan sekarang,” harapnya.

Herik mengingatkan Ketua Umum terpilih nantinya juga harus bisa merangkul semua anggota yang telah tergabung guna kemajuan organisasi. Dirinya pun berpesan setelah Muscab usai, kini waktunya menjadi kesatuan gerbong untuk menjalani program-program yang akan dijalankan.

“Selanjutnya HIPMI Depok ke depan adalah HIPMI yang bersatu, merangkul. HIPMI itu bertanding untuk bersanding. Yang mungkin Muscab-nya bertanding, akan tapi setelah Muscab ini usai kita harus bersanding. Artinya semua teman-teman itu harus dirangkul, harus satu gerbong lagi, gerbong HIPMI Kota Depok,” tandasnya.

Selain itu, dia juga menitipkan sejumlah Pekerjaan Rumah (PR) strategis, yang harus diperhatikan kepengurusan baru. Salah satunya yaitu pengukuhan HIPMI Perguruan Tinggi (PT) yang ada diberbagai kampus di Depok agar bisa mencetak pengusaha yang terdesain sejak dini.

“PR ke depan banyak pasti, yang namanya organisasi sangat dinamis. Tapi yang terpenting salah satunya nanti yaitu HIPMI PT (Perguruan Tinggi). Kita ada 21 kampus di Depok. Itu diperiode kita tidak sempat dikukuhkan. Insya Allah nanti diperiode kepengurusan berikutnya akan dikukuhkan di kampus-kampusnya. Pengusaha By Design, itu kita sudah desain dari tingkat kampus. Bagaimana dia bisa menjadi pengusaha yang besar, pengusaha yang tangguh ke depannya,” jelasnya.

Selain HIPMI Perguruan Tinggi, kata Herik adapun Pekerjaan Rumah (PR) berikutnya adalah mengenai Badan Otonom seperti HIPMI Womenpreneur, HIPMI Culinary, hingga komunitas olahraga seperti HIPMI Run dan Golf juga direncanakan akan segera dikukuhkan guna memperkuat jejaring pengusaha muda di Kota Depok.

Melalui sinergi kolaborasi antara pengusaha senior dan kader muda, ditambah dengan penguatan basis di Perguruan Tinggi. Pihaknya berharap hal tersebut menjadi fondasi kokoh bagi dunia usaha di Depok agar tidak hanya sekadar menjadi kota hunian, namun juga pusat inkubasi wirausaha tangguh di Jawa Barat. (**)

Dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Sabtu (14/2), Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6 persen mulai kuartal I 2026. Target tersebut ditopang oleh belanja negara yang diproyeksikan mencapai Rp89 triliun pada awal tahun, sebagai stimulus untuk mendorong aktivitas produksi, konsumsi, dan investasi.

“Kalau melihat proyeksi 10 tahun ke depan, kita tampaknya memasuki fase ekspansi ekonomi yang sehat. Kita punya ruang untuk tumbuh hingga 2033,” ujar Purbaya.

Menurutnya, ekspansi yang dimaksud bukan sekadar pertumbuhan angka di atas kertas, melainkan pertumbuhan yang berkualitas dan didukung stabilitas fiskal. Pemerintah berkomitmen menjaga defisit anggaran tetap di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sesuai amanat undang-undang, sekaligus memastikan rasio utang berada pada level yang aman dan terkendali.

Ia menjelaskan, disiplin fiskal menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi makro. Ketika kepercayaan terjaga, arus investasi dapat meningkat, industri berkembang, dan pada akhirnya menyerap lebih banyak tenaga kerja, termasuk lulusan baru dari perguruan tinggi maupun sekolah vokasi.

“Anak-anak muda tidak perlu khawatir. Dalam bulan-bulan dan tahun-tahun ke depan, kesempatan kerja akan semakin terbuka. Semua itu dijalankan dengan manajemen fiskal yang prudent dan terukur,” tegasnya.

]]> https://eranasional.com/98117/pemerintah-optimistis-lapangan-kerja-untuk-anak-muda-makin-terbuka/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/98016/kadin-depok-pastikan-tongkat-estafet-di-bawah-kepemimpinan-baru-sah-sesuai-kepres-dan-po-pasal-678 https://daerah.eranasional.com/98016/kadin-depok-pastikan-tongkat-estafet-di-bawah-kepemimpinan-baru-sah-sesuai-kepres-dan-po-pasal-678#respond Thu, 12 Feb 2026 14:30:09 +0000 https://daerah.eranasional.com/98016/kadin-depok-pastikan-tongkat-estafet-di-bawah-kepemimpinan-baru-sah-sesuai-kepres-dan-po-pasal-678 Depok, ERANASIONAL.COM – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kota Depok memastikan bahwa kepengurusan baru masa bhakti 2021–2026 di bawah tongkat estafet kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua, Edmond Johan telah sah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kadin.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Kadin Kota Depok, Edmond Johan usai menghadiri Konsolidasi Pra Pengukuhan Kadin Kota Depok masa bhakti 2021 – 2026 dengan mengangkat tajuk “ Ciptakan Dunia Usaha, UMKM yang Inklusif Menuju Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi yang digelar di Kantor Pemerintahan Kota Depok, Kamis (12/2/2026).

“Sebetulnya kalau pengukuhan itu kan hanya seremonial saja ya. Tetapi secara hukum Kepres Nomor 18 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kadin. Artinya Kadin Depok secara hukum sudah sah karena telah ditentukan melalui rapat pleno berdasarkan aturan Peraturan Organisasi (PO) Pasal 678,” ujar Edmond Johan kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).

Lebih lanjut menurutnya, bahwa Kadin Kota Depok saat ini juga sudah menjalankan perannya sebagaimana mestinya yang telah diatur pada ketentuan termasuk dalam menentukan pergantian antar waktu kepengurusan.

“Karena untuk menentukan Ketua Kadin, para pengusaha Kota Depok yang menentukan. Bahwa pada 3 Desember 2025 dengan Peraturan Organisasi (PO) Pasal 678 untuk menentukan itu harus melalui rapat pleno. Lalu, 3 Desember 2025 kemarin kami telah menggelar rapat pleno dan menentukan saya menjadi Plt Ketua Kadin Depok,” kata Edmond.

Adapun terkait isu rencana agenda pengukuhan yang berubah menjadi konsolidasi. Edmond menjelaskan hal tersebut tak dapat dilaksanakan karena jika itu terpaksa dilakukan akan berdampak buruk kepada Kadin Depok. Karena kata dia, ditubuh internal Kadin Jawa Barat sendiri pun masih terdapat permasalahan hukum sehingga tidak memiliki legal standing,

“Kadin Jawa Barat pun, sampai sekarang masih bersengketa di Pengadilan, di PN Jaksel dan di Bandung. Kadin Jawa Barat yang sekarang itu tidak mempunyai legal standing, tidak mempunyai hak untuk mengukuhkan dan melantik Kadin daerah-daerah se-Jawa Barat. Karena dia pun belum sah, belum memiliki SK yang dikeluarkan oleh DPP,” jelasnya.

Mengenai status jabatan yang melekat pada Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Kadin Depok, Edmond menilai bahwa langkah tersebut sudah tepat dilakukan, karena dengan adanya pergantian antar waktu maka masa bakti kepengurusannya harus dijalankan hingga pada waktunya selesai sesuai dari Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani Ketua Kadin Jawa Barat.

“Jadi saya pun sekarang masih pakai SK yang lama. Karena SK itu masih berlaku yang kemarin ditandatangani oleh Ketua Kadin Jabar. Karena saya Plt Ketua Kadin Depok meneruskan dari pada SK yang lama,”pungkasnya. (**)

Langkah ini tidak hanya memastikan kualitas bahan pangan lebih segar dan terjamin, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar secara langsung.

Kebijakan pemanfaatan rantai pasok lokal menjadi salah satu pilar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan volume produksi harian yang tinggi, setiap SPPG memiliki potensi besar menjadi motor penggerak ekonomi daerah melalui transaksi rutin dengan pelaku usaha lokal.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, praktik di SPPG Sukamantri merupakan bukti nyata bahwa program gizi nasional mampu menciptakan manfaat berlapis, tidak hanya gizi anak, tetapi juga kesejahteraan warga.

“SPPG Sukamantri menunjukkan bagaimana program gizi dapat memberi dampak ekonomi langsung kepada petani dan UMKM. Pembelian bahan pangan dari pelaku usaha lokal membuat perputaran ekonomi di desa meningkat dan kesejahteraan masyarakat ikut terangkat,” ujar Hida di Bogor, Selasa (9/12).

SPPG Sukamantri rutin menyerap pasokan bahan pangan seperti sayuran, telur, ayam, ikan, dan produk olahan rumah tangga dari pelaku usaha di desa dan kecamatan sekitar. Mekanisme ini memperpendek rantai distribusi sehingga risiko kerusakan bahan menurun, kualitas terjaga, dan biaya logistik lebih efisien.

Hida menegaskan bahwa strategi tersebut menjadi salah satu fondasi BGN dalam menciptakan ekosistem pangan yang tangguh dan memberdayakan masyarakat.

“Model ini sedang kami dorong ke seluruh SPPG di Indonesia. Dengan mengutamakan bahan pangan lokal, kita tidak hanya menjaga kualitas makanan, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi daerah,” tegas Hida.

Kolaborasi ini memastikan seluruh kebutuhan bahan baku diperoleh dari pelaku usaha setempat secara adil, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Setiap hari, bahan pangan seperti telur, sayur-mayur, ayam, dan berbagai komoditas lokal dipasok oleh petani dan UMKM desa. Selain itu, hasil peternakan BUMDes termasuk telur dan sumber protein lainnya secara rutin menjadi bagian dari menu bergizi yang diproduksi untuk para penerima manfaat program.

Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), Khairul Hidayati, menegaskan bahwa SPPG Sleman Tridadi 3 adalah contoh konkret bagaimana program gizi mampu menjadi pengungkit ekonomi desa.

“SPPG ini bukan sekadar dapur produksi makanan bergizi. Ini adalah pusat aktivitas ekonomi desa yang melibatkan UMKM, petani, dan BUMDes. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan rantai ekonomi yang lebih dinamis,” ujar Hida di Sleman, Jumat (5/12).

Hida menambahkan bahwa model kolaborasi desa seperti ini sejalan dengan arah kebijakan BGN dalam memperkuat ketahanan pangan lokal dan memastikan keberlanjutan program.

“BGN mendorong replikasi model Sleman Tridadi 3 karena pendekatan berbasis komunitas terbukti mampu menggerakkan warga, menciptakan lapangan kerja, dan membuat rantai pasok pangan lebih mandiri. Ini adalah praktik baik yang ingin kami dorong di banyak daerah,” tegas Hida.

Kemitraan antara SPPG dan pelaku usaha desa juga memperkuat sistem pangan lokal melalui mekanisme pengadaan yang transparan dan memberi akses merata bagi kelompok usaha. Hal ini memastikan bahwa manfaat program gizi tidak hanya berhenti pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi desa.

Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Molly Prabawaty, menilai bahwa keterlibatan masyarakat secara langsung menjadikan program gizi lebih efektif dan berkelanjutan.

“Saat masyarakat turut terlibat dalam proses produksi dan pasokan, program gizi tidak lagi dipandang sebagai bantuan semata, tetapi gerakan sosial yang menguatkan ekonomi desa dan semangat gotong royong. Ini narasi pembangunan yang perlu diperluas,” ujarnya.

Seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat, kebutuhan bahan baku dipastikan terus naik dan harus tersedia secara konsisten.

Plt. Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN, Gunalan, menjelaskan bahwa pihaknya mengikuti arahan Presiden agar seluruh kebutuhan bahan baku Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dipenuhi langsung oleh petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM.

“Kami mendorong pemasok dari kelompok bawah, terutama petani, nelayan, peternak, dan UMKM. Harapannya, mereka tidak perlu membeli bahan baku dari pasar modern,” ujar Gunalan dalam forum diskusi Penguatan Peran Serta Masyarakat dalam Program MBG melalui Supply Rantai Pasok Lintas Sektor di Tangerang Selatan, Senin (24/11/2025).

Ia menuturkan, SPPG membutuhkan pasokan yang stabil dan berkualitas karena mekanisme bantuan pemerintah mewajibkan pengajuan proposal setiap 10 hari serta harus dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, BGN kini fokus memperluas pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan UMKM lokal.

“Inilah pekerjaan kami di Badan Gizi Nasional, khususnya di Kedeputian Prokerma. Hari ini kami memperkuat kapasitas masyarakat dengan melibatkan UMKM sebagai pemasok utama,” jelasnya.

Gunalan menambahkan, dukungan pendanaan bagi UMKM bisa memanfaatkan berbagai skema yang tersedia, seperti LPDP, pembiayaan Bank Himbara, hingga sumber pembiayaan lain yang dapat dioptimalkan.

“Prinsipnya, bahan baku harus berasal dari petani, peternak, dan nelayan di lapisan bawah, sehingga perputaran ekonomi berlangsung di pasar kecil, bukan di kelompok usaha besar,” tegasnya.

Selain UMKM, Kopdes Merah Putih dan BUMDes juga didorong untuk terlibat sebagai pemasok. Menurutnya, Kopdes Merah Putih telah tercantum dalam petunjuk teknis sebagai pemasok utama program.

“Pelibatan Koperasi Merah Putih itu wajib, karena di juknis kami ada beberapa lembaga yang menjadi pemasok utama, salah satunya koperasi, kemudian BUMDes, dan UMKM,” ujarnya.

Partisipasi ini sejalan dengan strategi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Jasa Marga untuk memperkuat ekosistem UMKM yang inklusif, berdaya saing, dan mampu menembus pasar internasional.

Pada TEI 2025, Jasa Marga menempatkan tiga mitra binaan sektor kerajinan batik, di antaranya Batik Masniri dari Cirebon, Batik Eco Print HandLove dari Tangerang, dan Batik Giat Mandiri Madura dari Surabaya.

Kehadiran mereka memberi peluang direct-to-buyer dalam forum yang dihadiri 1.619 peserta dan 8.045 buyer dari 130 negara menjadi sebuah kesempatan strategis untuk memperluas akses pasar dan mempercepat skala usaha.

Di kesempatan terpisah, Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono, menegaskan komitmen perusahaan yang sejalan dengan program pemerintah dalam pemberdayaan UMKM.

“Pemberdayaan UMKM merupakan strategi kami untuk memperkuat value chain dan market access bagi pelaku usaha lokal. Melalui program TJSL, Jasa Marga memberikan pendampingan komprehensif mulai dari kapasitas produksi, packaging produk, hingga akses digital marketplace agar produk lokal siap bersaing di pasar global,” tegas Rivan dalam keterangan rilis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Pembukaan resmi TEI 2025 dilakukan Menteri Perdagangan Budi Santoso. Menurut dia partisipasi buyer internasional yang masif menunjukkan momentum kuat bagi ekspor produk unggulan Indonesi.

“TEI 2025 adalah platform B2B yang membuka peluang nyata bagi pelaku usaha, kami harapkan dengan adanya eksibisi ini dapat memperluas pangsa pasar dan meningkatkan volume ekspor para pelaku usaha lokal,” ujar Budi.

Perwakilan UMKM, Atun dari Batik Masniri Cirebon, menyampaikan apresiasi atas dukungan Jasa Marga. “Kehadiran kami di TEI 2025 adalah bukti bahwa pembinaan yang berkelanjutan membuka jalan bagi produk lokal untuk dilihat dunia. Terima kasih Jasa Marga, dengan keikutsertaan kami dalam pameran TEI ini, kami lebih percaya diri untuk memasuki pasar ekspor,” ungkap Atun.

Lebih dari sekadar operator jalan tol, Jasa Marga menempatkan pemberdayaan UMKM dan pelestarian kebudayaan lokal sebagai bagian dari strategi korporat berkelanjutan.

Inisiatif ini dirancang untuk mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong UMKM serta menciptakan ekosistem bisnis yang tangguh serta menghubungkan kapasitas produksi lokal dengan akses pasar nasional dan internasional serta mendukung transformasi UMKM menuju peningkatan produktivitas dan daya saing berkelanjutan.

Kepala KPw BI Tegal Bimala menjelaskan bahwa, Fesyar 2025 ini menjadi wadah penguatan literasi, inklusi, sekaligus ajang memasyarakatkan keuangan syariah melalui pendekatan ekonomi kreatif, UMKM, hingga budaya.

“Sesuai tema Fesyar tahun ini, yakni ‘Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Memperkuat Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi eks Karesidenan Pekalongan’, kami ingin menekankan pentingnya kebersamaan. Sinergi menjadi kunci keberhasilan ekonomi syariah,” terangnya, Sabtu (23/8/2025).

Oleh karena itu, pihaknya sangat mengapresiasi MES Kota Pekalongan yang baru dilantik pada Juli lalu, namun Agustus ini sudah langsung berkolaborasi menghadirkan kegiatan besar.

Bimala menambahkan, rangkaian kegiatan Fesyar telah dimulai sejak Jumat (22/8) dengan talkshow terkait ekonomi syariah. Pada Sabtu pagi (23/8), Fesyar diawali dengan kegiatan Fun Run yang diikuti sekitar 300 peserta dari berbagai komunitas lari, termasuk komunitas dokter.

Setelah itu, dilanjutkan pelepasan 13 kelompok Gen Z terbaik untuk mengikuti program QRIS Jelajah Budaya Indonesia di Kota Pekalongan.

“Kami ingin melihat bagaimana mereka memadukan publikasi destinasi wisata Kota Batik dengan pemanfaatan QRIS sebagai alat transaksi. Jadi bukan sekadar promosi wisata, tapi juga edukasi penggunaan pembayaran digital syariah,” jelasnya.

Selain itu, Fesyar 2025 juga menghadirkan berbagai agenda menarik seperti lomba mewarnai dan mendongeng Cinta, Bangga dan Paham (CBP) Rupiah untuk anak-anak SD, lomba hadroh, Halal Chef Competition, donor darah, senam sehat dan doorprize, hingga pemeriksaan kesehatan gratis.

“Tidak hanya itu, disediakan pula Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan 1.000 paket sembako setiap harinya pada 23–24 Agustus 2025. Paket sembako berisi beras medium 5 kg, minyak goreng 1 liter, dan gula pasir 1 kg,” terangnya.

Ia menambahkan, masyarakat dapat membelinya dengan harga Rp72.000 menggunakan QRIS atau Rp80.000 bila membayar tunai.

“Ini adalah bentuk nyata bagaimana digitalisasi pembayaran memberi keuntungan lebih bagi masyarakat,” tutur Bimala.

Acara Fesyar juga diramaikan oleh kehadiran stand UMKM yang menampilkan produk-produk unggulan lokal Kota Pekalongan, baik kuliner, fesyen, maupun kerajinan.

Menurutnya, hal ini selaras dengan misi BI untuk terus mendorong UMKM naik kelas melalui akses pasar, akses pembiayaan, dan digitalisasi. Festival ini akan ditutup dengan tausiyah oleh Ustadz Maulana pada Minggu malam (24/8).

Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Dinparbudpora) Kota Pekalongan, Sabaryo Pramono, menilai penyelenggaraan Fesyar memberi dampak positif yang luas.

“Kami sangat mendukung kegiatan Fesyar ini sebagai event strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan. Selain itu, UMKM lokal bisa ikut serta mengembangkan usahanya,” tuturnya.

Ia berharap, acara ini dapat menjadi agenda rutin setiap tahun agar pertumbuhan ekonomi Kota Batik bisa semakin terasa.

Senada dengan itu, Ketua MES Kota Pekalongan, H.M Andi Arslan Djunaid, menekankan pentingnya mengakselerasi literasi dan inklusi ekonomi syariah di tengah masyarakat.

“Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar, namun ironisnya kita masih tertinggal dalam keuangan syariah dibanding negara-negara Eropa bahkan Malaysia,” ujarnya.

Menurutnya, dengan digelarnya festival ini dan gerakan ekonomi syariah lainnya, pihaknya ingin mengubah kondisi itu dengan lebih memasyarakatkan ekonomi syariah.

Dengan semangat sinergi, Fesyar 2025 ini diharapkan menjadi momentum penting untuk mengokohkan Kota Pekalongan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi syariah di wilayah eks Karesidenan Pekalongan.

“Selain memperkuat stabilitas ekonomi, Fesyar juga menjadi ruang kolaborasi antara regulator, pemerintah, komunitas, pelaku UMKM, hingga masyarakat luas untuk bersama-sama membangun kemandirian ekonomi berbasis syariah,” pungkasnya. (em-aha)