Hal tersebut disampaikan Analis dan Advokasi Hukum Kepolisian Madya Tk. III Divkum Polri, Kombes Dandy Ario Yustiawan, seusai menyerahkan dokumen kesimpulan kepada hakim tunggal yang menangani sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Senin (24/8/2026).

Menurut Dandy, seluruh tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik Polri dalam perkara tersebut telah mengikuti prosedur yang berlaku, termasuk proses penetapan tersangka.

“Intinya terkait permohonan praperadilan ini bahwa semua tindakan upaya paksa yang dilakukan Polri, semua sesuai prosedur. Termasuk penetapan tersangka,” kata Dandy dalam persidangan.

Ia menjelaskan, dokumen kesimpulan yang diserahkan kepada hakim juga memuat berbagai keterangan ahli yang disampaikan selama proses persidangan.

Selain itu, pihaknya memasukkan tanggapan terhadap dalil-dalil yang diajukan pihak Febrie dalam permohonan praperadilan.

“Keterangan para ahli, baik para ahli dari pihak Pemohon dan pihak Termohon kita masukkan di kesimpulan, termasuk juga jawaban kita terhadap isi gugatan,” ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, sebelumnya menyebut terdapat sekitar 40 ketentuan hukum yang dinilai telah dilanggar penyidik dalam penanganan perkara tersebut.

Menurut Febri, aturan yang dipersoalkan mencakup sejumlah ketentuan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK), KUHAP, KUHP, Undang-Undang TPPU, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Kejaksaan, hingga regulasi internal aparat penegak hukum.

“Bukan satu atau dua ya, tetapi 40 peraturan perundang-undangan. Termasuk di antaranya putusan Mahkamah Konstitusi, bagian pertimbangannya ataupun bagian amar putusannya,” ujar Febri.

Dalam permohonan praperadilan tersebut, pihak Febrie juga meminta hakim PN Jakarta Selatan membatalkan penahanan yang dilakukan Kejaksaan Agung.

Permintaan itu tercantum dalam petitum gugatan yang diajukan ke PN Jaksel.

Kuasa hukum Febrie meminta hakim menyatakan surat perintah penahanan terhadap kliennya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Surat yang dipersoalkan yakni Surat Perintah Penahanan Nomor PRIN-43/F/Fd.2/07/2026 tertanggal 24 Juli 2026.

Pihak Febrie meminta hakim menyatakan surat perintah penahanan tersebut tidak sah, termasuk seluruh akibat hukum yang timbul dari penerbitan surat tersebut. []

Seperti diketahui, Nikita Mirzani resmi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang memperberat hukumannya menjadi enam tahun penjara. Permohonan kasasi tersebut telah diajukan pada Senin (15/12/2025), sebagai langkah lanjutan setelah upaya bandingnya tidak membuahkan hasil yang diharapkan.

Langkah hukum ini ditempuh Nikita dalam kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap dokter Reza Gladys. Meski vonisnya diperberat di tingkat banding, Nikita menegaskan tidak akan menyerah dan memilih menempuh jalur hukum tertinggi demi mencari keadilan.

Di tengah proses hukum yang masih berjalan, tim kuasa hukum Nikita Mirzani mengungkapkan kondisi terkini kliennya. Mereka memastikan bahwa Nikita berada dalam keadaan sehat secara fisik maupun mental.

“Nikita Mirzani itu tetap sehat walafiat,” ujar salah satu anggota tim kuasa hukum Nikita, dikutip dari kanal YouTube Reyben Entertainment, Rabu (4/2/2026).

Pihak kuasa hukum menegaskan bahwa pengajuan kasasi dilakukan bukan tanpa dasar. Mereka mengaku telah menyusun memori kasasi secara matang dengan berbagai argumentasi hukum yang diyakini kuat untuk membantah putusan pengadilan sebelumnya.

“Kami selaku kuasa hukum optimis. Upaya hukum kasasi sudah kami lakukan dan seluruh argumentasi hukum yang kami tuangkan dalam memori kasasi maupun kontra memori kami itu meyakinkan kami bahwa insyaallah Nikita Mirzani bisa bebas,” jelasnya.

]]> https://lifestyle.eranasional.com/97636/masih-yakin-bebas-dari-penjara-nikita-mirzani-ajukan-kasasi/feed 0 Aditya https://eranasional.com/86393/telusuri-tppu-syl-kpk-geledah-kantor-visi-law-office-di-jaksel https://eranasional.com/86393/telusuri-tppu-syl-kpk-geledah-kantor-visi-law-office-di-jaksel#respond Wed, 19 Mar 2025 10:52:34 +0000 https://eranasional.com/86393/telusuri-tppu-syl-kpk-geledah-kantor-visi-law-office-di-jaksel Jakarta, ERANASIONAL.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor pengacara Visi Law Office di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada Rabu (19/3/2025).

Penggeledahan tersebut terkait perkara dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Benar. Terkait Sprindiknya TPPU tersangka SYL,” kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, kepada wartawan, Rabu (19/3/2025).

Hari ini, KPK juga memeriksa salah satu advokat yang tergabung dalam Visi Law Office, Rasamala Aritonang. Rasamala adalah mantan pegawai Biro Hukum KPK yang kini menjadi advokat.

Visi Law Office adalah firma hukum yang didirikan oleh mantan jubir KPK Febri Diansyah bersama eks peneliti ICW Donal Fariz pada 22 Oktober 2020. Belakangan Rasamala Aritonang turut bergabung.

Tessa menyebut, Rasamala juga sempat ikut dalam penggeledahan tersebut. Hingga saat ini, penggeledahan masih berlangsung.

Selain kasus penodaan agama, Panji berstatus sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Panji terancam kasus TPPU yang saat ini masih berproses di Bareskrim Polri.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Irjen Whisnu Hermawan memastikan pengusutan kasus TPPU Panji Gumilang masih dilakukan. Saat ini, kata dia, penyidik telah melimpahkan berkas perkaranya ke Kejaksaan.

“(Saat ini) masih penelitian jaksa,” kata Whisnu dikutip Medcom, Jumat (19/7/2024).

Whisnu menuturkan penyidik menunggu jaksa menyatakan berkas perkara lengkap, atau P-21. Kemudian, penyidik segera melimpahkan tersangka dan barang buktinya ke Kejaksaan untuk disidangkan.

“Di perkaranya RW (Rita Widyasari) ini, ini terkait dengan masalah metrik ton, jadi RW selaku bupati Kukar waktu itu mendapat gratifikasi sejumlah dari beberapa perusahaan itu dari hasil eksplorasi itu kan bentuknya metrik ton ya batu bara,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Sabtu, 6 Juli 2024.

Asep menjelaskan Rita mematok harga tertentu tiap metrik per ton batu bara dengan mata uang asing yang mau dikirimkan perusahaan. Tiap kantor membawa jutaan ton sekali jalan.
“Itu ada nilainya antara 3,3 dolar per metrik ton, sampai yang terakhir itu adalah 5 dolar per metrik ton. Nah, bisa dibayangkan karena perusahaan itu bisa jutaan metrik ton menghasilkan hasil eksplorasinya,” ujar Asep.

Asep enggan memerinci total pasti uang yang sudah diterima Rita. Tapi, kata dia, dana yang dinikmati diputar ke sejumlah orang yang menjurus ke arah pencucian uang.

“Kita dalam rangka TPPU-nya saudara RW ini kemudian juga di perkara pokoknya gratifikasi terkait metrik ton ini ke mana pun aliran dana itu ya kita akan cari, kemudian kita akan melakukan upaya paksa berupa penggeledahan dan lain-lainnya,” ucap Asep.

Sebelumnya, KPK membeberkan barang bukti kasus gratifikasi dan pencucian uang Rita Widyasari. Sebanyak 104 kendaraan disita penyidik.

“Kendaraan bermotor berupa 72 mobil dan 32 motor,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Minggu, 9 Juni 2024.

Dalam kasus ini, KPK turut menyita tanah dan bangunan milik Rita yang tersebar di enam lokasi. Sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan asing juga diambil sementara oleh penyidik.

“Uang dalam mata uang rupiah senilai Rp6,7 miliar dan dalam mata uang USD dan mata uang asing lainnya senilai total kurang lebih Rp2 miliar,” ujar Tessa.

KPK sangat meyakini adanya penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang dilakukan Rita selama menjabat. Ratusan dokumen dan bukti elektronik menguatkan tuduhan itu.

Bersama dengan Tenri Angka, KPK juga memanggil satu saksi lain seorang wiraswasta bernama Arjunsing Mandala Putra.

Keduanya dijadwalkan akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Senin (10/6/2024).

KPK belum membeberkan keterangan apa yang akan digali dari kedua saksi tersebut. Jubir KPK Budi Prasetyo hanya mengatakan bahwa pemeriksaan terkait dugaan pencucian dari korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

“Dijadwalkan pemeriksaan saksi TPPU Kementan,” kata Budi kepada wartawan.

SYL memang dijerat dua kasus di KPK. Pertama mengenai dugaan pemerasan atau pungli terhadap pejabat eselon di Kementan.

Kasus pertama ini sudah berproses di pengadilan. Dalam kasus itu, SYL didakwa bersama dua anak buahnya menerima hasil pungli mencapai Rp 44,5 miliar.

Kasus kedua, terkait gratifikasi dan pencucian uang yang nilainya mencapai Rp 60 miliar lebih. Kasus ini masih dalam tahap penyidikan.

Penggeledahan dilakukan di Jakarta dan sekitarnya pada rentang tanggal 13-17 Mei 2024 serta di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara pada 27 Mei 2024 sampai 6 Juni 2024.

“Penggeledahan dilakukan pada 9 kantor dan 19 rumah,” kata Jubir KPK, Tessa Mahardika kepada wartawan, Sabtu (8/6/2024).

Tessa tak merinci kantor dan rumah tersebut. Namun salah satu adalah kediaman seorang pengusaha di Samarinda bernama Said Amin.

“Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik KPK telah melakukan penyitaan berupa, kendaraan bermotor (72 mobil dan 32 motor),” tambah Tessa.

Turut juga disita tanah dan atau bangunan di 6 lokasi serta uang miliaran dalam bentuk rupiah dan mata uang asing. Ada juga ratusan dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga punya keterkaitan dengan perkara dimaksud.

“Uang dalam mata uang rupiah senilai Rp 6,7 miliar dan dalam mata uang USD dan mata uang asing lainnya senilai total kurang lebih 2 miliar,” pungkas Tessa.

Sebelumnya, Rita ditetapkan tersangka pencucian uang bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin, pada 2018.

Keduanya diduga menerima sejumlah fee terkait perizinan dan pengadaan lelang yang nilainya mencapai Rp 436 miliar. Fee tersebut kemudian diduga dialihkan menjadi aset atau barang.

Sebelum menjadi tersangka pencucian uang, keduanya telah divonis bersalah dalam perkara suap dan gratifikasi oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Kasus itu sudah menjerat keduanya sejak 2017.

Rita divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsidair 6 bulan kurungan. Sedangkan Khairudin divonis 8 tahun penjara dengan denda Rp 300 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Keduanya terbukti menerima gratifikasi dari para pemohon izin dan kontraktor di Pemerintah Kabupaten Kukar sebesar Rp 110.720.440.000. Nilai gratifikasi itu terima selama menjabat sebagai Bupati Kukar dalam kurun Juni 2010 hingga Agustus 2017.

Akan tetapi, Direktur Penyidikan Jampidsus, Kuntadi mengatakan tak semua tersangka dalam kasus korupsi turut dijerat Pasal TPPU. Dari total 22 nama hanya 6 orang yang kembali menjadi tersangka.

“Terkait dengan tersangka TPPU telah ditetapkan enam tersangka,” kata Kuntadi, Rabu (29/5/2024).

Menurut dia, enam tersangka TPPU itu adalah Manager PT Quantum Skyline Exchange (QSE), Helena Lim; suami aktris Sandra Dewi dan perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT), Harvey Moeis; Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa, Robert Indarto (RI); Komisaris PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) Sugito Gunawan (SG); beneficial ownership CV Venus Inti Perkasa (VIP) Tamron alias Aon (TN); dan Dirut PT RBT Suparta.

Sebelumnya, penyidik juga telah memeriksa sejumlah nama dalam upaya menelusuri aset para tersangka. Salah satunya, penyidik memeriksa para istri tersangka untuk menelusuri harta dan kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi di PT Timah Tbk (TINS). Termasuk Sandra Dewi yang sudah dua kali menjalani pemeriksaan. Sejumlah harta Harvey Moeis pun telah disita penyidik mulai dari rekening, uang tunai, mobil mewah, hingga kabar menyoal pesawat jet pribadi.

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan Gazalba menerima gratifikasi senilai 18.000 dolar Singapura (Rp200 juta) dan penerimaan lain berupa 1,128 juta dolar Singapura (Rp13,37 miliar), 181.100 dolar AS (Rp2,9 miliar), serta Rp9,43 miliar selama kurun waktu 2020-2022.

“Dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya, terdakwa membelanjakan, membayarkan, dan menukarkan dengan mata uang harta kekayaan hasil korupsi tersebut,” ujar Jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (6/5/2024), seperti dikutip dari Antara.

Atas dakwaan gratifikasi, mantan hakim agung itu terancam pidana dalam Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara atas dakwaan TPPU, Gazalba terancam pidana Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Jaksa membeberkan dakwaan gratifikasi yang diberikan kepada Gazalba senilai Rp200 juta terkait dengan pengurusan perkara kasasi pemilik Usaha Dagang (UD) Logam Jaya Jawahirul Fuad yang mengalami permasalahan hukum terkait pengelolaan limbah B3 tanpa izin pada 2017.

“Untuk termohon, yaitu Subdit III Unit III Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri,” kata Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Djuyamto saat dikonfirmasi di Jakarta, Ahad, 21 April 2024.

PN Jakarta Selatan (Jaksel) menerima berkas permohonan praperadilan Panji Gumilang pada tanggal 17 April 2024 dan mulai disidangkan pada Kamis (25/4/2024).

Permohonan tersebut terregistrasi Prapid Nomor 47/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel. Dalam permohonannya Panji Gumilang akan menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka terkait kasus TPPU.

“Sidang pertama akan dilakukan pada hari Kamis 25 April 2024 dengan hakim tunggal Estiono,” tuturnya.

Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri telah menetapkan Abdussalam Panji Gumilang (APG) sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPU dengan tindak pidana awal penggelapan uang yayasan.

Keputusan meningkatkan status Panji Gumilang dari terlapor menjadi tersangka diambil setelah penyidik bersama tim internal dan eksternal Polri melakukan gelar perkara.

Juru bicara KPK Ali Fikri menyebut sangkaan itu berdasarkan temuan dan fakta terbaru dari penyidik. “KPK tetapkan lagi yang bersangkutan dengan sangkaan TPPU,” kata Ali dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Kamis (18/4/2024).

Langkah itu, menurut Ali Fikri, merupakan tindaklanjut dari alat bukti dan penyitaan berbagai aset bernilai ekonomis yang telah ditemukan penyidik KPK. Salah satunya ada upaya untuk menyembunyikan asal usul harta Eko Darmanto.

“Atas dasar analisis lanjutan kemudian ditemukan fakta-fakta baru adanya dugaan menyembunyikan dan menyamarkan asal usul kepemilikan hartanya,” ucap Ali.

Setelah ini, KPK akan segera menyidangkan Eko Darmanto dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi ini.

Penahanan terhadap Eko Darmanto juga telah diperpanjang untuk 20 hari ke depan sampai dengan 24 April 2024 di Rutan Cabang KPK, untuk persiapan sidang.

Tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai seluruh unsur pasal dugaan penerimaan gratifikasi Eko Darmanto sudah lengkap.

“Saat ini berkas perkara telah pada tahap penuntutan yaitu penerimaan tersangka dan barang bukti oleh JPU (jaksa penuntut umum). Dakwaan dan berkas perkara segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor dalam waktu 14 hari kerja,” kata juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (16/4/2024).

KPK sebelumnya mengatakan bukti permulaan awal gratifikasi yang diterima oleh Eko berjumlah Rp 18 miliar, untuk terus ditelusuri dan didalami aliran uangnya termasuk pula adanya perbuatan pidana lain.

Penyidik lembaga antirasuah menetapkan Eko Darmanto sebagai tersangka KPK pada Selasa, 12 September 2023. KPK telah meningkatkan status kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta itu ke tahap penyidikan.

“Pola baru berbasis teknologi dalam TPPU perlu terus kita waspadai seperti ‘crypto currency asset’, virtual NFT, kemudian aktivitas pasar, electronic money, AI yang digunakan untuk otomasi transaksi dan lain lain, karena teknologi sekarang ini cepat sekali berubah,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan tentang 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Istana Negara Jakarta, Rabu (17/4/2024).

Presiden meminta agar penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU) harus dilakukan secara komprehensif.

Kepala Negara meminta agar kementerian/lembaga terkait bekerja dua atau tiga langkah lebih maju dari para pelaku TPPU, yakni melalui kerja sama internasional, memperkuat regulasi dan transparansi dalam penegakan hukum tanpa pandang bulu, serta pemanfaatan teknologi.

Para pelaku TPPU, kata Presiden, terus mencari cara baru, salah satunya melalui pasar aset kripto untuk melakukan pencucian uang.

“Yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait tugas-tugas dan aktifitas tersangka HH (Hasbi Hasan) ketika menjabat Sekma RI,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, 3 April 2024.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu enggan memerinci lebih lanjut informasi yang diulik penyidik ke Supandi. Keterangannya diyakini menguatkan tudingan penyidik terhadap dugaan pencucian uang yang dilakukan Hasbi.
KPK tengah mengusut kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Hasbi Hasan. Sekretaris nonaktif MA itu ditetapkan sebagai tersangka.

KPK juga telah menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut. Dia adalah Windy Idol

Windy Idol mengakui menyandang status tersangka dalam kasus dugaan pencucian uang bersama Hasbi Hasan. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sudah diterima.

“Sudah-sudah (menerima SPDP), Januari ya,” kata Windy di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 26 Maret 2024.

Windy mengaku belum kepikiran untuk mengajukan praperadilan atas status hukum tersebut. Dia sempat berkelit saat ditanya pengelolaan aset Hasbi.

Dua mantan anak buahnya itu adalah mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Kementan Muhammad Hatta.

Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi. Khusus SYL, KPK juga menjerat dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Ali Fikri memberitahu bahwa tim penyidik telah menyerahkan SYL, Kasdi, dan Hatta kepada Tim Jaksa KPK pada Rabu, 7 Februari 2024 kemarin.

Menurut Ali, dalam 14 harinya ke depan sejak penyerahan tersangka dan berkas perkara, Tim Jaksa KPK akan menyerahkan berkas perkara itu ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Meski begitu, ungkap Ali, saat ini tim penyidik masih mengusut perkara dugaan TPPU yang dilakukan SYL.

Kata dia, berkas perkara yang dilimpahkan hanya kasus dugaan pemerasan dalam jabatan dan gratifikasi.

“Perkara TPPU-nya masih terus dilakukan pendalaman dan penyelesaian berkas perkaranya,” jelas Ali.

Sebagai informasi, selama proses penyidikan, penyidik KPK telah memeriksa puluhan saksi di antaranya ajudan, staf khusus SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian, pejabat di Kementan, dan anak SYL bernama Kemal Redindo Syahrul Putra.

Diketahui, Kemal Redindo pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Pemprov Sulawesi Selatan.

Kemal diperiksa penyidik KPK pada hari Kamis, 5 Februari 2024.

Dia dimintai keterangannya terkait dugaan aliran uang yang diterima tersangka SYL. Termasuk pengetahuan mengenai dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementan saat itu. (*)

Bahkan Hotman Paris menyatakan tantangannya kepada NCW untuk melaporkan Raffi Ahmad atas dugaan pencucian uang ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal itu diungkapkan Hotman Paris dalam video yang diunggah dalam instagram pribadinya.

“Raffi Ahmad difitnah. Disebarkan di medsos bahwa Raffi melakukan pencucian uang ratusan miliar, tetapi orang itu tidak bisa menunjukkan tindak pidana itu. Tidak ada tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada pidana induknya. Apakah itu korupsi atau apa,” ucap Hotman mengawali unggahannya.