JAKARTA, Eranasional.com – Pasangan Jenita Janet dan suaminya, Danu Sofwan, saat ini sedang menantikan kehadiran buah hati.Dirinya pun mengurungkan niatnya untuk menjalani program bayi tabung, berharap bisa hamil alami setelah umroh.

“Belum, jadi kemarin pas umroh kita masih yakin coba dulu siapa tahu pas umroh dikasih secara normal,” jelas Jenita Janet dalam kanal YouTube Trans TV Official Senin (19/6/2023).

Selama ini, Jenita Janet sudah pernah konsultasi ke dokter kandungan. Saat itu pula, Jenita Janet dan suami dinyatakan sehat dan bisa memiliki anak secara alami.

“Setelah dicek alhamdulillah kita berdua sehat, tinggal nunggu,” kata Jenita Janet.

Jenita Janet mengaku yakin kepada rencana Sang Ilahi. Jenita Janet yakin akan memiliki keturunan di waktu yang tepat. Tanpa harus program bayi tabung.

“Insyaallah kita yakin bakal dikasih di waktu yang tepat,” tutur Jenita Janet.

Sementara itu, Jenita Janet mengaku kerap sedih karena mendengar omongan orang lain.

Jenita Janet mengungkapkan banyak orang yang sengaja membuat mentalnya down.

“Meskipun berat banget ya, mental down karena orang iseng, mereka ada yang ngatain, memudahkan ‘nggak boleh lama-lama’,” jelas Jenita Janet.

JAKARTA, Eranasional.com –Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan E. Ramos Petege seorang pemuda asal Kampung Gabaikunu, Mapia Tengah, Provinsi Papua.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Prof Anwar Usman saat membacakan amar putusan perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 di Jakarta, Selasa (31/1)

Dalam pokok permohonannya yang dibacakan ulang Hakim Arief Hidayat, pemohon menyampaikan sejumlah dalil yang menyatakan inkonstitusionalitas Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut pemohon, perkawinan adalah hak asasi yang merupakan ketetapan atau takdir tuhan. Setiap orang berhak untuk menikah dengan siapapun juga terlepas dari perbedaan agama. Atas dasar itu, pemohon menilai negara tidak bisa melarang atau tidak mengakui pernikahan beda agama. Negara dinilainya juga harus bisa memberikan suatu solusi bagi pasangan beda agama

Kemudian alasan lain pemohon menggugat UU Perkawinan ialah mengenai Pasal 2 Ayat (1) pada hakikatnya dinilainya telah menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dengan apa yang dimaksud dengan “hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Menurut pemohon, banyak institusi agama yang tidak bersedia melangsungkan perkawinan beda agama termasuk adanya penolakan pencatatan oleh petugas catatan sipil.

Apabila perkawinan hanya diperbolehkan dengan yang seagama hal ini dinilainya mengakibatkan negara pada hakikatnya memaksa warga negaranya.

Selanjutnya, menurut pemohon, Pasal 2 Ayat (2) menimbulkan tafsir bagi pelaksana UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak dimungkinkan untuk melangsungkan perkawinan beda agama dengan menggeneralisasi berbagai tafsir dalam hukum agama, dan kepercayaan masing-masing untuk menghindari perkawinan beda agama.

Terakhir, pemohon menilai Pasal 8 huruf f menimbulkan ambiguitas, kabur, ketidakjelasan hukum dalam konteks perkawinan beda agama sebagai suatu peristiwa hukum yang diperbolehkan atau dilarang dalam hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Senada dengan itu, Hakim MK Prof Enny Nurbaningsih mengatakan hak asasi manusia merupakan hak yang diakui Indonesia yang kemudian tertuang dalam UUD 1945 sebagai hak konstitusionalitas warga negara.

Meskipun demikian, hak asasi manusia berlaku di Indonesia haruslah sejalan dengan falsafah ideologi Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sebagai identitas bangsa.

Ia menjelaskan dalam konteks perkawinan yang menjadi pokok persoalan perkara, terdapat perbedaan konstruksi jaminan perlindungan antara Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan UUD 1945. Pasal 16 Ayat (1) UDHR menyebutkan secara eksplisit “Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family”

Jika diterjemahkan “Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga”.

Sementara itu, UUD 1945 memiliki konstruksi rumusan berbeda melalui Pasal 28B Ayat (1) yang menyebutkan “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945 tersebut, ada dua hak yang dijamin secara tegas dalam ketentuan a quo yaitu hak membentuk keluarga dan hak melanjutkan keturunan

JAKARTA, Eranasional.com –Artis cantik Dian Sastro salah satu publik figur yang tak lepas dari sorotan publik. Termasuk salah satunya isu tentang karakter yang dinilai tidak ramah dan sombong.

Label sombong tak dimungkiri sangat melekat pada Dian Sastro. Ia terlihat cuek dan termasuk yang sulit dimintai foto bersama.

Mengetahui kalau dirinya memang dilabeli sombong, Dian Sastro mengungkapkan kenapa dirinya menolak dimintai foto.

“Gue punya satu perjanjian baru di keluarga gue, pokoknya kalau lagi sama keluarga ke supermarket atau ke mal, gue janji bahwa gue nggak akan meladeni foto mana pun,” kata Dian di kanal akun YouTube

Karena pernah suatu kali, mengiyakan satu permintaan foto. Akhirnya yang lain, yang tadinya gengsi jadi ikut-ikutan sekalian minta foto. Lama-lama banyak, nggak selesai-selesai.

“Gue yang hari Minggu sama keluarga, nggak konsen karena ngurusin ini, 80 persen ngurusin orang yang gue ketemu di tempat umum,” tambahnya

Sejak saat itu, Dian berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak lagi meladeni alias ogah meladeni orang-orang yang memintanya foto saat sedang hangout atau quality time bersama keluarganya.

Hal tersebut lantaran sangat mengganggu waktu berkualitasnya bersama keluarganya, lantaran kerap diminta foto yang tak ada henti-hentinya.

“Akhirnya gue cuma mau foto kalau lagi ada jumpa fans dan gue lagi kerja. Tapi kalau sama keluarga, inilah kerjaan gue,” jelasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) mendesak Presiden Jokowi menarik dan mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang alias Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Massa aksi mendesak Jokowi menerbitkan perppu pembatalan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dinilai sesat.

Massa buruh mengumumkan tuntutannya itu saat berdemonstrasi di depan gedung DPR RI, Kamis (5/1/2023) siang. Aliansi aksi itu gabungan dari 40 serikat buruh.

“Kami mendesak Presiden Jokowi menarik perppu itu serta membuat perppu baru untuk mencabut UU Cipta Kerja karena sesat,” kata Rudi HB Daman, Ketua Gabungan Serikat Buruh Indonesia yang menjadi juru bicara massa aksi

Selain itu, Rudi mendesak DPR menolak Perppu No 2/2022 agar tidak disahkan menjadi undang-undang.

“DPR seharusnya bersidang menggunakan hak angket untuk memeriksa Jokowi atas terbitnya perppu yang melanggar konstitusi,” tegas Rudi

AASB juga menyerukan kepada seluruh kaum buruh Indonesia, akademisi, praktisi demokrasi serta seluruh rakyat untuk bersatu melawan Perppu No 2/2022.

Lanjut Rudi mengatakan, perppu yang diterbitkan Jokowi itu adalah bentuk pembangkangan, penghianatan dan kudeta terhadap konstitusi

Selain itu, penerbitan Perppu Cipta Kerja tersebut dinilai melecehkan putusan Mahkamah Konstitusi.

MK sebelumnya menyatakan UU Cipta Kerja sebagai produk hukum yang inskonstitusional bersayarat, melalui putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Dalam uji formil, UU Cipta Kerja tidak memenuhi dua syarat utama. Pertama, tidak memiliki dasar atau bantalan hukum dalam pembuatannya. Kedua, tidak memenuhi syarat partisipasi bermakna

“Maka sudah pasti secara formil dan materiilnya UU Cipta Kerja ini adalah barang haram,” kata Rudi.

Tapi, pemerintah malah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dan tidak menjalankan amar putusan MK tersebut.

Apalagi, kata Rudi, Perppu No 2/2022 itu adalah alat represi untuk memaksa kehidupan kaum buruh menjadi lebih buruk.

“Kami menilai penerbitan perppu ini jelas tidak memenuhi syarat penerbitannya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 UUD 1945 juncto putusan MK Nomor138/PUU-II/2009,” ucap Rudi

Kehadiran perppu tersebut, tambah Rudi, jelas mengganggu, merusak tatanan dan merugikan kehidupan bernegara  yang demokratis.

Tidak hanya itu, terbitnya perppu tersebut juga menambah daftar panjang tindakan ugal-ugalan pemerintah dalam membuat sejumlah kebijakan.

“Presiden telah menipu rakyat karena saat itu Jokowi meminta kaum buruh dan masyarakat yang menolak UU Cipta Kerja agar melakukan pengujian hukum MK. Saat MK memutuskan UU Cipta Kerja inkonstitusional, Presiden justru mengakalinya dengan menerbitkan perppu,” jelas Rudi.

JAKARTA, eranasional.com –Sosok Wirda Mansur memang diketahui tidak terlalu menunjukkan ke publik seperti apa kisah asmaranya. Gadis kelahiran 29 November 2001 ini diketahui pernah ingin dijodohkan dengan anak almarhum Syekh Ali Jaber. Tapi sampai saat ini, tampaknya Wirda masih ingin fokus untuk mengembangkan diri.

Diakui ustaz Yusuf Mansur yang biasa di sapa UYM ini tak menargetkan apapun untuk kriteria calon pasangan putrinya.

“Nggak ada kriteria apa-apa,” ujar Ustaz Yusuf Mansur

Tak muluk-muluk, Ustaz Yusuf Mansur hanya berpesan pada sang anak agar mencari laki-laki yang mau berkembang.

“Saya bilang sama ka Wir, cari yang mau berkembang. Cari yang tidak ngandelin orang tuanya, cari yang tangguh mentalnya. Bukan seberapa dia adanya, seberapa dia punyanya, karena gampang kalau dia punya semangat segala mace. Tapi kalau ngandelin orang tua susah,” kata Yusuf Mansur

Lalu, saat disinggung mengenai calon pasangan dari orang luar negeri, Ustaz Yusuf Mansur secara tegas mengatakan menolak. Ia pun membeberkan alasannya, dari yang cukup sepele sampai perihal perbedaan budaya.

“Wah, kalau itu (pasangan orang luar negeri) saya nggak setuju. Kami nggak pengen punya mantu orang luar. Kalau foto nggak sebanding (tingginya),” ujar Yusuf Mansur

“Perbedaan culture juga, mendingan yang Indonesia aja lah,” lanjutnya

Di sisi lain, Wirda sendiri sebagai orang yang menjalaninya terlihat lebih nothing to loose dan membiarkan semua berjalan sesuai rencana Tuhan.

“Wallahualam,” ucap Wirda Mansur.

BREBES, eranasional.com– Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Brebes ( AMB ) menggelar aksi tolak kenaikan BBM dan tuntut kenaikan UMK  di depan gedung DPRD Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Senin ( 5/9/2022).

Sebagai bentuk penolakan terhadap kenaikan BBM, Aliansi massa yang terdiri dari sejumlah elemen diantarannya, Sapma PP , GMNI, HMI, PMII dan lainnya menutup jalur pantura.

Sebelumnya, aksi diawali dengan longmarch dari stadion Karang Birahi menuju gedung DPRD Brebes. Sambil membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap kenaikan harga BBM mereka melakukan orasi.

Dalam pengamanan petugas dari Kepolisian dan TNI serta Satpol PP aksi berlangsung aman, namun sempat terjadi kemacetan arus lalu lintas tapi dengan sigap petugas mengalihkan arus lalu lintas kendaraan ke lajur selatan sehingga tidak terjadi kemacetan total.

Dalam orasinya Ketua Sapma PP Kabupaten Brebes Gozi Prayudi Nagoshah, ST. meminta pemerintah pusat melek, karena pusat mengkategorikan Kabupaten Brebes sebagai Kabupaten miskin extrem dan hal tersebut belum ada solusi konkrit malah ditambah dengan kebijakan pusat yang menaikan harga BBM subsidi.

” Kami harap Pemerintah Daerah segera mendesak Pemerintah Pusat untuk mengkaji dan mengevaluasi kembali kebijakan kenaikan BBM, ” tegas Gozi.

Dia menyebut, untuk Kabupaten Brebes sendiri bupati harus bisa mempertimbangkan kebijakan aspek manfaat bagi rakyat.

“Dalam keadaan saat ini Brebes sudah cukup buang-buang anggaran hanya untuk melaksanakan pembangunan-pembangunan tanpa menimbang seberapa besar kebutuhan masyarakat maupun seberapa besar manfaat untuk masyarakat Brebes, ” kata Gozi.

Dikatakannya, dengan kenaikan BBM saat ini jelas memberikan dampak buruk yang sangat besar bagi masyarakat, dimana UMK Kabupaten Brebes masuk kategori rendah di Jawa Tengah.

” Maka dari itu kami mendesak Pemerintah dapat menaikan UMK Kabupaten Brebes sebesar 30 persen, ” ujarnya.

Menemui para pendemo, Bupati Brebes Idza Priyanti, Ketua DPRD Mokhamad Taufiq, anggota DPRD Anto Haryanto, Sekda Djoko Gunawan serta sejumlah pejabat.

Sempat terjadi adu mulut antara pendemo dengan para pejabat tersebut lantaran pendemo mendesak Bupati Brebes menandatangani banner sebagai wujud dukungan terkait tuntutan masyarakat. Namun, Idza Priyanti menolak dan langsung meninggalkan lokasi tanpa alasan yang jelas. (Olam)