TNI – Lifestyle Eranasional.com

Puluhan Ribu Prajurit TNI Bergerak ke Jakarta, Panglima Keluarkan Telegram Khusus

Fyan Hadi — Wed, 04 Nov 2026 04:24:56 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM — Situasi keamanan Ibu Kota menjadi sorotan setelah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dikabarkan mengeluarkan telegram khusus kepada seluruh jajaran TNI dari tiga matra.

Menindaklanjuti instruksi tersebut, puluhan ribu personel TNI dari sejumlah daerah disebut-sebut disiapkan untuk bergerak ke Jakarta.

Pengerahan pasukan tersebut melibatkan prajurit TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Bahkan, sejumlah satuan pasukan khusus dari ketiga matra dikabarkan turut disiagakan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan gangguan keamanan di Ibu Kota.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Muhammad Nas menegaskan, kedatangan personel TNI ke Jakarta merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Nas, pengerahan pasukan bukan sesuatu yang luar biasa dalam pelaksanaan tugas TNI.

“Pengerahan pasukan merupakan hal yang biasa dilakukan,” kata Nas kepada wartawan di Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Ia menjelaskan, langkah deteksi dini dan kesiapsiagaan merupakan bagian dari tugas TNI dalam menghadapi berbagai potensi ancaman, termasuk kemungkinan gangguan keamanan yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

“Karena TNI dituntut senantiasa siap siaga untuk melindungi segenap bangsa dan menjaga keutuhan NKRI,” ujar Nas.

Pasukan dari Tiga Matra Dikabarkan Merapat ke Jakarta

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber, seluruh satuan TNI AD, AL, dan AU disebut telah mengumpulkan personel untuk disiapkan menuju Jakarta.

Pergerakan pasukan tersebut dikabarkan melibatkan sejumlah satuan dari wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta sebagian wilayah Sumatra.

Tak hanya pasukan reguler, satuan khusus dari masing-masing matra juga disebut masuk dalam daftar kekuatan yang disiagakan untuk mengantisipasi potensi ancaman keamanan.

Langkah tersebut dikaitkan dengan upaya pengamanan Ibu Kota dari kemungkinan terjadinya kerusuhan maupun gangguan ketertiban masyarakat.

Informasi yang beredar menyebutkan, terdapat sejumlah pihak yang berencana menggelar demonstrasi besar pada 10 November 2026. Aksi tersebut dikhawatirkan berpotensi berkembang menjadi kericuhan. [SF]

Satgas Yonif 9 Marinir Rebut Kembali Dua Senjata TNI yang Dirampas OPM di Maybrat

Rio Anthony — Thu, 22 Oct 2026 00:29:46 +0000

Maybrat, ERANASIONAL.COM – Prajurit Korps Marinir dari Satgas Pamtas RI-PNG Mobile Yonif 9 Marinir (Satgas Gobang VII) berhasil menemukan dan mengamankan kembali dua pucuk senjata organik milik TNI yang sebelumnya dirampas kelompok bersenjata OPM Kodap IV/Sorong Raya.

Selain itu, prajurit juga menemukan satu pucuk senjata api rakitan dalam operasi di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya.

Keberhasilan tersebut diraih dalam Operasi Badai Kasuari 3.12 yang berlangsung pada 16–17 Oktober 2026. Operasi ini dipimpin Komandan Satgas, Letkol Marinir Laili Nugroho, bersama unsur Satgas TNI lainnya.

Penemuan senjata tersebut merupakan hasil pengembangan informasi dan penyisiran lanjutan setelah terjadinya kontak tembak dengan kelompok bersenjata OPM.

Keberhasilan ini juga didukung koordinasi dan sinergi antarsatuan di lapangan.

Pada Jumat (16/10/2026), Satgas Gobang VII Yonif 9 Marinir menemukan satu pucuk senjata api organik jenis Caracal, satu magazen, 17 butir amunisi kaliber 5,56 milimeter, serta satu perangkat red dot sight di sebuah gua di kawasan Ayata.

Penyisiran berlanjut pada Sabtu (17/10/2026). Di kawasan Hutan Sory, tim Satgas Yonif 9 Marinir menemukan satu pucuk senjata api rakitan beserta dua magazen, dua butir amunisi kaliber 5,56 milimeter, bendera Bintang Kejora, perangkat dokumentasi, dan sejumlah perlengkapan lainnya.

Pada hari yang sama, tim juga menemukan satu pucuk senjata api organik jenis K3 Daewoo di kawasan Sungai Kamundan.

Dua senjata organik jenis Caracal dan K3 Daewoo tersebut diketahui merupakan milik Satgas Pamtas RI-PNG Mobile Yonif 9 Marinir yang sebelumnya dirampas kelompok bersenjata OPM dalam insiden penyerangan di TK Sory pada 22 Maret 2026.

Secara keseluruhan, Satgas Yonif 9 Marinir mengamankan tiga pucuk senjata api, terdiri atas dua senjata organik jenis Caracal dan K3 Daewoo serta satu senjata rakitan.

Selain itu, turut diamankan 19 butir amunisi kaliber 5,56 milimeter, tiga magazen, satu perangkat red dot sight, dan sejumlah perlengkapan lainnya.

Keberhasilan ini menjadi bagian dari upaya Satgas Gobang VII Yonif 9 Marinir bersama unsur TNI lainnya dalam mengembangkan informasi, melakukan penyisiran, serta mengamankan perlengkapan persenjataan yang ditemukan di wilayah operasi. []

Dua Algojo OPM Kelompok Manfred Fatem Ditembak Mati TNI di Maybrat

Rio Anthony — Mon, 05 Oct 2026 04:57:23 +0000

Maybrat, ERANASIONAL.COM – Dua anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dikenal sebagai eksekutor kejahatan kemanusiaan, Arso Aisnak dan Yohanes KY, tewas dalam kontak tembak dengan prajurit TNI di kawasan hutan Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, Sabtu (3/10/2026) malam.

Pangkogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto menyampaikan bahwa kedua pelaku merupakan pimpinan dalam struktur TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya bawahan Manfred Fatem.

Arso Aisnak menjabat sebagai Komandan Komando Wilayah Pertahanan II, sementara Yohanes KY bertindak sebagai Komandan Batalyon Karef Hamit.

“Arso Aisnak dan Yohanes KY terkenal sebagai duet maut atau pasangan algojo yang selalu menjadi eksekutor setiap kejahatan kemanusiaan yang dilakukan TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya,” tegas Lucky dalam keterangannya, Minggu (4/10/2026).

Kronologi Kontak Tembak

Kejadian bermula ketika personel gabungan TNI mengendus keberadaan kelompok TPNPB-OPM pimpinan Manfred Fatem.

Sebelum baku tembak pecah, prajurit sempat melepaskan imbauan persuasif agar kelompok tersebut menyerahkan diri dan meletakkan senjata.

Namun, seruan damai tersebut diabaikan. Kelompok OPM justru melepaskan tembakan peluru tajam secara membabi buta ke arah pasukan TNI.

“Manfred Fatem yang pertama kali menghujani pasukan kita dengan peluru tajam, lalu diikuti oleh anggota TPNPB-OPM lainnya,” lanjut Lucky.

Prajurit TNI langsung melakukan tindakan balasan hingga memukul mundur kelompok bersenjata tersebut.

Dua algojo OPM tewas di tempat, sedangkan Manfred Fatem bersama sisa pasukannya melarikan diri ke dalam hutan. Seluruh personel TNI dipastikan selamat tanpa cedera.

Lahan Kosong 1 Hektare di Gowa Terbakar, Api Nyaris Merembet ke Area Lain

Rio Anthony — Fri, 11 Sep 2026 01:04:01 +0000

Gowa, ERANASIONAL.COM – Kebakaran melanda lahan kebun kosong di Dusun Bilaya, Desa Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis (10/9/2026) siang.

Api mulai membakar lahan sekitar pukul 12.30 Wita. Kobaran dengan cepat merambat di area seluas kurang lebih 1 hektare yang dipenuhi rumput kering dan diperparah hembusan angin cukup kencang.

Warga yang melihat kejadian tersebut segera melaporkannya kepada Bhabinkamtibmas Polsubsektor Pattallassang.

Mendapat informasi itu, Bhabinkamtibmas Aipda Ansyar bersama Babinsa Serka Bahar langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan.

Petugas tiba sekitar pukul 12.45 Wita. Pemadaman kemudian dilakukan bersama personel Manggala Agni Kabupaten Gowa dan warga setempat.

Berkat koordinasi dan respons cepat seluruh pihak, kobaran api berhasil dikendalikan dan dipadamkan sekitar pukul 13.30 Wita. Api berhasil dilokalisasi sebelum merembet ke area lain.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Lahan yang terbakar diketahui merupakan kebun kosong milik H. Dg. Mone.

Setelah api padam, petugas melakukan penyisiran dan pemantauan di sekitar lokasi untuk memastikan tidak ada bara maupun titik api yang masih berpotensi memicu kebakaran susulan.

Kapolsek Bontomarannu AKP Ardiansyah, mengapresiasi kesigapan personel gabungan bersama masyarakat dalam menangani kebakaran tersebut.

“Begitu menerima informasi, personel langsung bergerak ke lokasi dan berkoordinasi dengan Babinsa, Manggala Agni serta masyarakat untuk melakukan pemadaman. Kecepatan dalam merespons sangat penting agar api tidak meluas,” ujar AKP Ardiansyah.

Ia sekaligus mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya ketika kondisi lahan kering dan mudah terbakar.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak membakar lahan dan tidak membuang puntung rokok sembarangan. Api yang awalnya kecil dapat dengan cepat membesar ketika bertemu rumput kering dan angin kencang,” tegasnya.

Berdasarkan pemantauan awal di lokasi, api diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan.

Kendati demikian, dugaan tersebut masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Kepolisian bersama unsur terkait juga akan meningkatkan pemantauan di sejumlah wilayah yang dinilai rawan kebakaran.

Langkah pencegahan dilakukan melalui edukasi serta imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.

Kesigapan petugas dan kepedulian warga menjadi faktor penting dalam mencegah kebakaran meluas.

Setiap kemunculan api sekecil apa pun di lahan kering perlu segera dilaporkan dan ditangani untuk mencegah dampak yang lebih besar. []

Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak Tuai Sorotan, DPR Minta Pemerintah Kaji Dampaknya

Rio Anthony — Tue, 21 Jul 2026 23:31:05 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengingatkan pemerintah agar pelibatan aparat TNI dan Polri dalam kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak tidak menimbulkan kesan intimidatif di tengah masyarakat.

Menurut Saan, langkah tersebut tidak boleh membuat wajib pajak merasa takut ataupun seolah-olah berada di bawah tekanan saat menjalankan kewajiban perpajakannya.

“Jangan sampai muncul kesan menakut-nakuti. Wajib pajak tidak boleh merasa diintimidasi atau diteror. Hal itu harus dihindari,” ujar Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/7).

Ia menilai pemerintah perlu mengkaji secara cermat dampak kebijakan yang melibatkan institusi di luar tugas pokoknya dalam pengawasan perpajakan.

Menurutnya, pelibatan aparat harus dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

“Perlu dipikirkan secara serius dampaknya ketika menggandeng institusi yang memang bukan berada pada ranah atau tugas utamanya. Ini menjadi hal yang sangat penting,” katanya.

Senada dengan itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan komisi di DPR yang membidangi persoalan tersebut akan meminta penjelasan kepada Kementerian Keuangan mengenai kebijakan pelibatan TNI dan Polri dalam pengawasan wajib pajak.

Puan mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

Ia menilai pemerintah sebelumnya telah mendorong masyarakat untuk secara sukarela memenuhi kewajiban melaporkan pajak, sehingga pendekatan yang digunakan harus tetap menjaga kepercayaan wajib pajak.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi mengatur pelibatan aparat TNI dan Polri dalam kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.

Surat edaran yang ditandatangani Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto pada 15 Juli 2026 itu menyebutkan bahwa aparat yang dilibatkan berasal dari unsur Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

Kedua unsur tersebut berperan dalam pembangunan jejaring informasi untuk mendukung pengawasan terhadap wajib pajak yang telah terdaftar, wajib pajak yang belum terdaftar, maupun pengawasan berbasis wilayah.

Dalam pedoman tersebut dijelaskan, pengawasan dilakukan melalui berbagai metode, antara lain visitasi, penyisiran (canvassing), observasi lapangan, pembangunan jejaring informasi dengan melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas, pemanfaatan teknologi penginderaan jauh (remote sensing), web scraping, serta penggunaan berbagai sumber informasi lainnya.

Ini Alasan Kodam Jaya Ikut Terlibat Operasi Pemburu Begal

Aditya — Sun, 24 May 2026 22:07:15 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Komando Daerah Militer Jayakarta atau Kodam Jaya memastikan akan terlibat dalam upaya pemberantasan aksi begal yang belakangan kembali meresahkan masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pelibatan personel TNI dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap aparat kepolisian untuk menjaga keamanan dan memberikan rasa aman bagi warga yang beraktivitas, terutama pada malam hari.

Panglima Kodam Jaya Letnan Jenderal Deddy Suryadi mengatakan kondisi keamanan di sejumlah titik di Jakarta membutuhkan perhatian serius karena aksi kriminal jalanan dinilai semakin menimbulkan keresahan masyarakat. Menurut dia, tindak begal bukan hanya menyebabkan kerugian materi, tetapi juga memicu rasa takut yang memengaruhi aktivitas warga sehari-hari.

“Kami ingin masyarakat merasa aman dalam beraktivitas, terutama pada malam maupun di wilayah yang dianggap rawan,” kata Deddy saat dihubungi pada Ahad, 24 Mei 2026.

Ia menegaskan TNI tidak akan tinggal diam melihat perkembangan situasi keamanan yang terjadi di wilayah ibu kota. Kodam Jaya, kata dia, akan memperkuat koordinasi bersama kepolisian dalam melakukan patroli serta pengawasan di sejumlah kawasan yang selama ini dianggap rawan tindak kriminal.

Menurut Deddy, keamanan masyarakat menjadi prioritas utama karena stabilitas wilayah sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan aktivitas ekonomi warga. Karena itu, pihaknya memandang perlu adanya langkah terpadu antara aparat keamanan dan masyarakat untuk mencegah semakin maraknya aksi kejahatan jalanan.

“Keamanan masyarakat adalah prioritas utama,” ujarnya.

Deddy juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan, terutama saat beraktivitas pada malam hari. Ia meminta warga segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan potensi gangguan keamanan maupun aktivitas mencurigakan yang berpotensi menimbulkan tindak kriminal.

Menurut dia, kerja sama antara masyarakat, TNI, dan Polri menjadi faktor penting dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

“Sinergi antara TNI, Polri, dan masyarakat menjadi kunci utama menciptakan lingkungan yang aman serta kondusif,” katanya.

Pembubaran Nobar Film Pesta Babi Disorot, Dinilai Bertentangan dengan Konstitusi

Aditya — Mon, 11 May 2026 12:59:08 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyoroti tindakan aparat TNI yang membubarkan kegiatan nonton bareng atau nobar film dokumenter berjudul Pesta Babi di Kota Ternate, Maluku Utara. Politikus senior PDI Perjuangan itu menilai tindakan tersebut berpotensi melampaui tugas pokok dan fungsi TNI serta dapat bertentangan dengan prinsip demokrasi dan konstitusi yang menjamin kebebasan memperoleh informasi.

Pernyataan itu disampaikan TB Hasanuddin menyusul pembubaran kegiatan pemutaran film dan diskusi yang digelar oleh Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) Maluku Utara bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ternate di Pendopo Benteng Oranje, Ternate Tengah, pada Jumat, 8 Mei 2026.

Kegiatan tersebut dibubarkan aparat TNI dari Kodim 1501/Ternate dengan alasan adanya penolakan masyarakat yang berkembang di media sosial. Aparat menilai judul film dokumenter tersebut dianggap provokatif dan berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat.

Menanggapi hal itu, TB Hasanuddin menilai pembubaran sebuah kegiatan diskusi atau pemutaran film tidak boleh dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Menurutnya, ruang diskusi publik dan penyampaian informasi merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi yang seharusnya dilindungi negara.

“Pembubaran yang dilakukan Dandim 1501 berpotensi melanggar konstitusi dan tupoksi TNI. Dalam negara demokrasi, ruang diskusi dan penyampaian informasi harus dilindungi selama tidak terbukti melanggar hukum,” kata TB Hasanuddin, Senin, 11 Mei 2026.

Ia menegaskan konstitusi Indonesia secara jelas menjamin hak masyarakat untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Hak tersebut tercantum dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut TB Hasanuddin, tindakan pembubaran terhadap kegiatan nobar dan diskusi tersebut dinilai tidak sejalan dengan semangat perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi.

“Pasal 28F UUD RI 1945 menjamin hak asasi setiap orang untuk berkomunikasi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia,” ujarnya.

Kasus Air Keras Aktivis KontraS, TNI Umumkan Penyerahan Jabatan Kabais

Aditya — Wed, 25 Mar 2026 21:38:38 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengungkap perkembangan terbaru dalam penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Andrie Yunus. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan dugaan keterlibatan oknum aparat dan menimbulkan perhatian luas dari masyarakat sipil maupun organisasi hak asasi manusia.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Aulia Dwi Nasrullah, menyampaikan bahwa institusinya telah mengambil langkah penting sebagai bagian dari proses pertanggungjawaban internal. Salah satu langkah tersebut adalah penyerahan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI yang sebelumnya dijabat oleh Yudi Abrimantyo.

Dalam keterangan pers yang disampaikan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Aulia menegaskan bahwa penyerahan jabatan tersebut dilakukan pada hari ini sebagai bentuk komitmen institusi dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi. Ia menyebut bahwa langkah ini merupakan bagian dari mekanisme internal yang ditempuh TNI dalam merespons kasus yang tengah menjadi perhatian publik.

Meski demikian, Aulia tidak memberikan penjelasan rinci mengenai apakah penyerahan jabatan tersebut diikuti dengan pergantian pejabat secara definitif atau hanya bersifat sementara selama proses penyelidikan berlangsung. Pertanyaan dari awak media terkait hal tersebut juga belum dijawab secara detail, sehingga menimbulkan berbagai spekulasi mengenai langkah lanjutan yang akan diambil oleh institusi militer tersebut.

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus sendiri terjadi dalam konteks yang masih terus didalami oleh tim penyelidik internal TNI. Hingga saat ini, empat anggota dari Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI telah ditetapkan sebagai terduga pelaku. Mereka masing-masing berinisial Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES.

Keempat terduga tersebut saat ini masih menjalani proses pemeriksaan intensif guna mengungkap kronologi kejadian serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. TNI menegaskan bahwa proses penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dan profesional untuk memastikan bahwa setiap fakta dapat terungkap secara objektif.

TNI Amankan 4 Anggota Terkait Serangan Air Keras, LBH Jakarta Angkat Suara

Aditya — Wed, 18 Mar 2026 13:30:21 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pengumuman mendadak dari Tentara Nasional Indonesia terkait dugaan keterlibatan empat prajurit dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, memicu tanda tanya dari tim kuasa hukum korban. Mereka menilai proses yang berlangsung sangat cepat justru berpotensi menimbulkan keraguan terhadap transparansi dan akurasi penyelidikan.

Kuasa hukum Andrie, M. Fadhil Alfathan, mengaku terkejut dengan langkah institusi militer tersebut. Ia menyoroti bahwa sebelumnya pihak TNI menyampaikan penyelidikan internal baru dimulai pada malam hari sebelumnya, namun dalam waktu singkat telah diumumkan adanya empat prajurit yang diamankan. Kecepatan ini, menurutnya, perlu dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan spekulasi di publik.

Fadhil menegaskan bahwa proses penegakan hukum seharusnya berjalan secara hati-hati dan berbasis bukti yang kuat. Ia mempertanyakan dasar penetapan keempat prajurit sebagai pihak yang diamankan, terlebih hingga saat ini status mereka belum ditetapkan sebagai tersangka. Dalam pandangannya, transparansi menjadi hal krusial, terutama dalam kasus yang menyangkut serangan terhadap pembela hak asasi manusia.

Di sisi lain, penyelidikan juga tengah berjalan di Polda Metro Jaya. Aparat kepolisian telah mengumpulkan sejumlah bukti, termasuk rekaman kamera pengawas dan keterangan saksi. Koordinasi antara penyelidikan militer dan kepolisian ini menjadi sorotan karena berpotensi menimbulkan tumpang tindih atau bahkan perbedaan kesimpulan jika tidak dilakukan secara sinkron.

Fadhil menyampaikan kekhawatirannya bahwa langkah cepat tersebut dapat mengaburkan fakta yang sebenarnya. Ia tidak menutup kemungkinan bahwa pihak yang diamankan bukan pelaku utama dalam peristiwa penyiraman air keras tersebut. Menurutnya, ada risiko bahwa kasus ini dipersempit menjadi tindakan individual semata, padahal bisa saja terdapat motif atau jaringan yang lebih luas di balik serangan tersebut.

Sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Fadhil menekankan pentingnya melihat kasus ini dalam konteks perlindungan terhadap pembela HAM. Ia menilai bahwa serangan terhadap aktivis tidak boleh dipandang sebagai peristiwa kriminal biasa, melainkan harus ditelusuri kemungkinan adanya ancaman sistematis terhadap kebebasan sipil.

Telegram Siaga 1 TNI Menuai Kontroversi, Koalisi Sipil Desak Evaluasi Pemerintah

Aditya — Mon, 09 Mar 2026 00:10:33 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyampaikan kritik terhadap instruksi peningkatan status kesiapsiagaan militer atau Siaga 1 yang dikeluarkan oleh Panglima TNI. Koalisi tersebut menilai kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan konstitusi terkait kewenangan pengerahan kekuatan militer.

Instruksi tersebut diketahui tertuang dalam sebuah telegram internal militer bernomor TR/283/2026 yang ditandatangani oleh Panglima TNI Agus Subiyanto. Dalam dokumen itu disebutkan sejumlah arahan kepada jajaran TNI untuk meningkatkan kesiapsiagaan, termasuk memperketat penjagaan di berbagai objek vital yang berkaitan dengan transportasi dan infrastruktur strategis.

Koalisi menilai bahwa langkah tersebut perlu dikaji secara mendalam karena menyangkut prinsip dasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan kepada media, mereka menegaskan bahwa pengerahan kekuatan militer merupakan kewenangan konstitusional yang berada di tangan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara.

Ketentuan tersebut secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 10 yang menyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata. Dengan demikian, setiap keputusan yang berkaitan dengan pengerahan kekuatan militer seharusnya berada dalam kendali kepala negara.

Selain itu, koalisi juga mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatur secara lebih rinci mengenai peran dan fungsi tentara dalam sistem pertahanan negara. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa kebijakan strategis terkait penggunaan kekuatan militer harus berada di bawah otoritas presiden.

Kontroversi Misi ke Gaza, Purnawirawan TNI Minta Prabowo Batalkan Pengiriman Pasukan

Aditya — Thu, 26 Feb 2026 19:27:14 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI) menyampaikan sikap tegas terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto yang disebut akan mengirimkan sekitar 8.000 personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Gaza, Palestina. Forum tersebut meminta agar kebijakan itu ditinjau ulang bahkan dibatalkan karena dinilai berpotensi melanggar konstitusi serta keluar dari prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

Dalam pertemuan yang digelar di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, para purnawirawan membahas secara khusus keterlibatan Indonesia dalam pasukan stabilisasi internasional atau International Stabilization Force (ISF) yang disebut-sebut merupakan inisiatif dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Forum menilai partisipasi Indonesia dalam skema tersebut berbeda dengan tradisi pengiriman pasukan perdamaian yang selama ini dijalankan Indonesia di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi menjelaskan bahwa selama puluhan tahun Indonesia konsisten mengirimkan kontingen dalam misi perdamaian dunia yang berada langsung di bawah payung PBB. Menurut dia, mekanisme tersebut memiliki legitimasi hukum internasional yang jelas serta sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

“Sejak dulu, keikutsertaan Indonesia dalam misi luar negeri selalu melalui mandat resmi PBB. Itu yang menjadi dasar moral, hukum, dan politik kita. Jika berada di luar kerangka itu, tentu harus dikaji sangat mendalam,” ujarnya usai pertemuan forum, Kamis, 26 Februari 2026.

Fachrul menekankan bahwa konstitusi mengatur secara tegas mekanisme pengambilan keputusan strategis, khususnya yang berkaitan dengan pengerahan kekuatan militer ke luar negeri. Ia merujuk pada pentingnya koordinasi dan persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum keputusan besar seperti pengiriman ribuan pasukan dilakukan.

Menurutnya, tanpa proses konsultasi yang transparan dan persetujuan parlemen, kebijakan tersebut dapat menimbulkan preseden kurang baik dalam tata kelola pemerintahan dan hubungan sipil-militer.

“Keputusan strategis, apalagi menyangkut pengerahan ribuan prajurit ke wilayah konflik, harus melalui pembahasan matang bersama DPR. Itu amanat konstitusi,” kata dia.

PDIP Kritik Keterlibatan TNI dalam Misi ISF di Gaza

Aditya — Mon, 16 Feb 2026 17:50:34 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tubagus Hasanuddin, menyampaikan kritik terhadap rencana pemerintah mengirim sekitar 8.000 prajurit TNI ke Gaza, Palestina, pada akhir Juni 2026. Ia menilai keputusan tersebut perlu dikaji secara mendalam karena menyangkut risiko besar, baik dari aspek politik luar negeri maupun kepentingan pertahanan nasional.

Rencana pengiriman itu merupakan bagian dari partisipasi Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF), sebuah satuan stabilisasi internasional yang dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 2803. Pasukan tersebut berada di bawah koordinasi Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).

Menurut Hasanuddin, keterlibatan Indonesia dalam misi tersebut tidak boleh sekadar dilihat sebagai bentuk solidaritas internasional.

Ia menegaskan bahwa setiap keputusan pengerahan pasukan ke luar negeri harus melalui pertimbangan strategis yang matang, termasuk kejelasan mandat, struktur komando, hingga jaminan keselamatan prajurit.

Dalam keterangannya, Hasanuddin menilai bahwa pengiriman ribuan prajurit TNI berpotensi menimbulkan risiko tinggi dengan manfaat yang belum tentu sebanding. Ia mengingatkan bahwa partisipasi dalam misi internasional yang sarat kepentingan geopolitik bisa menempatkan Indonesia pada posisi yang rumit.

Menurutnya, ISF yang dibentuk atas inisiatif Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menyisakan sejumlah pertanyaan terkait mekanisme pengambilan keputusan. Ia menyoroti dominasi Amerika Serikat dalam struktur BoP yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kolektif dan kolegial dalam diplomasi multilateral.

Selain risiko politik, ia juga menyinggung aspek pembiayaan. Pengiriman 8.000 personel ke wilayah konflik tentu membutuhkan anggaran besar, mulai dari logistik, perlengkapan, transportasi militer, hingga dukungan operasional di lapangan. Dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu, ia meminta pemerintah transparan mengenai skema pembiayaan dan manfaat konkret yang akan diperoleh Indonesia.

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 menyebutkan bahwa ISF bertugas mendukung BoP dalam menciptakan gencatan senjata serta mendorong proses demiliterisasi di Gaza. Namun demikian, Hasanuddin mempertanyakan apakah mandat tersebut telah dirumuskan secara jelas dan tidak menyimpang dari prinsip perdamaian.

Ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa prajurit TNI yang tergabung dalam ISF berpotensi menghadapi situasi di luar mandat awal. Dalam piagam BoP, menurutnya, tidak dijabarkan secara spesifik mengenai kerangka perdamaian Gaza secara menyeluruh. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pasukan yang dikirim bisa terseret dalam dinamika politik atau konflik bersenjata yang lebih luas.

Sebagai purnawirawan TNI, Hasanuddin menekankan bahwa keselamatan prajurit harus menjadi prioritas utama. Ia juga mempertanyakan apakah ISF benar-benar mewakili kepentingan seluruh negara pengirim pasukan, atau justru menjadi instrumen kepentingan geopolitik pihak tertentu.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam ISF bersifat terbatas dan berfokus pada misi kemanusiaan. Dalam keterangan tertulisnya, pemerintah menyatakan bahwa prajurit TNI tidak akan dilibatkan dalam operasi tempur.

Mandat Indonesia, menurut Kemenlu, mencakup perlindungan warga sipil, distribusi bantuan kemanusiaan, layanan kesehatan, rekonstruksi infrastruktur, serta pelatihan dan penguatan kapasitas kepolisian Palestina. Tugas-tugas tersebut diklaim sesuai dengan national caveats atau batasan nasional yang ditetapkan pemerintah Indonesia.

Pemerintah juga menegaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam ISF merupakan wujud komitmen terhadap perdamaian dunia, sejalan dengan amanat konstitusi yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sebagai mitra pengawas pemerintah, DPR memiliki peran strategis dalam memastikan setiap kebijakan pengerahan pasukan ke luar negeri telah melalui prosedur konstitusional. Pengawasan menyangkut aspek hukum, anggaran, kesiapan operasional, hingga perlindungan hukum bagi prajurit di medan tugas.

Hasanuddin menegaskan bahwa diskusi terbuka di parlemen diperlukan agar keputusan tersebut benar-benar mencerminkan kepentingan nasional. Ia berharap pemerintah memaparkan secara rinci tujuan, durasi penugasan, struktur komando, serta evaluasi risiko sebelum pasukan diberangkatkan.

Di tengah kompleksitas konflik Gaza dan dinamika geopolitik global, keputusan mengirim ribuan prajurit TNI bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan langkah strategis yang berdampak luas. Karena itu, kehati-hatian, transparansi, serta akuntabilitas menjadi kunci agar komitmen kemanusiaan Indonesia tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan keselamatan prajurit.

Penembakan Pesawat Smart Air di Papua, TNI Tegaskan Bukan Operasi Militer

Aditya — Mon, 16 Feb 2026 13:48:36 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Tentara Nasional Indonesia (TNI) membantah keras tudingan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) terkait dugaan penggunaan pesawat sipil untuk kepentingan operasi militer di Papua Selatan.

Insiden penembakan terjadi saat pesawat perintis milik PT Smart Cakrawala Aviation atau Smart Air mendarat di Bandar Udara Korowai Batu, Distrik Yaniruma, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, pada Rabu, 11 Februari 2026. Kelompok bersenjata menembaki pesawat tersebut karena menduga pesawat membawa aparat keamanan ke wilayah pedalaman.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat TNI AD, Brigadir Jenderal Donny Pramono, menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar.

“Kami tegaskan bahwa TNI tidak pernah menggunakan pesawat sipil sebagai kedok operasi militer. Klaim itu adalah pernyataan sepihak dan tidak sesuai fakta di lapangan,” ujar Minggu, 15 Februari 2026.

Donny menekankan bahwa korban dalam insiden tersebut merupakan warga sipil. Dua awak pesawat dilaporkan meninggal dunia akibat serangan tersebut, yakni Kapten Egon Erawan selaku pilot dan Kapten Baskoro sebagai kopilot.

Pesawat dengan tipe Cessna Grand Caravan C208B EX itu melayani rute Tanah Merah–Korowai Batu–Tanah Merah. Saat kejadian, pesawat mengangkut 13 penumpang sipil yang terdiri atas 12 orang dewasa dan satu bayi.

Seluruh penumpang dilaporkan selamat. Ketika penembakan berlangsung, para penumpang berupaya menyelamatkan diri dengan berlindung di area hutan di sekitar sisi landasan.

“Fakta menunjukkan yang menjadi korban adalah warga sipil. Kekerasan terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun,” kata Donny.

Perdebatan Struktur Polri Menguat, Jimly Asshiddiqie Sebut Usulan Kementerian Kepolisian Datang dari Masyarakat

Aditya — Fri, 30 Jan 2026 03:15:21 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa wacana penempatan Polri ke dalam struktur kementerian belum merupakan keputusan final dan hingga kini masih berada dalam tahap kajian. Menurut Jimly, berbagai gagasan reformasi yang berkembang di ruang publik saat ini merupakan bagian dari proses demokratis yang sehat dan akan dirumuskan secara sistematis sebelum diserahkan kepada Presiden.

Jimly menjelaskan, Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menghimpun masukan dan usulan dari lebih dari 100 organisasi masyarakat sipil, lembaga kajian, akademisi, hingga kelompok profesi. Seluruh masukan tersebut mencakup berbagai aspek reformasi kepolisian, mulai dari penguatan akuntabilitas, pembenahan kultur organisasi, hingga penataan ulang struktur kelembagaan Polri.

“Banyak sekali gagasan yang masuk. Salah satu yang mencuat adalah usulan pembentukan kementerian yang membawahi kepolisian. Itu datang dari masyarakat, dan tentu tidak boleh diabaikan begitu saja,” ujar Jimly saat ditemui di The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place, Kamis (29/1).

\Jimly menegaskan bahwa tugas komisi bukanlah menetapkan kebijakan, melainkan menyusun dan merumuskan berbagai alternatif berdasarkan aspirasi publik dan kajian konstitusional. Nantinya, hasil perumusan tersebut akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan politik dan hukum.

“Komisi ini tidak memutuskan. Kami menyusun opsi-opsi kebijakan, lengkap dengan konsekuensi dan argumentasinya. Keputusan akhir sepenuhnya ada di tangan Presiden,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Ia menambahkan bahwa pendekatan ini penting agar reformasi Polri tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan tetap berlandaskan prinsip ketatanegaraan, supremasi hukum, serta kebutuhan masyarakat.

Jimly juga menanggapi polemik yang berkembang di masyarakat terkait wacana perubahan posisi kelembagaan Polri. Menurutnya, perdebatan tersebut sebagian besar muncul akibat kesalahpahaman antara konsep koordinasi dan subordinasi dalam sistem pemerintahan.

Ia mencontohkan hubungan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Presiden. Meski dalam praktik administrasi terdapat Kementerian Pertahanan, TNI secara konstitusional tidak berada di bawah kementerian, melainkan langsung di bawah Presiden sebagai panglima tertinggi.

“TNI dan Polri itu sama-sama di bawah Presiden. TNI bukan di bawah Menteri Pertahanan. Jadi jangan langsung disamakan bahwa koordinasi itu berarti subordinasi,” ujarnya.

Menurut Jimly, jika Polri suatu saat ditempatkan dalam skema kementerian, desain kelembagaannya harus dibahas secara matang agar tidak bertentangan dengan konstitusi dan prinsip independensi aparat penegak hukum.

Kecelakaan Truk Dinas TNI Tewaskan Dua Polisi, DPR Minta Penyelidikan Transparan

Aditya — Mon, 26 Jan 2026 02:52:33 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan dinas TNI dan menewaskan dua anggota Polri di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif. Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Rajiv, mendorong agar insiden tersebut ditelusuri secara menyeluruh sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

Kecelakaan maut tersebut terjadi di Jalan Tugu 2, Kampung Cimeta, Desa Tugu Mukti, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, pada Minggu (25/1/2026). Insiden ini melibatkan truk dinas TNI dari Kesatuan Batalyon Arhanud 3 dengan nomor dinas 6719-III yang dikemudikan oleh Muhamad Ritwan.

Korban dalam peristiwa tersebut adalah dua personel Polri, yakni Aiptu Hendra Kurniawan dan Aipda M Jerry Sonconery, anggota Polres Cimahi yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas. Keduanya diketahui sedang menjalankan tugas kemanusiaan menuju lokasi penanganan bencana longsor di wilayah Cisarua saat kecelakaan terjadi.

Rajiv menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya dua anggota Polri tersebut. Ia menilai pengabdian para korban dalam menjalankan tugas negara, terlebih dalam misi kemanusiaan, patut mendapatkan penghormatan setinggi-tingginya.

“Saya turut berduka cita atas gugurnya dua personel Polri yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan,” ujar Rajiv dalam keterangannya, Minggu (26/1/2026).

Terkait insiden kecelakaan tersebut, Rajiv yang merupakan legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat menilai penting adanya penyelidikan yang komprehensif dan objektif untuk memperoleh kejelasan peristiwa secara utuh.

Menurutnya, proses penelusuran ini diperlukan semata-mata untuk memastikan akuntabilitas dan kepastian hukum, bukan untuk menyudutkan atau menyalahkan pihak tertentu.

“Setiap peristiwa yang menimbulkan korban jiwa tentu harus ditangani secara cermat dan profesional, agar semua pihak mendapatkan kejelasan dan keadilan sesuai aturan yang berlaku,” kata Rajiv, yang juga merupakan Anggota Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria DPR RI.

Rajiv menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan institusi negara. Oleh karena itu, ia mengimbau agar proses penanganan perkara dilakukan secara transparan serta menjunjung tinggi prinsip profesionalitas.

Ia juga meminta seluruh pihak untuk menahan diri dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada aparat berwenang. Menurutnya, sinergi dan soliditas antar institusi negara harus tetap dijaga, terlebih dalam situasi duka.

“Kita semua memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga keselamatan masyarakat serta menegakkan hukum dengan penuh tanggung jawab dan semangat kebersamaan antar aparat negara,” imbuhnya.

Berdasarkan informasi awal, truk dinas TNI yang dikemudikan oleh Muhamad Ritwan melaju dari arah Cisarua menuju Pasarilangu dengan kecepatan sedang. Saat melintas di ruas Jalan Tugu 2, kendaraan tersebut diduga menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Beat dan sepeda motor dinas Polri bernomor dinas 290016-51-VIII.

Akibat benturan tersebut, sepeda motor terdorong ke depan hingga menabrak kendaraan dinas TNI lain dari Kesatuan Batalyon Arhanud 3 dengan nomor dinas 7330-III yang melaju searah.

Dalam peristiwa itu, pengendara sepeda motor dinas Polri meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara pengendara dan penumpang sepeda motor Honda Beat mengalami luka-luka dan segera dilarikan ke Rumah Sakit Cibabat Cimahi, Jawa Barat, untuk mendapatkan perawatan medis.

Hingga kini, aparat berwenang masih melakukan penanganan dan pendalaman terkait kecelakaan tersebut. Publik pun menaruh harapan agar proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan menjunjung tinggi rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terdampak.