“Kita harus bisa memastikan ketika ini dilakukan penyitaan dan dibawa ke pengadilan; ini [harta Harvey] riil hasil kejahatan atau TPPU,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, Rabu (29/5/2024).

Menurut dia, salah satu cara untuk mengkonfirmasi status harta dan kekayaan Harvey tersebut dengan meminta konfirmasi istrinya. Hal ini juga berkaitan dengan adanya akta pisah harta yang dimiliki Harvey dan Sandra Dewi.

“Kita pastikan bagaimana pemisahannya? Apakah yang dipisahkan juga tidak terkontaminasi dari uang hasil kejahatan di timah?” ujar Febrie.

Harvey Moeis sendiri menjadi satu dari enam tersangka kasus korupsi PT Timah Tbk yang turut dijerat pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal ini menjadi alasan penyidik sangat detil menelusuri harta dan kekayaan pengusaha tambang tersebut.

Hingga saat ini, kejaksaan telah mengkonfirmasi melakukan penyitaan sejumlah aset Harvey Moeis yang diduga berkaitan dengan kasus korupsi Timah. Beberapa di antaranya adalah uang tunai, rekening tabungan, dan sejumlah mobil mewah.

Sandra Dewi pun telah diperiksa dua kali yaitu 4 April dan 15 Mei 2024. Bahkan, penyidik juga memeriksa seorang asisten pribadi Sandra Dewi berinisial RP, Senin (27/5/2024).

Selain pemeriksaan dan penetapan tersangka, penyidik dari Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) juga telah melakukan sejumlah penyitaan aset yang berkaitan dengan para tersangka, perusahaan, atau lainnya dalam kasus ini. Selain dokumen dan barang bukti, Korps Adhyaksa ini juga mulai menyita sejumlah aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi atau pun mengamankan upaya pemulihan kerugian negara.

Salah satu barang sitaan yang sempat menyita perhatian adalah mobil mewah jenis Rolls Royce milik tersangka dan pengusaha tambang Harvey Moeis. Mobil ini sempat berseliweran di media sosial saat menjadi kado ulang tahun istrinya yang juga artis, Sandra Dewi.

Berikut daftar uang, barang mewah, dan aset yang disita jaksa dalam kasus ini:

Harvey Moeis
– Mobil Rolls Royce
– Mobil Mini Cooper S Countryman F 60
– Mobil Lexus RX300
– Mobil Toyota Vellfire
– Uang Tunai Rp76 miliar
– Rekening

Helena Lim
– Uang Tunai Rp10 miliar
– Uang Tunai Sin$2 juta, setara dengan Rp23,8 miliar

Robert Bonosusatya
– Mobil Toyota Innova Zenix
– Mobil Mercedes Benz

CV VIP
– Satu bidang tanah dengan luas 10.500 m2

PT SIP
– Beberapa bidang tanah dengan total luas 85.863 m2

PT TI
– Beberapa bidang tanah dengan total luas 84.660 m2

PT SBS
– Beberapa bidang tanah dengan total luas 57.825 m2

Para perusahaan smelter
– 51 unit excavator
– 3 unit bulldozer

Kini, di tengah ramainya kasus tersebut, akun Instagram Sandra Dewi mendadak menghilang. Dari penelusuran, bila nama Sandra dicari di Instagram, maka akunnya tidak dapat ditemukan.

“Sorry this page isn’t available,” tulis Instagram.

Yang tersisa kini hanya akun bisnis Sandra Dewi yaitu, @sandradewigold_id dan juga akun-akun fanbase Sandra Dewi.Belum diketahui secara pasti apakah akun IG yang telah centang biru itu menghilang karena dihapus oleh Sandra sendiri atau memang ada keterlibatan pihak lain.

Sebelumnya, Sandra Dewi menjalani pemeriksaan atas kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah, yang menjerat suaminya, Harvey Moeis, pada Kamis (4/4/2024).

Menurut Luhut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejatinya telah meluncurkan platform yang bernama SIMBARA atau Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Kementerian/Lembaga). Platform ini ditujukan untuk meningkatkan tata kelola di sektor mineral dan batubara.

“Bicara soal kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang ramai diperbincangkan beberapa hari ini, sebetulnya ESDM telah meluncurkan platform SIMBARA,” kata Luhut, dikutip dari akun Instagram pribadinya, Sabtu (6/4/2024).

Rencananya pada tahun ini, lanjutnya, komoditas nikel dan timah juga akan diintegrasikan dalam platform tersebut. Oleh sebab itu, Luhut pun menyayangkan praktik kasus korupsi yang saat ini terjadi pada tata niaga komoditas timah.

“Mengingat kami sedang menyempurnakan SIMBARA, sehingga mampu mengintegrasikan seluruh data pertambangan di Indonesia,” kata dia.

Luhut mengatakan, kasus korupsi timah sekaligus menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak untuk segera merampungkan digitalisasi satu data minerba.

Jika data terkait timah dan barang tambang lainnya sudah diintegrasikan ke dalam ekosistem SIMBARA, maka seluruh proses tata kelola dapat diawasi secara real time oleh lintas Kementerian dan Lembaga.

“Dari mulai single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, serta ekspor dan pengangkutan atau pengapalan, dan devisa hasil ekspor bisa diawasi secara real time,” ungkapnya.

Dengan demikian, ia menilai tata kelola pemerintahan di Indonesia yang sebelumnya terpecah-pecah, bisa menjadi lebih terintegrasi. Sehingga tidak terjadi overlapping dan kesimpangsiuran informasi yang menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti kasus korupsi timah yang menyebabkan kerugian negara.

“Saya berharap dalam dua bulan ke depan, SIMBARA akan segera ter-update dengan memasukkan data terkait timah dan komoditas lainnya, sesuai arahan dari Presiden @jokowi terkait penyelesaian “Gov-tech”, yaitu digitalisasi di seluruh sektor pemerintahan,” tambahnya.

“RBS sedang kami periksa,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi di Jakarta, Senin (1/4/2024).

Sebelumnya, Kejaksaan Agung disomasi oleh Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) untuk menetapkan Robert Bono Susatyo (RBS) alias RBT sebagai tersangka dalam kasus megakorupsi tata niaga timah di Bangka Belitung.

Menurut Kuntadi, pemeriksaan yang mereka lakukan bukan atas desakan siapa pun, tetapi untuk kepentingan penyidik.

“Kami memeriksa seseorang tidak ada urusan dengan desakan siapa pun, tapi karena semata mata untuk kepentingan penyidikan,” kata Kuntadi.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan institusinya akan memberikan keterangan resmi soal pemeriksaan RBS serta perkembangan penanganan kasus korupsi yang merugikan negara akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan senilai Rp271 triliun.

“Nanti (jam 2) ada rilis,” kata Ketut.

Dalam kasus ini, Jampidsus telah menetapkan 16 orang sebagai tersangka, yakni SW alias AW dan MBG, keduanya selaku pengusaha tambang di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tersangka HT alias ASN selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik Tersangka TN alias AN); MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk tahun 2016-2021; EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk tahun 2017-2018.

Selanjutnya, BY selaku Mantan Komisaris CV VIP; RI selaku Direktur Utama PT SBS; TN selaku beneficial ownership CV VIP dan PT MCN; AA selaku Manajer Operasional tambang CV VIP; RL selaku General Manager PT TIN; SP selaku Direktur Utama PT RBT; RA selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT; ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 dan Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah Tbk.

Kemudian, dua tersangka yang menarik perhatian publik, yakni crazy rick PIK Helena Lim selaku Manager PT QSE dan Harvey Moeis, selaku perpanjangan tangan PT RBT.

“Perseroan terus mendorong perbaikan tata kelola pertimahan,” ujar Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Timah Tbk Fina Eliani dikutip dari Antara, Minggu (31/3/2024).

Perbaikan tersebut, kata Fina, akan ditempuh melalui gencarnya melakukan pengamanan aset dan penegakan aturan, serta kerja sama penambangan rakyat untuk mereduksi penambangan tanpa izin di wilayah konsesi pertambangan.

Lebih lanjut, Fina menyatakan PT Timah akan berkomitmen dalam melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja operasi dan produksi.
“Manajemen menyusun strategi dan kebijakan untuk menjaga kinerja Perseroan tetap berkelanjutan,” kata Fina pula.

Dia mengatakan program-program peningkatan produksi, kata Fina lagi, sampai dengan saat ini masih dilakukan seperti pembukaan lokasi baru, peningkatan kapasitas produksi tambang primer dari alat penambangan maupun alat pengolahan, memperbaharui IUP yang ada, melakukan survei lokasi, dan inventarisasi kepemilikan lahan untuk pembukaan tambang darat baru.

“Selain itu, program efisiensi berkelanjutan baik dari hulu ke hilir pun terus diupayakan,” kata Fina.
dugaan korupsi tata niaga Timah
Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan Harvey Moeis sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Kuntadi menjelaskan, peran Harvey Moeis sebagai tersangka ke-16 dalam perkara yang merugikan negara akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sebesar Rp271,06 triliun.

Adapun sejumlah pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, RL selaku General Manajer (GM) PT TIN; BY selaku mantan Komisaris CV VIP; RI selaku Direktur Utama PT SBS; SG alias AW dan MBG, keduanya selaku pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selanjutnya, HT alias AS selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik tersangka TN alias AN); MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 sampai dengan 2021; EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017 sampai dengan 2018. Kemudian, tersangka TN alias AN; tersangka AA.

Satu orang ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan perkara korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015 sampai dengan 2022, berinisial TT.

Hal ini sekaligus berpotensi merevisi dugaan kerugian negara yang sebelumnya diprediksi mencapai Rp271,06 triliun.

“Formulasinya masih kami rumuskan dengan baik dan BPKP maupun dengan para ahli. Hasilnya seperti apa, yang jelas kalau dari sisi pendekatan ahli lingkungan beberapa saat yang lalu sudah kami sampaikan,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Kuntadi, Rabu (27/3/2024).

Sebelumnya, angka Rp271,6 triliun muncul usai kejaksaan menggandeng sejumlah pakar dalam upaya menghitung dampak dari praktek korupsi tambang timah tersebut. Selain potensi keuangan negara yang hilang, angka kerugian tersebut termasuk dampak kerusakan pada lingkungan dan ekologi.

Kejaksaan sebenarnya menemukan sejumlah kerusakan serius pada wilayah tambang timah ilegal di IUP PT Timah Tbk. Pengerukkan mineral tak sesuai aturan menyebabkan kerusakan pada ekosistem di lokasi tersebut.

Namun, kejaksaan saat ini masih mengkaji ulang tentang besaran angka kerugian tersebut yang bisa dimintakan pertanggungjawabannya kepada para tersangka. “Kami masih dalam proses penghitungan,” ujar Kuntadi.

Hingga saat ini, kejaksaan telah memeriksa lebih dari 142 saksi dalam kasus tersebut. Penyidik pun telah menetapkan status tersangka pada 16 orang; 15 tersangka dijerat dengan pasal korupsi, dan 1 tersangka obstruction of justice.

Dua tersangka terakhir cukup dikenal publik karena bersentuhan dengan industri hiburan. Manager PT Quantum Skyline Exchange, Helena Lim dikenal karena viral di media sosial dengan julukan crazy rich PIK.

Sedangkan, pengusaha tambang Harvey Moeis dikenal masyarakat usai menikah dengan artis Sandra Dewi pada 2016.

Jaksa menyita uang tunai senilai Rp10 miliar dan Sin$2 juta dari sejumlah tempat. Totalnya mencapai Rp23,28 juta (asumsi kurs Sin$1 = Rp11.643,6).

“Selain uang tunai, tim penyidik Jampidsus juga menyita barang bukti elektronik dan kumpulan dokumen terkait,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum, Ketut Sumedana dalam siaran pers, dikutip Selasa (12/3/2024).

Penyitaan berlangsung pada 6-8 Maret 2024. Lokasi penggeledahan di beberapa tempat yakni kantor PT QSE, PT SD, dan rumah tinggal HL (Helena Lim) di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Kegiatan penggeledahan dan penyitaan dilakukan oleh tim penyidik untuk menindaklanjuti kesesuaian hasil dari pemeriksaan atau keterangan para tersangka dan saksi mengenai aliran dana yang diduga berasal dari beberapa perusahaan yang terkait dengan kegiatan tata niaga timah ilegal.

“Selanjutnya, tim penyidik akan terus menggali fakta-fakta baru dari barang bukti tersebut guna membuat terang suatu tindak pidana yang tengah dilakukan penyidikan,” ujar Ketut.

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk. (TINS) 2015-2022.

Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung menetapkan kedua tersangka tersebut yakni Achmad Albani (AA) selaku Manager Operasional Tambang CV VIP dan PT Menara Cipta Mulia (PT MCM). Selain itu, Tamron alias Aon (TN) sebagai Beneficial Ownership CV VIP dan PT MCM.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang ditemukan, Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah meningkatkan status 5 orang saksi menjadi tersangka, yakni sebagai berikut:

1. SG alias AW selaku Pengusaha Tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. MBG selaku Pengusaha Tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. HT alias ASN selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik Tersangka TN alias AN)
4. MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk tahun 2016 s/d 2021.
5. EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk tahun 2017 s/d 2018.

Kronologi kasus: 

• Tersangka HT alias ASN merupakan pengembangan penyidikan dari Tersangka sebelumnya yang sudah dilakukan penahanan yakni Tersangka TN alias AN dan Tersangka AA;
• Kemudian mengenai Tersangka SG alias AW dan Tersangka MBG, kedua tersangka ini memiliki perusahaan yang melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Timah Tbk pada tahun 2018 tentang sewa menyewa peralatan processing peleburan timah;
• Adapun perjanjian tersebut ditandatangani oleh Tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan Tersangka EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk;
• Pada saat itu, Tersangka SG alias AW memerintahkan Tersangka MBG untuk menandatangani kontrak kerja sama serta menyuruh untuk menyediakan bijih timah dengan cara membentuk perusahaan-perusahaan boneka guna mengakomodir pengumpulan bijih timah ilegal dari IUP PT Timah Tbk, yang seluruhnya dikendalikan oleh Tersangka MBG;
• Bijih timah yang diproduksi oleh Tersangka MBG tersebut perolehannya berasal dari IUP PT Timah Tbk atas persetujuan dari PT Timah Tbk. Kemudian, baik bijih maupun logam timahnya dijual ke PT Timah Tbk;
• Untuk mengumpulkan bijih timah yang ditambang secara ilegal, Tersangka MBG atas persetujuan Tersangka SG alias AW membentuk perusahaan boneka yaitu CV Bangka Jaya Abadi (BJA) dan CV Rajawali Total Persada (RTP);
• Total biaya yang dikeluarkan oleh PT Timah Tbk terkait biaya pelogaman di PT SIP selama tahun 2019 s/d 2022 yaitu senilai Rp975.581.982.776 (sembilan ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
• Sedangkan, total pembayaran bijih timah yakni senilai Rp1.729.090.391.448 (satu triliun tujuh ratus dua puluh sembilan miliar sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah)
• Untuk melegalkan kegiatan perusahaan-perusahaan boneka tersebut, PT Timah Tbk menerbitkan Surat Perintah Kerja Borongan Pengangkutan Sisa Hasil Pengolahan (SHP) mineral timah, dimana keuntungan atas transaksi pembelian bijih timah tersebut dinikmati oleh Tersangka MBG dan Tersangka SG alias AW;
• Selain membentuk perusahaan boneka, Tersangka MBG atas persetujuan Tersangka SG alias AW juga mengakomodir penambang-penambang timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Nantinya, mineral biji timah yang diperoleh dikirimkan ke smelter milik Tersangka SG alias AW;
• Perbuatan para Tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam proses penghitungannya melebihi kerugian negara dari perkara korupsi lain seperti PT Asabri dan Duta Palma.
• Selain itu, terdapat kerugian kerusakan lingkungan akibat adanya aktivitas penambangan ilegal timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.