Promo ini berlaku untuk satu hari penuh pada 17 Agustus 2025, dan menjadi bagian dari perayaan nasional bertema ‘Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju’.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan tarif diskon berlaku untuk KRL Commuter Line, MRT Jakarta, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, TransJakarta hingga JakLingko.

“Di Hari Kemerdekaan akan ada hadiah untuk rakyat. Semua angkutan massal publik di Jakarta seperti TransJakarta, JakLingko, MRT, LRT, KRL tarifnya hanya Rp80,” kata Juri, yang dikutip Minggu (3/8/2025).

Tak hanya di sektor transportasi, semarak kemerdekaan juga terasa di dunia ritel. Pemerintah bekerja sama dengan pelaku usaha ritel modern dan pusat perbelanjaan untuk menggelar Diskon Belanja Nasional hingga 80 persen.

“Hadiah kemerdekaan lainnya adalah diskon belanja nasional sampai 80 persen. Ini akan berlangsung selama bulan kemerdekaan dan diinisiasi pelaku usaha ritel modern dan pusat perbelanjaan,” lanjutnya.

Melalui program ini, pemerintah berharap masyarakat semakin antusias merayakan Hari Kemerdekaan sekaligus mendorong pertumbuhan sektor konsumsi. Diskon besar-besaran di transportasi dan belanja ini menjadi bagian dari semarak perayaan menuju Indonesia Emas 2045.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jisman P. Hutajulu mengungkapkan, parameter ekonomi makro yang digunakan untuk penetapan tarif listrik triwulan II Tahun 2024 adalah realisasi pada bulan November tahun 2023, Desember tahun 2023, dan Januari tahun 2024, yaitu kurs sebesar Rp 15.580,53/USD, ICP sebesar USD 77,42/barrel, inflasi sebesar 0,28%, dan HBA sebesar 70 USD/ton sesuai kebijakan DMO Batubara.

“Berdasarkan empat parameter tersebut, seharusnya penyesuaian tarif tenaga listrik atau tariff adjustment bagi pelanggan nonsubsidi mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tarif pada triwulan I 2024. Namun untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menetapkan tarif listrik tetap atau tidak naik,” kata Jisman dalam keterangannya, Kamis (29/3/2024).

Tarif tenaga listrik untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik. Termasuk di dalamnya pelanggan sosial, rumah tangga miskin, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

Kementerian ESDM tetap mendukung PLN agar selalu berupaya melakukan langkah-langkah efisiensi operasional dan memacu penjualan tenaga listrik secara lebih agresif dengan tetap menjaga mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

JAKARTA, Eranasional.com – Influencer Bunda Corla siap menggelar meet and greet dengan penggemar di Indonesia. Namun tarif yang dipatok Rp 300 ribu, menuai protes dari segelintir orang.

Tak mau ada simpang siur kabar tersebut, Bunda Corla akhirnya memberikan klarifikasi. Nyatanya, uang tersebut tidak murni masuk ke kantong artis Indonesia yang kini menetap di Jerman tersebut

“Acara itu memang berbayar ya. Namanya masuk, diskotik harus bayar,” kata Bunda Corla pada Senin (16/1).

Bukan hanya untuk masuk diskotik, Bunda Corla memastikan pengunjung yang datang ke acaranya mendapat minuman gratis

“Apalagi bunda dengan kegilaan, ngasi free minuman,” terang pemilik nama lengkap Cynthia Corla Pricillia ini

Selain itu, Bunda Corla juga ingin memastikan pengunjung yang hadir tidak membludak. Sebab kondisi ini bisa membahayakan orang lain dan justru malah mengacaukan acara.

“Daripada (acara) kebuka, nanti nggak sesuai dengan keadaan. Ngerinya tercampur aduk sama orang yang kita nggak kenal. Efeknya bisa jadi ribut,” papar Bunda Corla.

“Mendingan terpilih, tujuannya untuk melindungi. Bukan untuk itu (meraup keuntungan),” imbuhnya menekankan.

Bunda Corla juga mempersilakan semisal ada orang yang bertemu langsung, bisa bertegur sapa dengannya

“Kalau ketemu di jalan sama bunda, boleh berpeluk dan lain-lain,” tutur Bunda Corla.

Jakarta- Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmidzi menegaskan pemerintah secara berkala melakukan evaluasi tarif Swab RT-PCR.

Hal ini dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan pemeriksaan sesuai dengan harga yang seharusnya dibayarkan.

“Kami secara berkala bersama BPKP melakukan evaluasi terhadap tarif pemeriksaan, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Proses evaluasi merupakan standar yang kami lakukan dalam penentuan harga suatu produk maupun layanan, untuk menjamin kepastian harga bagi masyarakat.” tegas dr Nadia melalui keterangan rilis, Minggu (7/11)

Evaluasi terhadap tarif pemeriksaan RT-PCR oleh Kementerian Kesehatan bersama BPKP sudah dilakukan sebanyak tiga kali.

Pertama pada tanggal 5 Oktober 2020 ditetapkan pemeriksaan RT PCR Rp. 900 ribu. Kedua, pada tanggal 16 Agustus 2021 ditetapkan pemeriksaan RT PCR RP. 495 ribu untuk Pulau Jawa dan Bali serta Rp. 525 ribu untuk diluar pulau Jawa dan Bali.

Terakhir pada tanggal 27 Oktober ditetapkan Rp. 275 ribu untuk pulau Jawa dan Bali dan Rp 300 ribu untuk diluar pulau Jawa dan Bali.

“Saya tegaskan sekali lagi, dalam menentukan harga RT- PCR, Kementerian Kesehatan (Dirjen Yankes) tidak berdiri sendiri, namun dilakukan bersama dengan BPKP. Proses evaluasi harga ini tentunya dilakukan untuk menutup masuknya kepentingan bisnis dan menjamin kepastian harga bagi masyarakat” tegasnya.

Perhitungan biaya pengambilan dan pemeriksaan RT-PCR, terdiri dari komponen – komponen jasa pelayanan/SDM, komponen reagen dan bahan habis pakai (BHP), komponen biaya administrasi, Overhead, dan komponen biaya lainnya yang disesuaikan dengan kondisi saat ini.

“Reagen merupakan komponen harga paling besar dalam pemeriksaan swab RT-PCR, mencapai 45-55%” jelas dr. Nadia

dr. Nadia menganalogikan tinggi dan langkanya stok masker dan APD di awal pandemi yang juga berpengaruh terhadap harga saat itu. Namun kondisi ini berangsur-angsur membaik dengan semakin bertambahnya produsen masker dan APD seiring berjalannya waktu.

Demikian juga dengan reagen Swab RT-PCR, dimana pada saat awal hanya terdapat kurang dari 30 produsen yang ada di Indonesia. Namun saat ini sudah terdapat lebih dari 200 jenis reagen Swab RT-PCR yang masuk ke Indonesia dan mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan dengan harga yang bervariasi. Artinya sudah terjadi persaingan variasi dan harga untuk komponen reagen Swab RT-PCR, tambahnya lagi.

Swab RT-PCR masih menjadi gold standar dalam mendiagnosis kasus Positif COVID-19, tidak hanya di Indonesia, namun juga pada level Global. Kebutuhan akan pemeriksaan RT-PCR didorong oleh peningkatan pemeriksaan spesimen di Indonesia, dimana angka positivity rate di Indonesia saat ini sudah dibawah 0,4% dari standar yang ditetapkan WHO.

“Semakin cepat kasus positif ditemukan, semakin cepat dapat dipisahkan dari orang yang sehat, tentunya ini dapat mencegah penyebarluasan virus COVID-19 di dalam masyarakat” Jelas dr. Nadia.