Laporan tersebut mengungkap dugaan aktivitas penambangan, produksi hingga penjualan bijih nikel yang disebut masih berlangsung meski terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kuasa hukum PT Bososi Pratama, Teguh Satya Bhakti, mengatakan laporan itu juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan tindak pidana korupsi, suap dan gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan, tindak pidana pertambangan mineral dan batubara hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Menurut Teguh, sejumlah pihak turut dilaporkan dalam perkara tersebut.

Di antaranya Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Widodo, Direktur Utama PT Palmina Adhikarya Sejati, serta seorang advokat berinisial L.

“Kami meminta Kejaksaan Agung untuk mendalami seluruh pihak yang terkait, termasuk pihak yang berwenang dalam persetujuan RKAB di Kementerian ESDM serta pihak yang terkait dengan sistem AHU di Kementerian Hukum,” kata Teguh dalam keterangan pers, Rabu (19/8/2026).

Klaim Punya Dasar Hukum

Teguh menjelaskan, laporan tersebut berawal dari dugaan aktivitas penambangan di wilayah PT Bososi Pratama yang masih berjalan setelah adanya putusan pengadilan terkait kepemilikan dan kepengurusan perusahaan.

Ia menyebut posisi hukum PT Bososi Pratama telah ditegaskan melalui Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 269 PK/Pdt/2024 dan Nomor 623 PK/Pdt/2026.

Menurut Teguh, putusan tersebut menegaskan keabsahan kepemilikan dan kepengurusan PT Bososi Pratama berdasarkan Akta Nomor 93 tanggal 16 Desember 2016.

Sementara Akta Nomor 43 tanggal 25 Agustus 2017 beserta turunannya disebut telah dinyatakan batal dan tidak sah.

Selain putusan Mahkamah Agung, Teguh juga merujuk Surat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM Nomor T-1/HK.05/DJH/2026 tertanggal 6 Januari 2026.

Dalam surat tersebut, menurut Teguh, status hukum PT Bososi Pratama harus mengacu pada Akta Nomor 93.

Bahkan, otoritas penegakan hukum ESDM disebut telah merekomendasikan penangguhan aktivitas produksi berbasis RKAB 2024 hingga 2025 untuk mencegah potensi kerugian negara akibat dugaan kegiatan penambangan ilegal.

Namun, Teguh mengklaim aktivitas pertambangan di wilayah tersebut tetap berlangsung.

“Kami menduga kegiatan tersebut terjadi karena adanya pembiaran, fasilitasi, atau penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak tertentu,” ujarnya.

Dugaan 8 Juta Ton Nikel

Tak hanya melaporkan dugaan aktivitas pertambangan ilegal, PT Bososi Pratama juga mengungkap dugaan eksploitasi dalam jumlah besar.

Teguh menyebut, berdasarkan data awal yang dimiliki perusahaan, sedikitnya 8 juta metrik ton bijih nikel diduga telah dikeluarkan dan diperjualbelikan setelah terbitnya Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 269 PK/Pdt/2024 pada 24 April 2024.

Dengan asumsi harga konservatif sebesar 50 dolar AS per metrik ton dan kurs Rp18.000 per dolar AS, nilai transaksi tersebut diperkirakan mencapai Rp7,2 triliun.

“Nilai tersebut tentu bukan angka kecil. Karena itu, kami meminta Kejaksaan Agung melihat perkara ini sebagai dugaan tindak pidana serius yang berpotensi merugikan keuangan negara dan perekonomian negara,” kata Teguh.

PT Bososi Pratama juga meminta Kejagung berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri dugaan aliran dana hasil penjualan bijih nikel tersebut.

Penelusuran itu dinilai penting untuk mengetahui pihak-pihak yang diduga menerima manfaat dari aktivitas tersebut, termasuk kemungkinan adanya aliran dana kepada penyelenggara negara.

Selain itu, perusahaan meminta aparat penegak hukum menghentikan aktivitas pertambangan yang diduga tidak memiliki dasar hukum serta melakukan pemblokiran atau penyitaan terhadap aset yang diduga berasal dari tindak pidana.

Teguh menegaskan laporan tersebut disampaikan dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.

Namun, pihaknya meminta seluruh pihak menghormati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Kami meminta agar seluruh pihak yang diduga terlibat, baik dari unsur swasta, pengacara dengan inisial L, maupun penyelenggara negara, diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

PT Bososi Pratama juga meminta rekomendasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM terkait penangguhan produksi serta pemulihan data perusahaan dalam sistem AHU segera ditindaklanjuti.

Laporan tersebut kini diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan aktivitas pertambangan, aliran dana, serta pihak-pihak yang disebut berkaitan dengan kegiatan tersebut secara menyeluruh. [SF].

Salah satu langkah yang dilakukan yakni mempelajari dokumen terkait luasan dan titik kawasan hutan yang dicocokan langsung dengan data milik Kemenhut.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan pencocokan dokumen tersebut penting untuk memperkuat pembuktian dalam penyidikan.

“Sedang kita pelajari. Kita yang penting adalah dokumen-dokumen yang kita perlukan. Yang kemarin kita cocokkan dengan yang ada di Kementerian Kehutanan. Itu adalah masalah luasan hutan, titik-titiknya, di tempat penambangan itu. Itu yang kita lakukan,” kata Syarief di Kejagung, Rabu (14/1).

Disampaikan Syarief, ia juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah Saksi dalam kasus ini. Namun, ia tidak mengungkap secara detail berapa jumlah saksi yang diperiksa dan identitasnya.

Syarief hanya memberkan kekhawatiran telah meminta keterangan dari mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman. Aswad diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Saksi.

“Sudah pernah diperiksa. Periodenya 2013, inisial A,” ujarnya.

Lebih lanjut, Syarief menyebut penyidik saat ini pun tengah berkoordinasi dengan BPKP untuk menghitung kerugian negara dalam perkara ini.

“Sekarang sedang proses juga bersamaan dengan perhitungan kerugian negara di BPKP,” ucapnya.

Langkah tegas ini diambil setelah adanya laporan masyarakat serta temuan dari sejumlah instansi yang menunjukkan maraknya penambangan tanpa izin di area yang seharusnya dilindungi.

Dari hasil penyelidikan, aparat menemukan 36 titik lokasi tambang ilegal serta 39 depo pasir yang tersebar di lima kecamatan: Srumbung, Salam, Muntilan, Mungkid, dan Sawangan.

Dalam operasi gabungan tersebut, tim menyisir lokasi tambang di Alur Sungai Batang, Desa Ngablak, Kecamatan Srumbung, serta depo pasir di Tejowarno, Tamanagung, Muntilan.

Hasil pemeriksaan dari Tim Ahli Dinas ESDM Jateng dan Balai TNGM memastikan bahwa seluruh lokasi tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan dan berada di dalam kawasan taman nasional.

Dari operasi itu, penyidik menyita enam unit excavator dan empat dumptruck yang digunakan untuk menambang pasir.

Aktivitas ilegal tersebut diketahui sudah berjalan sekitar 1,5 tahun dengan luas lahan 6,5 hektar dan nilai transaksi mencapai Rp48 miliar. Jika ditotal, nilai perputaran uang dari tambang ilegal di wilayah Magelang selama dua tahun terakhir ditaksir mencapai Rp3 triliun.

Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh. Irhamni menegaskan, penambangan pasir di kawasan konservasi bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga bentuk perusakan lingkungan yang berdampak luas bagi masyarakat.

“Tambang ilegal di kawasan Taman Nasional Merapi menyebabkan kerugian besar bagi negara dan merusak ekosistem yang seharusnya dijaga. Kami tidak berhenti di pelaku lapangan, tapi juga menelusuri seluruh jaringan yang terlibat,” ujar Brigjen Irhamni.

Ia menambahkan, penegakan hukum dilakukan secara tegas namun tetap mengedepankan kerja sama lintas instansi untuk mencari solusi jangka panjang.

“Penertiban ini bukan sekadar penindakan, tapi bagian dari upaya menjaga kelestarian alam dan memastikan kekayaan negara digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

Brigjen Irhamni juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan tokoh lokal yang aktif memberikan informasi terkait aktivitas tambang ilegal di sekitar lereng Merapi

Hal ini diungkapkan oleg Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat.

“Yang ada di Jabar totalnya 176 tambang ilegal,” kata Kepala Dinas ESDM Jabar Bambang Tirto Yuliono di Cirebon, Minggu (1/6/2025).

Dia menjelaskan, data tersebut merupakan hasil pendataan lintas wilayah yang saat ini telah dilaporkan ke aparat penegak hukum.

Dinas ESDM Jabar, kata dia, kini tengah menyusun langkah pengawasan administratif terhadap para pemegang izin resmi agar tidak terjadi penyimpangan izin eksplorasi menjadi praktik pertambangan.

Dia menamnahkan, Dinas ESDM Jabar akan menerbitkan dua jenis surat edaran sebagai bentuk pengawasan aktif.

Menurut Bambang, surat pertama ditujukan kepada 233 perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi agar melaksanakan penambangan secara legal, tertib, dan sesuai rencana kerja.

“Kami akan mengirimkan surat dari saya pribadi ke seluruh pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi agar menjalankan aktivitas dengan baik dan benar,” ujarnya.

Ia menyebutkan untuk surat kedua, akan dikirimkan kepada 109 perusahaan pemegang IUP Eksplorasi agar tidak melakukan kegiatan pertambangan di luar koridor eksplorasi.

Pihaknya menilai hal ini penting, karena diduga ada beberapa pengelola yang menggunakan izin eksplorasi untuk langsung menambang.

Lebih lanjut, Bambang menuturkan, pengawasan terhadap aktivitas tambang legal akan berbasis pada dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang wajib disusun perusahaan setiap tahun.

Ia mengatakan dokumen ini memuat rencana produksi, volume penggalian, serta strategi reklamasi dan pascatambang.

“RKAB penting karena di dalamnya termuat target produksi dan bagaimana perusahaan bertanggungjawab atas kondisi pasca tambang,” tuturnya.

Pemprov Jabar, tambah dia, bakal memperketat evaluasi RKAB sebagai bagian dari langkah antisipatif terhadap penyimpangan praktik pertambangan.

“Jadi, di dokumen RKAB itu berisikan tentang bagaimana dia (pengelola) melakukan rencana penambangan,” pungkas dia.

Langkah ini sekaligus sebagai respon atas tudingan aliansi yang berunjuk rasa terkait pembiaran aktivitas tambang ilegal beberapa waktu lalu.

Kapolres Maros, AKBP Douglas Mahendrajaya, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menindak tegas para pelaku penambang ilegal yang merusak lingkungan dan melanggar hukum.

“Kami tidak akan mentolerir kegiatan ilegal yang dapat merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan masyarakat,” tegas Douglas, dikutip Sabtu(23/11/2024).

Penangkapan ini merupakan hasil dari penyelidikan Satreskrim Polres Maros yang dipimpin Kanit II Tipidter Ipda Wawan Hartawan, pada Jumat (15/11) lalu setelah mendapatkan laporan dari masyarakat.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 1 unit Breker merk Hyundai PC 220, 1 unit Excavator Merk Komatsu Strike 7, 1 unit mobil Dump Truck Hino Ranger No. Pol DD 8928 MI dan 1 buah buku catatan Retase.

Selain itu, petugas juga mengamankan AL (49), pengelola tambang, ia tercatat sebagai warga Dusun Bontokappong, Desa Tukamasea, Kecamatan Bantimurung.

Kanit II Tipidter Ipda Wawan Hartawan menyebutkan bahwa kegiatan tambang batu tersebut sudah berjalan sejak tahun 2023 sampai sekarang.

“Sudah berjalan sejak tahun 2023 namun tidak lancar, kegiatan tambang batu tersebut tidak memiliki izin operasi,” ucap Ipda Wawan Hartawan.

“Hasil dari tambang batu tersebut dibawa ke Pabrik Batu Kapur yang terletak di Pattene, Kecamatan Marusu,” lanjutnya.

Pelaku melanggar Pasal 158 Jo Pasal 35 Subs Pasal 161, UU RI No. 3 Tahun 2020 Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Karena perbuatannya pelaku diancam hukuman paling lama 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp 100 Miliar,” ungkap perwira berpangkat 1 Balok tersebut.

Sementara itu, Kasubsi Penmas Sihumas Polres Maros Ipda A. Marwan P. Afriady, mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas tambang ilegal yang dapat merusak lingkungan.

“Dengan tindakan ini, Polres Maros berharap dapat memberi efek jera kepada para pelaku penambangan ilegal,” ujar Marwan.

“Hal ini sekaligus menunjukkan keseriusan Polres Maros dalam menjaga kelestarian lingkungan serta menegakkan hukum,” pungkasnya. []

Langkah ini sekaligus sebagai respon atas tudingan aliansi yang berunjuk rasa terkait pembiaran aktivitas tambang ilegal beberapa waktu lalu.

Kapolres Maros, AKBP Douglas Mahendrajaya, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menindak tegas para pelaku penambang ilegal yang merusak lingkungan dan melanggar hukum.

“Kami tidak akan mentolerir kegiatan ilegal yang dapat merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan masyarakat,” tegas Douglas, Kamis (21/11/2024).

Penangkapan ini merupakan hasil dari penyelidikan Satreskrim Polres Maros yang dipimpin Kanit II Tipidter Ipda Wawan Hartawan, pada Jumat (15/11) lalu setelah mendapatkan laporan dari masyarakat.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 1 unit Breker merk Hyundai PC 220, 1 unit Excavator Merk Komatsu Strike 7, 1 unit mobil Dump Truck Hino Ranger No. Pol DD 8928 MI dan 1 buah buku catatan Retase.

Selain itu, petugas juga mengamankan AL (49), pengelola tambang, ia tercatat sebagai warga Dusun Bontokappong, Desa Tukamasea, Kecamatan Bantimurung.

Kanit II Tipidter Ipda Wawan Hartawan menyebutkan bahwa kegiatan tambang batu tersebut sudah berjalan sejak tahun 2023 sampai sekarang.

“Sudah berjalan sejak tahun 2023 namun tidak lancar, kegiatan tambang batu tersebut tidak memiliki izin operasi,” ucap Ipda Wawan Hartawan.

“Hasil dari tambang batu tersebut dibawa ke Pabrik Batu Kapur yang terletak di Pattene, Kecamatan Marusu,” lanjutnya.

Pelaku melanggar Pasal 158 Jo Pasal 35 Subs Pasal 161, UU RI No. 3 Tahun 2020 Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Karena perbuatannya pelaku diancam hukuman paling lama 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp 100 Miliar,” ungkap perwira berpangkat 1 Balok tersebut.

Sementara itu, Kasubsi Penmas Sihumas Polres Maros Ipda A. Marwan P. Afriady, mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas tambang ilegal yang dapat merusak lingkungan.

“Dengan tindakan ini, Polres Maros berharap dapat memberi efek jera kepada para pelaku penambangan ilegal,” ujar Marwan.

“Hal ini sekaligus menunjukkan keseriusan Polres Maros dalam menjaga kelestarian lingkungan serta menegakkan hukum,” pungkasnya. []

Pihak kepolisian menegaskan bahwa mereka tidak menutup mata terhadap masalah tersebut dan telah mengambil langkah-langkah konkret untuk menangani situasi ini.

Kapolres Maros, AKBP Awaludin Amin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan di lokasi-lokasi tambang ilegal yang dilaporkan.

“Kami memahami kekhawatiran masyarakat terkait tambang ilegal. Kami sudah melakukan penyelidikan di lokasi-lokasi tambang yang dilaporkan,” ungkapnya, Jumat 13 September 2024.

Seperti tambang yang dilaporkan di Dusun Kampala, Desa Bontomate’ne, Kecamatan Marusu, Kanit II Tipidter Satreskrim Polres Maros Ipda Wawan Hartawan telah melakukan pengecekan kegiatan pertambangan tanah di daerah tersebut, Kamis 12 September 2024, sekitar pukul 20.00 Wita.

Namun tidak ditemukan adanya alat berat yang diduga digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan dilokasi tersebut.

Selain itu, lahan yang diduga ditambang tersebut merupakan lahan milik masyarakat sekitar yang akan digunakan untuk perbaikan atau percetakan sawah.

“Iya, kegiatan terebut atas permintaan warga sekitar melalui pemerintah Desa Bontomatene, Kecamatan Marusu kepada Dinas Pertanian Kabupaten Maros perihal permintaan perbaikan/percetakan sawah,” terang Ipda Wawan.

Hal tersebut, kata Wawan, sesuai dengan bukti surat dari warga yaitu berupa Sertifikat dan SPPT PBB.

Lebih lanjut Ipda Wawan mengatakan bahwa lokasi yang diduga pertambangan tersebut sudah berhenti sejak empat hari yang lalu.

Kapolres Maros AKBP Awaludin meminta dukungan masyarakat untuk melaporkan setiap kegiatan tambang ilegal yang mereka temui.

“Pihak kepolisian menjamin bahwa laporan dari warga akan ditindaklanjuti dengan cepat dan sesuai prosedur,” ungkap orang nomor satu di jajaran Polres Maros tersebut. []

Jumlah itu berdasarkan data dari Kepala Kantor SAR Gorontalo, Heriyanto, selaku SAR Mission Coordinator (SMC) hingga Selasa 9 Juli 2024 pukul 16.20 WITA.

“Jumlah korban meninggal dunia 23 orang,” demikian data dari SAR Gorontalo, Selasa 9 Juli 2024 malam.

Sementara jumlah korban yang masih hilang atau dalam pencarian hingga hari ke-3 ini sebanyak 35 orang, dan jumlah korban selamat ada sebanyak 66 orang.

“Total jumlah korban 124 orang,” jelasnya

Berikut identitas 23 korban meninggal dunia dalam bencana longsor di Gorontalo:

1.Fatma Afita, perempuan.
2.Dewa Saputra, laki-laki
3.Samsiar, laki-laki
4.Alfian Manege, laki-laki
5.Lukman, laki-laki
6.Alfian Mamonto, laki-laki
7.Rahmat Nurhamidi, laki-laki
8.Rina Muhammad, laki-laki
9.Ramlah Kumuria, laki-laki
10.Rudin Kuny, laki-laki
11.Mr X, blm terindivikasi
12.Hendra Pakaya, laki-laki
13.Pandris Uno, laki-laki
14.Roy Kushina, laki-laki
15.Arjun Djafar, laki-laki
16.Risno.Jafar, laki-laki
17.Hamdan Moh.Kango, laki-laki
18.Aprianto Yusuf, laki-laki
19.Mr. X, belum teridentifikasi
20.Ipen Towalu, laki-laki
21.Kevin Pakaya, laki-laki
22.Samsir Tohopi, laki-laki
23.Sarinda Igi Risa, perempuan.

Diberitakan sebelumnya, Longsor di area tambang emas di Kecamatan Suwawa Timur terjadi pada Minggu 7 Juli 2024 dini hari sekitar pukul 03.00 Wita.

Kini korban yang masih belum ditemukan masih dalam proses pencaian. []

Bagus P selaku General Manager Operational PT SDP menyebut, pihaknya selama ini telah banyak bersabar terhadap tindakan PT KBPC yang selalu mengerahkan massa untuk menghalangi proses masuknya alat berat milik PT SDP ke lokasi pertambangan.

“Selama ini pihak KPBC diduga menggalang dan memprovokasi massa dengan mengatasnamakan warga untuk melakukan pengadangan dan menghalangi kegiatan investasi pertambangan kami,” ujar Bagus melalui pesan tertulisnya kepada media, Senin (25/3/2024).

Menurut Bagus, klaim PT KBPC terkait kepemilikan izin pertambangan di lokasi Konsesi IUP-OP PT Marga Bara Tambang (PT MBT) di Rantau Duku, Kecamatan Rantau Pandan, Bungo, Jambi adalah hal yang tak memiliki dasar.

“justru izin usaha pertambangan PT KBPC tidak ada di sistem Minerba One Map Indonesia. Lalu bagaimana mereka bisa mengklaim 80 persen lahan yang akan kami tambang adalah milik KBPC? ini jelas klaim tidak berdasar,” ungkap Bagus.

Terkait perizinan, Bagus mengaku pihaknya selalu terbuka jika diminta adu data dan dokumen.

Justru, kata Bagus, dalam beberapa kesempatan mediasi, pihak KBPC tak pernah menunjukkan dokumen atas lahan pertambangan yang mereka kuasai.

Bagus memastikan, klaim sepihak dari PT KBPC itu hanya merupakan alibi agar mereka bisa menggangu aktivitas penambangan PT SDP dengan modus menggalang massa menghalangi proses masuknya alat berat.

“Apa yang mereka lakukan itu sama saja mengganggu iklim investasi di Bungo. Ujungnya negara juga yang dirugikan karena kehilangan potensi pendapatan dari pajak,” ucap dia.

Sementara itu, terkait perizinan, Bagus menegaskan bahwa PT KBPC selama ini tidak menunjukkan sikap kooperatif, termasuk menunjukkan data-data kepemilikan izin kepemilikan lahan maupun izin usaha pertambangan.

“Kalau ngomongin izin resmi, kita sudah lakukan mediasi bersama Bupati (Bungo), Kapolres dan Dandim. Di situ kami datang, ada tim legal, juga manajemen. Kami bawa semua dokumen perizinannya. Sementara dari PT KBPC cuma mengutus kepala keamanan dan karyawan,” terang Bagus.

“Dan utusan dari KBPC itu tidak pernah menunjukkan dokumen apapun terkait klaim dia atas lahan lahan tambang maupun lahan jalan sepanjang 31,2 km. Jadi, apa yang mereka gemborkan selama ini hanya sebatas klaim sepihak,” Bagus menambahkan.

Bagus juga mengungkapkan alasan setiap kali ada aksi menghadang alat berat yang dilakukan massa, Pihak PT SDP memilih mundur.

“Alasan kenapa kami mundur saat dihalangi massa dari PT KBPC sejak Januari 2024 lalu karena kami menghindari tindakan anarkis, menjaga kondusifitas di Bungo dan menghormati aparat. Kami juga melakukan upaya-upaya mediasi, persuasif hingga melakukan validasi data dan dokumen dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi kita tidak pernah namanya hit and run,” jelas dia.

Meski begitu, PT SDP tak tinggal diam. Bagus mengatakan saat ini pihaknya sudah membawa permasalahan tersebut ke jalur hukum.

“Kami sudah melaporkan pihak-pihak yang diduga terlibat menghalangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang legal sesuai Pasal 162 Undang-undang Minerba,” pungkas dia.

.

Dua orang yang dilaporkan ke Mapolres Bungo, Jambi, yakni SI selaku pengusaha dan owner perusahaan PT KBPC serta pria bernama Lane yang diduga memobilisasi massa untuk menghalangi aktivitas penambangan yang akan di lakukan PT SDP.

Keduanya dilaporkan atas dugaan tindak pidana kegiatan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang legal sesuai Pasal 162 Undang-undang Minerba.

Kuasa hukum PT SDP, Zulfi Ariefandi menerangkan, pihaknya menyesalkan adanya aksi penghalangan tersebut.

Padahal, PT SDP mengantongi legalitas untuk melakukan aktivitas penambangan di areal Konsesi IUP-OP PT MBT di daerah Desa Rantau Duku, Kecamatan Rantau Pandan, Bungo, Jambi.

“Kita heran dengan adanya upaya penghalangan ini, apalagi mereka mengatasnamakan warga. Padahal, diketahui dikemudian hari bahwa kenyataannya warga menerima kehadiran kami, maka dari itu kita laporkan oknum-oknum tersebut ya,” ujar Zulfi di Bungo, Sabtu 23 Maret 2024.

Zulfi menerangkan, pihaknya diadang saat hendak memasukkan alat-alat berat ke lokasi penambangan.

Pengadangan dilakukan di wilayah sekitaran Desa Bedaro, Kecamatan Muko Muko Bathin VII, yang mana lokasi penghadangan adalah akses menuju ke lokasi IUP, pada 07 November 2023 dan tanggal 28 Desember 2023.

JAKARTA, Eranasional.com –Aktor Roy Marten terseret masalah Illegal Mining atau tambang ilegal yang dilakukan oleh perusahaan tambang di Jambi yakni PT Bumi Borneo Inti (BBI).

Ayah Gading Marten ini langsung kaget dan membuat klarifikasi terkait tudingan yang datang kepadanya begitu mendengar kabar tersebut,

Roy Marten menjelaskan bahwa ia dan Dwi Yan aktor senior lainnya hanya menjadi calon pembeli saham dari perusahaan yang kebetulan milik Herman Trisna sahabatnya.

Roy juga menjelaskan bahwa dirinya dan Herman Trisna sudah puluhan tahun bersahabat dan lama tidak bertemu.

“Kami sudah puluhan tahun bersahabat dan puluhan tahun nggak ketemu,” kata Roy Marten saat menggelar konferensi pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

“Jadi ketika ketemu 2021 ada beberapa urusan kerja sama karena saya tahu beliau punya tambang di Jambi. Kami tanyakan, ‘Boleh nggak saya dengan Dwi Yan beli sebagian saham?’ Jadilah kesepakatan kami,” tambahnya

Ketika mulai mencari tahu mengenai detail perusahaan tersebut, Roy Marten terkejut karena perusahaan sudah berganti kepemilikan dengan seseorang berinisial DC.

“Ternyata yang mengagetkan BBI sudah bukan punya Pak Herman. BBI dikuasai oleh yang namanya Daniel Chandra (DC),” tambahnya.

Namun pada 2021, DC diduga telah melakukan pemalsuan akta otentik perusahaan PT BBI serta ada oknum notaris berinisial TK.

“Sumbernya adalah akta notarisnya yang sudah berubah itu. Ketika kami usut ternyata notarisnya juga sudah mengakui bahwa dia juga melakukan kesalahan kalau dia mengatakan Pak Herman hadir ketika rapat umum, padahal tidak pernah hadir. Tidak pernah ada penjualan saham dan pengalihan saham,” terangnya.

Herman Trisna sahabat Roy Marten selaku pemilik saham terbesar PT BBI melaporkan hal tersebut di Polda Jambi dan Mabes Polri dengan tudingan tambang ilegal dan pemalsuan dokumen.

“Di Mabes, jadi ada dua (laporan), pemalsuan akta di Mabes, tapi penambangan liar, penjualan liar, pelabuhan, itu di Polda Jambi,” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui ekspor ilegal atas sejumlah komoditas tambang masih terus terjadi, mulai dari timah, bauksit, hingga batu bara. Pengakuan ini disampaikan Jokowi di tengah upayanya melarang ekspor berbagai komoditas ekspor tersebut.

“Kalau ekspor ilegal misalnya, timah itu masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang,” kata Jokowi usai menghadiri rapat pimpinan TNI dan Polri di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Jika ekspor ilegal maupun tambang ilegal ini masih terus berjalan, kata Jokowi, maka proses hilirisasi dan industrialisasi dipastikan menjadi terganggu. Jokowi meminta TNI dan Polri menindaknya, karena jadi tugas mereka. “Saya kira sudah ngerti apa yang dilakukan, tak perlu saya jelaskan,” ujarnya.

Perusahaan ini dilaporkan mencuci nikel tak sah dengan memakai dokumen asli tapi palsu, lalu menjualnya ke pengolahan ore di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Umumnya smelter nikel di sini merupakan perkongsian grup-grup besar pengusaha Tiongkok.

Dengan menempatkan pejabat daerah dan pusat sebagai komisaris, praktik ilegal mereka berlangsung tanpa hambatan. Di Mandiodo, perusahaan penambang liar yang dimiliki oleh politikus dan keluarga pejabat bahkan mendapat perlindungan dari sejumlah jenderal polisi.

Sejatinya izin usaha pertambangan Blok Mandiodo seluas 3.400 hektare dimiliki badan usaha milik negara PT Aneka Tambang Tbk (Antam). Sebelumnya, lahan ini menjadi rebutan perusahaan penambang nikel, berkat proses hukum di Mahkamah Agung, Antam mendapatkan hak konsesi blok nikel seluas total 16.000 hektare ini. Namun, alih-alih menambang agar hasilnya disetor ke negara, Antam malah meminta perusahaan lain mengeruknya.

Penerima hak istimewa menambang nikel di area konsesi Antam adalah PT Lawu Agung Mining. Perusahaan ini dimiliki Windu Aji Sutanto, pengusaha yang memimpin tim relawan pemenangan Joko Widodo pada Pemilihan Umum 2019.

Windu juga mengklaim dekat dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. PT Lawu Agung menunjuk sebelas perusahaan lain untuk mengeruk 7,8 juta ton nikel selama tiga tahun. Laporan lengkapnya diungkap dalam Majalah Tempo tersebut.

Di sisi lain, Jokowi sudah mengumumkan sejumlah larangan ekspor komoditas tambang. Nikel sudah dilarang sejak 1 Januari 2020. Sementara, Bauksit akan dilarang mulai Juni 2023. Sementara, Timah dan Tembaga dikabarkan juga akan dilarang pada Juni 2023 tersebut.

JAKARTA, Eranasional.com – Terkait penanganan kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur dengan tersangka Ismail Bolong Cs. Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah memberikan tanggapannya.

Herdiansyah menilai polisi seharusnya  juga menyelidiki masalah dugaan suap maupun tindak pidana pencucian uang atau TPPU.

Aktivis yang juga merupakan inisiator Aksi Kamisan Kaltim ini mengungkapkan bahwa Polisi semestinya tidak berfokus pada perizinan tambang ilegal saja. Dalam menyelidiki suap dan gratifikasi, menurutnya, akan bisa membongkar adanya keterlibatan Polri dalam bisnis tambang ilegal ini.

“Kalau soal teknis penyelidikan, penerapan pasal pencucian uang memang bisa jadi pertimbangan. Tapi jauh lebih penting mengejar dugaan korupsinya, dalam hal ini dugaan suap dan gratifikasinya. Delik korupsi ini yang bisa membongkar keterlibatan aparat kepolisian terutama petinggi polri yang diduga menikmati hasil kejahatan bisnis tambang ilegal,” kata Herdiansyah lewat pesan tertulis Senin 26 Desember 2022.

Sejak awal sudah curiga kasus ini akan dilokalisir

Herdiansyah sedari awal sudah mencurigai bahwa penanganan kasus tambang ilegal ini janggal. Kecurigaan itu muncul setelah ada upaya Polri untuk melokalisir kasus Ismail Bolong hanya kepada kejahatan tambang ilegal saja. Sementara dugaan suap dan pencucian uangnya seolah diendapkan.

“Padahal kalau merujuk video pengakuan Ismail Bolong dan surat hasil penyelidikan Divisi Propam tertanggal 7 april 2022 itu, mestinya nama-nama petinggi Polri yang disebutkan juga mesti diperiksa,” ujarnya.

Disampaikan oleh Herdiansyah bahwa kejanggalan ini justru dapat menimbulkan rasa penasaran publik. Terlebih tidak adanya nama anggota Polri yang menjadi terseret dalam kasus ini.

“Ini kejanggalan yang membuat publik heran. Jangan sampai kasus ini hanya mentok di Ismail Bolong tanpa menyasar aparat kepolisian yang diduga kuat terlibat dalam bisnis haram ini. Jadi seharusnya tidak hanya menyeret Ismail Bolong sebagai pelaku di lapangan, tapi juga mesti menyasar mereka-mereka yang menikmati hasilnya,” tuturnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyatakan telah mengembalikan berkas perkara penanganan kasus tambang ilegal Ismail Bolong cs ke polisi. Kejaksaan Agung menyatakan masih ada beberapa hal yang harus dilengkapi oleh penyidik.

Selanjutnya, kontruksi perkara kasus Ismail Bolong versi polisi

Sebelumnya, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri telah resmi menetapkan Ismail Bolong dan dua orang lainnya sebagai tersangka pada kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Dua tersangka itu adalah Budi alias BP, dan Rintho alias RP.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat Polri Komisaris Besar Nurul Azizah mengatakan Ismail dalam kasus ini berperan sebagai pengatur kegiatan tambang ilegal di Kalimantan Timur. Selain itu, Ismail merupakan Komisaris dari PT Energindo Mitra Pratama (PT EMP).

Ismail diduga mengatur kegiatan penambangan ilegal di terminal khusus PT Makaramma Timur Energi (MTE) dan di lokasi penyimpanan batu bara hasil penambangan yang termasuk PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) PT Santan Batubara.

“IB (Ismail Bolong) berperan mengatur rangkaian kegiatan penambangan ilegal pada lingkungan PKP2B perusahaan lain,” kata Nurul lewat pesan video yang dibagikan, Kamis 8 Desember 2022.

Untuk tersangka Budi alias BP, menurut Nurul, berperan sebagai penambang batu bara tanpa izin. Untuk Rinto alias RP bertugas sebagai direktur PT Energindo Mitra Pratama.

“BP berperan sebagai penambang batu bara tanpa izin atau ilegal. RP sebagai kuasa direktur PT EMP berperan mengatur operasional batu bara dari mulai kegiatan penambangan, pengangkutan dan penguatan dalam rangka dijual dengan atas nama PT EMP,” kata Nurul.

Nurul mengungkapkan bahwa mereka bertiga dikenakan Pasal 158 dan 161 UU Nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan Mineral dan Batu bara. “Dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar serta pasal 55 ayat 1 KUHP,” ujarnya.

 Selanjutnya, kasus Ismail Bolong bongkar praktek beking tambang ilegal oleh aparat

Dugaan adanya perlindungan dari aparat terhadap aktivitas tambang ilegal mencuat sejak awal November lalu. Saat itu, sejumlah organisasi masyarakat sipil mengadakan diskusi bertajuk ‘Persekongkolan Geng Tambang di Polisi dengan Oligarki Tambang.’

Dalam diskusi itulah pertama kalinya video pengakuan Ismail Bolong diputar. Akan tetapi pemutaran video itu sempat mengalami pembajakan dari pihak yang tak diketahui.

Dalam video yang kemudian viral di dunia maya itu, Ismail mengakui memberikan uang bernilai miliaran rupiah kepada sejumlah petinggi Polri. Diantaranya adalah Kabareskrim Komjen Agus Andrianto.

Belakangan, Ismail Bolong membantah keterangan dalam video itu. Dia menyatakan video itu dibuat saat dirinya diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Dia mengaku dipaksa membaca teks yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh seorang perwira.

Dokumen LHP Divpropam sebut aliran dana ke perwira Polri

Tak lama setelah video itu viral, muncul dua dokumen laporan hasil penyelidikan yang dikeluarkan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Dua dokumen itu ditandatangani oleh mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Polri, Brigjen Hendra Kurniawan, dan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Ferdy Sambo. Keduanya kini menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Dalam laporan tersebut, Sambo cs menyebut telah menemukan bukti yang kuat terkait adanya pembiaran aktivitas tambang ilegal yang dilakukan oleh Ismail Bolong. Sambo juga memperinci aliran dana kepada sejumlah perwira tersebut.

Hendra Kurniawan membantah adanya tekanan dalam pemeriksaan terhadap Ismail Bolong. Melalui pengacaranya, Henry Yosodiningrat, dia menyatakan video itu dibuat untuk menguatkan tudingan adanya keterlibatan sejumlah perwira dan anggota Polri lainnya.

Kabareskrim Komjen Agus Andrianto pun membantah menerima aliran dana Ismail Bolong seperti tertuang dalam dokumen yang ditandatangani Sambo dan Hendra. Dia justru balik menuding Sambo dan Hendra menerima uang dari Ismail karena tak langsung menangkapnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan penyidik Bareskrim Polri tengah fokus menyelesaikan pemberkasan kasus Ismail Bolong agar bisa secepatnya dilimpahkan ke kejaksaan.

“Saat ini fokus penyidik pemberkasan kepada tiga tersangka dan fokus penyidik juga selesai pemberkasan segera juga dilimpahkan ke jaksa penuntut umum,” kata Dedi di Jakarta, Sabtu (18/12).

Penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus penambangan batu bara ilegal di Kalimantan Timur, yakni inisial BP selaku penambang batu bara tanpa izin atau ilegal, RP sebagai kuasa direktur PT EMP, dan IB atau Ismail Bolong selaku Komisaris PT Energindo Mitra Pratama (EMP).

Dalam perkara ini, penyidik juga sempat memeriksa Hasanah dan Rifki, yakni istri dan anak Ismail Bolong, sebagai saksi pada 1 Desember 2022.

Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 158 dan 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Penyidik juga menjerat tersangka dengan pasal 55 ayat (1) KUHP tentang penyertaan.

Dalam perkara ini, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa 36 dump truck, tiga unit telepon genggam berikut kartu SIM, tiga buah buku tabungan, dan tumpukan batu bara hasil penambangan ilegal di terminal khusus dan di lokasi TKP2B PT SB serta dua buah ekskavator dan dua bundel rekening koran. ***

Eranasional.com – Polres Kolaka melalui Kasubsi Penmas Humas Aipda Riswadi memberikan tanggapan terkait adanya penambangan ilegal di Pulau Maniang, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Riswadi mengatakan tambang ilegal di Pulau Maniang kasusnya sudah masuk ketahap penyidikan.

“Saat ini kasusnya sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh Sat Reskrim Polres Kolaka,” Katanya kepada Eranasional.com, Rabu 14 Desember 2022.

Ia juga menyampaikan dalam penyelidikan terus berkordinasi dengan Sat Reskrim dan Propam Polres Kolaka terkait adanya dugaan oknum instansi yang terlibat.

“Terkait keterlibatan adanya oknum instansi, yang dapat kami sampaikan bahwa utk polri, dari Reskrim telah berkoordinasi dgn Propam Polres Kolaka utk melakukan penyelidikan”, lanjutnya.

Dirinya berharap agar tidak ada lagi aksi penambangan ilegal dan menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan penambangan ilegal.

“Utk kedepannya diharapkan tdk terjadi lagi aksi penambangan ilegal, diharapkan kpd masyarakat utk tdk melakukan penambangan ilegal.” Tutupnya

Sebelumnya, Rendi Tabara Ketua LPPH melaporkan PT Suriah Lintas Gemilang (SLG) ke Polres Kolaka  Dikarenakan pihak perusahaan tersebut tidak memiliki izin penambangan dari PT SLG yang dipimpin oleh Saudara S.

Sebagai informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusungkan pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum).

Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memberantas pertambangan ilegal yang saat ini menjadi buah bibir publik.

Rendi Tabara juga mengatakan aktivitas penambangan tanpa izin di pulau Maniang, kepolisian di harap mampu menangani kasus tambang tanpan izin tersebut sampai tuntas.

“Kemarin kan yang melakukan penertiban di Pulau Maniang Polres Kolaka, untuk itu kami meminta agar kasus ini di selidiki secara tuntas karena melihat akses ke pulau Maniang ini susah di jangkau dan kami ingin melihat apakah kegiatan ini berakhir hanya sekedar penyegelan ataukah sampai di meja sidang,” katanya Rabu (16/11/2022).

Selain itu, Rendi juga meminta agar semua pihak-pihak yang terlibat agar segera di periksa karena menurutnya aktivitas tambang nikel diduga tanpa izin di pulau Maniang melibatkan beberapa instansi.

“Sebanyak 7.500 MT sudah berhasil close untuk di kirim ke smelter, tentunya untuk mengeluarkan barang rampasan tersebut melibatkan banyak orang, di antaranya adalah mulai dari syahbandarnya yang memberikan izin olah gerkanya dan berlayarnya kemudian fasilitator penyedia dokumen agar barang tersebut bisa keluar dan yang paling penting adalah ownernya dan penadah nikelnya, karena merekalah otak di balik ilegal mining ini,” bebernya.