JAKARTA, Eranasional.com – Pasangan Putra Siregar dan Septia Yetri Opani sepakat untuk rujuk usai melangsungkan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Kedua sepakat berdamai dan kembali membangun bahtera rumah tangga.

“Iya insyaallah kita rujuk, kita nunggu putusan dari pengadilan karena kan saya masih tergugat dan istri saya penggugat. Kecuali istri saya mencabut gugatannya,” kata Putra Siregar, ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Putra Siregar dan Septia kini tengah menunggu akta perdamaian atau acta van dading hasil mediasi. Setelah akte tersebut selesai dibuat, pasangan suami istri itu bakal kembali dipanggil oleh Majelis Hakim.

“Ini langsung dari pengadilan agamanya gitu, dicatatkan, dibuatkan dulu dan nanti akan segera langsung tadi, memang luar biasa mediatornya. Jadi langsung dilaporkan ke Majelis Hakim supaya majelis hakim bisa segera memanggil kita kembali untuk kita bisa diberikan akta perdamaian tersebut,” kata Putra Siregar.

Putra Siregar menceritakan sedikit proses mediasi yang dia lakukan bersama Septia. Menurut Putra, Septia menginginkan adanya perubahan. Menyanggupi keinginan Septia, Putra Siregar berharap bisa benar-benar konsisten menjalankan keinginan sang istri.

“Yang jelas dari istri saya mau ada perubahan tentunya ada beberapa, mungkin komunikasi kita kurang selama ini. Jadi dikomunikasikan di mediator, dipaparkan keinginannya (Septia) apa, mudah-mudahan saya istiqomah sanggup lah mengabulkan semua apa yang diinginkan,” tuturnya.

Sebelumnya, gugatan cerai Septia Yetri Opani pada Putra Siregar dilayangkan ke Pengadilan Agama Jakarta Timur sejak 29 Desember 2022. Salah satu alasan yang mendasari keputusan itu adalah Putra diakui Septia berkali-kali mengulangi kesalahan yang sama.

JAKARTA- Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla, mengkritik program vaksinasi di Indonesia. Pria yang akrab disapa JK itu menilai, terlalu banyak syarat administrasi yang diterapkan pemerintah kepada masyarakat.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu mengaku, dirinya sudah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. JK meminta Kemenkes tidak mempersulit masyarakat yang ingin ikut program vaksinasi.

“Saya sudah menyampaikan kepada Menteri (Budi Gunadi Sadikin) bahwa yang menyebabkan keterlambatan vaksinasi COVID-19 karena terlalu ribet administrasinya,” kata JK seperti yang dikutip dari Antara, Minggu (29/8).

JK meminta Budi Gunadi mencontoh kebijakan di negara luar yang justru mempermudah masyarakat yang ingin divaksin COVID-19.

“Coba lihat di luar negeri, orang cukup datang saja, bawa kartu langsung disuntik. Kalau kita harus daftar online dulu, kemudian dicek, lalu direkap, setelah itu dipanggil. Itu memakan waktu,” ucap Ketua Umum DMI itu.

JK menilai, banyaknya syarat administrasi menyebabkan vaksinasi COVID-19 di Indonesia lambat. Padahal di satu sisi pemerintah menargetkan penyuntikan vaksin COVID-19 per hari sebesar 1.000.000 dosis

Oleh sebab itu, JK meminta pemerintah membuat sistem pendaftaran vaksin COVID-19 yang sederhana dan mudah. Tanpa harus menyertakan banyak persyaratan.

Sebelumnya, bagi masyarakat Indonesia yang ingin divaksin COVID-19, diminta melakukan registrasi di laman pedulilindungi.id. Setelah itu mereka akan mendapatkan tiket vaksin.

Selanjutnya, tiket vaksin tersebut harus disertakan pada saat masyarakat mendaftar sebelum disuntik vaksin COVID-19