Penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Penyidik tampak membawa dua koper usai menggeledah kantor Visi Law Office.

Dua koper tersebut kemudian dimasukan ke mobil hitam yang terparkir di depan kantor tersebut.

Di sisi lain, saat keluar dari kantor Visi Law Office, para penyidik KPK enggan memberikan keterangan kepada awak media.

Usai melakukan penggeledahan, mereka tampak langsung memasuki mobil dan meninggalkan kantor Visi Law Office tersebut.

Dilansir dari laman resmi Visi Law Office, Visi Law Office adalah firma hukum yang didirikan oleh mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah bersama mantan Peniliti ICW Donal Fariz pada Oktober 2020.

Pada 2022, mantan pegawai KPK Rasamala Aritonang kemudian bergabung sebagai Partner dari Visi Law Office.

Seperti diketahui, KPK tengah melakukan penyidikan perkara dugaan TPPU terhadap SYL.

Perkara tersebut merupakan pengembangan dari kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Pada hari ini, Rabu (19/3), penyidik memanggil Rasamala Aritonang yang diketahui pernah menjadi pengacara SYL di kasus pemerasan dan gratifikasi.

Rasamala di panggil untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus tersebut. []

Ian mendesak penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap kliennya.

“Polda Metro Jaya wajib menghentikan penyidikan dan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3),” kata Ian dalam keterangan tertulis, Jumat (3/1/2025) dilansir dari Antara.

Menurut Ian, penghentian penyidikan perlu dilakukan mengingat tidak adanya bukti yang cukup dalam kasus tersebut.

“Karena tidak cukup bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,” tegasnya.

Tak hanya itu, ia juga menyinggung terkait berkas perkara kliennya yang sudah empat kali dikembalikan oleh Jaksa Kejaksaan Tinggi Jakarta ke Polda Metro Jaya.

Adapun pengembalian berkas tersebut dimaksudkan agar dilengkapi Polda Metro Jaya. Hal itu dikarenakan dinilai belum memenuhi syarat materiil.

Ia menuturkan, salah satu petunjuk jaksa adalah perlu dilakukan pemeriksaan terhadap saksi yang melihat, mendengar, mengetahui dan mengalami sendiri, sekurang-kurangnya dua orang.

Diketahui, Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada 22 November 2023.

Kendati demikian, Firli belum juga ditahan setelah satu tahun ditetapkan sebagai tersangka.

Selain dugaan pemerasan, Firli juga terlibat kasus lain, yaitu pertemuan dengan SYL di lapangan badminton.

Namun dalam kasus ini, Firli berstatus saksi meski perkaranya telah naik ke tahap penyidikan.

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Karyoto sebelumnya mengatakan kasus dugaan pemerasan oleh Firli akan segera tuntas dalam waktu dekat.

“Mudah-mudahan ya, kita berusaha secepatnya 1-2 bulan lagi selesai,” kata Karyoto, Selasa (31/12/2024).

Di sisi lain, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menyebut pihaknya membuka peluang akan menjemput paksa Firli.

Mengingat, yang bersangkutan telah dua kali mangkir pemanggilan pemeriksaan.

“Maka peluangnya ada dua, sesuai dengan KUHAP, menghadirkan paksa atau dilakukan upaya paksa terhadap yang bersangkutan,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Rabu (1/1).

Menurut penjelasannya, dua opsi tersebut menjadi pertimbangan jika Firli Bahuri tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas. []

Alih-alih menyelesaikan perkara yang mandek, Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak malah menjanjikan akan segera melakukan gelar perkara kasus Firlu Bahuru terkait Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang KPK.

“Jadi untuk perkara 36 juncto 65 Undang-Undang KPK terlapor dalam hal ini adalah saudara Firli Bahuri saat ini sedang berproses penyelidikannya,” kata Ade Safri dalam keterangannya pada Rabu 30 Oktober 2024.

Ade pun mengklaim bahwa pihaknya akan segera memberikan kepastian hukum terhadap Firli Bahuri yang sampai saat ini belum juga mendekam di penjara.

“Nanti untuk memberikan kepastian hukum akan kita lakukan gelar perkara,” jelasnya.

Kendati demikian, Ade Safri belum merinci kapan pastinya gelar perkara tersebut akan dilakukan.

Namun dia menegaskan pihak kepolisian masih melakukan serangkaian penyelidikan mendalam.

Sebelumnya diberitakan, penyidik Polda Metro Jaya memastikan bahwa Komjen Pol (purn) Firli Bahuri kembali terjerat dalam penanganan rangkaian kasus pertemuan dirinya dengan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Di mana dalam kasus ini, penyidik telah melakukan gelar perkara dan menemukan adanya indikasi pelanggaran pasal 36 UU KPK mengenai pertemuan Firli dan SYL di GOR Badminton, Jakarta Barat pada 2 Maret.

“Terkait pasal 36 UU KPK sudah dilakukan gelar perkara naik ke penyidikan saat ini sedang berproses,” kata Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, Selasa 13 Agustus 2024.

Ade Safri menjelaskan ada dua laporan polisi yang dilakukan dalam berkas terpisah.

Pertama, Tipikor sebagaimana dalam pasal 12 e atau 12 b atau pasal 11 juncto pasal 65 KUHP dan Kedua laporan polisi tentang tindak pidana terkait pasal 36 UU KPK.

Ade pun terus mengelak bahwa kepolisian mengalami hambatan dalam menyelesaikan perkara utamanya di kasus dugaan pemerasan.

“Saat ini semua berprogres dan progres baik tidak ada hambatan atau kendala dalam penyidikan penanganan perkara,” tegasnya. []

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan Jaksa KPK banding atas vonis terdakwa SYL, Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta.

“Baik, kami menyampaikan bahwa per hari ini Jaksa Penuntut Umum KPK, Mas Muhammad Hadi dan Palupi Wiryawan, sudah mengajukan banding untuk perkara SYL, KS, dan MH,” kata Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (16/7/2024).

Namun, dia belum bisa menjelaskan secara detail terkait dengan alasan banding dari Jaksa KPK. Pasalnya, Jaksa KPK juga masih membaca secara jelas amar putusannya.

“Masih sedang disusun memori bandingnya, akan kita sampaikan apabila sudah disampaikan,” pungkas Tessa.

Diketahui, Majelis Hakim menjatuhkan vonis terhadap mantan Menteri Pertanian yang juga politisi Partai Nasdem, Syahrul Yasin Limpo alias SYL, dengan pidana penjara selama 10 tahun. Putusan tersebut dibacakan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis siang 11 Juli 2024.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, tim penyidik memanggil sejumlah saksi hari ini, Selasa 16 Juli 2024.

“KPK melakukan pemeriksaan saksi terkait dugaan TPK/TPPU dengan tersangka SYL,” kata Tessa.

Kata dia, saksi yang diperiksa hari ini salah satunya putri SYL, yang juga anggota DPR RI Fraksi NasDem, Indira Chunda Thita.

Penyidik juga akan memeriksa cucu SYL, bernama Andi Tenri Bilang Radisyah Melati alias Bibie sebagai saksi dalam kasus tersebut.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” ujarnya, dikutip dari Tribunnews.

Namun dia tidak menjelaskan secara detail terkait materi pemeriksaan yang hendak digali oleh tim penyidik terhadap anak dan cucu SYL tersebut.

Sebagai informasi, dalam sidang kasus pemerasan dan gratifikasi yang menjerat SYL, nama Thita dan Bibie sempat disebut turut menikmati hasil dari tindak pidana pemerasan SYL.

KPK telah memulai penyidikan perkara dugaan TPPU terhadap SYL sebagai pengembangan dari kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Dia meminta hasil investigasinya agar disampaikan ke masyarakat.

“Kami berharap responsifitas dari Polda Metro Jaya untuk secara aktif melakukan pengusutan dan menyampaikan kepada publik hasil investigasi yang dilakukan, siapa pihak-pihak yang melakukan tindakan pengrusakan agar mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegas Ninik dalam keterangan video, Jumat 12 Juli 2024.

Kata Ninik, penghalangan kerja jurnalistik itu melanggar Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sebab itu dinilai mencoreng kemerdekaan pers.

“Mengecam keras tindakan pihak-pihak yang melakukan pengrusakan, upaya menghalangi kerja jurnalistik yang dilakukan teman-teman wartawan setelah persidangan kasus tindak pidana korupsi SYL,”tegas Ninik.

“Tindakan itu sangat bertentangan dengan jaminan kemerdekaan pers, termasuk dalam mencari, menyimpan, dan mengolah berita yang diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” tambahnya.

Ia berharap setelah kejadian ini seluruh lembaga publik bisa mengevaluasi kinerja jajarannya dalam melayani jurnalis ketika mencari dan memproduksi sebuah berita.

“Kami mengharapkan setiap lembaga negara dan pelayanan publik, setidaknya sejak dini memitigasi dengan menyiapkan adanya aparat keamanan yang bisa menyiapkan perlindungan terhadap kerja-kerja jurnalistik, ” katanya.

Uang yang disita tersebut di antaranya yang diberikan SYL kepada Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem Ahmad Sahroni hingga penyanyi dangdut Nayunda Nabila.

Berikut sederet aliran uang SYL yang diputuskan dirampas untuk negara:

1. Rp 820 juta yang disetor Ahmad Sahroni pada 8 Desember 2023 ke rekening penampungan KPK.

Uang tersebut sebelumnya diberikan SYL kepada Partai NasDem untuk pendaftaran bakal calon anggota legislatif (caleg) pada 2023.

2. Rp 40 juta yang disetor Fraksi Partai NasDem, dana kemanusiaan, pada 7 Maret 2024 ke rekening penampungan KPK.

Uang itu sebelumnya diberikan SYL untuk pendaftaran bakal caleg pada 2023.

3. Uang sebesar Rp 20 juta disetor Nayunda Nabila Nirzina pada 11 Desember 2023 ke rekening penampungan KPK.

4. Uang sebesar Rp 20 juta disetor Nayunda Nabila Nirzina pada 13 Mei 2024 ke rekening penampungan KPK.

5. Uang Rp 30 juta yang disetor Nayunda Nabila Nirzina pada 21 Mei 2024 ke rekening penampungan KPK.

6. Uang sebesar Rp 253 juta yang disetor Kemal Redindo Syahrul (anak SYL) pada 25 Juni 2024 ke rekening penampungan KPK.

7. Uang sebesar Rp 293.295.000 yang disetor Indira Chunda Thita S (anak SYL) pada 25 Juni 2024 ke rekening penampungan KPK.

Adapun uang tersebut bersumber dari uang yang dikumpulkan dari para pejabat eselon I Kementerian Pertanian (Kementan).

“Barang bukti tambahan nomor urut 1 sampai nomor urut 7 tersebut dirampas untuk negara dan diperhintungkan sebagai kompensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa Syahrul Yasin Limpo,” kata hakim dalam sidang vonis SYL, Kamis 11 Juli 2024.

Diberitakan sebelumnya Hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan kepada SYL pada Kamis.

Selain pidana penjara, SYL juga dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 14.147.144.786 ditambah 30 ribu dolar AS subsider dua tahun penjara.

Vonis ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa KPK yang ingin SYL dihukum dengan pidana 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan ditambah uang pengganti sejumlah Rp 44,2 miliar dan 30 ribu dolar AS subsider empat tahun penjara.

Sementara dua terdakwa lainnya, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan nonaktif Muhammad Hatta dan Sekretaris Jenderal Kementan nonaktif Kasdi Subagyono, divonis dengan pidana empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan. []

Laporan itu tertuang dalam laporan polisi nomor LP/B/3926/SPKT/Polda Metro Jaya.

Laporan diterima dengan Pasal 170 KUHP atas dugaan tindak pidana pengeroyokan UU Nomor 1 Tahun 1946.

“Saya sudah membuat laporan atas tindakan kurang mengenakkan saat meliput sidang vonis SYL di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat,” ujar Bodhiya.

Namun Bodhiya tidak mencantumkan nama pelaku dalam laporannya karena dia tak mengenal sosoknya namun dia mengenali wajah pelaku yang memukul dan menendangnya.

“Kalau terlapornya masih dalam lidik,” ucapnya.

Dengan adanya laporan ini, Bodhiya berharap, kejadian serupa tak terulang dan menimpa rekan seprofesinya.

“Harapannya tidak ada kejadian seperti ini lagi untuk teman-teman seprofesi,” harapnya.

Diberitakan sebelumnya, sempat terjadi kericuhan saling dorong saat sidang vonis 10 tahun penjara terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) terkait kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Aksi saling dorong bermula saat SYL keluar dari ruang sidang setelah pembacaan vonis. Saat keluar, simpatisan SYL langsung mengerubungi SYL.

Wartawan yang sudah mengambil tempat untuk wawancara SYL terdorong.

Gerak langkah SYL pun tertahan. Akhirnya, aksi saling dorong antara wartawan dengan simpatisan SYL tak terhindarkan.

Di tengah aksi tersebut, SYL kemudian kembali digiring ke dalam ruang sidang. Akhirnya, SYL keluar ruang sidang melalui pintu belakang. []

Dia menyampaikan ucapan terima kasih ke Presiden Jokowi karena telah memberinya kesempatan untuk menjabat sebagai menteri.

Dia mengaku tindakan yang dinilai terbukti oleh majelis hakim merupakan konsekuensi dari jabatannya sebagai Mentan.

“Izinkan saya menyampaikan terima kasih saya kepada Joko Widodo selaku Presiden yang menunjuk saya sebagai menteri, mengambil kebijakan-kebijakan dan pada saat itu harga pun dapat dikendalikan di seluruh Indonesia,” kata SYL di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat usai sidang, Kamis 11 Juli 2024 Dipantau dari Breaking News Kompas TV.

“Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Jokowi telah memberi saya kesempatan sebagai menteri, apa pun akibat dari sebuah kebijakan ini risiko jabatan bagi saya,” tambahnya.

SYL mengaku bangga karena selama memimpin Kementan, sebanyak 71 penghargaan nasional di terima presiden.

“Saya mendapatkan hukuman 10 tahun ditambah dengan dua tahun dari subsider uang pengganti bukan persoalan yang sedikit. Tetapi saya merasa bangga pada saat saya menjadi menteri 71 penghargaan nasional di antaranya diterima oleh Presiden, penghargaan PBB melalui International Rice Research Institute (IRRI) dan 71 lainnya,” jelasnya.

“Yang kedua ingin saya sampaikan selama ini saya tidak, terlalu asyik di lapangan, saya tidak mengontrol hal-hal yang kecil, mungkin itu bagian dari kesalahan saya,”tambah SYL.

Selain kepada Presiden Jokowi, SYL juga menyampaikan terima kasih dan permintaan maaf kepada Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang telah mengajarkannya kebangsaan dan konsisten membela rakyat dan bangsa.

“Terima kasih Pak Surya Paloh yang selalu mengajarkan saya terhadap masalah kebangsaan, maafkan saya kalau, tentu sebagai manusia ada yang keliru tetapi Surya Paloh sangat konsisten dengan partai untuk mengatakan bela rakyat, bela bangsa,” tegasnya.

Kata Herik, kekerasan tersebut merupakan ancaman terhadap wartawan dan kebebasan pers.

“Kami mengecam, kami mengutuk tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap pada jurnalis saat meliput sidang SYL hari ini,” ucapnya, dikutip dari rekaman video, Kamis, 11 Juli 2024.

Herik menambahk, aksi kekerasan terhadap jurnalismasuk dalam pelanggaran informasi, dan kemerdekaan pers.

“Aksi tersebut merupakan bagian dari ancaman kepada jurnalis, bukan hanya dalam bentuk pelanggaran informasi yang baik kepada publik tetapi juga merupakan ancaman terhadap kemerdekaan pers,”ucapnya.

Ia mendesak aparat keamanan untuk mengusut tuntas pelaku dugaan kekerasan terhadap wartawan tersebut.

“Izinkan kami mendesak aparat untuk mengusut sampai tuntas siapa pelaku-pelaku yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut,”tegasnya.

“Aksi-aksi ini sangat tidak bertanggung jawab dan harus dihentikan, tidak boleh di masa mendatang kejadian lagi,” tambahnya.

Ia pun menyatakan akan mengawal hingga pelaku-pelaku tindak kekerasan ditindak secara hukum.

“Supaya hal yang sama tidak terulang kembali dan tentu pers bisa bekerja dengan baik sehingga mampu memberikan informasi yang baik kepada publik juga,”ucapnya.

“Sekali lagi, IJTI mengecam tindakan-tindakan tersebut dan kami mengutuk aksi-aksi kekerasan kepada jurnalis, dan kita mendesak aparat untuk kemudian mengambil tindakan yang tegas terhadap para pelaku tersebut,” pungkas Herik. []

Kericuhan terjadi setelah sidang ditutup dan SYL beranjak dari kursi terdakwa ke luar ruangan.

Wartawan tampak berdesak-desakan untuk mengabadikan momen eks Mentan itu keluar dari ruangan.

SYL sempat tertahan akibat banyaknya awak media yang ingin mengambil gambar. Aksi dorong-dorongan pun tak terhindarkan.

Di sisi lain, keluarga dan simpatisan SYL juga ingin bertemu politikus Partai NasDem itu.

Tak sedikit wartawan yang didorong oleh aparat keamanan. SYL pun kembali ke ruang sidang.

Pada saat bersamaan, kisruh terjadi antara wartawan dan pendukung SYL.

Akibat kericuhan tersebut, kamera Kompas TV dan TV One rusak.

Tak sedikit alat-alat peliputan wartawan yang terinjak-injak. Misalnya tripod iNews TV yang ikut rusak.

Usai menyampaikan pernyataan kepada wartawan, SYL pun meminta maaf atas kericuhan yang terjadi.

“Maafkan saya sudah membuat kekacauan,” ujar SYL.

Diketahui SYL dijatuhi hukuman 10 tahun penjara setelah dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian. []

Menurut hakim Rianto Adam Pontoh, hal yang memberatkan SYL adalah berbelit-belit saat memberikan keterangan di persidangan.

“Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan,” ucap hakim, dikutip dari YouTube Kompas TV,”Kamis 11 Juli 2024.

Hakim juga berpendapat, terdakwa sebagai Menteri Pertanian tidak memberikan teladan yang baik sebagai pejabat publik.

“Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ucapnya.

“Terdakwa dan keluarga terdakwa serta kolega terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana korupsi,” lanjut hakim.

Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah SYL belum pernah dihukum dan telah berusia lanjut.

“Terdakwa telah berusia lanjut, kurang lebih 69 tahun, terdakwa belum pernah dihukum,” jelas hakim.

Terdakwa SYL juga dianggap telah memberi kontribusi positif selaku Mentan dalam menangani krisis pangan saat pandemi Covid 19.

Hal lain yang meringankan adalah terdakwa sudah banyak mendapatkan penghargaan dari pemerintah.

Dalam sidang tersebut, majelis hakim membacakan vonis untuk tiga terdakwa, yakni SYL, Muhammad Hatta, dan Kasdi Subagyono.

Hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp 300 juta untuk mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Termasuk uang pengganti sejumlah Rp 147.144.786 dan 30 ribu USD.

Sementara untuk dua terdakwa lain, yakni Muhammad Hatta dan Kasdi Subagyono, masing-masing pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta. []

Majelis hakim juga menjatuhkan sanksi berupa denda sebesar Rp 300 juta serta mewajibkan penggantian kerugian negara.

Vonis terhadap SYL dibacakan dalam sidang kasus dugaan suap dan dengan terdakwa SYL, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Menurut Majelis hakim, SYL, Muhammad Hatta, dan terdakwa Kasdi Subagyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

“Sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat 1 kesatu, jo Pasal 64 ayat 1 KUHP,” ucap hakim membacakan.

Menyatakan terdakwa Syahrul Yasin Limpo sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum.

“Dua, menjatuhkan pidana kepada Syahrul Yasin Limpo dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah Rp 300 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan,”tambahnya.

Selain itu Hakim menghukum terdakwa SYL untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 14 miliar ditambah 30 ribu USD.

Hal tersebut disampaikan jaksa KPK Meyer Simanjuntak saat membacakan berkas tuntutan perkara dugaan pemerasan dan gratifkasi dengan terdakwa SYL, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat 28 Juni 2024.

“Bahwa dalam persidangan Terdakwa melakukan pembelaan dan bantahan sebagai berikut. Satu, terdakwa tidak pernah memerintahkan atau meminta uang kepada para pejabat di Kementan RI melainkan inisiatif dari para pejabat Kementan yang memberikan dan menawarkan uang serta pembayaran kebutuhan terdakwa dan keluarganya,” kata jaksa, Dikutip dari KompasT V.

“Tanggapan penuntut umum bahwa keterangan terdakwa bertentangan dengan keterangan alat bukti di persidangan,”sambungnya.

Kata dia, berdasarkan lima saksi di persidanganya, yakni Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan periode 2021–2023, Kasdi Subagyono; Sekjen Kementerian Kementan periode 2019-2021, Momon Rusmono; eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta.

Kemudian mantan ajudan SYL, bernama Panji Haryanto; dan Protokol Menteri Pertanian era SYL, Rini Octarini.

Di mana kelima saksi tersebut bersaksi mengetahui terkait perintah atau permintaan SYL kepada pejabat Kementan untuk patungan guna membiayai kebutuhan SYL.

“Keterangan Kasdi Subagyono, Momon Rusmono, Muhammad Hatta, Panji Hartanto, dan Rini Octarini pernah mendengar secara langsung Terdakwa memerintahkan dan meminta uang,”jelas Jaksa.

menganggap SYL telah terbukti melakukan tindak pidana pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo berupa pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata Jaksa KPK Meyer Simanjuntak saat membacakan amar tuntutan pidana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (28/6/2024).

Jaksa menganggap SYL telah melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Tindak pidana itu dilakukan bersama-sama dengan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan nonaktif Muhammad Hatta dan Sekretaris Jenderal Kementan nonaktif Kasdi Subagyono.

SYL, Kasdi, dan Hatta diduga telah melakukan pemerasan hingga mencapai Rp44.269.777.204 dan USD$30 ribu. Selain pidana badan, jaksa juga meminta agar SYL membayar uang pengganti sejumlah tersebut.

Adapun Hatta dan Kasdi juga menghadapi sidang pembacaan tuntutan pidana hari ini.

Berdasarkan fakta persidangan, SYL disebut sejumlah saksi telah memberi perintah kepada mantan anak buahnya termasuk Hatta dan Kasdi untuk menarik iuran sharing dari pejabat eselon I Kementan. SYL juga mengancam menonjobkan pejabat Kementan yang tidak patuh untuk mengumpulkan iuran tersebut.

Selain itu, SYL disebut menggunakan uang diduga hasil memeras untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, serta mengalirkan uang ke Partai NasDem. SYL juga menggunakan travel Suita dan Maktour untuk perjalanan ke luar negeri termasuk melaksanakan ibadah umrah.

Namun, di beberapa kesempatan persidangan, politikus Partai NasDem yang juga merupakan mantan Gubernur Sulawesi Selatan dua periode itu membantah keterangan saksi-saksi tersebut.