Hal itu diungkapkan Menko Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Airlangga Hartarto.

“Implementasi program makan siang dan susu gratis akan dilakukan secara bertahap,” kata Airlangga di kantornya di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat, 24 Februari 2024.

Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut, TKN mengestimasi program makan siang gratis akan menelan anggaran sebesar Rp400 triliun. Meski begitu, pemerintah tidak akan langsung menganggarkan dana sebesar itu untuk mewujudkan program makan siang gratis.

Katanya, Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sedang dibahas sebagai landasan APBN 2025.

Dibahas di Sidang Paripurna Kabinet

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pada sidang paripurna, Senin ini belum dibahas secara detail program makan siang gratis dan susu gratis.

“Tadi, ada pembahasan soal program makan siang gratis. Karena waktunya cukup singkat, tidak dibahas secara detail,” kata AHY di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.

Menurut dia, program unggulan Prabowo-Gibran itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga bisa di-deliver dengan baik.

AHY menuturkan, ada 83 juta penerima program makan siang gratis dan susu gratis. Oleh karena itu, secara nominal diperlukan anggaran yang cukup besar dari pemerintah untuk program tersebut.

Ketua Bawaslu Jakpus Christian Nelson Pangkey menjelaskan bahwa kegiatan Gibran itu melanggar Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

“Bawaslu Jakpus merekomendasikan temuan adanya kegiatan pembagian susu oleh Gibran Rakabuming Raka kepada warga yang berada di wilayah car free day Jakarta Pusat sebagai pelanggaran hukum lainnya,” ucap Sonny Pangkey, panggilan akrabnya, dalam keterangan tertulis, Kamis, 4 Januari 2024.

Dia mengungkapkan, keputusan ini merupakan hasil kajian dalam rapat bersama antara Bawaslu Jakpus dengan Bawaslu DKI Jakarta, Rabu, 3 Desember malam.

Kata Sonny lagi, temuan pelanggaran tersebut selanjutnya akan diteruskan ke Bawaslu DKI Jakarta untuk disampaikan ke Pemprov DKI Jakarta dan ditindaklanjuti.

“Diteruskan ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Sonny.

Untuk diketahui, Bawaslu Jakpus memanggil Gibran untuk diperiksa terkait kegiatannya bagi-bagi susu di CFD Jakarta, Rabu, 3 Januari 2024.

Sebelum memeriksa Gibran, Bawaslu Jakpus memeriksa Ketua DPP PAN Zita Anjani dan dua kader PAN, yakni Sigit Purnomo alias Pasha dan Surya Utama alias Uya Kuya.

Mereka bertiga diketahui hadir dalam kegiatan Gibran bagi-bagi susu di area CFD Jakarta yang berlangsung pada 3 Desember 2023.

Kegiatan ini kemudian masuk daftar temuan pelanggaran Bawaslu Jakpus untuk selanjutnya diselidiki.

Gibran sendiri membantah dirinya berkampanye di area CFD Jakarta. Menurut dia, tidak ada alat peraga kampanye (APK) digunakan ataupun ajakan untuk mencoblos.

“Enggak ada alat peraga kampanye. Kami enggak mengajak untuk mencoblos,” ucap putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini.

Wali Kota Solo ini mengaku hanya membagikan susu gratis di lokasi CFD karena ada banyak warga di sana.

Meski demikian, Gibran mengakui bahwa pembagian susu secara gratis merupakan salah satu programnya bersama capres Prabowo Subianto.

“Bagi-bagi susu kan salah satu program dari kami. Ada program makan siang gratis juga,” tutur Gibran. (*)

Arumi menyatakan bahwa video tersebut sengaja dipotong sehingga terkesan Gibran memberikan data yang salah mengenai jumlah anak di Indonesia dan menyebabkan salah persepsi di masyarakat.

“Padahal yang dimaksud mas Gibran adalah jumlah anak dari sekitar 70 negara yang sudah pernah menerima manfaat program makan siang atau susu gratis,” jelas Arumi, Sabtu, 16 Desember 2023.

“Data 400 juta anak tersebut diperoleh dari United Nations World Food Program (WFP). Bagian penjelasan mengenai 400 juta anak di sekitar 70 negara ini dipotong,” sambungnya.

Istri dari Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak ini berharap agar ajang Pilpres 2024 bisa dijadikan sarana edukasi politik bagi masyarakat. Dia mengimbau agar masyarakat menghindari berita hoaks dan black campaign.

Wanita yang lebih dulu dikenal masyarakat sebagai artis ini memaklumi bahwa kritik merupakan hal yang lumrah dalam kampanye pilpres. Namun dia tidak membenarkan terkait rekayasa untuk menjatuhkan lawan politiknya.

“Ada yang bilang ini istilahnya spin doctor. Pernyataan seseorang dipenggal lalu ditambahkan narasi melalui caption, seakan-akan pernyataan itu salah. Padahal jika dikutip lengkap tanpa dipotong-potong, faktanya sangat berbeda,” ujarnya.