Baru-baru ini, Sri Mulyani resmi ditetapkan sebagai anggota Dewan Pengurus Gates Foundation, yayasan filantropi terbesar di dunia yang didirikan oleh Bill dan Melinda Gates. Penunjukan tersebut diumumkan secara resmi melalui laman Gates Foundation pada Senin (12/1/2026).

“Dr. Indrawati bergabung dengan Dewan Pengurus pada saat yang sangat penting dalam sejarah yayasan ini,” tulis Gates Foundation dalam pengumuman resminya.

CEO sekaligus anggota Dewan Pengurus Gates Foundation, Mark Suzman, menilai pengalaman panjang Sri Mulyani di bidang kebijakan ekonomi, keuangan publik, dan tata kelola pemerintahan menjadi nilai tambah yang sangat penting bagi yayasan.

“Sri Mulyani membawa pengalaman mendalam dalam membentuk kebijakan ekonomi yang adil, keahlian yang sangat penting untuk mencapai tujuan jangka panjang yayasan,” ujar Suzman.

Menurutnya, kepemimpinan Sri Mulyani akan membantu memastikan bahwa sumber daya Gates Foundation dimanfaatkan secara efektif untuk memperluas kesempatan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai belahan dunia.

“Kepemimpinannya akan membantu memastikan sumber daya kami terus digunakan untuk memperluas kesempatan, mempromosikan pertumbuhan ekonomi inklusif, dan meningkatkan hasil bagi masyarakat di seluruh dunia,” imbuhnya.

Hal itu disampaikannya Airlangga usai menghadiri rapat kabinet di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

“Tidak, dia tidak mundur, itu hanya isu,” ucap Airlangga, dikutip Senin 1 September 2025.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan Sri Mulyani turut mengikuti rapat kabinet pada hari ini.

“Ibu Sri Mulyani ikut rapat sama kita,” jelas mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

Seperti diketahui, isu Sri Mulyani mundur sebagai Menteri Keuangan muncul usai kediamannya dijarah massa pada Minggu dini hari.

Dalam narasi yang beredar, menyebut Sri Mulyani telah menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan pengunduran diri.

Namun versi lain menyebut Presiden Prabowo yang memanggilnya ke Hambalang untuk meminta penjelasan.

Sebelumnya rumah milik Menteri Keuangan Sri Mulyani di Bintaro, Tangerang Selatan (Tangsel) dijarah pada Minggu dini hari.

Staf pengamaman di rumah Sri Mulyani, Joko Sutrisno mengatakan, penjarahan dilakukan massa tak dikenal dalam dua gelombang.

“Gelombang pertama sekitar jam satu dini hari, gelombang kedua terjadi sekitar jam tiga dini hari,” jelas Joko Sutrisno, Minggu, (31/8/).

Meski demikian, ia menuturkan, saat peristiwa itu terjadi Sri Mulyani sedang tidak berada di rumah.

Ketika didatangi massa, rumah itu dihuni seorang kerabat yang telah diungsikan ke rumah tetangga.

Di rumah yang digeruduk tersebut, barang-barang yang hendak dijarah massa dan belum sempat diangkut masih bertumpuk di depan rumah. []

Sri Mulyani mengucapkan terima kasih atas simpati, doa, kata-kata bijak, serta dukungan moral semua pihak dalam menghadapi musibah tersebut.

“Terimakasih atas simpati, doa, kata-kata bijak, dan dukungan moral semua pihak dalam menghadapi musibah ini,” ujar Ani sapaan akrabnya melalui unggahan Instagram, Senin (1/9/2025).

Dia mengungkapkan ia sangat memahami yang terjadi padanya adalah risiko dari tugas sebagai pejabat negara. Sebab, tak semua masyarakat setuju dengan kebijakan yang diambil.

“Saya memahami membangun Indonesia adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan sering berbahaya. Para pendahulu kita, telah melalui itu. Politik adalah perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa, tetap dengan etika dan moralitas yang luhur. Sebagai pejabat negara saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan semua UU. Ini bukan ranah atau selera pribadi,” jelasnya.

Menurut Ani, UU disusun melibatkan Pemerintah, DPR, DPD, dan partisipasi masyarakat secara terbuka dan transparan. Oleh sebab itu, apabila ada ketidakpuasan dengan kebijakan pemerintah, maka dapat dilakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

“Bila Pelaksanaan UU menyimpang dapat membawa perkara ke Pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. Itu sistem demokrasi Indonesia yang beradab. Pasti belum dan tidak sempurna. Tugas kita terus memperbaiki kualitas demokrasi dengan beradab tidak dengan anarki, intimidasi serta represi,” imbuhnya.

Staf pengamanan rumh Sri Mulyani, Joko Sutrisno mengatakan sejumlah orang tak di kenal datang dalam dua gelombang.

“Gelombang pertama datang sekitar pukul 01.00 dini hari dan gelombang kedua datang pukul 03.00 dini hari,”ucapnya Joko.

Namun beruntung kata dia, ibu Sri Mulyani tidak berada di rumah.

“Bu Sri tidak ada di rumah,:ucapnya.

Dia mengaku hanya dirinya dan satu keluarga dari kerabatnya yang berad di rumah.

Dia menurutkan, sebelum massa merangsek masuk, semua penghuni rumah diungsikan ke tetangga.

Namun aksi pertama yang datang hanya segelintir orang namun gelombang kedua datang lebih banyak lagi.

“Rerata yang datang usianya masih muda dan kebanyakan masih remaja,”jelasnya.

Massa sempat mengambil barang dri rumah Sri Mulyani namun belum sempat diangkut.

Rumah itu terletak di ujung jalan, namun kini dijaga ketat oleh personel TNI dalam jumlah yang cukup banyak.

Satpam kompleks perumahan tidak bisa mencegah masa karena terlalu banyak.

“Mereka terlalu banyak, kami tidk bisa mencegahnya,”ucapnya. ]

Sebagaimana diketahui, selama Januari – February 2025, pemerintah memberikan diskon sebesar 50% kepada pelanggan dengan daya Listrik hingga 2.200 VA.

Demikian penjelasan Sri Mulyani dikutip dari Instagram pribadinya @smindrawati, Senin 24 Maret 2025.

“Jumlah pelanggan yang menikmati, Januari 71,1 juta pelanggan, February 64,8 pelanggan,” ucapnya.

“Total realisasi sementara anggaran untuk pemberikan diskon listrik sebesar Rp13,6 triliun,” tambah bendahara negara itu.

Selain itu, Sri Mulyani menuturkan kebijakan ini berkontribusi terhadap turunnya inflasi administered price atau inflasi terhadap barang-barang yang harganya diatur oleh pemerintah.

“Sehingga secara keseluruhan inflasi Indonesia terkendali di angka yang rendah,” ujarnya.

Di samping itu, Sri Mulyani menambahkan pemberian diskon listrik merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat.

“Semoga dengan konsumsi masyarakat terjaga, momentum pertumbuhan ekonomi indoonesia juga bisa terus berjalan,” katanya. []

Hal itu diutarakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Ia menerangkan, nilai tukar rupiah pada akhir 2024 sebenarnya sudah berada pada level Rp 16.162 per dolar AS, dengan rata-rata level dalam setahun Rp 15.847 per dolar AS.

Namun mendekati pelantikan Trump pada 20 Januari 2025, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus melemah.

Hingga pada 10 Maret 2025 tercatat sebesar Rp16.340 per dolar AS dan rata-rata tahun berjalan (year-to-date/ytd) Rp 16.309 per dolar AS.

“Mulai Januari, dan terutama semenjak Presiden Donald Trump dilantik, begitu banyak kebijakan eksekutif Trump yang terus menerus menimbulkan gejolak. Gejolak ini dirasakan di seluruh dunia dan ini terefleksikan pada kurs rupiah,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip dari Breaking News Kompas TV, Kamis 13 Maret 2025.

Pemerintahan Trump juga jadi salah satu faktor yang menyebabkan fluktuasi imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun.

Hingga 10 Maret 2025, yield SBN 10 tahun tercatat sebesar 6,88 persen dan rata-rata tahun berjalan (ytd) di 6,98 persen.

“Surat berharga negara sama seperti disrupsi akibat kebijakan Presiden Trump 2.0 dan interaksi dari negara-negara blok besar entah itu Kanada, Meksiko, RRT telah menumbuhkan suatu dinamika gejolak volatilitas nilai tukar dan yield di seluruh negara,” beber Sri Mulyani.

“Indonesia alhamdulillah kalau kita lihat tahun 2024 kita bisa menjaga. Hingga akhir Februari sebesar 6,88%, dan year to date 6,98%,” sambungnya.

Namun ia meyakini imbal hasil SBN masih stabil dan terjaga pada level yang kompetitif.

Pemerintah juga terus mewaspadai dan memitigasi risiko dinamika global terhadap pasar keuangan domestik.

Sri Mulyani menyebut, dua bulan pertama tahun 2025 memang tidak mudah.

“Ini bulan Januari-Februari yang tidak mudah dan tidak biasa. Shock yang terjadi secara berturut-turut dari executive order dan memunculkan respons,” ucapnya. []

Dia mengatakan bahwa pemerintah daerah (Pemda) dapat melakukan kreativitas pembiayaan, tanpa harus sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dia menjelaskan, banyak skema pembiayaan yang dapat dikolaborasikan dengan berbagai pihak termasuk sektor swasta. Dirinya mengapresiasi pemda yang telah berkreasi dalam membiayai pembangunan.

Dia menyadari langkah ini membutuhkan komitmen dari para pemangku kepentingan.

Namun, dia menegaskan, apabila pembangunan infrastruktur hanya mengandalkan APBD maupun APBN, maka prosesnya akan memakan waktu lama. Sebab pembangunan tersebut nantinya akan bergantung terhadap kondisi keuangan negara.

“Di banyak negara, membangun berbagai infrastruktur itu enggak selalu 100 persen APBD atau APBN, karena kalau mau menunggu APBD atau APBN, itu bisa lama banget,” katanya saat menjadi pembicara pada Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jumat 14 Februari 2025, menegaskan efisiensi anggaran PTN tidak boleh mempengaruhi besaran UKT tahun ajaran 2025-2026.

“Langkah ini tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT,” katanya dikutip dari Antara.

Menurutnya, efisiensi hanya diterapkan untuk anggaran meeting, incentives, conventions, and exhibitions (MICE).

“Kriteria efisiensi kementerian/lembaga (K/L) yang kita lakukan menyangkut kriteria aktivitas yaitu perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan dan perayaan, serta kegiatan seremonial lain,” jelasnya.

Berbeda dengan Sri Mulyani, Mendiktisaintek Satryo Soemantri dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI pada Rabu (12/2) justru menyebutkan adanya kemungkinan kenaikan uang kuliah akibat efisiensi anggaran.

“Ini merupakan program bantuan langsung kepada perguruan tinggi, karena kalau mereka juga kena efisiensi, ada kemungkinan perguruan tinggi akan mencari tambahan dana untuk pengembangan, dan kalau tidak ada opsi lain terpaksa menaikkan uang kuliah,” ujar Satryo.

Satryo mengungkapkan beberapa anggaran bantuan operasional yang terkena efisiensi 50 persen:

1. BOPTN dari Rp 6,018 triliun
2. BPPTNBH dari Rp 2,37 triliun
3. PRPTN dari Rp 856 miliar
4. PUAPT dari Rp 250 miliar
5. Dana bantuan kelembagaan PTS dari Rp 365 miliar

Total efisiensi anggaran yang diajukan Kemenkeu mencapai Rp 14,3 triliun, namun Kemdiktisaintek mengupayakan agar hanya Rp 6,78 triliun agar kegiatan tetap berjalan lancar.

Sementara itu, Sri Mulyani menjamin pemerintah akan meneliti secara detail anggaran operasional PTN. []

Sri Mulyani menyatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk gaji ke-13 dan 14 bagi ASN. Namun, ia tak merinci besarannya.

Dia juga menyebut proses persiapan gaji 13 dan 14 tetap berlanjut. Menkeu meminta publik untuk menunggu pengumuman lebih lanjut soal perkembangan gaji ke-13 dan 14 bagi ASN.

“Nanti tunggu saja ya. Prosesnya ya diproses saja. (Gaji ke-13 dan 14 PNS akan tetap cair?) Insya Allah,” ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait isu penghapusan THR dan gaji ke-13 bagi ASN.

Airlangga mengatakan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja Yassierli untuk membahas isu tersebut. Namun dirinya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait skema atau aturan yang tengah disiapkan.

“Kemarin saya sudah berbicara dengan Menteri Ketenagakerjaan. Menteri ketenagakerjaan juga akan mempersiapkan,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin.

Penghematan anggaran dilakukan untuk membiayai program-program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.

Adapun pemangkasan anggaran ini dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, ditegaskan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Presiden menargetkan penghematan anggaran, baik di pusat maupun daerah pada 2025 mencapai Rp306,6 triliun.

Adapun untuk anggaran belanja kementerian/lembaga tahun 2025, Prabowo menginstruksikan efisiensi anggaran sebesar Rp 256,1 triliun.

Sementara, efisiensi anggaran belanja untuk transfer ke daerah pada tahun 2025 sebesar Rp 50,5 triliun lebih.

Sejalan dengan isi inpres itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Dalam surat tersebut, Menkeu menginstruksikan efisiensi anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun untuk tahun anggaran 2025, sesuai dengan yang tertulis dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Efisiensi yang dilakukan mencakup belanja operasional dan nonoperasional, tetapi tidak menyentuh belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos).

Adapun berikut daftar item identifikasi rencana efisiensi anggaran kementerian/lembaga, dilansir dari Kontan.co.id:

1. Alat Tulis Kantor (ATK), efisiensi 90,0%.
2. Percetakan dan Souvenir, efisiensi 75,9%.
3. Sewa Gedung, Kendaraan dan Peralatan, efisiensi 73,3%.
4. Kegiatan Seremonial, efisiensi 56,9%.
5. Perjalanan Dinas, efisiensi 53,9%.
6. Kajian dan Analisis, efisiensi 51,5%.
7. Jasa Konsultan, efisiensi 45,7%.
8. Rapat, Seminar dan sejenisnya, efisiensi 45,0%.
9. Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi, efisiensi 40,0%.
10. Infrastruktur, efisiensi 34,3%.
11. Diklat dan Bimtek, efisiensi 29,0%
12. Peralatan dan Mesin, efisiensi 28,0%.
13. Lisensi Aplikasi, efisiensi 21,6%.
14. Bantuan Pemerintah, efisiensi 16,7%.
15. Pemeliharaan dan Perawatan, efisiensi 10,2%.
16. Belanja lainnya, efisiensi 59,1%.

Dalam Surat Menkeu, kementerian/lembaga diminta menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran kepada mitra Komisi DPR untuk persetujuan, kemudian kepada Menteri Keuangan, dalam hal ini Direktur Jenderal Anggaran, paling lambat 14 Februari 2025.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sempat menyinggung soal ATK yang habiskan anggaran besar.

“Ada pembelian ATK untuk seluruh kementerian dan lembaga ini jumlahnya Rp 44,4 triliun, hanya belanja ATK,” kata Dasco dalam acara KSPSI dan Sabang-Merauke Circle di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa 7 Januari 2025.

Besaran anggaran untuk ATK yang tinggi ini membuat pemerintah menjadikannya fokus efisiensi.

Ia menyebutkan, efisiensi pemerintah akan dilakukan dari hal-hal kecil yang luput dari perhatian. []

“Pembiayaan terus dijaga secara hati-hati dan terukur dengan terus memperhatikan outlook dari defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta dinamika pasar keuangan yang terus meningkat dan kesenjangan antara biaya utang dengan risiko utang,” kata Sri Mulyani di Jakarta dikutip dari Antara, Jumat 24 Januari 2025.

Kata Sri Mulyani, pada APBN 2024, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp 556,6 triliun atau 85,9 persen dari target.

Pembiayaan utang dipenuhi melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp 450,7 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp 105,8 triliun.

Sementara pembiayaan non-utang terealisasi sebesar minus Rp 3,4 triliun, sehingga realisasi pembiayaan anggaran 2024 mencapai Rp 553,2 triliun atau 105,8 persen dari APBN.

Sri Mulyani menyatakan Pemerintah senantiasa berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dalam mengelola pembiayaan utang Pemerintah dan mendukung operasi moneter.

Secara umum, kata Menkeu, APBN hingga akhir tahun 2024 bekerja keras meredam gejolak untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi.

Pendapatan negara tumbuh positif sebesar 2,1 persen (year on year/yoy), belanja negara tumbuh kuat sebesar 7,3 persen (yoy), keseimbangan primer negatif sebesar Rp 19,4 triliun

Namun bergerak menuju positif, dan defisit anggaran terkendali dalam batas aman sebesar Rp 507,8 triliun (2,29 persen produk domestik bruto/PDB).

Realisasi sementara pendapatan negara dan hibah mencapai Rp 2.842,5 triliun. Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp 2.232,7 triliun atau 96,7 persen dari target APBN.

Kemudian, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 579,5 triliun atau mencapai 117,8 persen dari target APBN.

Kinerja positif itu terutama didukung oleh aktivitas ekonomi, efektivitas reformasi perpajakan, optimalisasi pengelolaan SDA, meningkatnya kontribusi BUMN, serta inovasi layanan K/L dan kinerja badan layanan umum (BLU) yang makin baik.

Sementara realisasi sementara belanja negara mencapai Rp 3.350,3 triliun atau 100,8 persen dari APBN.

Realisasi belanja pemerintah pusat Rp 2.486,7 triliun dan transfer ke daerah Rp 863,5 triliun. []

Ternyata harga asli LPG 3 Kg tanpa subsidi menembus Rp42.750 per tabung.

Sri Mulyani merinci, sejatinya harga jual eceran atau dari pangkalan resmi Pertamina ke agen penyalur untuk LPG 3 kg sebesar Rp12.750 per tabung. Padahal harga seharusnya adalah Rp42.750 per tabung.

Tak cuma LPG 3 kg, Sri Mulyani juga menjabarkan harga asli BBM solar subsidi yang saat ini dijual Rp 6.800 per liter. Di mana, harga seharusnya Rp 11.950 per liter.

“Lalu, siapa yang menanggung kelebihan Rp30.000 per tabung LPG 3kg dan Rp5.150 per liter Solar? Pemerintah, melalui Belanja APBN dari pajak yang Anda bayar,” ungkap Menkeu Sri Mulyani dalam akun resmi Instagramnya @smindrawati, Rabu (8/1/2025).

Menurut Sri Mulyani, subsidi dan kompensasi tidak hanya melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan, tetapi juga kelompok kelas menengah mendapat manfaat secara siginifikan.

Dia memastikan, bahwa kenaikan tarif PPN 12 persen tersebut hanya berlaku untuk barang mewah saja.

Ia mengatakan, bahwa banyak barang dan jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN yang saat ini sebesar 11 persen.

Hal ini pun, kata Sri Mulyani, akan tetap diterapkan jika PPN nantinya naik dari 11 persen menjadi 12 persen.

Dengan kata lain, barang-barang kebutuhan pokok akan tetap dibebaskan dari pengenaan PPN.

“Kalau kita lihat pelaksanaan UU PPN, meskipun PPN sekarang ini 11 persen, di dalam kenyataannya banyak barang dan jasa, termasuk barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, penjualan buku, vaksinasi, rumah sederhana, rusunami dan pemakaian listrik air minum, itu semuanya tidak dipungut PPN,” kata Sri Mulyani, Rabu, 11 Desember 2024.

“Jadi PPN-nya adalah 0 persen,” tambahnya.

Sri Mulyani pun memperkirakan, nilai barang dan jasa yang tidak dipungut PPN terhadap penerimaan negara pada 2024 akan mencapai Rp 265,6 triliun.

Adapun terkait kenaikan PPN 12 persen, dia menegaskan, pemerintah telah mendapat berbagai arahan, dimana untuk arah kebijakan perpajakan tersebut akan tetap berpihak pada masyarakat luas.

“Pemerintah telah dan terus memberikan pemihakan kepada masyarakat luas terhadap komoditas barang dan jasa yang memberikan dampak kepada masyarakat luas,” tuturnya.

Lebih lanjut, Bendahara Negara itu mengatakan pemerintah menggulirkan wacana kenaikan PPN 12 persen hanya akan diberlakukan untuk barang-barang mewah, yang notabene dikonsumsi untuk kalangan menengah ke atas.

“Sekarang juga ada wacana kenaikan PPN 12 persen hanya untuk barang mewah, kami sedang menghitung dan menyiapkan,” kata dia.

“Jadi saya ulangi lagi ya, barang-barang yang tidak terkena PPN tadi tetap akan dipertahankan, namun sekarang juga ada wacana aspirasi adalah PPN naik ke 12 hanya untuk barang-barang yang dianggap mewah yang dikonsumsi hanya mereka yang mampu,” tandasnya. []

Berdasarkan surat bernomor S-1023/MK.02/2024 yang diterbitkan 7 November 2024, tertulis bahwa perintah penghematan anggaran tersebut merupakan lanjutan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi perdinas.

“Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas tahun anggaran 2024,” tulis Sri Mulyani dalam surat tersebut.

Ada enam poin yang disampaikan Sri Mulyani dalam surat tersebut.

Pertama, Menteri/Pimpinan Lembaga diminta untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

Salah satu perombakan yang dilakukan adalah menghapus Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan mengalihkan fungsinya ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal, yang baru dibentuk dalam perubahan tersebut.

Perubahan tersebut, dijelaskan oleh Sri Mulyani, didasarkan pada aturan organisasi yang menyatakan bahwa fungsi perumusan kebijakan lebih sesuai dipegang oleh direktorat jenderal daripada badan.

“Yang BKF, tadi akan dijalankan dalam bentuk ditjen untuk strategi ekonomi dan fiskal itu untuk dilakukan perubahan nomenklatur. Karena untuk mengikuti norma di mana direktur jenderal mengeluarkan policy, sementara badan tidak,” kata Sri Mulyani, Jumat (8/11).

Kemudian dalam perombakan itu, turut dibentuk Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, yang mempunyai tujuan strategis untuk memperkuat peran Kemenkeu dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Sri Mulyani menilai, bahwa peran Kemenkeu menjadi semakin krusial dalam menjaga stabilitas sektor keuangan, terutama dengan bertambahnya kewenangan kementerian di bidang ini.

“Kita sering menjadi counterpart-nya BI, OJK, LPS, dan berbagai undang-undang P2SK, peranan kita menjadi lebih kritikal. Dan oleh karena itu, perlu dielevasi menjadi direktur jenderal yang selama ini dipegang sahli (staf ahli) yang biasanya tidak memiliki struktur,” jelasnya.

Selain itu, penambahan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan juga ditujukan guna memperkuat infrastruktur digital di lingkungan Kementerian Keuangan.

Badan ini akan menjadi penggerak utama transformasi digital kementerian dengan berfokus pada pengembangan teknologi digital dan kapasitas intelijen keuangan.