JAKARTA, Eranasional.com – Berkas perkara aktor Ferry Irawan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Hal itu disampaikan pengacara Ferry Irawan, Jeffry Simatupang.

“Kami mengapresiasi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang menyatakan proses penyidikan atas nama Raden Ferry Irawan telah lengkap,” kata Jeffry Simatupang dalam keterangan pers, Rabu (15/3/2023).

Ferry Irawan menyambut baik penetapan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atas kelengkapan berkas perkara KDRT yang dilaporkan Venna Melinda. Ia siap mengikuti persidangan.

“Klien kami saat ini dalam keadaan siap dan sangat bersemangat dalam menghadapi proses persidangan,” ujar Jeffry Simatupang

Ferry Irawan juga siap membuktikan bahwa tudingan KDRT dari Venna Melinda tidak benar. Aktor 45 tahun itu mengaku sudah menyiapkan kejutan untuk agenda pembuktian nanti.

“Klien kami siap membuka seluruh kebenaran dan fakta terkait dugaan tindak pidana yang sedang klien kami hadapi saat ini. Akan ada kejutan-kejutan yang diungkap dalam proses pembuktian berdasar bukti yang kami miliki,” papar Jeffry Simatupang.

Ferry Irawan rencananya akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Surabaya untuk persiapan sidang pada 16 Maret 2023 besok.

Venna Melinda mengaku jadi korban KDRT Ferry Irawan pada 8 Januari 2023 usai cekcok di salah satu hotel di kawasan Kediri, Jawa Timur. Ia kemudian melaporkan sang suami ke Polres Kediri Kota dan berkas perkaranya dilimpahkan ke Polda Jawa Timur.

Setelah rangkaian pemeriksaan, Ferry Irawan ditetapkan sebagai tersangka KDRT dan ditahan sejak 16 Januari 2023. Ia dikenakan Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 45 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT atas dugaan kekerasan fisik dan psikis dengan ancaman lima tahun penjara.

Ferry Irawan dan Venna Melinda juga sedang menghadapi proses cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah permohonan talak didaftarkan sang pesinetron pada 7 Februari 2023.

JAKARTA, Eranasional.com –Artis Tamara Bleszynski kembali menelan kekecewaan saat menghadapi sidang mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ini karena sang kakak, Ryszard Bleszynski yang menggugat Rp 34 miliar kembali absen.

Berdasarkan keterangan dari pihak Ryszard Bleszynski, absennya lelaki itu di PN Jakarta Selatan lantaran masih sakit dan berada di luar negeri.

Padahal pertemuan ini adalah atas permintaannya tiga minggu lalu.

“Saya sangat kecewa karena kemarin kan dibilang, tanggal ini kakak saya yang menuntut saya Rp 34 m (miliar) datang. Tapi dia tidak datang,” kata Tamara Bleszynski usai sidang di PN Jakarta Selatan pada Rabu (15/3/2023).

Tamara Bleszynski merasa telah dipermainkan Ryszard Bleszynski dalam kasus gugatan ini. Sebab jika mau menyelesaikan perkara, sang kakak seharusnya datang.

“Saya seperti merasa dipermainkan. Saya bolak-balik dari Bali, meninggalkan anak dan kerjaan. Astagfirullah,” ucap Tamara.

Bagi Tamara Bleszynski tidak mudah datang ke Jakarta untuk sidang. Sebab selain meninggalkan anak dan pekerjaan, ia juga perlu ongkos bolak-balik dari Bali.

“Abang seperti apa yang memperlakukan adiknya seperti ini, kecewa lah kecewa,” ucap Tamara Bleszynski.

Atas absennya kakak Tamara Bleszynski, maka kesempatan untuk mediasi gagal. Apalagi ini merupakan kali kedua agenda tersebut digelar.

Perkara atas gugatan kakak Tamara Bleszynski Rp 34 miliar akhirnya berlanjut. Pada Rabu, 29 Maret 2023 nanti, masing-masing prinsipal akan mengajukan proposal poin yang diinginkan.

Bandung – Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin sudah menjalani sidang perdana dalam perkara dugaan suap laporan keuangan, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L.L.R.E Martadinata, Kota Bandung, Rabu, 13 Juli 2022.

Pada persidangan perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, Ade Yasin hadir secara virtual dari Gedung KPK.

Penuntut Umum (PU) KPK berdalih tidak menghadirkan Ade Yasin dengan alasan pandemi Covid-19.

Sebelum sidang dimulai, sempat terjadi perdebatan sengit antara tim pengacara Ade Yasin dan PU KPK.

Perdebatan berkaitan dengan kehadiran Ade Yasin di muka persidangan.

Mulanya, kuasa hukum Ade Yasin mempertanyakan posisi Ade Yasin yang ikut persidangan tapi justru berada di kantor KPK. Padahal, kata pengacara, Ade Yasin sudah dilimpahkan ke pengadilan dan dititipkan di rutan Polda Metro Jaya.

Kami ingin memastikan kalau klien kami berada di tempat yang netral. Seperti diketahui, beliau berkasnya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Artinya, beliau di bawah kekuasaan pengadilan seharusnya beliau dihadirkan ke pengadilan. Tapi saat ini kami tidak melihat itu,” ucap pengacara.

Pengacara lantas meminta agar majelis hakim bisa menghadirkan Ade Yasin ke muka persidangan. Pengacara beralasan, kehadiran Ade Yasin bisa memudahkan proses persidangan.

“Karena bagaimanapun juga akan ada perbedaan pelayanan kami, pemberian advice kami atau dalam penggalian fakta hukum untuk kepentingan klien kami yang dirugikan apabila tidak dihadirkan. Untuk itu kami mohon supaya ibu Ade Yasin dihadirkan di tiap persidangan,” tuturnya.

Permintaan pengacara tersebut langsung ditanggapi majelis hakim. Ketua Majelis hakim menilai pertimbangan pandemi Covid-19 jadi alasan untuk tak menghadirkan Ade Yasin ke persidangan.

“Memang ini karena pandemi covid. Memang banyak pengadilan negeri sampai lockdown. Sehingga menjaga antisipasi supaya tidak dihadirkan semuanya sehingga disepakati online,” kata hakim.

Namun, hakim kemudian menyerahkan soal dihadirkannya Ade Yasin ke persidangan kepada jaksa KPK. Sebab, segala tanggung jawab terdakwa akan berada di tangan jaksa KPK.

“Kalau saudara menginginkan seperti itu saya serahkan ke KPK, bersedia nggak menghadirkan? Kalau bersedia harus siap pengamanan, kesehatan, harus bisa diatasi oleh Jaksa KPK,” tutur hakim.

“Untuk saat ini tidak bisa offline,” kata jaksa menjawab.

Usai persidangan, pengacara kembali bersuara terkait hal tersebut.

Dimanfaatkan
Roynal Pasaribu perwakilan tim pengacara mempertanyakan alasan tidak bisanya KPK atau Hakim menghadirkan terdakwa langsung di muka persidangan.

“Pandemi covid ini dimanfaatkan oleh para penegak hukum kita khususnya JPU untuk kepentingan mereka. Tentunya kita tahu semua akan berbeda secara psikologis untuk kepentingan pembelaan kami kepada terdakwa,” tutur Roynal.

Anehnya, ujar Roynal, Ade Yasin bisa dihadirkan di Gedung KPK. Oleh karena itulah pihaknya merasa keberatan.

“Bukan masalah pemindahan ke Bandung. Kami minta dihadirkan setiap persidangan. Kami berkaca pada pengalaman kami terhadap pembelaan Irianto. Itu lebih susah situasinya. Sekarang sudah lebih longgar. Tetapi kenapa tidak bisa dihadirkan,” ungkapnya.

“Alasannya soal perizinan dan hal-hal yang tidak bisa kami pahami sebagai kuasa hukum. Kami yakin itu hanya alasan, dibalik alasan itu tentunya sesuatu yang dirugikan. Kami kuasa hukum tidak menyerah dan akan membongkar ini sampai ke akar-akarnya apa yang menimpa Ade Yasin,” tandas Roynal.

Pada perkara ini, Ade Yasin didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

Ade Yasin juga dianggap melanggar Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua.

Selain Ade Yasin, ada 7 terdakwa lainnya yaitu pemberi suap Maulana Adam (Sekdis Dinas PUPR Kabupaten Bogor), Ihsan Ayatullah (Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor) dan Rizki Taufik (PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor).

Kemudian penerima suap Anthon Merdiansyah (Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis), Arko Mulawan (pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor), Hendra Nur Rahmatullah Karwita (pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa) dan Gerri Ginajar Trie Rahmatullah (pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa).

KPK menduga Ade Yasin menyuap pegawai BPK perwakilan Jawa Barat agar Kabupaten Bogor hingga Rp 1,9 miliar.

Hal itu dilakukan agar Kabupaten Bogor dapat kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk tahun 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat. (Kuswandi)

JAKARTA –  Rizieq Shihab kembali menjalani sidang kasus kerumunan dengan agenda pembacaan pledoi. Rizieq sempat menangis saat membacakan pledoi nota pembelaan di persidangan.

Berawal saat menceritakan pengalamannya tak bisa pulang ke tanah air. Eks pimpinan Front Pembela Islam tersebut merasa diasingkan. Rizieq mulai menangis.

“Akhirnya kami paham bahwa kami sebenarnya bukan sedang dicekal, tapi hakikatnya kami sedang diasingkan agar tidak bisa pulang ke Tanah Air dan tidak bisa lagi kumpul dengan umat di Indonesia. Saya dan keluarga pun terus melakukan upaya perlawanan,” katanya dalam ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (20/5/2021).

Dalam pledoinya, mantan petinggi FPI juga menuding keterlibatan pihak penguasa negeri untuk mencegahnya kembali ke Indonesia. Dia juga menyebut ada upaya intimidasi yang mengarah kepadanya sebelum kasus kerumunan di Petamburan bergulir.

“Hukum terhadap pengasingan dengan dalih pencekalan tersebut, walaupun berkali-kali gagal. Para oligarki menggerakkan gerombolan piarannya dari semua kalangan untuk membuat pernyataan, baik secara eksplisit maupun implisit, untuk tebar ancaman menakut-nakuti bahwa kalau saya pulang akan ditangkap dan ditahan, dan berbagai pernyataan tersebut diviralkan oleh para BuzzeR bayaran,” Ucapnya.

Kendati begitu, ia tetap berupaya untuk kembali ke tanah air. Ia bahkan mengaku beberapa kali meminta bantuan kepada badan intelijen dan pihak kerajaan Arab Saudi.

“Karena Indonesia adalah Tanah Air kami dan negeri kami tercinta, serta medan juang kami untuk membela agama, bangsa dan negara. Apa pun risikonya,” Tambahnya.

Editor: Redaksi