Menanggapi hal itu, pengacara Harvey Moeis, Andi Ahmad, menekankan, pasti akan mengajukan upaya hukum kasasi.

“Upaya hukum kasasi pasti. Pasti kami akan ajukan,” ujar Andi Ahmad kepada wartawan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (17/2/2025).

Dia menyampaikan, jika pihaknya belum mendapatkan salinan resmi dari putusan Majelis Hakim di pengadilan tingkat banding.

Upaya kasasi itu, lanjut dia, akan ditempuh setelah mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap kliennya.

“Kita masih mengkaji karena kami belum mendapatkan salinan resmi dari putusan, dan setelah nanti diperoleh yang pasti adalah karena kami rasa putusan ini juga jauh lebih tinggi daripada apa yang sudah diputuskan di awal,” ucapnya.

“Dan kami yakin bahwa klien kami sama sekali seharusnya tidak bersalah terhadap dakwaan yang sudah dituntut oleh JPU [jaksa penuntut umum],” jelas dia.

Lebih lanjut, Andi mengungkapkan bahwa vonis tersebut juga terus dikomunikasikan ke Harvey Moeis. Termasuk, mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta.

“Kami masih berkomunikasi, ya, yang pasti adalah yang kami bicarakan lebih ke terkait dengan pertimbangan kenapa sampai kemudian putusan PT [Pengadilan Tinggi] seperti ini,” tutur Andi.

“Yang pasti kami diskusikan [dengan Harvey], karena ya jujur aja kalau saya jawab sekarang secara menyeluruh kami belum melihat lebih jauh pertimbangannya seperti apa,” ucapnya.

Adapun dalam putusannya, Majelis Hakim PT Jakarta menyatakan Harvey telah bersalah dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah serta pencucian uang.

Disampaikan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Teguh Harianto, Harvey Moeis terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama.

“Menjatuhkan pidana kepada Harvey Moeis selama 20 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider 8 bulan kurungan,” kata hakim Teguh di ruang sidang PT Jakarta, Kamis (13/2/2024).

Selain hukuman kurungan dan denda, majelis hakim banding juga menambah hukuman pidana pengganti Harvey Moeis dari Rp 210 miliar menjadi Rp 420 miliar.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati dalam keterangan di Jakarta, Minggu, menyusul perbincangan hangat di media sosial terkait status kepesertaan Harvey Moeis dan istrinya, Sandra Dewi.

Ani menjelaskan pihaknya terus mendorong kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tanpa memandang status sosial ekonomi warga, untuk memenuhi hak kesehatan bagi seluruh warga Jakarta, sebagai implementasi kebijakan UHC (Universal Health Coverage) dari pemerintah pusat.

“Sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 169 Tahun 2016 tentang Kepesertaan dan Jaminan Pelayanan Kesehatan, pada periode 2017-2018, Pemprov DKI Jakarta melaksanakan percepatan Universal Health Coverage (UHC) dengan tujuan memastikan seluruh penduduk DKI Jakarta memiliki akses terhadap layanan kesehatan,” katanya.

Hakim menyebut Harvey terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022 dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan,” ujar ketua majelis hakim Eko Aryanto saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

Tak hanya itu, Harvey juga dihukum dengan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp210 miliar dalam waktu paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Jika dalam waktu tersebut tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang. Dalam hal Harvey ketika menjadi terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama dua tahun.

“Kami menuntut agar majelis hakim menyatakan terdakwa Harvey Moeis terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung Ardito Muwardi dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/12/2024).

Selain pidana penjara, Harvey juga dituntut pidana denda sejumlah Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama satu tahun.

JPU turut menuntut majelis hakim agar menjatuhkan pidana tambahan kepada Harvey berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp210 miliar subsider pidana penjara selama enam tahun.

“Iya, rencananya begitu, memanggil Sandra Dewi,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar, Selasa 8 Oktober 2024.

Sementara kuasa hukum Harvey Moeis, Harris Arthur, menyebut Sandra Dewi siap untuk menghadiri persidangan suaminya pada hari ini.

“Info dari Bu Sandra, beliau akan hadir besok di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus),” kara Harris, Rabu 9 Oktober dikutip dari Kompas TV.

Ia mengatakan tidak ada persiapan khusus yang dilakukan istri Harvey Moeis itu untuk menghadapi sidang.

Sebagai informasi, Sandra Dewi disebut pernah mengirim uang Rp 10 miliar melalui transfer ke rekening istri Direktur Utama (Dirut) PT Refined Bangka Tin (RBT) Suparta, Anggraeni.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Anggraeni saat menjadi saksi kasus korupsi timah untuk terdakwa Mochtar, Emil, MB Gunawan, dan Helena, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu 9 Oktober 2024.

Ia menyebut uang yang dikirim Sandra Dewi pada Desember 2019 itu merupakan pinjaman dari Harvey kepada suaminya untuk keperluan usaha.

Sandra Dewi Disebut Transfer Rp 10 miliar ke Istri Dirut Perusahaan Smelter.

JPU menjelaskan bahwa dana tersebut berasal dari pihak smelter swasta yang berusaha menjalin kerja sama dengan perusahaan BUMN, PT Timah Tbk. Harvey, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Timah, diduga menerima suap dalam bentuk mata uang asing, yang kemudian dialihkan ke berbagai rekening, termasuk rekening Sandra Dewi.

“Terdapat empat transaksi yang dilakukan ke rekening Harvey dalam periode 2018 hingga 2023. Salah satunya adalah transfer sebesar Rp 3 miliar ke rekening Sandra Dewi,” jelas Jaksa.

Diduga, uang tersebut digunakan oleh Sandra Dewi untuk membeli barang-barang mewah, termasuk 88 tas branded dan 141 perhiasan. Jaksa juga menemukan bukti bahwa Sandra Dewi menyimpan uang asing senilai USD 400.000 serta sejumlah logam mulia dalam safe deposit box di CIMB Niaga.

“Di dalam safe deposit box atas nama Sandra Dewi, terdapat uang asing sekitar USD 400.000, satu batang UBS gold bar seberat 3 gram, satu logam mulia fine gold seberat 100 gram, serta satu batang logam mulia gold bar seberat 88 gram yang disimpan dalam boks berwarna merah,” rincian Jaksa.

Kerugian sebesar itu terkait kasus korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. pada tahun 2015–2022.

Hal itu disampaikan jaksa dalam sidang perdana suami artis Sandra Dewi tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu 14 Agustus 2024.

“Merugikan keuangan negara sebear Rp 300.003.263.938.131,14 berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah,” kata jaksa, seperti dikutip dari tayangan Breaking News Kompas TV.

Kata jaksa, Harvey merupakan perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin dalam urusan kerja sama dengan PT Timah.

Menurut penjelasan JPU, perbuatan korupsi Harvey pada awalnya dengan mengadakan pertemuan bersama Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi dan Direktur Operasi PT Timah Alwin Albar serta 27 pemilik smelter swasta.

“Pertemuan untuk membahas permintaan Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan Alwin Akbar atas bijih timah sebesar 5 persen dari kuota ekspor smelter-smelter swasta tersebut karena bijih timah yang diekspor oleh smelter-smelter swasta tersebut merupakan hasil produksi yang bersumber dari penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk,” jelas jaksa.

Pertemuan tersebut dilakukan Harvey Moeis dengan sepengetahuan Suparta selaku Direktur Utama PT Refined Bangka Tin dan Reza Andriansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT Refined Bangka Tin.

Diketahui, Harvey Moeis merupakan salah satu dari 22 orang yang terjerat kasus dugaan korupsi tata niaga komoditi timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

“Harvey Moeis mulai disidang pada Rabu 14 Agustus 2024 di Pengadilan Tipikor,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar, Jumat 9 Agustus 2024 dikutip dari Kompas TV.

Harli menyebut, kini tim jaksa penuntut umum (JPU) sedang mempersiapkan kelengkapan berkas perkara untuk disajikan dalam persidangan perdana mendatang.

“Sekarang JPU sedang mempersiapkan diri mempersiapkan kelengkapan berkas perkara dan barang bukti termasuk kepada terdawa yangg dipersiapkan untuk jalani persidangan,” katanya.

Diketahui dalam kasus ini total ada 22 tersangka, tiga orang di antaranya telah lebih dulu menjalani sidang di Pengadilan Tipikor.

Mereka yang telah disidang adalah eks Kepala Bidang Pertambangan Mineral Logam pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Amir Syahbana.

Kemudian, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rusbani alias Bani dan eks Kadis Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Suranto Wibowo.

Berdasarkan surat dakwaan, perbuatan para tersangka menyebabkan kerugian negara ratusan triliun rupiah dari pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

“Merugikan keuangan negara sebesar Rp 300.003.263.938.131,14,” kata jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Ardito Muwardi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024, seperti dikutip dari Kompas TV.

Dalam dakwaan juga disebutkan bahwa Harvey Moeis dan tersangka lainnya, Helena Lim, menerima uang Rp 420 miliar dalam kasus korupsi timah. []

Namun, Sandra Dewi akhirnya menerima untuk menunjukkan sikap kooperatif.

“Pastinya beliau (Sandra Dewi) keberatan, tapi karena beliau kooperatif, beliau bilang enggak apa-apa kita buktikan di pengadilan,” kata Harris di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/7/2024).

Ia mengeklaim, tas mewah dengan berbagai merek yang disita penyidik itu merupakan hasil kerja keras sang aktris.

Sandra Dewi, kata dia, membeli dan mendapatkannya dari hasil endorse, bukan dari uang suaminya yang kini terjerat kasus korupsi.

“Kalau saya enggak salah ada 88 tas branded. Itu hasil yang didapat dari hasil keringat ibu SD (Sandra Dewi) yang telah diklarifikasi oleh penyidik. Bahasanya itu memang benar didapat dari hasil endorse, ya,” ucap Harris.

Lebih lanjut, ia mengaku akan membuktikan hal itu di pengadilan. Adapun sejauh ini, Harvey beserta 17 tersangka lain telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jaksel. Begitu pula dengan berkas dan seluruh barang bukti yang berkaitan.

“Nanti kita buktikan sama-sama di pengadilan apakah itu terlibat terkait dengan perbuatan HM (Harvey Moeis) atau tidak. Barang bukti sama-sama kita lihat tadi, ada mobil, ada duit, ada tas. Mungkin enggak salah sertifikat juga kalau enggak salah, yang dilihatkan tadi,” jelasnya.

Sebagai informasi, Kejagung melimpahkan Harvey Moeis dan Helena Lim, tersangka kasus korupsi timah ke Kejari Jaksel, hari ini.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menjelaskan, penyidik Jampidsus Kejagung hingga saat ini masih melakukan penuntasan pemberkasan kasus tersebut.

“Saya sampaikan tidak ada kendala, ini hanya kendala pemberkasan, karena beberapa waktu yang lalu kita masih melakukan penyitaan,” kata Harli kepada wartawan, Selasa (16/7/2024).

Harli mengungkapkan, sejauh ini penyidik masih punya waktu yang cukup untuk segera merampungkan berkas perkara para tersangka. Ia memastikan, kasus ini akan diusut tuntas.

“Karena ini masa penahanannya masih ada, sementara pemberkasan masih jalan, kenapa tidak kita manfaatin waktu itu. Kita enggak boleh juga gegabah kan, karena supaya cepat-cepatan misalnya, tapi semua akan dipertimbangkan,” terang dia.

Harvey merupakan tersangka pada kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah usaha izin pertambangan (IUP) pada PT Timah Tbk (TINS) tahun 2015-2022.

Kejaksaan menemukan fakta bahwa Jet Pribadi yang diduga kepemilikan Harvey yang sebelumnya disita oleh Jampidsus merupakan bukan milik pribadi dari tersangka, melainkan milik salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan yang bersangkutan.

“Sebenarnya, bahwa ternyata Jet Pribadi itu bukan atas nama yang bersangkutan. Jadi ada dengan perusahan yang bekerja sama dan yang bersangkutan juga tidak menyewa, statusnya tidak menyewa,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung (Kapuspenkum) Harli Siregar kepada wartawan, Kamis (4/7/2024).

Harli juga menyampaikan bahwa Harvey telah melakukan 32 kali perjalanan menggunakan Jet Pribadi tersebut tanpa bayar, yang umumnya pengguna harus berstatus sewa terlebih dahulu.

“Jadi kalau nggak salah, ada 32 kali penerbangan memang yang bersangkutan ini menjadi penumpang di pesawat itu” katanya.

Kapuspemkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan, dari hasil pendalaman suami dari Sandra Dewi tersebut hanya sebagai pengguna atau penumpang jet pribadi tersebut.

“Harvey Moeis tak punya jet pribadi sesuai hasil penelusuran asset dan sesuai manifest yang ada,” ujar Herli, Sabtu 29 Juni 2024.

Kendati demikian, jika nantinya ditemukan bukti baru perihal kepemilikan jet pribadi, maka, penyidik akan mendalaminya kembali.

Harli menegaskan untuk sementara tak ditemukan harta miliki Harvey Moeis berupa jet pribadi.

“Kecuali dalam perjalanannya ditemukan bukti-bukti lain yang bisa mengaitkan kepada yang bersangkutan, dan penyidik tentu akan terus melakukan pendalamannya,” ucap Harli.

Sebelumnya, diberitakan, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus), Kuntadi menyebut penyidik sedang mengusut dugaan kepemilikan jet pribadi Harvey Moeis.

Jika terbukti kepemilikan itu berkaitan dengan hasil tindak pidana, maka, penyidik akan melakukan penyitaan sebagai barang bukti.

“Masih kita telusuri, bener tidak itu. Kalau menang ada kaitanya, benar kepemilikannya atau disembunyikan, pasti kita kejar,” tegas Kuntadi. []

Dia dikaitkan dengan pusara kasus mega korupsi timah dengan kerugian mencapai Rp 300 triliun.

Bahkan kini suaminya Harvey Moeis sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Sandra Dewi juga sudah dua kali diperiksa Kejagung sebagai saksi kasus korupsi yang menyeret suaminya Harvey Moeis.

Belakangan muncul narasi viral dari akun X @Opposite6890 yang mengunggah video Sandra Dewi saat berada di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa, 4 Juni 2024.

Yang membuat heboh pada unggahan tersebut ditambahkan caption “Sandra Dewi resmi tersangka. Menyusul lakinya.”

Atas viralnya kasus tersebut, Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengaku belum mendapatkan informasi dari penyidik apakah Sandra Dewa sudah tersangka atau masih saksi.

“Saya belum dapat info dari penyidik atas penetapan sesorang jadi tersangka,” kata Ketut, Rabu 5 Juni 2024.

Sebagai informasi, penyidik Kejaksaan Agung telah memeriksa Sandra Dewi untuk mendalami kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada 2015-2022.

“Kami fokuskan pada tindak pidana pencucian uang sehingga beberapa saksi yang kami periksa adalah istri dari tersangka yang telah kita tetapkan, termasuk saudara SD (Sandra Dewi),” kata Dirdik Jampidsus Kuntadi.

Penyidik, kata Kuntadi, akan menelusuri dan memastikan aset mana saja yang keterkaitan dengan tindak pidana korupsi yang menyeret suaminya.

“Aset-aset yang dimiliki oleh baik para tersangka maupun yang diatasnamakan istri-istri para tersangka bisa kita uji bahwa benar aset-aset tersebut terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang kita periksa,” katanya dikutip dari Okezone. []

“Kita harus bisa memastikan ketika ini dilakukan penyitaan dan dibawa ke pengadilan; ini [harta Harvey] riil hasil kejahatan atau TPPU,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, Rabu (29/5/2024).

Menurut dia, salah satu cara untuk mengkonfirmasi status harta dan kekayaan Harvey tersebut dengan meminta konfirmasi istrinya. Hal ini juga berkaitan dengan adanya akta pisah harta yang dimiliki Harvey dan Sandra Dewi.

“Kita pastikan bagaimana pemisahannya? Apakah yang dipisahkan juga tidak terkontaminasi dari uang hasil kejahatan di timah?” ujar Febrie.

Harvey Moeis sendiri menjadi satu dari enam tersangka kasus korupsi PT Timah Tbk yang turut dijerat pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal ini menjadi alasan penyidik sangat detil menelusuri harta dan kekayaan pengusaha tambang tersebut.

Hingga saat ini, kejaksaan telah mengkonfirmasi melakukan penyitaan sejumlah aset Harvey Moeis yang diduga berkaitan dengan kasus korupsi Timah. Beberapa di antaranya adalah uang tunai, rekening tabungan, dan sejumlah mobil mewah.

Sandra Dewi pun telah diperiksa dua kali yaitu 4 April dan 15 Mei 2024. Bahkan, penyidik juga memeriksa seorang asisten pribadi Sandra Dewi berinisial RP, Senin (27/5/2024).