“Total ada 21 kepala keluarga (KK) dengan 91 jiwa yang terdampak kebakaran. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini,” kata Kasiops Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Gatot Sulaeman, di Jakarta, dilansir dari Antara, Minggu (21/12/2025).

Dia mengatakan luas objek yang terbakar 600 meter persegi dan total kerugian ditaksir mencapai Rp900 juta.

“Petugas mendapatkan informasi kebakaran pukul 05.55 WIB dan langsung menuju lokasi melakukan pemadaman,” kata dia.

Sudin Gulkarmat Jakut dan Kepulauan Seribu mengerahkan 11 mobil pemadam kebakaran dengan 55 personel untuk memadamkan api yang menghanguskan belasan unit rumah tinggal tersebut.

Pemadaman api dilakukan 2,5 jam lebih mulai dari pukul 06.01 WIB hingga pukul 08.21 WIB, akhirnya api dapat dipadamkan.

“Status pemadaman sudah berakhir dan api berhasil dipadamkan,” kata Gatot.

Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba, warga yang panik berjibaku memadamkan kobaran api dengan alat seadanya karena khawatir api kian membesar. Sementara hembusan angin membuat api cepat merambat ke bangunan lain.

Diduga api berasal dari salah satu rumah yang mengalami korsleting arus listrik. Setelah dua jam, akhirnya api berhasil dipadamkan dengan mengerahkan 24 unit mobil damkar.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun ada 69 jiwa yang terdampak dalam kebakaran ini.

JAKARTA, Eranasional.com –Setelah pisah dengan Reza Arap, Wendy Walters tinggal di rumah baru yang dia bangun dari hasil keringatnya sendiri.

Namun begitu, banyak yang menduga rumah baru Wendy merupakan bagian dari harta gana-gini dengan Arap.

Melalui unggahan di Instagram Story pribadinya, Wendy membantah isu menyebut. Ia menegaskan dari awal dirinya dan Arap sudah memiliki perjanjian pranikah yang disepakati bersama.

“Well tentang ini, sedikit klarifikasi saja ya (sorry sebelumnya enggak pernah, tapi aku merasa harus melakukannya karena semakin diam kok semakin diomongin kemana-mana),” kata Wendy Walters menjawab pertanyaan netizen soal rumah barunya, Minggu (19/3/2023).

“Dari awal kami sudah punya perjanjian pranikah, jadi enggak ada harta gana-gini sama sekali. Dan aku keluar tanpa bawa apa pun (which ngikuti jejak Mami aku). Karena malas juga ada omongan yang kemana-mana, hanya karena aku tutup mulut selama ini, Itulah pentingnya perjanjian pranikah yang bahkan memang aku yang ajuin DULUAN. Yang bahkan isinya: harta gw harta gw, harta dia harta dia. Jadi enggak usah playing victim ya di luar sana,”tambahnya

Wendy juga membantah rumah bersama yang ditempatinya bersama Arap semasa dalam perkawinan, sertifikatnya atas namanya. Dia bahkan siap membeberkan bukti-buktinya.

“Jangan sampai gw keluarin bukti rumah dan interior yang keluar siapa ya. Aset enggak ada yang atas nama gw. Harta gw ya harta gw. Don’t rich people difficult deh,” kata Wendy.

Wendy lebih lanjut mengungkap rumah baru yang lokasinya tidak jauh dari rumah ibundanya, dia beli dari hasil keringatnya sendiri. Dia beli dengan pembayaran tunai, bukan mengangsur.

“Aku kerja juga pakai tenaga, ngasilin duit juga pakai tenaga, ngeluarin ini itu semua sendiri kalau di claim as his sorry banget nih. I work my ass off juga kok di sini, banyak tanggungan yang harus aku bayar juga kok bukan ongkang kaki doang,” jelas Wendy

“(Beli) rumah udah jadi terus aku rombak total. Benar-benar aku bobok habis, aku desain ulang sendiri. Pakai pinterest sih referensinya,” tambahnya

JAKARTA, Eranasional.com – Pemprov DKI Jakarta mengklaim peminat rumah DP 0 persen Nuansa Cilangkap dan Nuansa Pondok Kelapa banyak sekalipun meski keterisiannya masih rendah. Kondisi ini disebagkan prosesnya tersendat di persetujuan pihak perbankan ketika mengajukan kredit.

“Kalau bicara peminatnya, ya banyak. Bukan persentase, tapi jumlahnya,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta Sarjoko, Kamis (2/2/2023).

Dia menjelaskan, pihak perbankan mesti melakukan sejumlah tahapan verifikasi saat menerima pengajuan kredit. Salah satu yang dipertimbangkan adalah kemampuan keuangan calon penerima kredit.

“Tugas kami memastikan dari syarat administrasinya. Proses selanjutnya ada di perbankan. Mereka harus melakukan verifikasi terhadap kemampuan dan kemauan dari calon nasabah untuk bisa dapatkan kredit tersebut,” ujarnya.

Sarjoko menyebutkan, Pemprov DKI sendiri akan menyalurkan dana bergulir untuk Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR). Nantinya, dana tersebut disalurkan kepada penerima manfaat melalui Bank DKI selaku bank pelaksana.

Karena ity, terang Sarjoko, proses verifikan dilakukan secara ketat demi menghindari terjadinya kredit macet nasabah.

“Karena bagaimana pun, dana FPPR ini harus bergulir dan harus disalurkan ke masyarakat lain. Jadi harus menghindari kredit mace’,” tuturnya.

Kata Sarjoko, jika peminat berpenghasilan tinggi namun pengeluarannya per bulan juga tinggi, bank akan mempertimbangkan hal tersebut. Pertimbangan bertujuan untuk mengukur kemampuan mencicil peminat rumah DP nol persen.

“Meskipun penghasilannya tinggi, kalau ternyata pengeluarannya banyak juga, pasti mereka enggak punya sisa untuk mencicil. Perhitungan perbankan,” ungkap Sarjoko.

“Tapi kalau penghasilannya sedang-sedang saja tapi tidak banyak pengeluaran, bisa jadi justru mereka eligible memenuhi syarat perbankan,” sambungnya.

Sertifikat SHM
Luas tanas 135 m
Type 54 sudah dibangun luas bangunan – /+ 100 m
Alamat Perumahan Mandosi Permai blok A no 12A

Spek rumahnya :
Taman
Carpot
Ruang tamu
Ruang tv
Ruang makan
Dapur
Kamar mandi 2
Kamar tidur 2
Kamar pembantu 1
Jemuran diatas

Harga 1,4m nego

Rumah Bebas Banjir
Lokasi 300m dari kotacinemamall (bioskop)
Burgerking, mcd, starbuck, jco, kolam renang dll tempat2 ramai – /+ sekitar 700m

Untuk Informasi Lebih Lanjut Hub

wa.me/6281388146584

JAKARTA – Sektor perumahan merupakan bidang prioritas pemerintah yang membutuhkan perbaikan segera. Pasalnya, sektor perumahan memiliki multiplier effect yang sangat tinggi di sektor lain.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah memperhatikan sektor perumahan dalam berbagai bentuk, dengan total anggaran APBN tahun 2021 sebesar Rp33,1 triliun.

“Bantuan pembiayaan perumahan yang berbasis tabungan atau BP2BT serta belanja anggaran APBN melalui bantuan stimulan perumahan swadaya, pembangunan rumah susun, pembangunan rumah khusus dan pembangunan rumah susun sederhana, rumah umum, subsidi bantuan uang muka sebesar 4 juta rumah, subsidi selisih bunga dengan beban bunga masyarakat untuk yang berpendapatan rendah,” ungkap Menkeu, dikutip dari laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rabu (10/3/2021).

ERANASIONAL, Jakarta – Bank Indonesia ( BI) akan memberlakukan relaksasi rasio loan to value/financing to value atau LTV/ FTV untuk kredit pembiayaan properti maksimal 100 persen mulai 1 Maret 2021.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, relaksasi ini diberikan setelah mempertimbangkan perlunya dorongan pemulihan, khususnya di sektor properti.

“Selain itu, memperhatikan bahwa sektor tersebut (properti) memiliki backward dan forward linkage (keterkaitan ke depan) yang tinggi terhadap perekonomian,” ucap Ferry usai Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang dikutip Kompas.com, Kamis (18/2/2021).

Dengan relaksasi rasio LTV/FTV ini berarti para calon konsumen bisa membeli properti tanpa membayar uang muka alias down payment (DP) 0 persen.

Seluruh pembiayaan properti yang dibeli konsumen dengan memanfaatkan fasilitas kredit pemilikan rumah dan apartemen (KPR/ KPA) ditanggung oleh perbankan.

Pelonggaran LTV/FTV ini diberlakukan untuk semua jenis properti termasuk rumah tapak, rumah susun (rusun), rumah toko ( ruko) maupun rumah kantor atau rukan.

Relaksasi LTV/FTV ini akan berakhir pada 31 Desember 2021 dan dievaluasi kembali satu kali dalam setahun.

Perry mengatakan, pelonggaran LTV/FTV ini merupakan bagian dari langkah BI sebagai tindak lanjut sinergi kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam Paket Kebijakan Terpadu untuk Peningkatan Pembiayaan Dunia Usaha dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi ( PEN).

Penting diketahui, Pelonggaran LTV/FTV hingga 100 persen diberikan kepada bank dengan risiko non-performing loan/non-financing loan (NPL/ NPF) kurang dari 5 persen.

Kebijakan ini untuk pembiayaan semua tipe rumah tapak, ruko, rusun/rukan baik yang berwawasan lingkungan maupun tidak.

Sementara bagi bank dengan NPL/NPF lebih dari 5 persen akan tetap diberikan kelonggaran LTV/FTV hanya berkisar 90-95 persen.

Kelonggaran sebesar itu diperuntukkan bagi rumah tapak dan rusun berdimensi 21 meter persegi hingga lebih dari 70 meter persegi, serta rukan.

Namun, bagi rumah tapak maupun rusun dengan tipe kurang dari 21 akan mendapatkan kelonggaran LTV/FTV 100 persen, meski bank memiliki risiko NPL/NPF lebih dari 5 persen.

“Namun demikian, bank tetap wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pemberian pencairan kredit/pembiayaan untuk properti inden,” tutup Perry.

(Red/kmps).