Royalti – Lifestyle Eranasional.com

Terkait Aduan Garputala, LMKN Tegaskan Transparansi Pengelolaan Royalti

Aditya — Thu, 15 Jan 2026 08:58:01 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) akhirnya angkat bicara menanggapi laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan dana royalti yang dilayangkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan tersebut belakangan menuai perhatian publik karena menyebut adanya dugaan dana royalti senilai Rp14 miliar milik para pencipta lagu.

Komisioner LMKN Ahmad Ali Fahmi mengaku pihaknya belum memahami secara jelas substansi laporan yang ditujukan kepada KPK tersebut. Menurut Fahmi, hingga kini LMKN belum menerima penjelasan resmi mengenai detail dugaan yang disampaikan oleh pelapor.

“Terus terang kami selaku LMKN kurang mengerti laporan tersebut mengenai apa. Karena sepanjang yang dimaksud penerimaan Rp14 miliar,” kata Fahmi dalam jumpa pers di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Fahmi menegaskan bahwa tudingan mengenai penerimaan dana Rp14 miliar oleh LMKN tidak sesuai dengan fakta yang mereka ketahui. Ia menyatakan secara tegas bahwa LMKN tidak pernah menerima dana royalti sebesar itu dari pihak mana pun.

“LMKN belum pernah sama sekali menerima dana Rp14 miliar dari siapa pun. Kami tidak tahu itu yang dimaksud apa,” ujar Fahmi.

Lebih lanjut, Fahmi menjelaskan bahwa selama ini LMKN memang melakukan penarikan dana royalti dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Wahana Musik Indonesia (WAMI). Namun, penarikan tersebut dilakukan karena kewenangan pengelolaan royalti secara nasional berada di bawah LMKN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Namun memang LMKN menarik dana royalti yang selama ini ada di LMK WAMI, yang sebelumnya tidak pernah diinformasikan kepada kami secara detail. Karena berdasarkan aturan, LMKN-lah yang berhak dan berwenang mengelola dana tersebut,” tutur Fahmi.

Ujug-Ujug LMKN Minta Royalti Musik ke Pranaya Boutique Hotel

Angie — Tue, 12 Aug 2025 12:37:37 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pranaya Boutique Hotel mendapat somasi dari Lembaga Management Kolektif Nasional (LMKN).

“Gayanya udah kaya ormas yang suka seruduk kondangann dan packing rendang,” ucap General Manager Pranaya Boutique Hotel, Sutan Bustmar Koto melalui akun instagramnya @sutanbustamarkoto.

Dia menanyakan maksud dan tujuan surat somasi dari LMKN yang tidak jelas dikarenakan hotel yang dia kelola menggunakan kicauan burung asli.

“Sejak kapan pernah Pranaya Boutiqe Hotel pake lagu? Kita disini gak pake lagu Bapak-Bapak Ormas. Nah nih, musik kita datang dari suara burung yang asli atau jangan-jangan suara burung asli pun kalian mau cas,” katanya.

Menurut Bustamar, Pranaya Boutiqe Hotel menggunakan suara burung asli agar memberikan kesan suasana alam.

“Kita pake suara burung, kita pengen memberikan suasana alam yang natural kepada tamu-tamu kami Jadi kami tidak pake musik disini ngapain kalian kirim kayak gini? kalian datang gak? kalian cek dulu gak? apakah property yang kalian kirim ini memang menggunakan musik atau tidak?,” kesal Bustamar.

Banding Virgoun Ditolak, Inara Rusli Bersyukur

Angie — Mon, 12 Feb 2024 10:30:56 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Artis Inara Rusli mengaku bersyukur banding mantan suaminya, Virgoun Tambunan terkait masalah royalti untuk lagu-lagu ciptaan Virgoun selama masa perkawinan termasuk harta bersama yang diajukan Virgoun ke Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jakarta ditolak.

Hal itu diungkapkan Inara dengan mengunggah amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang diunggah melalui media sosialnya yang dikutip Beritasatu.com, Senin (12/2/2024).

“Royalti menang lagi di tahap banding @mommy_starla,” tulisnya sambil mengunggah isi putusannya itu.

Dalam amar putusan Pengadilan Agama Tinggi (PTA) Jakarta dijelaskan bahwa gugatan yang diajukan vokalis Last Child itu ditolak Majelis Hakim PTA Jakarta.

“Berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat, ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB sudah tepat dan benar. Oleh karenanya, harus dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan,” papar hakim dalam amar putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Barat pada 31 Januari 2024.