Menurut Rieke, regulasi tersebut penting untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap mobilitas warga negara Indonesia ke luar negeri, termasuk dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

“Perpres Tata Kelola Keimigrasian harus segera dipercepat agar pengawasan terhadap mobilitas WNI, termasuk jemaah haji dan umrah, memiliki payung hukum yang lebih kuat,” ujar Rieke dalam keterangannya di Tangerang, Selasa (19/5/2026).

Politikus PDI Perjuangan itu menilai penguatan sistem keimigrasian menjadi langkah mendesak untuk menutup celah keberangkatan haji menggunakan visa nonresmi, termasuk visa umrah maupun visa wisata.

Menurutnya, praktik penggunaan visa nonhaji untuk menjalankan ibadah haji bukan persoalan sederhana karena melibatkan lemahnya pengawasan lintas lembaga serta celah dalam tata kelola keimigrasian nasional.

“Kasus penggunaan visa nonhaji ini harus menjadi perhatian serius bersama. Pengawasan keimigrasian harus diperkuat agar tidak ada lagi warga negara yang berangkat melalui jalur yang tidak sesuai aturan,” katanya.

Rieke menegaskan, penguatan tata kelola keimigrasian juga berkaitan erat dengan perlindungan warga negara Indonesia dari potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Ia menyoroti sejumlah modus keberangkatan ilegal ke luar negeri yang kerap memanfaatkan jalur visa umrah maupun perjalanan wisata.

“Penguatan tata kelola keimigrasian menjadi penting bukan hanya untuk haji, tetapi juga perlindungan WNI di luar negeri,” ujarnya.

Sebagai bagian dari Timwas Haji DPR, Rieke berharap Perpres Tata Kelola Keimigrasian nantinya dapat memperkuat pengawasan di pintu keberangkatan dan mempersempit ruang gerak praktik perjalanan ilegal.

Dengan pengawasan yang lebih ketat, pelaksanaan ibadah haji diharapkan berjalan lebih tertib, aman, serta sesuai ketentuan yang berlaku baik di Indonesia maupun di Arab Saudi. []

Menurut Rieke, tindakan kekerasan dengan menggunakan air keras merupakan bentuk kejahatan yang sangat brutal dan tidak dapat ditoleransi dalam negara yang menjunjung tinggi hukum serta hak asasi manusia. Ia menilai aparat kepolisian semestinya dapat bertindak cepat dalam menangkap pelaku, terutama karena sejumlah bukti visual seperti rekaman kamera pengawas atau CCTV disebut-sebut telah memperlihatkan sosok yang diduga sebagai pelaku di lokasi kejadian.

Rieke menyampaikan pandangannya melalui unggahan di akun media sosial pribadinya. Dalam pernyataannya, ia mempertanyakan lambatnya proses pengungkapan kasus tersebut, terlebih ketika wajah yang diduga sebagai pelaku disebut telah beredar luas di berbagai platform media sosial.

Ia menilai bahwa apabila bukti visual sudah tersedia, maka aparat penegak hukum seharusnya memiliki dasar yang cukup untuk mempercepat proses identifikasi dan penangkapan. Kritik tersebut mencerminkan kekhawatiran bahwa keterlambatan penanganan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kasus kekerasan terhadap aktivis tidak ditangani secara serius.

Dalam pernyataannya, Rieke juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memberikan instruksi langsung kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo agar kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS tersebut diusut secara tuntas. Ia menilai perintah tersebut seharusnya menjadi dasar bagi aparat kepolisian untuk bekerja secara maksimal tanpa keraguan dalam menegakkan hukum.

Sebagai anggota legislatif, Rieke menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum dan rasa aman. Oleh karena itu, proses penyelidikan yang transparan dan cepat sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Rieke juga menyinggung kemungkinan adanya pihak lain di balik aksi kekerasan tersebut. Ia menilai penting bagi aparat kepolisian untuk tidak hanya menangkap pelaku lapangan, tetapi juga mengungkap kemungkinan adanya aktor intelektual atau pihak yang memerintahkan penyerangan tersebut.

Selain menyoroti kasus penyerangan terhadap aktivis KontraS, Rieke turut mengangkat kasus lain yang menurutnya juga perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Ia menyinggung kasus pembunuhan seorang warga bernama Ermanto yang terjadi di wilayah Bekasi. Menurutnya, kedua kasus tersebut perlu diusut secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kesan bahwa penanganan perkara dilakukan secara setengah hati.

]]> https://eranasional.com/99856/dpr-kritik-lambannya-pengusutan-teror-air-keras-ke-aktivis-kontras/feed 0 Aditya https://eranasional.com/96281/kpk-buka-opsi-panggil-rieke-pdip-soroti-penanganan-kasus-besar-mandek https://eranasional.com/96281/kpk-buka-opsi-panggil-rieke-pdip-soroti-penanganan-kasus-besar-mandek#respond Wed, 07 Jan 2026 12:49:28 +0000 https://eranasional.com/96281/kpk-buka-opsi-panggil-rieke-pdip-soroti-penanganan-kasus-besar-mandek Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memanggil anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka terkait penyidikan kasus dugaan suap proyek yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang (ADK). Wacana pemanggilan tersebut langsung menuai respons keras dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli menilai rencana pemanggilan Rieke—yang akrab disapa Oneng—berpotensi menimbulkan kesan politis dan dapat dimaknai sebagai upaya pembungkaman terhadap kader partai yang selama ini dikenal kritis terhadap kekuasaan.

“Teh Rieke itu aktivis, vokal, dan dekat dengan rakyat. Apa relevansinya dengan kasus Bupati Bekasi? Memang itu dapil beliau, tapi apa keterlibatan hukumnya?” ujar Guntur saat dihubungi dari Bekasi, Rabu.

Guntur mempertanyakan prioritas penegakan hukum KPK. Ia menyinggung sejumlah kasus besar yang menurutnya justru tidak menunjukkan progres signifikan, bahkan ada yang dihentikan penyidikannya.

“Sementara ada kasus besar, nilainya sampai Rp2,7 triliun, yang justru di-SP3. Kenapa yang seperti itu tidak dikejar lebih serius?” katanya.

Ia juga menyinggung beberapa perkara lain yang melibatkan kader partai tertentu, namun dinilai berjalan lambat meski status tersangka telah ditetapkan.

Salah satunya adalah kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) yang menjerat anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Anwar Sadat, yang telah berstatus tersangka sejak Januari 2025.

“Sudah tersangka sejak lama, tapi perkembangannya seperti berhenti,” ujarnya.

Selain itu, Guntur menyinggung kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, yang sempat menyeret nama Ketua Harian PSI Ahmad Ali.

Ahmad Ali diketahui pernah diperiksa sebagai saksi dan rumahnya digeledah penyidik KPK, bahkan disebut ada penyitaan uang dalam jumlah besar.

“Kenapa kasus Ahmad Ali tidak ditindaklanjuti? Padahal sudah ada penyitaan uang miliaran dari rumahnya,” kata Guntur.

Menurut Guntur, kondisi tersebut menimbulkan persepsi publik adanya perlakuan yang tidak setara dalam penegakan hukum.

“Seolah-olah tokoh atau partai yang dekat dengan pemerintah dibiarkan, sementara yang kritis justru dikejar. Apalagi saat ini PDIP sedang bersikap tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD,” ujarnya.

Ia juga mengaitkan isu tersebut dengan informasi yang beredar terkait pihak pemberi suap dalam kasus Bupati Bekasi yang disebut-sebut merupakan figur lama dengan kedekatan elite nasional.

“Kalau memang penyuapnya orang lama, bahkan ada foto-fotonya dengan Presiden Jokowi dan Gibran, kenapa justru kader-kader partai yang kritis yang dikejar?” katanya.

Meski melontarkan kritik keras, Guntur menegaskan PDIP tetap menghormati kewenangan KPK sebagai lembaga penegak hukum. Ia memastikan apabila Rieke Diah Pitaloka benar dipanggil, maka pemanggilan tersebut akan dipenuhi sesuai prosedur.

“Kami menghormati kewenangan KPK untuk memanggil siapa pun. Itu diatur undang-undang. Tapi kami juga berhak mengingatkan agar KPK bercermin dari kasus-kasus sebelumnya, termasuk yang menimpa Sekjen kami, yang kami nilai sarat kriminalisasi,” ujarnya.

Guntur berharap KPK tetap menjaga independensi, profesionalisme, dan konsistensi agar kepercayaan publik tidak semakin tergerus.

Sebelumnya, KPK menyatakan terbuka untuk memanggil siapa pun yang dianggap dapat membuat terang perkara dugaan suap proyek di Kabupaten Bekasi, termasuk Rieke Diah Pitaloka.

“Jika memang dibutuhkan untuk permintaan keterangan, maka penyidik tentu terbuka memanggil siapa saja,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Selasa.

Menurut Budi, keterangan dari pihak-pihak terkait dapat membantu penyidik memperjelas konstruksi perkara.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 18 Desember 2025 di Kabupaten Bekasi. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 10 orang, delapan di antaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan intensif.

Pada 20 Desember 2025, KPK menetapkan tiga tersangka, yakni Ade Kuswara Kunang (ADK), Bupati Bekasi nonaktif,  HM Kunang (HMK), ayah Ade Kuswara sekaligus Kepala Desa Sukadami dan Sarjan (SRJ), pihak swasta

KPK menyatakan Ade Kuswara dan HM Kunang sebagai penerima suap, sementara Sarjan sebagai pemberi suap, terkait proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Dari keterangan instagram, Rieke mengungkapkan, Mat Solar meninggal dunia pada Senin (17/3) pukul 22.30 WIB. Pemeran sinetron Tukang Bubur Naik Haji itu mengembuskan napas terakhirnya di RS Pondok Indah.

“Mohon dimaafkan semua kesalahan almarhum. Alfatihah,” demikian keterangan Rieke.
Mat Solar akan dimakamkan pada Selasa (18/3) pukul 09.00 WIB atau pukul 10.00 WIB di TPU haji Daiman, Cimanggis, Ciputat.

JAKARTA, Eranasional.com – Mario Dandy Satriyo bersama Shane Lukas hari ini, Jumat (26/5/2023) dipindahkan dari tahanan Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Namun selama proses penyerahan tersangka, Dandy malah bikin geram masyarakat.

Bagaimana tidak masyarakat dibuat marah oleh putra mantan pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo itu. Pertama, Dandy menyatakan permintaan maafnya ke korban, Cristalino David Ozora Latumahina (17) dianggap main-main.

Pasalnya dalam video yang viral, Dandy meminta maaf sambil senyam-senyum. Tak cuma itu, beredar pula video yang memperlihatkan Mario itu kepergok memainkan kabel tis yang kini digunakan aparat hukum untuk memborgol tersangka.

Video Mario Dandy juga turut dibagikan oleh Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka lewat akun Instagram pribadinya.

Lantaran membuat dirinya geram, politisi PDIP itu menyindir borgol yang dipakai Dandy dengan nama “borgol model baru”.

“Biar tidak terulang. Ada yang menemukan kejanggalan di sini? Perhatikan: Borgol Model Baru, pakai lepas knock down, memudahkan bagi narapidana,” tulis Rieke seperti, Jumat (26/5/2023)

Unggahan Rieke pun mendapat ramai tanggapan dari warganet. Warganet pun ikut heran, kok bisa-bisanya borgol bisa buka pasang.

“Gelang mainan atau mainan gelang?” komentar @d3n1mul***.

“Kok kayak latihan dulu ya sebelum pakai kemeja orange. ‘Nih ntar kamu masukin gini keluarinnya gini. Tereus nanti ditahya tanya kamu jawab menyesal, minta maaf’. Hmmm ada yang aneh enggak sih,” ujar @iprasta*** curiga.

“Haduuuh! Ini dia diwawancara saat ada di mana? Hayoo usut tuntas siapa yang melindungi dia,” kata @triyana*** menimpali.