Kali ini, mantan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem, Petrus Kasihiw, resmi bergabung dengan partai tersebut.

Bergabungnya Petrus diumumkan Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali, dalam acara penyematan jaket partai di kantor DPP PSI, Senin (19/10/2026).

Ahmad Ali menyambut bergabungnya Petrus dengan penuh apresiasi. Ia mengaku sudah mengenal sosok mantan kepala daerah tersebut sejak keduanya masih berada di partai yang sama.

“Saya sangat mengenal beliau karena lama bersama-sama sebagai pimpinan beliau di partai tetangga dulu,” ujar Ali.

Ali menegaskan, keputusan Petrus bergabung dengan PSI bukan berawal dari ajakan pihaknya.

Menurut dia, Petrus justru lebih dahulu menghubunginya untuk menyampaikan keinginan bergabung, salah satunya karena hubungan keduanya yang telah terjalin sejak di NasDem.

Sementara itu, Petrus memastikan dirinya telah mengundurkan diri dari NasDem sebelum memutuskan bergabung dengan PSI.

Ia menyebut sosok Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan pilihan politiknya.

Petrus mengungkapkan, pengalamannya ketika menjabat sebagai bupati membuatnya mengenal sejumlah capaian Jokowi saat masih memimpin pemerintahan.

“Setelah mempertimbangkan banyak hal, terutama melihat figur Bapak Jokowi sebagai panutan, karena waktu itu beliau adalah presiden dan kami adalah bawahan beliau selaku bupati, dan banyak hal positif yang telah diraih beliau,” kata Petrus.

Petrus diketahui pernah menjabat sebagai Bupati Teluk Bintuni selama dua periode.

Pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024, ia turut berkontestasi sebagai calon gubernur di Papua Barat Daya.

Namun, dalam pemilihan tersebut, Petrus menempati posisi kedua berdasarkan perolehan suara.

Setelah resmi menjadi bagian dari PSI, Petrus mengungkapkan bahwa dirinya mendapat kepercayaan untuk memimpin DPW PSI Provinsi Papua Barat Daya.

Ia pun menyampaikan terima kasih atas penunjukan tersebut dan menyatakan kesiapannya menjalankan tugas sebagai pimpinan partai di tingkat provinsi.

“Karena itu saya akhirnya memilih untuk masuk PSI dan terima kasih banyak karena dipercayakan sebagai Ketua DPW PSI di Papua Barat Daya,” tuturnya. []

Pernyataan tersebut disampaikan Raja Juli merespons kemungkinan kenaikan ambang batas parlemen, termasuk wacana hingga 5 persen.

Raja Juli mengakui PSI saat ini belum memiliki keterwakilan di DPR.

Karena itu, dia menyebut PSI akan menghormati dan mengikuti keputusan parlemen mengenai besaran PT untuk Pemilu 2029.

“Ya, kami pada dasarnya kita, kami tidak ada di parlemen, tidak ada di DPR ya. Apa pun yang diputuskan oleh parlemen, PSI Insya Allah siap ya,” kata Raja Juli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Menurut Raja Juli, PSI telah memiliki pengalaman mengikuti dua kali pemilu.

Dia optimistis pengalaman tersebut menjadi modal bagi partainya untuk kembali berkompetisi pada Pemilu 2029.

Dia juga menyinggung posisi Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI serta dukungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terhadap partainya.

“Apalagi Insya Allah dengan pengalaman dua kali pemilu, sekarang ada Mas Kaesang sebagai Ketua Umum, lalu kemudian Pak Jokowi insyaallah juga full meng-endorse PSI, Insya Allah kami enggak ada masalah,” ujarnya.

Meski menyatakan siap menghadapi kenaikan PT, Raja Juli mengingatkan bahwa besaran ambang batas parlemen juga berkaitan dengan keterwakilan suara masyarakat di DPR.

Dia menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang, menurutnya, meminta adanya formulasi ambang batas yang lebih tepat sehingga suara pemilih yang diberikan dalam pemilu tidak kehilangan representasi di parlemen.

“Yang jadi persoalan adalah Putusan MK ya, yang terang-terang mengatakan bahwa perlu ada formulasi yang lebih tepat agar suara rakyat itu tidak mubazir. Suara rakyat tidak sia-sia. Kan udah ada tuh angkanya ya, sekitar 16 juta suara yang kemudian tidak ada representasinya di DPR dengan threshold 4 persen. Kalau 5 persen kira-kira berapa?” tuturnya.

Raja Juli menilai pembahasan mengenai ambang batas parlemen perlu mempertimbangkan aspek keadilan dan prinsip demokrasi.

Menurut dia, aturan tersebut semestinya tetap menjamin suara pemilih memiliki ruang keterwakilan di DPR.

Kendati demikian, Raja Juli kembali menegaskan kesiapan PSI untuk menghadapi Pemilu 2029, terlepas dari berapa pun ambang batas parlemen yang akhirnya ditetapkan.

“Jadi saya kira formulasi yang berkeadilan dan demokratis saya kira itu yang jadi penting. Tapi kalau bagi PSI Insya Allah ya, berapa pun kami siap fight di 2029,” pungkas Raja Juli. []

Berdasarkan informasi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), agenda perjalanan ini akan diawali dari Kota Kupang.

PSI memastikan bahwa dalam kunjungan kali ini, Jokowi tidak hanya menetap di satu titik, melainkan akan menyambangi beberapa wilayah di NTT.

Perwakilan PSI, Ronald, mengungkapkan bahwa selain agenda internal yang telah disiapkan oleh partai, Jokowi juga menerima banyak sekali undangan langsung dari warga setempat.

Hal ini membuat pihak penyelenggara harus memilah dengan saksama lokasi mana saja yang akan dimasukkan ke dalam rute kunjungan resmi.

“Jadwalnya sudah dipastikan keluar. Perjalanan beliau akan dimulai dari Kupang. Seperti yang kita ketahui bersama, basis pendukung dan pencinta Pak Jokowi di wilayah timur sangat besar. Karena banyaknya undangan dari masyarakat maupun dari internal PSI sendiri, kami harus menyeleksinya terlebih dahulu,” jelas Ronald.

Melalui safari politik ini, PSI juga menaruh harapan besar agar kehadiran Jokowi mampu menarik minat lebih banyak masyarakat NTT untuk bergabung menjadi kader partai berlogo mawar tersebut.

Saat ditanya mengenai potensi adanya penyambutan unik seperti ritual adat menginjak kepala kerbau yang sempat menyita perhatian saat kunjungan Jokowi ke Lampung Ronald memilih untuk tidak berbicara banyak.

“Kita lihat saja nanti perkembangannya. Mungkin mirip seperti momen kemarin, yang ada prosesi kerbau namun sempat disalahartikan,” pungkasnya secara diplomatis. []

Dalam prosesi tersebut, Jokowi terlihat menginjak kepala kerbau sebagai bagian dari rangkaian penerimaan gelar adat “Baginda Pemuka Bangsa”.

Menanggapi hal itu, Guntur mempertanyakan makna di balik ritual tersebut.

Ia menilai publik dapat menafsirkan prosesi tersebut sebagai bagian dari tradisi adat, simbol politik, atau bahkan bentuk ekspresi tertentu terkait kekuasaan.

Menurut Guntur, muncul narasi di kalangan pendukung Jokowi yang mengaitkan kepala hewan dalam ritual tersebut dengan simbol banteng.

Namun, ia menegaskan bahwa yang digunakan dalam prosesi itu adalah kepala kerbau.

“Pendukung Jokowi sedang berhalusinasi yang diinjak itu kepala banteng, padahal kerbau,” ujar Guntur saat dihubungi, Senin (29/6).

Ia menjelaskan banteng merupakan satwa yang dilindungi sehingga tidak digunakan dalam ritual adat maupun kurban, berbeda dengan kerbau yang merupakan hewan ternak.

Lebih lanjut, Guntur mengaitkan simbolisme dalam prosesi tersebut dengan pandangannya terhadap pola kepemimpinan Jokowi.

Ia menyinggung kajian akademik Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut adanya perpaduan karakter populisme otoritarian dalam pembentukan identitas politik.

Menurutnya, pola tersebut mencerminkan unsur feodalisme dan kecenderungan menempatkan figur pemimpin sebagai pusat kekuasaan.

“Feodalisme dengan membagi-bagi amplop dan sembako untuk menarik rakyat; dan karakter Machiavelianisme yang menempatkan kekuasaan sebagai segala-galanya,” kata Guntur.

Ia juga menilai kepala kerbau dalam prosesi itu dapat dimaknai sebagai simbol para pendukung yang mengikuti figur pemimpin tanpa sikap kritis.

Sebelumnya, Jokowi menerima gelar adat “Baginda Pemuka Bangsa” dalam prosesi yang berlangsung di Kedatun Keagungan, Bandar Lampung.

Dalam rangkaian acara tersebut, tampak kepala kerbau diletakkan di atas karpet merah sebelum prosesi simbolik dilakukan.

Tokoh adat Lampung, Mawardi Rahma Harirama yang bergelar Sultan Seghayo Dipuncak Nur, menjelaskan bahwa pemberian gelar adat atau muakhi merupakan tradisi yang telah lama hidup dalam budaya Lampung.

Menurut Mawardi, prosesi tersebut merupakan bagian dari penerapan nilai piil pesenggiri yang menjunjung silaturahmi dan penghormatan antarsesama melalui prinsip nemui nyimah. []

Momen tersebut terjadi saat Jokowi mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Qodiri, Kabupaten Lampung Tengah, untuk bersilaturahmi dengan pengasuh pondok, pengurus, santri, serta masyarakat yang hadir, pada Minggu (28/6).

Dalam kunjungan itu, Jokowi bertemu dengan Utama Priyadi, adik tingkatnya semasa kuliah yang sengaja datang untuk bersilaturahmi.

Karena sama-sama menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM, keduanya telah saling mengenal sejak lama.

Pertemuan dua alumnus tersebut berlangsung hangat setelah bertahun-tahun tidak bertatap muka.

Utama Priyadi mengaku bersyukur dapat kembali bertemu dengan Jokowi. Ia mengatakan, pertemuan terakhir mereka terjadi saat Jokowi masih menjabat sebagai Presiden RI periode pertama dan berkunjung ke kampus UGM.

“Alhamdulillah bisa ketemu lagi, sudah lama sekali tidak bertemu. Terakhir bertemu beliau saat periode pertama Presiden ketika berkunjung ke kampus. Saya adik kelas beliau; kalau beliau angkatan ’80, saya angkatan ’82,” ujar Utama di Ponpes Nurul Qodiri, Minggu (28/6).

Utama menjelaskan, pada masa itu jumlah mahasiswa Fakultas Kehutanan tidak terlalu banyak dan mayoritas merupakan laki-laki sehingga hubungan antarmahasiswa terjalin cukup akrab.

“Kami sangat mengenal beliau. Bahkan, kami juga menyaksikan saat beliau mempersiapkan wisuda dan momen-momen lainnya,” kenangnya.

Selain kedekatan selama di kampus, Utama juga mengenang kegemaran Jokowi mendaki gunung semasa menjadi mahasiswa. Ia mengaku pernah beberapa kali melakukan pendakian bersama mantan Wali Kota Solo tersebut.

Bagi Utama, pertemuan kembali di Lampung Tengah menjadi momen langka untuk mengenang masa perkuliahan yang telah berlalu lebih dari empat dekade.

Saat diperkenalkan kepada para tamu yang hadir, Utama langsung menyebut angkatan kuliah mereka. Jokowi pun baru menyadari kehadiran adik kelasnya itu di tengah agenda kunjungannya di Lampung.

“Dia (Utama Priyadi) angkatan ’82, dan saya angkatan ’80,” canda Jokowi menyambut kehadiran sang adik kelas. []

Ketua DPP PSI Bestari Barus menilai perpindahan kader merupakan hal yang wajar dalam dinamika politik, bukan aksi pembajakan.

Menurut Bestari, kader yang memilih bergabung ke PSI bisa saja karena ingin mencari arah perjuangan politik baru.

“Kurang tepat kalau disebut membajak. Bisa jadi mereka memang sudah tidak nyaman atau bosan di partai lama lalu memilih bergabung ke PSI. Itu lebih realistis,” ujar Bestari saat dihubungi, Senin (15/6).

Ia menilai ada kemungkinan sejumlah kader tertarik bergabung karena ingin berada dalam barisan politik yang dekat dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Bestari juga menyinggung pernyataan elite PDIP yang terus menyoroti PSI dan Jokowi. Menurutnya, partai sebesar PDIP seharusnya lebih fokus melakukan konsolidasi dan menyapa masyarakat secara langsung.

“Kalau memang sudah selesai dengan Jokowi, mestinya fokus kerja politik saja. Partai besar seharusnya turun ke masyarakat,” katanya.

Pernyataan tersebut menanggapi komentar Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus yang sebelumnya menuding PSI tengah aktif merekrut kader dari berbagai partai politik.

Deddy menyebut langkah itu tidak hanya menyasar kader PDIP, tetapi juga kader dari partai lain seperti NasDem, Demokrat, dan PAN.

Ia mengklaim partainya terus memantau pergerakan PSI yang dinilai berupaya menarik kader partai lain untuk memperkuat basis politik secara cepat.

“Partai-partai lain juga akan berhadapan dengan mereka karena ada upaya membajak kader. Gejalanya terlihat di basis NasDem, Demokrat, dan PAN,” ujar Deddy. []

Kunjungan tersebut direncanakan berlangsung selama tiga hari, mulai 26 hingga 28 Juni 2026, dengan agenda menyambangi sejumlah kabupaten dan kota di wilayah Lampung.

Ketua Umum Relawan Brigade Rakyat Nusantara (BRN), Relly Reagen, mengatakan persiapan kegiatan bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah memasuki tahap akhir, termasuk penyelesaian seluruh perizinan.

“Persiapan sudah matang, izin-izin lokasi sudah siap. Sudah 80 persen lah,” kata Relly usai menemui Jokowi di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Senin (15/6).

Selama berada di Lampung, Jokowi dijadwalkan bertemu dengan berbagai elemen masyarakat di sejumlah daerah, di antaranya Kota Bandar Lampung, Lampung Tengah, Lampung Timur, hingga Pringsewu.

Relly menyebut agenda pertemuan akan melibatkan pelaku UMKM, kalangan pondok pesantren, generasi muda, petani, serta tokoh masyarakat setempat.

Menurut dia, antusiasme warga dipicu oleh penilaian positif terhadap pembangunan yang berlangsung selama masa pemerintahan Jokowi. Karena itu, sejumlah tokoh masyarakat disebut mengundang langsung mantan presiden tersebut meski kini sudah tidak menjabat.

“Jadi undangan itu dari masyarakat ya, dari tokoh masyarakat. Kita hanya menyampaikan ke bapak (Jokowi),” ujarnya. []

Menurutnya, prosesi tersebut pada dasarnya hanya bersifat simbolis.

Ahmad Ali menilai kedekatan Jokowi dengan PSI sebenarnya sudah terlihat dari berbagai pernyataan dan sikap politik yang disampaikan dalam sejumlah kesempatan.

Karena itu, ia berpendapat keberadaan Jokowi di lingkaran PSI tidak semata ditentukan oleh seremoni penggunaan atribut partai.

Ia menyinggung sejumlah agenda PSI sebelumnya, termasuk Kongres di Solo dan Rapat Kerja Nasional di Makassar, di mana Jokowi disebut menyatakan kesiapan membantu kerja politik partai hingga ke tingkat kecamatan.

Menurut Ahmad Ali, pernyataan tersebut dapat dipahami sebagai sinyal bahwa Jokowi telah menunjukkan kedekatan yang kuat dengan PSI.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Ali juga menanggapi kritik terhadap rencana safari politik Jokowi ke berbagai daerah.

“Aktivitas tersebut merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh tokoh nasional,”ujar Ahmad Ali.

Ia membandingkan agenda tersebut dengan kegiatan politik yang juga kerap dilakukan tokoh-tokoh lain di Indonesia dan menegaskan bahwa kunjungan semacam itu bukan sesuatu yang luar biasa dalam dinamika politik.

“Polemik yang muncul lebih disebabkan oleh cara sebagian pihak memandang aktivitas politik Jokowi secara berlebihan,”tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menyampaikan bahwa Jokowi direncanakan akan segera mengenakan jaket PSI secara resmi sebagai Ketua Dewan Pembina partai.

Grace menjelaskan saat ini PSI sedang mempercepat pembentukan dan penyempurnaan struktur organisasi hingga tingkat desa dan kelurahan di berbagai daerah sebagai bagian dari persiapan menghadapi tahapan verifikasi partai.

“Konsolidasi tersebut dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia agar ketika proses selesai, Jokowi dapat tampil secara formal sebagai bagian dari struktur partai dan ikut menyapa masyarakat secara langsung,”ucap Grace.

Menurut Grace, persiapan organisasi di Nusa Tenggara Timur sejauh ini menunjukkan perkembangan yang positif.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan sebelum agenda kunjungan Jokowi dilaksanakan. []

Ketiga provinsi tersebut dipilih karena dinilai memiliki keterkaitan kuat dengan berbagai program pembangunan yang dijalankan Jokowi selama menjabat sebagai presiden.

Ketua DPP PSI Bestari Barus mengatakan pemilihan daerah tujuan safari politik tidak terlepas dari rekam jejak pembangunan yang telah dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

“Berbasis kepada siapa yang mengundang paling cepat dan historis juga mungkin ya,” ujar Bestari, dikutip dari laman PSI, Minggu (31/5/2026).

Menurutnya, Lampung menjadi salah satu daerah yang memiliki kedekatan tersendiri dengan Jokowi. Publik masih mengingat momen ketika Jokowi menyoroti kondisi jalan rusak di provinsi tersebut yang kemudian mendapat perhatian pemerintah pusat hingga akhirnya diperbaiki.

“Kita tahu Lampung itu sentuhan Pak Jokowi di sana cukup banyak. Ingat nggak dulu beliau berhenti di jalan yang rusak itu akhirnya diperbagus?” kata Bestari.

Selain Lampung, NTT juga dianggap memiliki hubungan emosional yang kuat dengan Jokowi. Selama dua periode kepemimpinannya, Jokowi tercatat berulang kali mengunjungi daerah tersebut untuk meninjau berbagai proyek pembangunan dan program strategis nasional.

“NTT banyak melihat dan menikmati hasil dari kunjungan Pak Jokowi selama beliau jadi presiden. Lebih dari 20 kali beliau datang ke NTT,” ujarnya.

Sementara itu, Jawa Barat dipilih karena merupakan salah satu provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia dan memiliki posisi strategis dalam konstelasi politik nasional.

Bestari mengungkapkan safari politik Jokowi dijadwalkan mulai berlangsung pada Juni 2026. Agenda tersebut akan digelar selama beberapa hari di masing-masing provinsi dan melibatkan kader serta simpatisan PSI.

Jokowi mengatakan kunjungan itu dilakukan untuk memenuhi undangan masyarakat dari berbagai wilayah.

“Ya ini kan saya banyak undangan dari daerah-daerah untuk hadir dari masyarakat. Ya saya sudah sehat dan saya akan datangi undangan ersebut,” ujar Jokowi di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Senin, 25 Mei 2026.

Selain bersilaturahmi, Jokowi mengaku ingin bertemu langsung dengan masyarakat di daerah.

Di sisi lain, ia juga berencana memberikan motivasi kepada warga dalam setiap kunjungannya.

Namun, Jokowi enggan menjelaskan lebih jauh saat ditanya apakah safari daerah tersebut berkaitan dengan persiapan menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

“Karena ada undangan dari daerah,” katanya singkat.

Jokowi memastikan kondisi kesehatannya kini sudah membaik dan siap kembali menjalankan aktivitas penuh.

Menurut dia, kesiapannya memenuhi undangan di berbagai daerah menjadi tanda dirinya telah pulih.

“Ya seperti ini kan, udah. Memenuhi undangan-undangan di daerah berarti kan, udah siap. Insya Allah udah siap,” ujarnya.

Saat ditanya apakah kondisinya sudah fit 100 persen, Jokowi menjawab dengan nada santai.

“Ya, kamu tiap hari kan lihat,” selorohnya sambil tertawa.[]

Isyarat keterlibatan Jokowi dalam agenda politik PSI disampaikan Ketua DPP PSI Bestari Barus. Menurut dia, secara internal PSI telah menempatkan Jokowi sebagai figur penting sekaligus patron politik partai dalam menyusun arah perjuangan menuju Pemilu 2029.

“Pak Jokowi itu di PSI sudah gitu. Dia akan bersama kami, dan kita sudah menetapkan beliau sebagai patron politik daripada perjuangan PSI ke depan,” ujar Bestari.

Pernyataan tersebut memperkuat spekulasi mengenai posisi politik Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden dan hubungannya yang dinilai semakin dekat dengan PSI, partai yang saat ini dipimpin putra bungsunya, Kaesang Pangarep.

Menurut Bestari, keterlibatan Jokowi dalam PSI sebenarnya bukan hal baru. Ia menyebut mantan Wali Kota Solo itu telah menunjukkan sinyal dukungan sejak menghadiri Rapat Kerja Nasional PSI di Makassar pada Januari 2026 lalu.

Dalam forum tersebut, Jokowi disebut menyampaikan secara langsung kesiapannya untuk kembali turun ke lapangan membantu perjuangan partai. Tidak hanya hadir sebagai simbol politik, Jokowi bahkan dikatakan siap mendatangi berbagai daerah hingga tingkat kecamatan apabila dibutuhkan.

“Beliau sudah sampaikan, ‘saya masih kuat turun sampai ke kabupaten kota, bahkan jika dibutuhkan sampai ke kecamatan’,” kata Bestari.

Pernyataan itu dinilai memberikan dorongan moral bagi kader PSI yang tengah menyiapkan strategi jangka panjang menghadapi Pemilu 2029. Kehadiran Jokowi dianggap memiliki pengaruh besar terhadap konsolidasi internal partai sekaligus upaya memperluas basis dukungan di masyarakat.

Menurut Bestari, semangat kader PSI semakin meningkat setelah mendengar langsung komitmen Jokowi untuk ikut turun ke daerah. Ia menyebut figur Jokowi masih memiliki kedekatan kuat dengan masyarakat karena gaya politiknya yang identik dengan blusukan dan komunikasi langsung dengan warga.

“Itu betul-betul membangun semangat, membakar semangat kawan-kawan semuanya untuk segera bersiap menyambut kehadiran Pak Jokowi,” ujarnya.

]]> https://eranasional.com/101816/jokowi-masuk-barisan-psi-siap-turun-gunung-keliling-daerah/feed 0 Aditya https://eranasional.com/101330/ade-armando-mundur-dari-psi-di-tengah-laporan-bareskrim-polri https://eranasional.com/101330/ade-armando-mundur-dari-psi-di-tengah-laporan-bareskrim-polri#respond Wed, 06 May 2026 09:42:34 +0000 https://eranasional.com/101330/ade-armando-mundur-dari-psi-di-tengah-laporan-bareskrim-polri Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Dinamika internal Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kini tengah menjadi pusat perhatian publik menyusul langkah partai yang secara resmi memanggil Sekretaris Dewan Pembina PSI, Grace Natalie. Pemanggilan ini dilakukan untuk meminta klarifikasi mendalam terkait serangkaian pernyataan Grace yang memicu gelombang protes hingga berujung pada laporan kepolisian oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam.

Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali, dalam keterangan resminya pada Selasa, 5 Mei 2026, mengungkapkan bahwa proses klarifikasi internal ini merupakan bentuk tanggung jawab organisasi untuk memastikan posisi partai di tengah isu sensitif yang melibatkan tokoh kuncinya. Dalam pertemuan tersebut, Grace Natalie dilaporkan telah memberikan penjelasan komprehensif bahwa narasi yang ia bangun di ruang publik bersifat personal dan tidak merefleksikan sikap maupun garis politik resmi partai.

Ahmad Ali menegaskan bahwa PSI secara institusi mengambil jarak dari pernyataan-pernyataan tersebut, mengingat substansi yang disampaikan menyentuh ranah sentimen keagamaan dan tokoh nasional yang sangat dihormati. Pihak DPP secara eksplisit menyatakan tidak mendukung pernyataan Grace karena dianggap terlalu berisiko dan kontraproduktif terhadap semangat kerukunan umat beragama yang selama ini diperjuangkan partai.

Langkah ini diambil bukan tanpa alasan; PSI menyadari bahwa sebagai partai politik, setiap ucapan dari figur sentralnya akan selalu dikaitkan dengan ideologi organisasi. Oleh karena itu, klarifikasi ini menjadi krusial untuk membentengi citra partai agar tidak terjebak dalam pusaran konflik yang lebih luas.

Ali menambahkan bahwa partai kini lebih mendorong adanya ruang dialog yang sehat antara pihak terlapor dengan ormas-ormas Islam yang merasa keberatan, dengan harapan segala perselisihan dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus memperuncing eskalasi ketegangan di tengah masyarakat.

]]> https://eranasional.com/101330/ade-armando-mundur-dari-psi-di-tengah-laporan-bareskrim-polri/feed 0 Fyan Hadi https://daerah.eranasional.com/100968/kasus-bantar-gebang-josephine-jangan-berhenti-di-tersangka https://daerah.eranasional.com/100968/kasus-bantar-gebang-josephine-jangan-berhenti-di-tersangka#respond Mon, 27 Apr 2026 05:12:11 +0000 https://daerah.eranasional.com/100968/kasus-bantar-gebang-josephine-jangan-berhenti-di-tersangka Jakarta, ERANASIONAL.COM – Anggota DPRD DKI Jakarta, Josephine Simanjuntak, menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses hukum terkait penetapan mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, sebagai tersangka dalam kasus longsor sampah di TPST Bantar Gebang.

Menurut Josephine, peristiwa tersebut bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan sampah, melainkan masalah serius yang telah menelan korban jiwa. Ia menekankan pentingnya pengusutan menyeluruh serta adanya pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.

“Persoalan ini tidak sederhana. Sampah kini bukan hanya soal pencemaran atau bau, tetapi sudah menimbulkan korban jiwa. Harus ada pihak yang bertanggung jawab,” ujarnya di Jakarta, Jumat (24/4/2026) kemarin.

Diketahui, peristiwa longsor di Bantar Gebang menyebabkan tujuh orang meninggal dunia dan enam lainnya mengalami luka-luka. Namun, Josephine menilai fokus utama tidak seharusnya hanya pada jumlah tersangka, melainkan pada akar persoalan yang telah berlangsung lama.

Ia menyoroti pengelolaan sampah di Bantar Gebang yang dinilai belum mengalami perbaikan signifikan selama puluhan tahun, meskipun volume sampah terus meningkat. Menurutnya, persoalan ini tidak boleh berhenti pada proses hukum semata, tetapi harus diikuti dengan pembenahan sistem secara menyeluruh.

Josephine mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat kebijakan inovatif dalam pengelolaan sampah. Beberapa langkah yang disarankan antara lain pembangunan fasilitas TPS3R, peningkatan edukasi pemilahan sampah sesuai regulasi, pemanfaatan maggot untuk pengolahan limbah organik, serta penegakan aturan pembatasan penggunaan kantong plastik.

Menanggapi dorongan dari pengamat kebijakan, Trubus Rahardiansyah, agar penelusuran kasus diperluas hingga ke tingkat teknis di lapangan, Josephine juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, khususnya ketentuan yang melarang praktik pembuangan terbuka. Menurutnya, kondisi di Bantar Gebang saat ini telah menyimpang dari aturan tersebut.

“TPST Bantar Gebang sudah tidak sesuai dengan regulasi. Pemprov DKI harus bertanggung jawab dengan memperbaiki sistem pengelolaan. Upaya perbaikan ini menjadi langkah penting agar kejadian serupa tidak kembali terjadi,” tegasnya

Sekretaris Dewan Pembina PSI, Grace Natalie Louisa, menegaskan bahwa masyarakat saat ini lebih membutuhkan kerja nyata dari partai politik ketimbang wacana politik yang terlalu jauh ke depan.

“Masih prematur kalau sekarang kita sudah mengurusi Pilpres 2029, kasihan masyarakat politik melulu, kapan kerjanya,” ujar Grace, Kamis, 12 Februari 2026.

Ia menekankan bahwa PSI mengajak seluruh partai koalisi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran untuk lebih fokus menuntaskan janji-janji kampanye yang sudah disampaikan kepada rakyat.

Grace juga menambahkan bahwa PSI menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait pasangan calon presiden di masa mendatang kepada Prabowo Subianto.

“Kami yakin Pak Prabowo akan memilih yang terbaik,” katanya.

Sikap ini menunjukkan bahwa PSI tetap menjaga konsistensi dukungan terhadap pemerintahan yang sedang berjalan, tanpa terjebak dalam spekulasi politik jangka panjang.