Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan bahwa tiga kampanye belanja akan digelar sepanjang Desember hingga awal Januari, bekerja sama dengan berbagai asosiasi ritel dan pelaku industri.

Program pertama adalah Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) yang digelar pada 10-16 Desember 2025.

Kegiatan ini digelar bersama Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) dan menjadi momentum diskon tahunan bagi platform belanja daring (online).

Program diskon kedua, pemerintah menggelar kampanye Belanja di Indonesia Aja (BINA Indonesia) pada 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

Program ini melibatkan Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) dan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) untuk menggairahkan transaksi di pusat perbelanjaan dan ritel nasional selama puncak liburan.

Adapun program ketiga adalah Every Purchase is Cheap atau EPIC hasil kolaborasi dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).

“Jadi kita bekerja sama dengan Aprindo (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) melakukan diskon antara 20-80 persen, yaitu pada tanggal yang akan dilaunching pada tanggal 1 Desember 2025,” kata dia dalam konferensi pers di kantor Kementerian Perekonomian, Rabu (25/11/2025).

Budi menegaskan bahwa seluruh agenda ini dirancang sebagai bagian dari hari diskon nasional untuk menggerakkan belanja masyarakat sekaligus mendukung pemulihan aktivitas perdagangan di akhir 2025.

MNCTV menghadirkan program-program spesial, yakni Family 100, Suparman Reborn 3, Layangan Terbang, DMD Panggung Rezeki, Kilau Uang Kaget X Bedah Rumah Spesial Bintang, Uang Kaget Lagi spesial Bintang, Ngabuburit Bareng Upin Ipin dan Upin Ipin Berbuka.

Berikut daftar program MNCTV yang bisa anda nikmati di bulan suci Ramadan: 

FAMILY 100

Family 100 merupakan game show Nomor 1 di Indonesia, dipandu oleh Irfan Hakim. Family 100 ditayangkan setiap hari pukul 19.30 WIB.

Memperebutkan hadiah spektakuler ratusan juta rupiah dan satu buah unit mobil. Spesial di ramadan ini, akan banyak artis, mulai dari penyanyi, artis sinetron, komedian, selebgram hingga konten kreator akan main di Games Keluarga. Hadiah yang di berikan tidak hanya uang tapi juga mobil idaman keluarga.

SUPARMAN REBORN 3

Sinetron Suparman Reborn 3 kembali hadir di layar kaca MNCTV, ditayangkan setiap hari, pukul 04.00 WIB.

Suparman Reborn 3 bercerita tentang Suparman yang masih mencari nafkah dari ngojek, mengantar orang atau barang, dengan pelanggan utama para tetangganya sendiri.

Cerita yang dialirkan dalam serial Suparman adalah cerita biasa atau keseharian di kampung Citiis, Garut, tapi sering membuat Suparman kemudian terseret pada peristiwa heroisme. Meskipun sebenarnya lemah, tapi ke-nekad-annya bisa membuatnya mampu mengalahkan orang-orang jahat.

Dalam serial ini, di setiap episodenya, selain bercerita tentang “kepahlawanan” Suparman yang tanpa sengaja harus “mengejar” maling, copet, jambret, pemalak, penipu dan lain-pain. Juga cerita Geng Padi, keluarga Hendar dan Budiman yang membujuknya ikut merantau ke Bandung.

Kota Jambi – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja Tahun 2021 dalam rangka efektivitas serta efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan. Kali ini, pembinaan dilakukan kepada Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jambi secara daring dan luring pada 11 s.d. 13 Oktober 2021.

Pembinaan ini difokuskan dalam pelaksanaan program/kegiatan pertanahan, dukungan percepatan Rencana Tata Ruang, peningkatan kualitas pelayanan pertanahan, serta penyerapan anggaran yang akan digelar rutin setiap tiga bulan.

Terkait dengan tata ruang, Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Abdul Kamarzuki yang juga selaku Koordinator dalam Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kanwil BPN Provinsi Jambi, mengimbau setiap Kepala Kantor Pertanahan agar mengikuti kegiatan penyelenggaraan penataan ruang di daerah agar memahami perkembangan tata ruang. Hal ini tentunya memudahkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke depan.

“Kantah Kota Jambi menyampaikan kondisi RDTR yang masih direvisi itu bagus sekali, jadi mengikuti perkembangan tata ruang. Nanti ke depannya, mau tidak mau, Bapak-bapak harus membaca, membuka rencana tata ruang karena dalam pemberian pertimbangan teknis tadi seperti yang saya sampaikan, tidak hanya melihat Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) saja,” ujar Plt. Dirjen Tata Ruang.

Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Manajemen Data, Loso Judijanto, melihat kurangnya capaian target program strategis yang didapatkan Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jambi, khususnya dalam mewujudkan penyerapan anggaran.

Ia meminta Kantah agar menaikkan penyerapan anggaran pada tiap pekan.

“Mudah-mudahan karena ada monev ini melejit 4%, kalau bisa lebih tinggi lagi. Kita berharap bisa lebih bagus, kenapa tidak kita capai lebih tinggi. Minta bantuan Kanwil, mudah-mudahan catatan ini dapat mendorong dan memberi motivasi yang lebih banyak kepada kita semua untuk bisa meningkatkan kinerja kita,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Andry Novijandri, menyoroti hasil Peta Bidang Tanah (PBT) Provinsi Jambi yang lebih banyak dari Surat Hak Atas Tanah (SHAT) sehingga yang menjadi K3.3 direkomendasikan menjadi penlok tahun berikutnya.

“Saya tegaskan kembali untuk pertek itu sudah tidak ada lagi IPPT dan izin lokasi. Dalam KKP itu sudah berubah nomenklaturnya untuk yang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), tapi yang non-berusaha dan pelayanan pertanahan. Sementara, sebetulnya untuk penggunaan uang, kita harus menunggu persetujuan Menteri Keuangan karena dalam DIPA kita, penggunaan uang pertek itu masih untuk yang izin lokasi,” paparnya.

Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Andi Tenri Abeng, menegaskan agar akun profil pegawai yang sudah tidak aktif di setiap kantor pertanahan, dinonaktikan yang dikoordinir oleh Kabid I dan Kabid II. Selain itu, perlu menjadi perhatian terkait data validasi yang tinggi, harus diikuti akurasi yang tinggi.

“Kita akan buatkan langkah-langkah, Kantor Pertanahan itu juga harus mengikuti seperti ini. Mulailah kita buat validasi yang sebenarnya, tidak usah lagi sebut revalidasi, validasi satu, dua, tiga. Kalau ini saya bilang validasi akurasi, jadi tidak ada pengulangan. Benar-benar akurat dicek satu-satu metode yang kita buat benar-benar simpel,” jelasnya.

Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah, Nurhadi Putra yang turut hadir dalam evaluasi ini, berharap Kanwil dapat memastikan semua progres Kantah harus merata.

“Saya pikir Kanwil bisa memastikan kemajuan yang merata, bagaimana caranya. Jangan sampai ada kantor ini cukup bagus, tapi kantor lain tertinggal cukup jauh. Ini bagaimana bisa menemukan. Jadi, nanti Kanwil yang mengatur agar kinerja semua kantor bisa baik. Jangan sampai kantor berjuang sendiri,” tegasnya.

Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Sufrijadi mengingatkan tugas serta fungsi Kanwil dan Kantah yang sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2020, terutama di bidang penataan ruang.

“Berkenaan dengan ini, tentunya baik Kanwil maupun Kantah sudah mulai terlibat di dalam penyelenggaraan tata ruang di daerah. Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dalam percepatan RDTR dan KKPR, yaitu penataan tanah sesuai rencana tata ruang, memfasilitasi penyusunan rencana tata ruang, dan pemanfaatan ruang di daerah,” terangnya.

JAKARTA- Menteri LHK Siti Nurbaya beserta jajaran KLHK dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) serta Direksi Perhutani dan Inhutani, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (26/8). Raker tersebut membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA.2020, Evaluasi Anggaran Tahun 2021, RKA K/L Tahun 2022, usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi, dan isu-isu aktual bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mengawali paparannya, Menteri Siti menyampaikan KLHK kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan (LK) tahun anggaran 2020. Opini WTP ini merupakan yang keempat kali berturut-turut diperoleh KLHK sejak tahun 2017.

Lebih lanjut, berkenaan dengan antisipasi terhadap segala situasi menghadapi Covid-19, Menteri Siti menyampaikan arahan Bapak Presiden agar postur anggaran untuk tetap memakai asumsi kondisi sulit termasuk refocusing anggaran. Kebijakan ini dengan tetap berpegang pada sejumlah pakem, diantaranya mengedepankan prioritas nasional, dan menjaga agenda-agenda bersama masyarakat. Dengan begitu, dapat terjalin rasa saling membangun kepercayaan di tengah masyarakat bersama pemerintah.

Selain itu, kegiatan yang dapat memperkuat daya beli masyarakat didahulukan, dan harus selaras dengan kegiatan-kegiatan menjaga kelestarian hutan dan lingkungan.

“Saya menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tinggi atas apresiasi, saran, arahan, dan catatan yang konstruktif dari Komisi IV DPR RI, serta akan kami perhatikan dan untuk menjadi tindak lanjut, terkait dengan program-program yang harus segera kita realisasikan. Saya sudah meminta Sekjen dan para Dirjen untuk segera merealisir kegiatan-kegiatan yang bersama masyarakat, termasuk bimbingan teknis, dialog, konsolidasi, dll. Saya minta Bulan September sudah harus riil dan jelas dilaksanakan,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengungkapkan kita semua menyadari Covid-19 belum dapat diprediksi sampai kapan berakhir. Hal ini menjadikan kita harus bersikap untuk menghadapi ketidakpastian dan bersiap menghadapi tantangan global seperti ancaman perubahan iklim serta pemulihan ekonomi yang tidak merata.

“Hal tersebut menjadi tantangan besar, untuk itu Komisi IV DPR RI meminta KLHK dan BRGM untuk terus menyempurnakan kebijakan penganggaran, fokus kepada kegiatan yang lebih berdampak signifikan terhadap upaya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan,” ujarnya.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat LKPP KLHK APBN TA 2020 diperoleh informasi bahwa realisasi pendapatan negara bukan pajak Tahun 2020 sebesar Rp. 5,6 T atau 106,6 % dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 4,747 T. Komisi IV DPR RI dalam hal ini memberikan apresiasi atas capaian PNBP.

“Meski begitu, kami mendorong agar segera dapat diselesaikan tunggakan PNBP dan putusan pengadilan untuk membayar kerugian atas kejahatan lingkungan yang belum dieksekusi. Hal tersebut dapat berpotensi menambah kas negara,” kata Sudin.

Realisasi Belanja Negara KLHK TA 2020 sebesar Rp. 7,196 T atau mencapai 93,96% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 7,658 T. Sedangkan, realisasi penyerapan anggaran KLHK Tahun 2021 per 23 Agustus 2021 sebesar 46,28%. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta KLHK berkomitmen untuk melakukan optimalisasi penyerapan anggaran Tahun 2021, agar lebih baik dari Tahun 2020, yaitu sebesar 93,96%.

Sementara, Pagu Anggaran KLHK dalam RKA K/L Tahun 2022 sebesar Rp.7,120 T. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai usulan penambahan pagu alokasi anggaran Tahun Anggaran 2022 KLHK sebesar Rp.6,369 T. Komisi IV DPR RI juga menerima penjelasan mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Bidang LHK Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 700 M.

Dalam kesimpulan Raker, Komisi IV DPR RI mendorong KLHK untuk memprioritaskan pelaksanaan pembinaan kepada kelompok tani hutan pelaksana program Perhutanan Sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Komisi IV DPR RI juga mendorong KLHK untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program Perhutanan Sosial, untuk meningkatkan progresnya.

Secara khusus, Komisi IV DPR RI meminta KLHK untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan dan efektivitas Perum Perhutani dalam pengelolaan kawasan hutan. Kemudian, Komisi IV DPR RI meminta KLHK untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka moratorium pemberian izin tambang Galian C di kawasan hutan di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.