Jokowi masuk nominasi tokoh terkorup bersama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, eks Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India, Gautam Adani.

OCCRP kemudian menobatkan Presiden Suriah yang terusir, Bashar Al-Assad, sebagai Tokoh Terkorup 2024 mengalahkan Jokowi.

Organisasi jurnalis ini memilih presiden Suriah tersebut dengan menyinggung bisnis gelap keluarga Assad dan pengaruhnya terhadap kawasan Timur Tengah selama lebih dari 20 tahun berkuasa.

Organisasi yang berbasis di Amsterdam, Belanda itu mengaku menetapkan finalis dan pemenang Tokoh Terkorup 2024 berdasarkan nominasi dari publik dan jurnalis yang kemudian ditentukan enam dewan juri dari kalangan jurnalis dan akademisi.

Lalu, bagaimana ceritanya seorang Jokowi menjadi finalis Tokoh Terkorup 2024?

Menurut keterangan OCCRP, nama-nama yang masuk nominasi Tokoh Terkorup 2024 tidak semata diloloskan tanpa verifikasi.

Keputusan akhir ada di tangan enam dewan juri yang terdiri dari jurnalis investigasi Ghana, Anas Aremeyaw Anas; pakar anti-korupsi Inggris Raya.

Susan Hawley; CEO Daraj.com Alia Ibrahim; co-founder OCCRP, Paul Radu; profesor kebijakan publik Universitas George Mason, Louis Shelley; dan co-founder OCCRP, Drew Sullivan.

Organisasi tersebut menerangkan, Presiden Kenya William Ruto memperoleh nominasi terbanyak dengan 40.000 suara.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana di sela acara ramah tamah sekaligus perpisahan dengan wartawan Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 18 Oktober 2024.

“Acara makan bersama dengan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, diselenggarakan pukul 13.00 WIB di Istana Negara,” kata Ari, seperti dikutip dari Antara.

Ari menyampaikan, pertemuan makan siang itu akan menjadi semacam pertemuan terakhir Jokowi dengan menteri-menteri kabinetnya sebelum Presiden Joko Widodo purnatugas.

“Jadi semacam pertemuan terakhir antara Presiden dengan anggota kabinet, dan itu dilakukan lebih rileks melalui makan siang bersama,” jelasnya.

Lebih jauh dia menyampaikan, Presiden Joko Widodo pada Jumat hari ini tetap bekerja menjelang akhir masa jabatan 20 Oktober 2024 mendatang.

Jokowi menurutnya, menerima beberapa tamu terkait dengan upaya mendorong proses transisi dalam pemerintahan, termasuk keberlanjutan program-program prioritas yang fondasinya telah dibangun oleh Presiden Joko Widodo. []

Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Surat Presiden Jokowi terkait pemberhentian dan pengangkatan Kepala BIN sudah diterima pada 10 Oktober 2024 dan diproses oleh DPR.

“Surat tersebut telah dibahas dalam rapat Konsul pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024,” kata Puan, dalam Rapat Paripurna DPR RI, sebagaimana dikutip dari Kompas TV, Selasa 15 Oktober 2024.

Meski diberhentikan oleh Presiden Jokowi, nama Budi Gunawan santer disebut-sebut akan menjadi menteri yang ditunjuk presiden terpilih Prabowo Subianto untuk bertugas membantu kabinet pemerintahannya kelak.

Sebagaimana diketahui, Prabowo Subianto telah memanggil setidaknya 49 orang untuk membantunya dalam menjalankan pemerintahan.

Di antaranya adalah, Natalius Pigai, Bahlil Lahadalia, Yusril Ihza Mahendra, Sri Mulyani, Budi Gunadi Sadikin, Erick Thohir, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, Saifulloh Yusuf, Pratikno, Tito Karnavian, Maruarar Sirait, dan lain-lain.

Selanjutnya, Prabowo juga akan memberikan pengarahan kepada calon-calon menterinya di Hambalang.

Tidak hanya itu, Prabowo juga bahkan mengagendakan pembekalan bagi menteri-menterinya usai pelantikan. []

Antara lain Bareskrim Polri, Baharkam Polri, Korbrimob Polri, Divisi Hubungan Internasional Polri, Korlantas Polri, Densus 88 Antiteror Polri, dan Pusdokkes Polri.

Tanda kehormatan Nugraha Sakanti yang diberikan kepada 7 satuan kerja Polri dituangkan dalam Keputusan Presiden yang dibacakan oleh Sekretaris Militer Rudi Saladin.

Keputusan Presiden Republik Indonesia no 138 TK tahun 2024 tentang penganugerahan tanda kehormatan Nugraha Sakanti.

“Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, ke satu menganugerahkan, tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada kesatuan di lingkungan Polri,”ujar ucap Rudi Saladin di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Senin (14/10/2024).

“Yang nama kesatuannya tersebut dalam lampiran keputusan ini, kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2024 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo,” tambahnya.

“Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 138 TK tahun 2024, nomor urut satu, Kor Brimob Polri, dua, Bareskrim Polri, tiga, Baharkam Polri, empat, Korlantas Polri, lima, Div Hubinter Polri, enam, Densus 88 Antiteror Polri, tujuh, Pusdokkes Polri. Masing-masing dianugerahi tanda kehormatan Nugraha Sakanti, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo,” ucapnya menambahkan.

Sebelumnya, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga memberikan penganugerahan medali tanda kehormatan keamanan dan keselamatan publik Loka Praja Samrakshana dan warga kehormatan Kor Brimob Polri kepada Presiden Jokowi.

Tanda penghargaan berupa medali tersebut, diberikan dan dipasangkan langsung oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo kepada Presiden Jokowi di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Penghargaan terhadap Presiden Jokowi, diberikan atas jasa luar biasanya terhadap pengembangan dan kemajuan Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, serta penegakan hukum demi keamanan masyarakat, bangsa, dan negara. []

Penghargaan itudiberikan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada Senin 14 Oktober 2024.

Penganugerahan ini merupakan bentuk apresiasi Polri atas peran besar Presiden Jokowi dalam pengembangan organisasi Korps Bhayangkara.

Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan acara penganugerahan digelar di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

“Jadi dalam apel gelar pasukan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, (Polri) juga akan memberikan kepada Presiden RI Jokowi medali kehormatan Loka Praja Samrakshana, secara langsung diberikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,” ujar Trunoyudo.

Saat apel pergelaran pasukan, Jokowi memberikan tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada tujuh satuan kerja Polri.

Nugraha Sakanti merupakan tanda kehormatan yang diberikan kepada sebuah kesatuan Polri yang dinilai telah berjasa di bidang kepolisian dan memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.

Berikut Tujuh satuan kerja yang akan menerima tanda kehormatan Nugraha Sakanti adalah:

1. Bareskrim Polri
2. Baharkam Polri
3. Korbrimob Polri
4. Divisi Hubungan Internasional Polri
5. Korlantas Polri
6. Densus 88 Antiteror Polri
7. Pusdokkes Polri. []

Dia tidak ingin pemindahan Ibu Kota diburu-buru sehingga akhirnya memberikan dampak yang tidak baik.

“Semuanya ada, kan ini butuh waktu, memindahkan Ibu Kota itu sekali lagi butuh waktu. Pindah rumah saja ruwetnya kayak gitu, ini pindah Ibu Kota, jadi jangan dikejar-kejar, sehingga belum siap kita paksakan, akhirnya enggak baik,” kata Jokowi kepada wartawan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Minggu 6 Oktober 2024.

Jokowi berharap pemindahan Ibu Kota ini bisa berjalan natural, sehingga ekosistem dan fasilitas pendukung terbangun.

“Saya kira ini normal, natural saja sehingga semuanya ekosistem terbangun, rumah sakit, sekolah, untuk urusan logistik semuanya sudah ada, baru pelan-pelan, itu pun juga pelan-pelan kita pindahkan,” ujar dia.

Di sisi lain, Jokowi ingin keramaian di IKN terus dihadirkan.

Nantinya, lanjut dia, cafe hingga rumah makan juga tersedia di IKN.

“Di Nusantara ini yang namanya keramaian, crowd itu harus diciptakan terus, harus diadakan terus, sehingga sekali lagi, ekosistem itu yang menjadi terbangun,”ucapnya

“Ini juga sudah saya berapa minggu yang lalu belum ada kafe, sekarang sudah ada Excelso, nanti ada Rumah Makan Sederhana, semuanya ada kan ini butuh waktu,” pungkas Jokowi. []

Jokowi menyampaikan hal itu saat menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat, sekaligus meninjau ketersediaan beras di Gudang Bulog Kabupaten Sumba Barat, NTT, Rabu 2 Oktober 2024.

“Nanti tolong diusulkan kepada pemerintah baru kalau bisa diteruskan. Setuju ndak? Saya nanti bisikin ke Pak Prabowo. Tapi usulannya dari bapak ibu semuanya lho ya?,” kata Jokowi seperti dikutip dari Antara.

Diketahui kunjungan Jokowi ke Sumba Barat untuk mengecek apakah masyarakat telah menerima bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat sejak Januari hingga Oktober.

Ia juga memastikan bahwa kualitas beras dari Perum Bulog juga dalam kondisi yang baik saat disalurkan.

“Ini yang terima sudah sejak Januari ya? Ada keluar berasnya hitam, berasnya kuning ada? Benar? Berarti beras Bulog bagus,” tanya Jokowi kepada masyarakat yang hadir.

Dia pun berpesan agar masyarakat mengusulkan program bantuan beras ini dilanjutkan ke pemerintahan baru hingga Desember mendatang.

Jokowi mengaku akan menyampaikan usulan masyarakat kepada presiden terpilih Prabowo Subianto, meskipun keputusan sepenuhnya ada pada pemerintahan baru.

Masyarakat pun sepakat bantuan beras ini dilanjutkan dan menyambut antusias rencana Presiden Jokowi tersebut.

Perintah tersebut disampaikan Presiden Jokowi kepada Menlu menyusul serangan Israel ke Lebanon yang mengakibatkan ribuan orang tewas.

Jokowi menyampaikan hal itu usai meresmikan Pos Lintas Batas Negara di Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu 2 Oktober 2024.

“Bu Menteri sudah saya perintahkan untuk menindaklanjuti apa yang sudah saya sampaikan, agar keselamatan perlindungan terhadap warga kita di nomor satukan dan evakuasi disegerakan,” ucap Jokowi.

Diketahui, Juru Bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia Roy Soemirat mengatakan proses evakuasi terhadap warga negara Indonesia (WNI) dari Lebanon sedang berlangsung.

Evakuasi, kata Roy, dilakukan sebagai wujud prioritas utama pemerintah dalam memastikan keselamatan warga negaranya.

“Keselamatan WNI juga terus menjadi perhatian utama Pemerintah RI, terkait hal ini proses evakuasi WNI dari Lebanon juga sedang berlangsung,” ujar Roy, dikutip dari Kompas.

Roy lebih lanjut menuturkan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beirut di Lebanon terus melakukan koordinasi dan komunikasi di seluruh wilayah konflik tersebut.

Sebelumnya, Kuasa Usaha Ad Interm KBRI Beirut Yosi Aprizal menyebutkan bahwa ada 157 orang WNI di Lebanon, 70 orang di antara tidak bersedia dievakuasi.

“Jadi dari 157 warga kita (WNI) di Lebanon, sebanyak 70 orang sudah menyatakan tidak bersedia untuk dievakuasi. Mereka telah menyampaikan surat pertanggungjawaban mutlak, bahwa mereka akan bertanggung jawab secara pribadi atas keamanan dan keselamatan mereka,” kata Yosi, Kamis 26 September 2024 pekan lalu. []

Jokowi mengonfirmasi ketidakhadirannya tersebut seusai meninjau harga pangan di Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur.

Kata Jokowi, ia dan ibu Iriana, berencana menghadiri pernikahan anak ketiga calon gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, di Surabaya.

“Oh yang hadir, kan ada di sini nanti ke Bu Khofifah,” kata Jokowi.

Ia telah mengutus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy untuk menutup PON.

“Yang ke penutupan PON Pak Menko PMK ya,” ucapnya.

Sebagai informasi Khofifah menikahkan putra ketiganya, Yusuf Mannagalli Parawansa, Jumat 20 September 2024.

Mantan gubernur Jatim itu menyebut Jokowi akan menjadi saksi akad nikah putranya yang berlangsung seusai salat Jumat di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.

“Insya Allah yang menjadi saksi nikah dari pihak laki-laki adalah Presiden Jokowi, sementara saksi nikah dari pihak perempuan KH Idris Hamid dari Pasuruan,” kata Khofifah usai prosesi tasyakuran di kediamannya, Kamis 19 September 2024.

Sebagai inormasi, Yusuf berprofesi dokter dan lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang pada 2019.

Ia menikahi Jihan Qonitatillah asal Pasuruan yang juga berprofesi sebagai dokter.

Usai akad nikah, prosesi resepsi digelar di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Jumat 20 September 2024. []

Menurut Jokowi, pemanggilan klarifikasi itu biasa saja karena semua orang di mata hukum sama

“Saya sudah menyampaikan semua warga negara sama di mata hukum. Itu aja,” kata Jokowi di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu 18 September 2024.

Diberitakan sebelumnya, Kaesang Pangarep mengatakan kedatangannya di KPK atas inisiatif sendiri.

“Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan tapi inisiatif saya sendiri,” ucap dia.

Kaesang memberikan pengakuan jika dirinya hanya menumpang pada temannya saat menggunakan jet pribadi ke Amerika Serikat, 18 Agustus 2024.

“Tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat, yang numpang atau bahasa bekennya nebeng, nebeng pesawatnya teman saya,” ungkapnya.

Setelah itu, Kaesang menolak memberikan keterangan lebih detail mengenai penggunaan jet pribadi.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini meminta media untuk bertanya langsung kepada KPK.

“Jadi intinya untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke KPK untuk lebih detail dan lebih lanjutnya,” ujar Kaesang. []

Namun koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah hal tersebut.

Diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

Ari Dwipayana pun merespons dinamika yang terjadi di Kadin Indonesia, sebagaimana dikutip dari Kompas TV, Selasa 17 September 2024.

“Tidak ada cawe-cawe dari Presiden Jokowi. Itu urusan internal Kadin,” tegas Ari.

Ia lebih lanjut dikonfirmasi soal legalitas Kadin hasil Munaslub yang mengangkat Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum.

Menurut Arie, proses legalitas Kadin berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan hingga saat ini Kemensetneg belum menerima surat resmi dari Kemenkumham terkait hal tersebut.

“Proses awal di pemerintahan ada di Kementerian Hukum dan HAM. Istana atau Kemensetneg belum menerima surat dari Kemenkumham,” ujar Ari.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengatakan akan mengikuti hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri (Munaslub Kadin) yang mengangkat Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum.

“Pada prinsipnya, kami ikut sesuai dengan aturan dan ini menjadi kehendak seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah, provinsi, dan pemerintah dalam hal ini tentu akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh teman-teman di Kadin,” ucap Supratman.

“Nanti kan semua keputusan presiden, pasti nanti akan melewati proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM,” pungkas Supratman. []

Presiden Jokowi tidak ingin pertemuan dengan pimpinan KPK dipersepsikan negatif karena KPK lembaga penegak hukum yang independen.

Hal tersebut disampaikan Ari Dwipayana merespons komentar Ketua KPK, Nawawi Pomolango, yang mengatakan bahwa pimpinan organisasi masyarakat (ormas) lebih mudah bertemu Presiden Jokowi dibandingkan pimpinan KPK.

“Jangan sampai pertemuan-pertemuan antara Presiden dan KPK kemudian di salah persepsikan sebagai intervensi,” ujar Ari Dwipayana sebagaimana dikutip dari Kompas TV, Senin 16 September 2024.

Ari lebih lanjut pun memastikan jika Presiden Joko Widodo sangat terbuka untuk bertemu dengan Pimpinan KPK.

“Prinsipnya, Bapak Presiden terbuka untuk bertemu dengan siapa saja, termasuk pimpinan KPK,” kata Ari Dwipayana.

Bagi Presiden, ungkap dia, pemerintah dengan KPK tidak ada persoalan yang membuat pertemuan tidak bisa dilakukan.

Apalagi koordinasi antara pemerintah dengan pimpinan KPK berjalan baik melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

“Koordinasi antara Pemerintah dengan KPK untuk aksi pencegahan dam pemberantasan korupsi, berjalan dengan baik,” ucap Ari Dwipayana.

Sebelumnya diberitakan juga Kompas.tv, Ketua KPK Nawawi Pomolango mengungkapkan pernyataan tersebut dalam sebuah acara Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 12 September 2024.

Dalam acara tersebut, Nawawi bercanda dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata usai membaca salah satu pemberitaan media online terkait pertemuan kepala negara dengan pimpinan ormas.

Baca Juga: Analis IT soal Akun Fufufafa Hina Prabowo: 1 sampai 2 Hari Bisa Tuntas Diungkap Kementerian Kominfo

“Saya pernah bercanda dengan Pak Alex, saya kirimi satu link pemberitaan. ‘Pak Alex, lebih mudah Ormas ya ketemu Pak Presiden daripada pimpinan KPK’,” ujar Nawawi dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Kamis 12 September 2024.

Nawawi mengatakan, dalam pemberantasan korupsi koordinasi dengan pemerintah merupakan hal yang penting. Namun, kata Nawawi, selama hampir lima tahun penuh ia bersama koleganya menjabat pimpinan KPK tidak pernah sekalipun diundang presiden untuk membicarakan lembaga antirasuah.

“Lima tahun kami di sana (jabat pimpinan KPK) tidak pernah sekalipun kami diundang untuk membicarakan KPK,” ujar Nawawi.

“Terserah kalian artinya ini, menafsirkan apa. Seorang pemimpin negara tidak pernah mengundang,” pungkasnya. []

“Jangan membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrem,” tegas Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat 13 September 2024 dikutip dari siaran Kompas TV.

“Terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak,”sambungnya.

Jokowi juga meminta para menterinya untuk menjaga situasi tetap kondusif.

Jokowi mengatakan Indonesia membutuhkan stabilitas agar bisa tetap tumbuh dan melakukan pembangunan.

“Jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk,” tegasnya.

Presiden juga menekankan agar daya beli masyarakat dan laju inflasi terus dijaga.

Ia juga meminta para menterinya untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

Sidang kabinet di IKN hari ini dihadiri Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin.

Dikutip dari Antara, menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir di antaranya Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Tampak hadir pula Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi hingga Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim. []

Hal itu diungkapkan Ma’ruf usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna terakhir yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat (13/9/2024).

“Saya kira sangat gembira, karena pekerjaan semua kita bagus, hasil-hasil juga yang dicapai juga maksimal, dan kepercayaan masyarakat juga tetap tinggi, kepuasan masyarakat,” kata Wapres.

Namun ia tak memungkiri masih ada kekurangan dari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Ia meyakini, secara umum kerja-kerja pemerintah telah berjalan dengan baik.

“Ada kekurangan-kekurangan, saya kira itu pasti ada. Tapi secara keseluruhan, alhamdulillah berjalan dengan baik,” ujarnya.

Sementara terkait hal-hal penting lainnya yang harus diselesaikan oleh pemerintahan ke depan, Wapres menyampaikan, semua sudah direncanakan.

“Saya kira hal-hal yang memang sudah semua direncanakan,” ucapnya, dikutip dari laman Wapresri.go.id.

“Semua bidang, ada regulasi-regulasi yang masih perlu diselesaikan. Dan semuanya sudah menjadi program yang berjalan. Mungkin ada hal-hal yang harus dialihkan ke pemerintahan yang baru,”sambungnya.

Seperti diketahui, Ma’ruf Amin menjadi Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia mendampingi Presiden Jokowi sejak 2019 hingga 2024.

Masa jabatan Jokowi dan Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden akan habis pada 20 Oktober 2024.

Pada tanggal tersebut, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden RI. []

Saat sidang, Presiden Jokowi menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang telah bekerja keras dan berdedikasi dalam menjalankan pemerintahan.

“Ini adalah sidang kabinet terakhir dari Kabinet Indonesia Maju,” kata Jokowi, dilansir dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

“Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kerja keras, dedikasi, dari bapak ibu semuanya dalam menjalankan pemerintahan,”tambahnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran yang telah melaksanakan program dan visi presiden dan wapres dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada.

Jokowi kemudian menyinggung terkait masa tugas Kabinet Indonesia Maju yang akan berakhir per 20 Oktober 2024.

Di mana pemerintahan selanjutnya akan dipimpin presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Pemerintahan saat ini akan dilanjutkan oleh pemerintah yang baru pemerintahan berikutnya yang dipimpin oleh bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto,” ujarnya.

Sebab itu, ia meminta para anggota kabinet segera menuntaskan program-program kerja utama yang sudah dimulai, baik berkaitan serapan, administrasi, pertanggungjawaban serta kendala yang belum terselesaikan.

Turut hadir dalam Rapat Kebinet Paripurna itu antara lain Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju, salah satunya Menteri Pertahanan yang juga presiden terpilih Prabowo Subianto. []