Mutiara Annisa Baswedan merupakan putri sulung dari capres nomor urut 1, Anies Baswedang. Sedangkan, Muhammad Zinedine Alam Ganjar adalah anak semata wayang capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo.

Keduanya menyatakan itu saat menghadiri acara ‘MikirSantai PlayDay 2023’ di Vadeva Terrasse, Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, 9 Desember 2023.

Tia, panggilan akrab Mutiara, sependapat dengan Alam bahwa dirinya masih minim pengalaman tentang dunia perpolitikan.

“Setuju sama Mas Alam, kita pengalamannya masih sedikit. Aku juga baru lulus, belum lama masih fresh,” kata Mutiara.

“Jadi, aku butuh pengalaman yang banyak dulu baru bisa menentukan karirku ke depannya bagaimana,” sambungnya.

Hal senada dengan Alam Ganjar. Dia masih ingin mengasah serta mencari ilmu yang cukup.

“Kalau scoop-nya politik praktik sepertinya dalam waktu dekat ini enggak dulu, karena aku masih menimba banyak ilmu,” kata Alam.

Namun, dia tidak menutup kemungkinan pada suatu saat nanti akan terjun ke dunia politik praktis.

“Tapi ya at the end of the day, tidak akan pernah menutup kemungkinan,” jelasnya. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyatakan setuju bahwa PBNU tidak terlibat ke dalam politik praktis. Menurutnya, politik itu berat, serahkan saja kepada PKB.

“PBNU tidak boleh ikut praktis. Politik itu berat, biar saja PKB,” kata Cak Imin di Komplek Pemakaman Sunan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat, Jumat (8/9/2023).

Cak Imin mengingatkan bahwa tugas mengurus umat dan berdakwah. Sedangkan PKB mengurus urusan politik.

Dengan begitu, katanya, PBNU tidak ada satu pun bakal capres-cawapres yang merepresentasikan NU.

“Saya setuju sikap PBNU yang tidak ingin ditarik-tarik ke dalam politik praktis. Itu harus dilakukan PBNU agar bersikap netral,” ujarnya.

Meski begitu Cak Imin menyebutkan bahwa PKB lahir dari Rahim PBNU. Dia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah percaya kepada PKB.

“PKB lahi dari PBNU, pengurus NU semua bergerak. Basis utamanya teruji dalam lima kali pemilu, dan Alhamdulillah terima kasih atas loyalitas dan kepercayaannya masyarakat kepada PKB,” ucap Wakil Ketua DPR RI ini.

JAKARTA, Eranasional.com – Belakangan ini tren artis dan tokoh publik masuk partai politik. Ada banyak alasan mengapa artis kini banyak yang beralih menjadi politisi.

Meski kerap menuai pro dan kontra, nyatanya tidak sedikit pula artis yang berhasil masuk partai politik dan menduduki gedung pemerintahan, serta lolos ke parlemen.

Namun sayangnya tak berlaku bagi YouTuber Atta Halilintar, dirinya mengakui belum terfikir untuk terjun ke dunia politik.

Meski sudah ada beberapa kali tawaran untuk bergabung ke partai politik.tapi ia belum mau memenuhi permintaan itu.

Atta Halilintar merasa hingga saat ini dirinya belum merasa terpanggil untuk berada di dalam sebuah partai politik.

“Aku males bahasnya, tapi emang aku udah ditawarin sama beberapa partai besar,” ucap Atta Halilintar di kawasan Kemang  Jakarta Selatan, Senin (8/5/2023).

“Aku sampai hari ini ngerasa belum terpanggil, aku gak bilang nggak tapi kalau terpanggil mungkin iya,”tambahnya.

Atta yang sebentar lagi punya anak kedua mengaku tak siap jika hal-hal buruk di masa lalunya dibongkar lawan politik.

Menurutnya di dunia entertaint saja aib masa lalu bisa muncul karena adanya haters, ia merasa di dunia politik akan jauh lebih mengerikan.

“Aku ini aja mau punya anak kedua, di entertaint aja aib-aib kita bisa kebongkar apalagi ketika masuk politik,” ucap Atta.

“Aku harus siap aib aku dibongkar yang masa lalu, dan aku gamau anak-anak aku liat itu, aku belum siap soal itu,” tambahnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya bersikap seperti Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak terlalu terlibat politik praktis jelang akhir masa jabatan.

Dia menyinggung hal itu untuk menanggapi sikap Presiden Jokowi yang tidak mengundang Partai Nasdem saat rapat bersama para ketum parpol pro pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/5) lalu. Menurutnya, Jokowi seharusnya mengundang Partai Nasdem.

“Ini poin pertama, Nasdem tidak diundang. Kalau pertemuan di istana itu membicarakan urusan pembangunan wajar saja. Mestinya Nasdem diundang dong,” kata JK usai bertemu Cak Imin di kediamannya, Jakarta, Sabtu (6/5).

Sesepuh Partai Golkar ini menduga Jokowi tidak mengundang Nasdem karena tidak hanya membicarakan persoalan negara, tapi juga membicarakan politik dengan para ketua umum parpol tersebut.

Atas dasar itulah, JK mengkritik sikap Jokowi. Menurut dia, seharusnya seorang presiden tidak terlalu terlibat politik praktik menjelang berakhirnya masa jabatannya seperti di masa Megawati Soekarnoputri dan SBY saat menjabat.

“Menurut saya, seharusnya Presiden Jokowi seperti Ibu Mega dan Pak, SBY, begitu masa jabatannya akan berakhir tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah,” pungkasnya.

Penjelasan Presiden Jokowi

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengundang para ketua umum parpol pendukung pemerintah di Istana Negara, Selasa (2/5) lalu. Saat itu seluruh ketua umum parpol, minus Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, hadir dalam pertemuan itu. Jokowi menjelaskan soal tidak diundangnya Surya Paloh.

Jokowi mengatakan Partai Nasdem saat ini sudah memiliki koalisi sendiri untuk Pilpres 2024. Sementara, parpol yang diundangnya ingin membangun kerja sama politik bersama.

“Kita harus bicara apa adanya ya, Nasdem sudah memiliki koalisi sendiri dan ini gabungan partai yang saya undang ingin membangun kerja sama politik dengan lainnya. Enggak mungkin yang di sana tahu strateginya, kan enggak seperti itu,” jelas Jokowi.

Menurut Jokowi, yang dilakukannya wajar. Dia menegaskan bahwa dirinya sebagai pejabat politik juga diperbolehkan untuk membahas mengenai politik.

“Dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa itu. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa, kalau saya bicara politik ya boleh dong. Saya bicara soal pelayanan publik juga bisa dong. Itu tugas seorang Presiden. Hanya memang nanti kalau sudah ada ketetapan KPU, saya…,” kata Jokowi sembari tangannya menunjukkan gestur tanda diam.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta TNI dan Polri menjaga situasi kondusif menjelang tahun politik. Dia mewanti-wanti TNI dan Polri agar tak terlibat dalam politik praktis.

“Enggak ada arahan spesifik. Saya yakin TNI dan Polri sudah tahu apa yang dikerjakan. Yang paling penting menjaga kondusivitas tahun politik dan tidak terlibat politik praktis,” kata Jokowi di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Pernyataan itu disampaikan Jokowi setelah memberikan pengarahan di Rapat Pimpinan (Rapim) TNI/Polri 2023. Selain soal situasi kondusif menjelang tahun politik, arahan lain yang disampaikan Jokowi adalah terkait hilirisasi.

“Kalau yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan, ya proses hilirisasi, proses industrialisasi, itu menjadi terganggu, dan tugas TNI dan Polri ada di situ,” tegas Jokowi.

Kata Jokowi, ekspor ilegal berdampak terhadap berkurangnya penerimaan negara. Menurut dia, aparat sudah tahu tugas yang harus dilakukan terkait ekspor ilegal tersebut.

“Kalau ekspor ilegal, timah masih berjalan, bauksit masih ada, batubara masih ada, sehingga berdampak pada penerimaan negara akan menjadi sangat berkurang. Ini menjadi tugas TNI dan Polri. Kalau di laut ya Polisi Air, Bakamla, TNI Angkatan Laut, Saya kira semuanya sudah mengerti apa yang harus dilakukan,” ucap Jokowi.

Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta TNI dan Polri mewaspadai ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dia mengungkit perjanjian soal tanggung jawab Pangdam dan Kapolda tentang karhutla yang sudah lama disampaikan.

“Perjanjian itu tujuh tahun lalu dan masih berlaku sampai sekarang. Kalau ada kebakaran besar di Provinsi, yang tanggung jawab Pangdam, Kapolda, Danrem, hati-hati. Saya bicara, hati-hati, perjanjian masih berlaku,” ujarnya.

Jokowi mengingatkan TNI dan Polri soal cuaca panas pada akhir Februari 2023. Sejumlah daerah di Indonesia harus menjadi atensi.

“Karhutla ini kan El Nino, hati-hati, tadi saya memberikan warning untuk Provinsi-provinsi Riau, Sumatera Utara, Kalimantan, hati-hati, karena nanti di akhir Februari atau Maret 2023 panasnya sudah naik,” pungkas Jokowi.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah Muhammad Cholil Nafis mengingatkan jangan ada politik praktis di rumah ibadah jelang Pemilu 2024. MUI sudah menyosialisasikan hal itu kepada pengurus masjid.

“MUI sudah mengeluarkan putusan dan imbauan dan juga edukasi ke masyarakat untuk tidak melakukan politik praktis di rumah ibadah. Oleh karena itu kami di Komisi Dakwah sudah menyosialisasikan ke takmir masjid, agar tidak mengundang penceramah yang punya kepentingan atau interest ke politik praktis,” kata Cholil saat ditemui di Hotel Novotel, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2023).

Dia kembali menegaskan, MUI menginginkan masjid tidak dijadikan tempat kampanye politik.  Namun, pembicaraan politik keadaban masih diperbolehkan.

“MUI mengimbau, hendaklah diberi rambu-rambu di masjid, tidak boleh melakukan kampanye. Tapi apakah boleh bicara soal politik? Boleh, tapi politik keadaban, membangun bangsa yang baik, tapi jangan dia (caleg) atau partai itu. Tidak boleh melakukan politik praktis seperti itu,” ucapnya.

Dia pun menyarankan kepada pengurus masjid untuk tidak segan menegur dengan cara yang santun jika ada orang yang berkampanye di masjid. Kata dia, tindakan yang bisa dilakukan MUI sebatas imbauan saja.

“Kalau ada yang melakukan itu bagaimana? Saya minta takmir masjid melakukan tindakan yang baik, terukur, dan dilakukan dengan dengan cara yang sopan juga santun, sehingga tidak menimbulkan masalah,” imbuhnya.

“Intinya, MUI mengimbau mereka agar tidak melakukan politik praktis, berkampanye di tempat ibadah. Kalau di luar masjid, silakan saja,” sambungnya.