Desakan tersebut disampaikan menyusul dugaan ketidakkooperatifan para tersangka yang disebut tidak pernah memenuhi panggilan penyidik sejak perkara dilaporkan hingga penetapan tersangka.

Kuasa hukum korban, Basri Sastro, mengatakan kasus tersebut bermula dari laporan Mustamir melalui kuasa hukumnya ke Polda Jambi pada 5 Desember 2025.

Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/420/XII/2025/SPKT Polda Jambi. Dalam perkara tersebut, Asrul Sani Rotam selaku Direktur Utama PT Baduo Samudra Energi menjadi salah satu pihak yang dilaporkan.

Perusahaan tersebut diketahui bergerak di bidang pemasok dan transportir BBM jenis solar.

Setelah melalui proses penyelidikan, perkara ini kemudian naik ke tahap penyidikan pada 27 Maret 2026. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jambi selanjutnya menetapkan Asrul Sani Rotam bersama sejumlah pihak terkait sebagai tersangka.

Penetapan tersebut tertuang dalam surat bernomor S.Tap.TSk/130/X/RES.1.11/2026/Ditreskrimum tertanggal 14 Oktober 2026.

Para tersangka disangkakan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Basri menyebut, sejak laporan dilayangkan hingga penetapan tersangka, pihak yang bersangkutan tidak pernah memenuhi panggilan penyidik.

“Dari pelaporan sejak Desember 2025 sampai pada penetapan tersangka 14 Oktober 2026, saudara tersangka Asrul Sani Rotam tidak pernah kooperatif dari panggilan-panggilan penyidik,” ujar Basri saat dikonfirmasi, Selasa (3/11/2026).

Ia mengatakan pihaknya meminta kepolisian mengambil langkah tegas apabila para tersangka kembali mangkir dari panggilan pemeriksaan.

Menurutnya, penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan upaya penangkapan perlu dipertimbangkan guna memastikan proses hukum berjalan dan memberikan kepastian hukum bagi korban.

Dari enam tersangka tersebut, lima merupakan anggota Polri yang diketahui sebagai senior korban.

Sementara satu tersangka lainnya merupakan warga sipil. Seluruhnya telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kepala Bidang Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, hasil penyelidikan mengarah pada dugaan tindak penganiayaan yang menyebabkan Brigadir Eko meninggal dunia.

Karena itu, perkara tersebut kini telah naik ke tahap penyidikan.

“Meninggalnya Brigadir EWS diduga akibat adanya penganiayaan. Penyidik sudah meningkatkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan,” kata Erlan, Senin (27/7/2026).

Lima anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial Aiptu FA, Aipda EF, Bripka DHR, Brigpol UPE, dan Bripda EBD.

Adapun tersangka dari kalangan sipil berinisial B juga telah ditahan di Polda Jambi.

Menurut Erlan, penetapan enam tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan berbagai alat bukti dan melakukan serangkaian pemeriksaan dalam penyelidikan kasus tersebut.

Meski demikian, penyidik masih mendalami motif dugaan penganiayaan serta peran masing-masing tersangka dalam peristiwa yang menewaskan Brigadir Eko.

Paur Penum Bidang Humas Polda Jambi Ipda Maulana mengatakan tiga orang menjadi korban kebakaran sumur minyak ilegal yang terjadi pada Jumat (14/2/2025) dini hari itu.

Dia menjelaskan atas peristiwa itu, Polres Batanghari melakukan penyelidikan dan mengecek korban yang saat ini dirawat di rumah sakit.

Saat ini, tiga orang pekerja di sumur minyak ilegal yang menjadi korban itu sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit wilayah setempat.

Identitas korban yakni, Charles Patuan Raja Siregar (25) warga Simpang Jebak, Muara Tembesi, Batanghari, Jambi.

Charles mengalami luka bakar 59,5 persen. Kondisinya, untuk tingkat kesadaran dalam keadaan stabil dan mengalami nyeri pada bagian luka dan menjalani perawatan di RS setempat.

Kemudian, Bernata Sitohang (42) warga Kampung Baru, Muara Tembesi, mendapatkan perawatan di RS Hamba.

Bernata mengalami luka bakar 62,5 persen, sementara kondisi tingkat kesadaran dalam keadaan stabil dan mengalami nyeri pada bagian luka.

Kemudian, Kasta Siregar (23) warga Desa Jernang Baru, Mandiangin Timur, Sarolangun, yang juga mendapatkan perawatan di RS Hamba Batanghari.

Kasta mengalami luka bakar 32.2 persen, kondisinya tingkat kesadaran dalam keadaan stabil dan korban mengalami luka nyeri pada bagian luka.

Keberangkatan 100 personel Brimob tersebut dalam rangka Tugas Operasi Amole Tahun 2024 Bawah Kendali Operasi (BKO) Polda Papua.

“Ini menunjukkan komitmen dan kesiapan Polda Jambi dalam mendukung operasi keamanan di wilayah Papua,” kata Kapolda Jambi Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Rusdi Hartono dalam keterangannya, Senin, 15 April 2024.

Menurut penjelasannya, 100 personel Satuan Brimob Polda Jambi ini untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Papua.

“Dengan kehadiran mereka di sana, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut,” ujarnya.

“Saya berharap dapat melaksanakan tugas dengan baik dan profesional, serta kembali dengan selamat setelah menyelesaikan tugas operasi di Papua,” sambung dia.

Diketahui, penugasan Operasi Amole Tahun 2024 BKO Polda Papua ini berlangsung selama enam bulan ke depan.

Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengakui hingga saat ini beberapa wilayah di Papua masih terjadi gangguan dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Ia kemudian menyinggung terkait penyerangan OPM yang mengakibatkan gugurnya Danramil 1703-04/Aradide Letda Inf Oktovianus Sokolray.

Danramil 1703-04 Aradide Letda Oktovianus Sogalrey gugur ditembak OPM dan ditemukan jenazahnya pada Kamis 11 April 2024. []

JAMBI, Eranasional.com – Polda Jambi periksa komedian asal Jambi, Debi Ceper, yang diduga melakukan pelecehan seksual secara verbal kepada seorang siswi SMP di Jambi melalui akun Instagram miliknya.

“Sekarang sedang berproses, sedang diambil keterangan klarifikasi. Jadi tujuannya kami mau mencari tahu apa maksud dan tujuan dari komentar dia (Debi Ceper). Karena itu yang menjadi materi yang di lapor atau yang diajukan oleh SFA,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Jambi Kombes Pol Christian Tory di Jambi, seperti dikutip dari ANTARA, Sabtu (10/6/2023).

Deby Ceper, yang mengenakan baju berwarna biru dengan motif kotak-kotak, menjalani pemeriksaan oleh Tim Penyidik Subdit V Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi.

Selanjutnya, menurut Tory, pihaknya masih perlu melihat perkembangan selanjutnya. Kasus ini saat ini berstatus sebagai laporan pengaduan dan sedang dalam proses penyelidikan.

Nantinya akan dilakukan klarifikasi dan akan meminta pendapat dari beberapa pihak terkait masalah laporan ini lalu dilanjutkan dengan gelar perkara.

“Nantinya, akan diadakan gelar perkara untuk menentukan apakah kasus ini layak dilanjutkan atau tidak,” kata Tory.

Tory mengatakan bahwa Polda Jambi akan meninjau hasil penyelidikan sebelum melanjutkan ke tahap gelar perkara.

Sementara itu komika Debi Ceper memberikan klarifikasi. Dia mengaku tidak ada maksud sama sekali untuk melakukan pelecehan terhadap SFA.

“Demi Allah saya tidak ada niatan untuk melakukan pelecehan kepada dia (SFA),” kata Debi Ceper dalam video yang beredar di YouTube.

Debi Ceper berdalih bukan dirinya yang membuat komentar seperti itu. Dia mengaku hanya me-repost komentar yang dibuat oleh orang lain.

“Itu komentar orang yang saya posting ulang, bukan benar-benar saya yang berkomentar langsung,” ujar Debi Ceper.

Diketahui Debi Ceper viral usai diduga melakukan pelecehan verbal di Instagram siswi inisial SFA yang mengkritik Pemkot Jambi dan Walikota Jambi, Syarif Fasha.

Komentar itu ditulis dalam salah satu unggahan akun Instagram @infoanakjambi dan kemudian diunggah SFA melalui akun TikTok-nya.

“Bg boleh nanyo dak kerjo apa yo yang gajinyo sehari 1,3 M selain ngangkang (Bang boleh tanya ada kerjaan apa ya yang gajinya sehari 1,3 M selain ngangkang),” tulis Debi dalam kolom komentar unggahan SFA.

Komentar tak senonoh pemilik akun Instagram @debiceper23 yang sudah hilang itu kemudian dilaporkan ibunda SFA ke Ditreskrimsus Polda Jambi. Laporan itu dilayangkan SFA pada 29 Mei 2023 lalu.

JAMBI, Eranasional.com– Kembali terjadi, kekerasan terhadap wartawan terjadi di Jambi, kali ini kekerasan terhadap Wahyu Pranoto yaitu wartawan dari mediaonline PortalBerita.co.id yang bertugas di wilayah Provinsi Jambi.

Dugaan terjadinya tindak kekerasan (Pengeroyokan) tersebut, berawal saat Wahyu bersama dua rekannya ingin melakukan konfirmasi soal adanya dugaan penimbunan BBM ilegal di Jalan Baru Payo Selincah, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi.

“Kamis Malam,  13 April 2023 sekitar pukul 19 : 00 WIB, di jalan Lintas Timur kecamatan Jambi Timur tepatnya tidak jauh dari Hotel Jalan Baru, saya bersama dua rekan lainnya ingin melakukan konfirmasi, namun na’as kami malah mendapatkan perlakuan tidak mengenakan, saya disekap, dianiaya beramai-ramai oleh beberapa orang dilokasi tersebut,” tutur Wahyu.

Tak sampai disitu, wahyu mengatakan bahkan dirinya mendapatkan intimidasi dan ancaman akan dibunuh.

“sehabis dianiaya dan disekap, kemudian saya diancam akan dibunuh oleh mereka, atas perlakuan tersebut, kepala, badan dan leher mengalami luka cukup serius.” Aku’nya.

Lebih lanjut, “Wahyu Pranoto bersama rekannya melaporkan atas tidak Pidana Pengeroyokan kepada Polda Jambi dengan Nomor: LP/B/112/IV/2023/SPKT/Polda Jambi tanggal 13 April 2023 pukul 22 : 05 WIB.

Atas kejadian tindak Pidana Pengeroyokan terhadap wartawannya. Pemimpin Redaksi (Pemred) Heri Suprayogi angkat bicara.

“Saya berharap kepada pihak penyidik dan jajaran Polda Jambi agar dapat segera memproses laporan dari Wartawan kami sesuai yang aturan hukum yang berlaku, kalau menurut saya ini sudah jelas murni tindak pidana penganiayaan secara Bersama-sama atau Pengeroyokan yang mereka lakukan.” Tegasnya.

Lebih lanjut Heri Suprayogi mengatakan,”dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa: Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

“Jadi, poinnya kepada siapa saja yang sengaja melawan hukum, menghambat, atau menghalangi ketentuan Pasal 4 ayat (3), maka dapat dipenjara maksimal 2 tahun, dan denda paling banyak Rp 500 juta.

Dalam hal ini, saya selaku Pimpinan akan segera mendatangi Polda Jambi pada hari Senin, 17 April 2023, guna untuk koordinasi dan konfirmasi secara langsung kepada pihak penyidik Polda Jambi, apakah sudah dilakukan pemeriksaan atau belum terhadap pelaku yang telah melakukan tindak Pidana Pengeroyokan terhadap Wartawan kami. ‘Pungkasnya.

Bungo – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bungo, Fraksi PKS Dharmawan mendapatkan dugaan sebuah teror melalui media sosial, dikarenakannya dia sangat lantang menyuarakan mengenai perihal perusahaan tambang batu bara yang diduga izinnya tersebut menyalahi aturan Yang ada, bahkan pihak kepolisian Polda Jambi sudah melakukan penyidikan.

Menurut informasi yang beredar Perusahaan tersebut menambang diwilayah bekas tambang NTC yang mana izinnya telah di cabut oleh pihak Kementrian ESDM sejak 2015.

Dalam hal dugaan ancaman yang diarahkan kepada anggota DPRD Bungo itu terlihat jelas dari sebuah akun media sosial di duga milik M Yongli menuliskan “tolong sampaikan dengan anggota DPRD Bungo Dharmawan jangan saling ganggu ketika dia (Anggota DPRD) mengganggu PT KBPC berarti dia (red) siap perang dengan saya selamat menikmati kopi dulu selamat pagi“.

Lanjut tulisannya, “diam bukan berarti bodoh tapi berdiam diri dulu, tapi kalau mau main-main dengan saya boleh“.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Bungo, Fraksi PKS Dharmawan mengatakan, saya sekarang ini boleh dibilang mendapatkan ancaman atau teror dengan berita kemarin tentang perusahaan tambang batu bara yang berkaitan pelanggaran hukum, kalau bagi saya tidak ada takutnya, karena persoalan itu untuk kepentingan masyarakat, tugas anggota dewan yah seperti ini, mewakilkan suara rakyat, Sabtu (3/7).

“Ancaman itu melalui dari media sosial, saya tidak perlu melaporkan akan tetapi menyimak saja dulu. Jadi kalau ada unsur pidana baru dilaporkan,” katanya saat di konfirmasi oleh Eranasional melalui sambungan telepon, Sabtu (3/7/2021)

Lanjutnya, disitu juga sudah ada pencemaran nama baik, dan terlihat ada tantangan kepada saya.

Politkus PKS ini menambahkan, maka saya juga akan mengambil sikap dan langkah seperti apa untuk melaporkannya ke pihak yang berwajib nanti.

“Dia (oknum) ini, diduga pastinya ada kedekatan atau kepentingan dengan perusahaan tersebut, sampai bisa mengancam saya, tentunya saya selaku anggota dewan tetap akan memperjuangkan hak masyarakat yang ada di Bungo.” ujarnya.

Sebelumnya, Tim Dirkrimsus Polda Jambi baru saja menyegel beberapa alat berat yang melakukan penambangan di kawasan Hutan Produksi (HP). Selain hutan produksi, alat berat yang bertuliskan PT KBPC tersebut juga menambang dalam areal tambang yang izinnya sudah dicabut oleh kementerian ESDM.

Dari video yang beredar dimedia sosial, ada sekitar enam alat berat jenis excavator dan buldozer yang disegel dengan garis polisi. Enam tersebut diareal yang sama.

Terkait hal ini, anggota DPRD Bungo Darmawan mendukung tindakan yang dilakukan oleh tim dari Polda Jambi yang menyegel kawasan hutan produksi yang digarap oleh PT KBPC tersebut.

Anggota Komisi III ini meminta proses hukum terhadap pelaku penambangan yang yang sudah merusak hutan tersebut hingga tuntas.

“Itu sudah disegel berarti ada indikasi kuat melakukan pelanggaran,” katanya.

Darmawan meminta kepada Polda Jambi untuk benar-benar menegakkan aturan. Jangan sampai ada anggapan dari masyarakat bahwa hukum tumpul keatas dan tajam kebawah. (Agung)

ERANASIONAL.COM – Konflik antara PT. Karya Bunga Pantai Ceria (KBPC) dan warga masih terus bergulir, saling lapor dikepolisian dari kedua pihak pun telah dilakukan. Walaupun masyarakat sudah tidak melakukan aksi, namun belum ada titik temu antara pihak yang bertikai.

Sebelumnya terjadi bentrok antara gabungan masyarakat Lima Desa di Kecamatan Mukomuko Bathin VII, Kabupaten Bungo dengan pekerja PT KBPC, Kamis (1/4) bulan lalu, Polda Jambi pun turun tangan mengatasi masalah ini.

Baru baru ini, awak media mendapatkan sumber informasi tentang adanya dugaan 6 alat berat milik Perusahaan Tambang PT. KBPC yang terlihat disegel menggunakan police line di areal Tambang, pada Senin (28/6).

Atas informasi tersebut, awak media Eranasional mencoba konfirmasi kepada Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Mulia Ferianto, mengenai kabar informasi tersebut, melalui pesan singkat Whatsapp, Senin (28/6).

Apakah benar pihak dari Polda telah terjun langsung menyelidiki perkara kasus tersebut, sehingga, adanya temuan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT KBPC tersebut.

Lalu apakah memang benar, ada 6 alat berat milik PT. KBPC yang telah di beri garis polisi (police line) dan ada 1 orang Operator yang diamankan.

Apakah buntut kejadian ini akibat permasalahan bentrokan kemarin yang terjadi dengan warga Muko-muko Bathin VI atau ada masalah lainnya.

Hingga saat ini pihak dari Kabid Humas Polda Jambi belum merespon dan menjawab, atas adanya hasil temuan yang diberi segel police line di areal Tambang milik PT. KBPC.

JAMBI – Tiga pasangan bukan suami istri terjaring dalam pelaksanaan operasi penyakit masyarakat (pekat) yang dilaksanakan tim Tindak Dua Satgas Ops Pekat Siginjai Polda Jambi, Selasa malam (20/4/2021) di Salah satu hotel di kawasan Talangbanjar, Kota Jambi.

Kasatgas Tindak Dua, AKBP Muhammad Hasan saat dihubungi membenarkan kejadian tersebut.

“Ya kami mengamankan 3 orang pasangan yang bukan suami istri dari salah satu hotel yang ada dikawasan Talangbanjar,” ujarnya, Rabu (21/4/2021).

Menurutnya, kegiatan ini guna membuat rasa aman bagi orang muslim beribadah di bulan puasa Ramadhan.

Guna penyelidikan lebih lanjut, mereka masih dimintai keterangan petugas di Polda Jambi.

Sebelumnya, operasi penyakit masyarakat (pekat) Siginjai Tahun 2021 Polda Jambi menyisir sejumlah hotel di kawasan Jalan Lingkar Barat, Kenali Asam Bawah, Kotabaru, Kota Jambi.

Hasilnya sungguh memalukan. Betapa tidak, tim Satgas Tindak 2 Polda Jambi mengamankan pasangan bukan suami istri berduaan dalam satu kamar. Ironisnya saat digrebek petugas, mereka sedang bercumbu. Bahkan, wanitanya terlihat tanpa busana.

Setelah terjadi bentrok antara gabungan masyarakat Lima Desa di Kecamatan Mukomuko Bathin VII, Kabupaten Bungo dengan pekerja PT KBPC, Kamis (1/4) lalu, Polda Jambi pun turun tangan mengatasi masalah ini.

Dirreskrimsus Polda Jambi Kombes Pol Sigit Dani, mengatakan pihaknya sedang menyelidiki perizinan perusahan batu bara tersebut. Jika ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, akan menjadi rekomendasi kepada Pemkab Bungo, selaku tempat PT KBPC bernaung untuk diberikan tindakan.

Selain itu, pihaknya juga mengupayakan jalan tengah untuk mengatasi masalah ini. Koordinasi dengan Polres Bungo dalam upaya memfasilitasi pihak yang bersengketa, juga terus berjalan. “Tentunya bersama-sama dengan Pemkab Bungo,” kata dia, Minggu (11/4).

Dilansir dari jambi-independent.co.id, masalah ini memang telah menjadi atensi Kapolda Jambi Irjen Pol A Rachmad Wibowo. Baru-baru ini, orang nomor satu di Polda Jambi itu mengatakan, tidak ada yang kuat di negara ini. Semua sama di mata hukum. “Tidak peduli siapa di belakangnya,” tegas dia, sambil menambahkan bahwa dia telah memerintahkan jajarannya untuk mengusut kasus dugaan penganiayaan dan pengrusakan yang terjadi pada saat aksi yang digelar massa, pada Kamis (1/4) lalu.

Tak hanya itu, aksi juga dilakukan warga Dusun Rantaupandan, Kecamatan Rantaupandan, Kamis (8/4). Mereka memasang kawat berduri di jalan tambang yang berada di Rantaupandan. Mereka menuntut agar PT KBPC hengkang dari sana.