Peristiwa tersebut bermula ketika Surya dihubungi oleh penagih utang yang memaksanya bertanggung jawab atas kewajiban seseorang yang sama sekali bukan keluarganya. Merasa tidak terlibat, Surya menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan apa pun dengan peminjam tersebut.

Surya menjelaskan, orang yang berutang itu hanyalah kenalan jauh yang baru satu kali ditemui. Saat itu, keduanya sempat bertukar nomor telepon tanpa kecurigaan apa pun. Namun belakangan, nomor Surya justru digunakan tanpa izin sebagai kontak darurat pinjol.

Menurut Surya, tindakan tersebut sangat merugikan dan mencerminkan penyalahgunaan data pribadi. Ia menilai pencantuman nomor tanpa persetujuan sebagai perbuatan tidak etis dan berpotensi melanggar hukum.

Sejumlah pakar perlindungan konsumen sebelumnya juga mengingatkan bahwa praktik mencatut kontak orang lain dalam pinjaman online merupakan pelanggaran privasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri menegaskan bahwa pinjol legal dilarang mengakses dan menggunakan data kontak di luar persetujuan pemilik nomor.

Kronologi Pencatutan Nomor

Insiden ini bermula dari perkenalan singkat Surya dengan seorang oknum yang bukan merupakan anggota keluarga maupun teman dekat. Setelah bertukar nomor telepon dalam sebuah pertemuan, Surya tidak menyangka bahwa keramahannya justru disalahgunakan.

Tanpa izin, nomor ponsel Surya dijadikan sebagai penjamin atau kontak darurat untuk aplikasi pinjol. Akibatnya, Surya harus menghadapi rentetan telepon dari debt collector yang melakukan penagihan dengan nada kasar.

“Saya sampai bilang, ‘Maaf, Anda salah orang. Saya bukan yang bersangkutan.’ Namun mereka terus memaksa karena nomor saya tertera di sana. Ini benar-benar kurang ajar karena dilakukan tanpa persetujuan,” ungkap Surya Saputra dalam wawancaranya (02/01/2026).

Kaitan dengan Aturan OJK

Secara hukum di Indonesia, sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pihak penyelenggara pinjol dilarang keras mengakses kontak ponsel selain Camera, Location, dan Microphone (Camilan). Penggunaan kontak darurat sebagai sasaran penagihan terhadap orang yang tidak memberikan persetujuan secara sadar adalah pelanggaran etika dan hukum perlindungan data pribadi.

Menariknya, pengalaman tersebut berkaitan dengan proyek film terbaru Surya Saputra berjudul Menang Untuk Kalah, garapan sutradara Hastobroto. Dalam film tersebut, Surya berperan sebagai Bima, seorang kepala keluarga yang kehidupannya runtuh akibat jeratan judi online dan pinjaman online.

Surya mengaku, kasus yang menimpanya serta pengamatannya terhadap orang-orang di sekitarnya yang terjerat pinjol dan judol menjadi bahan riset mendalam untuk mendalami karakter tersebut. Ia menyaksikan langsung bagaimana kecanduan judi online dan utang digital mengubah kehidupan seseorang secara drastis.

Melalui film ini, Surya berharap masyarakat bisa lebih waspada dan tidak mudah tergiur dengan solusi keuangan instan. Ia menegaskan bahwa pinjol ilegal dan judi online bukan jalan keluar, melainkan awal dari masalah yang lebih besar.

Profil Singkat Surya Saputra

Surya Saputra merupakan aktor dan penyanyi berkebangsaan Indonesia yang lahir di Jakarta, 5 Juli 1975. Ia adalah putra dari pasangan Eddy Suherman dan Linda Lolita Husein.

Kariernya dimulai di dunia musik sebagai anggota grup vokal Cool Colors, yang merilis album Tataplah pada 1995. Sementara di dunia akting, Surya telah tampil sejak usia muda dan mulai dikenal luas setelah membintangi film Arisan! sebagai karakter Nino.

Perannya dalam film tersebut mengantarkannya meraih Pemeran Pendukung Pria Terbaik di Festival Film Indonesia (FFI) 2004. Dalam kehidupan pribadi, Surya Saputra diketahui telah menikah dua kali. Pernikahan pertamanya dengan Dewi Sandra berlangsung dari 2000 hingga 2005. Ia kemudian menikah dengan Cynthia Lamusu pada 2008 dan dikaruniai dua anak kembar yang lahir pada 21 November 2016.

Hal itu untuk mengantisipasi kebutuhan ekstra selama mudik Lebaran.

Itu semua terungkap dalam studi survei bertajuk Jenius Study: Perilaku Masyarakat Digital Savvy selama Ramadan & Jelang Idulfitri 2024 yang dilakukan pada 28 Februari-18 Maret 2024.

Jenius sendiri merupakan salah satu produk perbankan dari Bank BTPN.

Survei ini melibatkan 233 responden berusia 17-40 tahun dari berbagai wilayah Jabodetabek dan non-Jabodetabek, seperti Bandung, Surabaya, Sidoarjo, Semarang, Medan, Palembang, Makassar, Manado, hingga Aceh.

“Menurut hasil survei, sebanyak 35 persen dari mereka berencana mengambil pinjaman selama bulan Ramadan 2024 untuk berbagai keperluan, di antaranya untuk menyambut Lebaran (60 persen), modal usaha (46 persen), dan renovasi rumah (18 persen),” kata Digital Banking Partnership Head Bank BTPN Febru Rusli seprti dikutip dari Antara, Minggu 31 Maret 2024.

Febru menjelaskan, terdapat pergeseran alokasi Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun 2024 dibanding dengan 2023.

Tahun lalu, mayoritas digital savvy (41 persen) fokus menabung THR, sementara 40 persen menggunakan THR untuk belanja kebutuhan Ramadan, dan 19 persen lainnya memilih menginvestasikan THR mereka.

“Angka putus kuliah kita masih tinggi, sementara angka partisipasi kasar (APK) perguraan tinggi sangat rendah di bawah 40%, targetnya pada 2045 APK kita naik jadi 60%,” kata Deputi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko Pembangunan Manusia Kebudayaan (PMK), Warsito dalam diskusi “Biaya Kuliah Tinggi, Pinjaman Pendidikan Jadi Solusi?” secara virtual di Jakarta, Senin (18/3/2024).

Dia mengatakan kebijakan pinjaman bagi mahasiswa sudah pernah dilakukan pada pertengahan 1980-an, tetapi dinilai kurang optimal karena tingkat pengembalian pinjaman rendah. “Student loan memang sudah ada sejak pertengahan 1980-an, untuk itu, pemerintah melakukan akselerasi bagaimana APK meningkat sebagaimana dengan negara ASEAN lainnya,” kata Warsito.

Warsito mengatakan pemerintah sedang membahas pinjaman mahasiswa ini bersifat lunak. Pengembaliannya ketika selesai kuliah atau saat memperoleh pekerjaan dengan penghasilan stabil. “Kira-kira setelah 2 tahun kerja baru melunasi pinjaman,” kata dia.

Warsito mengatakan target student loan adalah keluarga miskin dan keluarga kelas menengah yang tidak termasuk kelompok miskin atau 30% penduduk terbawah di Indonesia. “Kelas menengah itu tidak masuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah, tetapi butuh uang kuliah,” kata dia.

Si ibu mengaku terpaksa meminta anak gadisnya melayani nafsu birahi pria Mesir berinisial T karena dirinya terjerat utang di pinjaman online (pinjol).

“Menurut pengakua RAD, dia sedang terjerat pinjol. Dia lalu membujuk anak gadisnya untuk melayani pria asal Mesir dengan dalih membantu orang tua,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Depok Kompol Hadi Kristanto, Minggu (12/11/2023).

Diketahui, RAD memaksa anak gadisnya melakukan hubungan badan T setelah keduanya bertemu dengan pria Mesir tersebut di salah satu apartemen kawasan Cibubur, Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.

Kasus ini terungkap dari kecurigaan om dan tante gadis yang diperjualbelikan itu yang langsung melaporkan ke polisi. RAD ditangkap pada Rabu (8/11) kemarin.

Sementara, untuk menangkap T, pria WNA Mesir, Polres Metro Depok berkoordinasi dengan pihak Imigrasi. Akhirnya, T ditangkap pada hari Jumat (101/11) di sebuah apartemen kawasan Cibubur, Jakarta Timur.

Dari keterangan yang didapat, gadis malang yang dijual oleh ibu kandungnya itu masih berusia 15 tahun, atau masih sangat di bawah umur. (*)

Eranasional.com – Berikut cara menghapus data di aplikasi pinjaman online atau pinjol, serta untuk mengetahui pinjol legal dan ilegal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau kepada masyarakat agar tidak mengajukan pinjama di pinjol ilegal, karena akan menimbulkan masalah baru.

Lalu, bagaimana cara menghapus data di aplikasi pinjol ilegal? Berikut caranya

1. Hapus semua data di aplikasi pinjol

– Buka menu pengaturan pada ponsel

– Lalu pilih ‘Pengaturan aplikasi’

– Jika aplikasi pinjol sudah ditemukan, kemudian pilih ‘Hapus Data dan Cache’

Ketika menghapus data di aplikasi pinjol, setidaknya Anda dapat mengurangi risikonya.

2. Menghapus aplikasi pinjaman online

– Buka menu ‘Pengaturan’ pada ponsel

– Lalu, pilih ‘Aplikasi’

– Kemudian, cari aplikasi pinjaman online yang akan dihapus. Setelah itu pilih ‘Uninstall’

3. Menghubungi OJK

Ketika Anda sudah merasa terganggu dengan berbagai ancaman mengatasnamakan pinjol, Anda bisa menghubungi OJK. Pihak OJK akan segera menerima laporan yang berkaitan dengan pinjol ilegal. Laporan yang Anda sampaikan akan ditindaklanjuti.

Ada beberapa cara untuk menghubungi platform yang tersedia untuk melapor ke OJK. Berikut caranya:

– Situs resmi OTK di www.ojk.go.id

– Alamat email OJK waspadainvestasi@ojk.go.i

– WhatsApp OJK 081157157

– Nomor telepon resmi OJK 157

4. Menghubungi call center aplikasi pinjol

Anda dapat meminta bantuan pusat penyedia pinjol. Jika nomor Anda tetap mendapatkan tagihan, padahal Anda sudah melunasinya. Langkah yang harus dilakukan yaitu menyampaikan yang terjadi disertai dengan bukti-bukti bahwa Anda sudah melunasinya. Setelah semua masala selesai, lakukan pengajuan untuk menghapus data diri Anda. (as)

JAKARTA, Eranasionanl.com – Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku heran masih ada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang mengajukan utang ke pinjaman online.

Dia pun meminta para pejabat eselon III dan IV untu mengingatkan anak buahnya untuk menjauhi utang ke pinjol.

“Pejabat eselon III dan IV tolong kasih tahu ke anak buahnya, jangan main pinjol. Saya jadi bingung, sudah jadi pegawai DKI kok masih pinjol?,” kata Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, pekan lalu.

Heru Budi juga mengaku kesal karena kerap mendapatkan pesang singkat dari oknum yang menitipkan kerabatnya menjadi pejabat di lingkungan Pemprov DKI. Dia menekankan, sleuruh ASN di lingkungan Pemprov DKI harus tetap berjuang memperoleh tujuannya.

“Saya paling sebal kalau dapat WA. Tolong bantu si A eselon dua, si B eselon tiga. Ya silakan, saya tes,” ungkapnya.

“Untuk mendapatkan sesuatu perlu perjuangan. Jangan berputar-putar mencari dukungan,” sambungnya.

Kata dia, kelebihan yang dimiliki ASN Pemprov DKI saat ini yaitu tidak perlu memikirkan perpindahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur. Ditambah lagi, tunjangan kinerja yang didapat setiap bulannya pun tinggi.

JAKARTA, Eranasional.com – Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati menghadiri kegiatan penyuluhan jasa keuangan dengan tema Urgensi Literasi dan Inklusi Keuangan.

Kegiatan ini dihadiri oleh 120 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) se-Jakarta Timur, Sabtu, 12 Agustus 2023 lalu.

Pada kesempatan itu, Anis memaparkan hasil Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) 2022.

Dimana menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen, naik dibanding tahun 2019 yang hanya 38,03 persen.

Sementara indeks inklusi keuangan tahun ini mencapai 85,10 persen, meningkat dibanding periode SNLIK sebelumnya di tahun 2019 yaitu 76,19 persen.

“Hal tersebut menunjukkan gap antara tingkat literasi dan tingkat inklusi semakin menurun, dari 38,16 persen di tahun 2019 menjadi 35,42 persen di tahun 2022,” kata Anis, Senin, 14 Agustus 2023.

GARUT, Eranasional.com – Ratusan Warga Kabupaten Garut, Jawa Barat (Jabar) tiba-tiba memiliki utang, padahal mereka tak pernah mengajukan pinjaman.

Wakil Pemimpin Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Garut, Wahyu Ferdian, akhirnya angkat suara.

Kata dia, sebanyak 407 warga Desa Sukabakti di Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, telah membuat surat pernyataan tidak pernah meminjam uang di PNM usai mendapat tagihan utang.

Tagihan utang terhadap warga berbeda-beda. Berkisar 800 ribu hingga Rp 2 juta.

Wahyu mengatakan, pihak PNM sudah bertemu dengan masyarakat dan kepolisian setempat untuk membahas masalah tersebut.

Kata dia, tim internal PMN tengah melakukan investigasi terkait data-data masyarakat yang memiliki utang serta nilai kerugian yang ada.

“Persoalan ini sudah ditangani, kemarin kita sudah diskusi dengan pihak desa, dengan aparat kepolisian desa setempat, dengan masyarakat setempat. Jadi proses itu sedang berjalan semua,” kata Wahyu, Rabu (19/7/2023).

“Tim sedang melakukan investigasi,” sambungnya.

Dia menambahkan pihaknya sedang mendalami apakah ada orang lain yang menggunakan identitas mereka untuk melakukan pinjaman fiktif.

“Ini sedang dilakukan verifikasi, lagi didalami semuanya. Kami sudah koordinasi dengan kepolisian dan sedang dilakukan investigasi,” jelas Wahyu.

Kapolres Garut AKBP Rohman Yonky mengatakan, Polres Garut menyiapkan posko aduan bagi warga yang menjadi korban.

Pihaknya juga terus melakukan pendalaman terkait kasus tersebut, termasuk soal jumlah korban.

“Untuk kejadian tersebut, kami sudah lakukan pendalaman. Di Polsek kami juga sudah membuka posko pengaduan, kami juga sudah buka di Polres,” ujar AKBP Yonky.

“Kami masih terus melakukan pendalaman terkait jumlah pasti korban maupun pihak yang dirugikan,”tutupnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan hadir di acara Apel Siaga Partai Nasdem yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Minggu (16/7). Di kesempatan itu dia mendoakan masyarakat yang terjerat pinjaman online (pinjol).

Awal berpidato Anies mengatakan bahwa awan di sore hari ini melindungi ratusan orang dari panasnya terik matahari. Menurut dia, hal itu sebagai penanda keberkahan.

“Kita menyaksikan sore ini awan di atas sana melindungi kita dari panasnya sinar Matahari. Semoga menjadi penanda bahwa keberkahan, keridhoan mengiringi perjuangan kita sore ini,” kata Anies Baswedan di SUGBK, Senayan, Jakarta, Minggu (16/7).

Lalu, Anies mengatakan soal gagasan yang telah ia sampaikan berkali-kali harus diiringi dengan tawakal dan berserah diri. Kata dia, sebagai manusia dirinya hanya bisa berusaha dan memohon kepada Yang Maha Kuasa.

“Dalam berbagai kesempatan kami telah sampaikan apa yang menjadi gagasan, apa yang dicita-citakan, dengan arah menghadirkan keadilan. Tapi perlu kita ingat bahwa gagasan dan ikhtiar harus diiringi dengan berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, kita memohon kepada Yang Maha Kuasa agar dimudahkan jalan perjuangan kita,” ucap Anies.

Dia pun mengajak masyarakat yang berkumpul di GBK Senayan berdoa kepada Allah SWT dan mengaminkan secara bersama-sama.

“Dengan semangat perubahan, dengan semangat menghadirkan keadilan, dengan semangat menjadikan persatuan sebagai kenyataan, kita gunakan kesempatan ini untuk sekaligus berdoa kepada Yang Maha Kuasa bahwa ikhtiar ini supaya diberikan jalan yang lempeng, apalagi sebagian dari kita baru saja kembali menunaikan ibadah haji,” ujarnya.

Berikut cuplikan doa Anies Baswedan mendoakan masyarakat yang terjerat pinjol.

“Ya Tuhan yang maha pengasih yang maha melepaskan dan maha pemberi kecukupan. Berikanlah kelapangan kepada kami yang sedang terhimpit utang, baik utang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol (pinjaman online), bahkan renternir. Kami berlindung kepada Mu dari bingung dan sedih, dari lemah dan malam, dari lilitan utang, dari penipuan dan tindakan kesewenang-wenangan. Bukakan kami pintu rejeki yang tak kami duga-duga, dan bebaskan dari kebutuhan-kebutuhan hidup yang mendesak dan datang tiba-tiba”.

JAKARTA – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menangkap empat tersangka kasus pinjaman online (pinjol) yang menggunakan platform Karib Bro. Penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan polisi LP/A/0117/III/2022/SPKT/Dittipideksus Bareskrim Polri tanggal 9 Maret 2022.

“Berdasarkan laporan tersebut telah dilakukan penangkpan terhadap empat tersangka,” ucap Ramadhan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (30/3/2022).

Diketahu dalam laporan itu, korban berinisial FK selaku nasabah mendapat ancaman dan penghinaan yang dilakukan terlapor berinisial G selaku penagih utang.

Ramadhan menambahkan, platform Karib Bro tidak terdaftar atau tidak memiliki izin pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dia melanjutkan, modus operandi dalam kasus ini adalah melakukan kegiatan penagihan terhadap nasabah pinjol dengan cara mengirim pesan berisikan ancaman dan penghinaan.

Para tersangka berinisial G, N, S, dan J ditangkap pada 10-11 Maret 2022 setelah dilakukan pendalaman oleh penyidik Dittipideksus Bareskrim.

“G perannya melakukan penagihan dengan menirimkan pesan-pesan berisikan ancaman,” ujar Ramadhan.

Tiga tersangka lainnya yakni N berperan mengoordinasikan para staf agar melakukan penagihan dengan mengirimkan ancaman. Tersangka J berperan sebagai asisten dan penerjemah pemilik perusahaan penagihan pinjol.

“Yang keempat, S, yang perannya sebagai admin yang mengolah data penagihan dan data kinerja penagihan,” tambah Ramadhan.

Ramadhan juga mengemukakan, penyidik mengamankan beberapa barang bukti berupa 5 unit laptop, 8 unit handphone, dan 1 unit PC, kartu GSM, 1 buah kartu ATM berserta buku tabungan, dan 1 KTP.

Keempat tersangka disangkakan dengan Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat 1 dan/atau Pasal 45 ayat 3 jo Pasal 27 ayat 3 dan/atau pasal 45 ayat 4 jo Pasal 27 ayat 4 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Eranasional.com – Kapolda Sulut Irjen Pol Nana Sudjana mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penyelenggara Financial Technology Peer to Peer (Fintech P2P) Lending atau pinjaman online (pinjol) ilegal.

Hal tersebut menindaklanjuti instruksi Presiden RI Joko Widodo kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo agar seluruh Polda Jajaran menindak tegas pinjol ilegal, karena selama ini dinilai telah merugikan banyak masyarakat.

“Masyarakat diimbau tidak mudah tergiur promosi atau tawaran dalam menggunakan jasa layanan pinjol. Pastikan penyelenggara pinjol tersebut legal atau resmi, sehingga tidak merugikan dan menyusahkan di kemudian hari,” ujar Irjen Pol Nana Sudjana, Jum’at (15/10/2021) siang, di Mapolda.

Lanjutnya, setiap penyelenggara pinjol di Indonesia wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Pinjol ilegal itu sangat merugikan masyarakat. Karena data pribadi korban akan dimanfaatkan oleh penyelenggara pinjol ilegal apabila terlambat membayar ataupun tidak bisa melunasi pinjamannya. Bahkan saat penagihan, banyak ditemukan disertai dengan ancaman,” jelas Irjen Pol Nana Sudjana.

Irjen Pol Nana Sudjana meminta masyarakat untuk segera melaporkan pinjol ilegal yang merugikan konsumen dengan meneror dan bahkan mempermalukan konsumen.

Ditegaskannya, Polda Sulut dan jajaran sangat mendukung upaya Pemerintah dalam rangka memberantas tindak kejahatan pinjol ilegal. Dari sisi preventif atau pencegahan, Irjen Pol Nana Sudjana memerintahkan jajaran untuk meningkatkan patroli di dunia maya juga sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

“Berkaitan dengan hal tersebut, Polri juga telah menjalin kerjasama tentang pemberantasan pinjol ilegal dengan OJK, Bank Indonesia, Kemenkominfo, serta Kementerian Koperasi dan UMKM,” terang Irjen Pol Nana Sudjana.

Dalam kesempatan ini, Irjen Pol Nana Sudjana pun meminta masyarakat tidak sembarangan memposting kartu identitas pribadi atau KTP tanpa sensor di media sosial.

“Karena rentan disalahgunakan dalam pinjol. Serta jangan mudah memberikan data terkait KTP karena hal ini memberikan celah bagi para pelaku tindak kejahatan,” pungkas Irjen Pol Nana Sudjana.

Sementara itu informasi resmi dari Divisi Humas Polri melalui media sosial, ada beberapa cara untuk mengetahui aplikasi pinjol legal atau ilegal di OJK.

Pengecekan bisa dilakukan melalui website OJK dengan alamat: www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Default.aspx ataupun nomor WhatsApp 081-157-157-157, nomor telepon 157, juga bisa melalui email: waspadainvestasi@ojk.go.id

JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo terkait maraknya pinjaman online(pinjol) ilegal yang meresahkan masyarakat dengan menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk menindak tegas kejahatan fintech peer to peer (p2p) lending.

“Kejahatan pinjol ilegal sangat merugikan masyarakat sehingga diperlukan langkah penanganan khusus. Lakukan upaya pemberantasan dengan strategi Pre-emtif, Preventif maupun Represif,” kata Sigit dalam memberikan pengarahan kepada Polda jajaran melalui video conference (vidcon) di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (12/10).

Dalam pengarahannya, Sigit menjelaskan, pelaku kejahatan pinjol ilegal kerap memberikan promosi atau tawaran yang membuat masyarakat tergiur untuk menggunakan jasa layanan tersebut. Sehingga, hal tersebut menjadi salah satu penyebab banyaknya korban dari pinjol ilegal.

“Harus segera dilakukan penanganan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat,” ujar Sigit.

Sigit mengungkapkan, penyelenggara pinjaman online ilegal juga memanfaatkan situasi masyarakat yang perekonomiannya terdampak pandemi COVID-19.

Kesulitan ekonomi ditambah kemudahan mengakses pinjol membuat masyarakat banyak yang tergiur untuk menggunakan jasa keuangan non-perbankan tersebut.

Padahal, lanjut Sigit, pinjol ilegal sangat merugikan masyarakat, karena data diri korban bakal dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan apabila telat membayar ataupun tidak bisa melunasi pinjamannya.

Lebih mengkhawatirkan lagi, kata Sigit, ada beberapa kasus bunuh diri lantaran tidak mampu melunasi pinjaman karena bunga yang besar dari pinjol ilegal tersebut.

“Banyak juga ditemukan penagihan yang disertai ancaman. Bahkan dalam beberapa kasus ditemukan para korban sampai bunuh diri akibat bunga yang semakin menumpuk dan tidak membayar,” kata mantan Kabareskrim Polri ini.

Polri mencatat telah menerima 370 laporan polisi terkait kejahatan pinjol ilegal hingga Oktober 2021. Dari jumlah itu, 91 di antaranya telah selesai, 278 proses penyelidikan dan tiga tahap penyidikan.

Untuk itu, Sigit menekankan kepada seluruh jajarannya untuk aktif melakukan edukasi dan sosialisasi serta literasi digital kepada masyarakat akan bahayanya memanfaatkan layanan Pinjol ilegal. Kemudian, mendorong kementerian/lembaga untuk melakukan pembaharuan regulasi pinjaman online.

Selanjutnya di sisi preventif, Sigit meminta kepada jajarannya melakukan patroli siber di media sosial. Berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dalam membatasi ruang gerak transaksi keuangan dan penggunaan perangkat keras ilegal.

“Represif, lakukan penegakan hukum dengan membentuk satgas penanganan Pinjol ilegal dengan berkoordinasi dengan stakeholdersterkait. Buat posko penerimaan laporan dan pengaduan dan lakukan koordinasi serta asistensi dalam setiap penanganan perkara,” papar Sigit.

Terkait penindakan pinjol ilegal ini, Polri telah memiliki kerja sama tentang pemberantasan pinjaman online ilegal dengan OJK, Bank Indonesia, Kemenkominfo, serta Kementerian Koperasi dan UMKM.

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah dan aparat kepolisian menindak tegas lembaga pinjaman online (pinjol) ilegal. Sebab, keberadaan pinjol ilegal itu meresahkan masyarakat.

Dijelaskannya, perlu juga Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menutup laman pinjol yang terbukti ilegal.

“Langkah itu untuk meredam keresahan atau kekhawatiran masyarakat tentang keberadaan ‘pinjol’ ilegal yang sekian marak,” kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangannya, di Jakarta, mengutip dari Antara, Selasa (7/9/2021).

“Jika terbukti perusahaan penyedia ‘pinjol’ ilegal tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka dapat diberi tindakan tegas sesuai hukum positif yang berlaku,” imbuhnya.

Bamsoet juga meminta OJK bersama Satgas Waspada Investasi (SWI) untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pinjol legal maupun ilegal.

Dia mencontohkan mulai dari ciri umum hingga risiko jika menggunakan pinjol ilegal, agar masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih atau menggunakan layanan pinjol.

“Saya mengingatkan masyarakat luas sebelum melakukan pinjaman hendaknya mencari informasi keberadaan ‘pinjol’ yang sudah mendapat izin dari OJK. Dan masyarakat tidak mudah tergiur dengan segala bentuk tawaran kemudahan pinjaman yang nantinya akan menimbulkan kerugian,” katanya pula.

Ia juga mengimbau, supaya masyarakat tak perlu ragu melaporkan kepada aparat kepolisian apabila mendapati, mengetahui atau pun menjadi korban pinjol ilegal.

Dia mengingatkan dengan adanya laporan tersebut, aparat dapat segera menindak tegas penyedia pinjol ilegal tersebut sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

Selain itu, Bamsoet meminta OJK menggencarkan sosialisasi terkait layanan pengaduan daring kepada masyarakat, sehingga melalui layanan pengaduan tersebut masyarakat dapat melapor atau mengadu apabila menjadi korban pinjol ilegal. (Antara)

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kominfo) serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM) yang telah berkomitmen memperkuat langkah-langkah pemberantasan pinjaman online ilegal, yang patut diduga merupakan praktik pencucian uang dan penghindaran pajak dari bandar atau pemilik modal dibalik pinjol atau investasi ilegal ini. Tindakan tegas dari Satgas Waspada Investasi perlu terus ditingkatkan, mengingat hingga kini masih banyak ditemukan pinjaman online ilegal yang beraksi, bahkan sampai membuat korban melakukan bunuh diri akibat tekanan jeratan pinjaman online ilegal.

Lanjut Politisi Golkar mengatakan terlebih di tengah suasana pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak tenaga kerja mengalami pemutusan hubungan kerja, maupun menyebabkan berkurangnya pendapatan masyarakat.

“Akibatnya, karena terjepit kebutuhan dana darurat untuk menyambung hidup, tidak jarang masyarakat terpaksa mencoba mencari pinjaman melalui pinjaman online ilegal. Mudahnya masyarakat mengakses pinjaman online ilegal bukan semata karena kurangnya edukasi kepada mereka, melainkan juga lantaran lemahnya regulasi dan penegakan hukum yang menyebabkan pinjaman online ilegal masih leluasa melakukan operasinya,” ujar Bamsoet melalui keterangan pers di Jakarta, Sabtu (28/8/21).

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, modus operandi pinjaman online ilegal selain mengenakan bunga yang sangat tinggi serta debt collector yang mengintimidasi korban. Tidak jarang mereka juga melakukan pencurian data dari ponsel korban. Tindakan tersebut seharusnya dengan mudah bisa ditelusuri dan diambil tindakan hukum. Jangan sampai ada kesan negara melalui kementerian/lembaga dengan kewenangan yang dimiliki, terkesan melakukan pembiaran terhadap keberadaan pinjaman online ilegal.

“Kejahatan digital seperti pinjaman online ilegal ini jangan dipandang kejahatan lokal semata. Ini sudah menjadi kejahatan transinternasional yang melibatkan sutradara dan penyandang dana dari berbagai negara. Termasuk mengganggu sistem security ciber di Indonesia, kejahatan perlindungan konsumen, dan kejahatan kerahasiaan data,” tandas Bamsoet.

Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, menurut laporan Himpunan Advokat Muda (HAMI), dalam sehari mereka menerima ratusan laporan masyarakat yang terjeral pinjaman online ilegal.

Karenanya, kata Bamsoet Polisi harus bergerak cepat menindak pinjaman online ilegal. Kominfo juga harus meminta pengelola appstore dan playstore menghapus aplikasi pinjaman online ilegal dari appstore dan playstore. Karena masyarakat memandang aplikasi pinjaman online yang ada di appstore dan playstore adalah legal/resmi.

“Dalam periode Januari-Juli 2021, OJK setidaknya sudah memblokir 172 entitas pinjaman online ilegal. Adapun akumulasi sejak 2018, terdapat 3.365 pinjaman online ilegal yang telah diblokir. OJK mencatat sejak 2011 hingga 2020, kerugian masyarakat akibat investasi ilegal tersebut mencapai Rp 114,9 triliun,” beber Bamsoet

Mantan Ketua Komisi III DPR RI menegaskan, pengelola pinjaman online ilegal bisa dijerat Pasal 30 juncto Pasal 46 dan/atau Pasal 32 juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 62 Ayat (1) juncto Pasal 8 Ayat (1) huruf F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, juga dapat disangkakan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan/atau Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 atau Pasal 6 atau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

“Polri harus menjadi ‘leader unit’ terdepan dalam memberantas pinjaman online illegal ini. Jika perlu DPR RI bersama pemerintah membuat rancangan undang-undang baru yang mengatur tentang pinjaman online, tidak cukup hanya ditangani di tingkat Satgas,” pungkas Bamsoet.