Dari 258 PHPU yang tercatat dalam laman resmi MK, mkri.id, sebanyak 2 sengketa hasil hasil Pilpres 2024, lalu 247 sengketa hasil pileg DPR dan DPRD serta 9 sengketa hasil pemilihan calon DPD.

Untuk sengketa hasil Pilpres 2024, terdapat dua pemohonnya, yakni pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.Sengketa hasil pileg diajukan oleh partai politik maupun caleg dari partai politik. Sejumlah partai yang telah mendaftarkan sengketa hasil pileg, antara lain PPP, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Garuda, Partai Hanura, Partai Perindo, PAN, Partai Adil Sejahtera Aceh, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Demokrat.

PPP, misalnya, mengajukan sengketa hasil pileg di 18 provinsi karena ada dugaan PPP kehilangan 200.000 suara sehingga mengakibatkan PPP tidak lolos ambang batas parlemen 4%.

Sementara itu, Partai Demokrat juga mengajukan permohonan sengketa hasil pileg PHPU 2024 terkait pelanggaran di 11 provinsi, di antaranya Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara.

Kepala Badan Hukum & Pengamanan Partai DPP Partai Demokrat Mehbob menyampaikan terjadi pelanggaran yang merugikan perolehan suara Partai Demokrat, yakni penggelembungan suara bagi partai lain serta tidak diadakannya Rapat Pleno baik di distrik maupun di KPU kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan.

Lain halnya dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang hanya mengajukan permohonan PHPU 2024 untuk dua provinsi, yakni Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Timur. Menurut Direktur LBH PSI Francine Widjojo, terdapat perbedaan antara penghitungan versi KPU dengan penghitungan versi PSI dari C1.

Sementara sembilan calon anggota DPD yang mengajukan sengketa hasil ke MK adalah H Edwin Pratama Putra dan Alpasirin (Riau), Sri Sulartiningsi (Kalimantan Utara), Irman Gusman (Sumatera Barat), lalu Gede Muhammad Ali Wirasakti Amir Murni (NTB) Nono Sampono (Provinsi Maluku), Simon Petrus Balagaise (Papua Selatan), Faisal Amri (Sumatera Utara), Arnold Benediktus Kayame (Papua Tengah).

Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda mengungkapkan, dari 5 jenis surat suara pada Pemilu 2024, tingkat partisipasi tertinggi pada pemilihan presiden dan wakil presiden mencapai 86,94 persen (200.512 pemilih).

“Disusul Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebesar 86,76 persen  atau 200.083 pemilih,” kata Fajar saat ditemui dikantornya, Rabu, 20 Maret 2024.

Sedangkan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi prosentasenya sama sebesar 86,58 persen yakni 199.677 pemilih dan 199.675 pemilih, serta DPRD Kota/Kabupaten sebesar 86,39 persen atau 199.031 pemilih.

“Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu serentak Tahun 2024 ini meningkat dibandingkan Pemilu serentak pada Tahun 2019 lalu yang rata-rata 83,9 persen atau naik 2,75 persen,” ucapnya.

Menurutnya, kenaikan tingkat partisipasi masyarakat ini dipengaruhi oleh 2 faktor yakni masifnya sosialisasi yang dilakukan penyelenggara pemilu.

Dalam hal ini, KPU dan peserta pemilu yang ikut menyosialisasikan serta menggerakan konstituen mereka untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pelaksanaan Hari Pemungutan Suara (HPS) 14 Februari 2024.

“Dua faktor ini berkolaborasi baik antara penyelenggara dan peserta pemilu sehingga mendukung kenaikan tingkat partisipasi pemilih pada pemilu tahun ini di Kota Pekalongan,”pungkasnya. (em-aha)

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai PSI gagal memanfaatkan elektabilitas dan approval rating Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendulang suara pada Pemilu 2024.

“Penyebabnya, PSI telat “mengakuisisi Jokowi. Selama tiga bulan kampanye politik, mereka gagal mengkonversi menjadi elektabilitas partai,” kata Adi, Minggu, 18 Februari 2024.

“Mereka gagal memperkenalkan kepada masyarakat bahwa mereka bagian dari Jokowi,” tambahnya.

Mengenai keberadaan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep yang dijadikan sebagai Ketua Umum PSI, Adi melihat karena waktu yang sangat singkat sehingga menyulitkan PSI untuk memperkenalkan kepada masyarakat.

Seandainya, lanjut Adi, jika memiliki waktu kampanye selama 5-6 bulan, menurut dia, PSI akan lolos ke parlemen.

Selain itu, masih rendahnya suara PSI menandakan bahwa partai tersebut belum memiliki figur sentral.

Data tersebut berdasarkan hasil hitungan sementara dalam real count KPU RI.

Hingga Sabtu, 17 Februari 2024 pukul 19.34 WIB, total suara yang telah masuk berasal dari 45,17 persen atau 13.896 dari 30.766 tempat pemungutan suara (TPS).

PKS tercatat memperoleh suara tertinggi yakni 14,51 persen. Kemudian PDIP dengan 12,97 persen.

Di posisi ketiga ditempati Partai Gerindra dengan meraih 10,81 persen.

Berikut daftar sementara perolehan suara Pileg DPRD DKI Jakarta Pileg 2024:

– PKB : 6,72 persen

– Partai Gerindra: 10,81 persen

– PDIP: 12,97 persen

– Partai Golkar: 7,31 persen

– Partai Nasdem: 7,4 persen

– Partai Buruh: 2,01 persen

– Partai Gelora: 1,89 persen

– PKS: 14,51 persen

Seperti diketahui, banyak artis yang menyalonkan diri sebagai caleg. Sebut saja Ahmad Dhani, Krisdayanti hingga Aldi Taher.

Lalu, seberapa besar dukungan suara mereka raih. Intip yuk peraihan suara para publik figur tersebut.

Sekadar informasi saja, ada tiga daerah yang paling banyak diincar para caleg artis, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Mereka nyaleg dari berbagai partai politik.

Berdasarkan data real count KPU Pileg 2024 yang dikutip Eranasional.com pada Jumat, 16 Februari 2024 pukul 17.00 WIB, berikut peraihan suara 9 caleg artis:

Uya Kuya

Presenter Uya Kuya maju sebagai caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN). hingga Jumat, 16 Februari 2024 sore, dia berhasil mendapatkan dukungan suara sebanyak 100.887. Keberhasilannya itu menempatkan dirinya sebagai caleg artis peraih suara terbanyak di Dapil DKI Jakarta II, bahkan dari PAN.

Data ini merupakan data real count di laman KPU yang berasal dari 4.283 TPS dari 9.844 TPS atau setara dengan data 43,51 persen

Once Mekel

Eks vokalis grup band DEWA ini maju sebagai caleg melalui PDIP untuk daerah Dapil II DKI Jakarta. Hingga saat ini dia telah meraih dukungan suara sebanyak 67.049 suara.

Pencapaiannya itu melampaui raihan politisi PDIP Eriko Sutarduga yang mengantongi 66.736 suara.

Meski begitu, dukungan suara yang didapatnya terpaut jauh di bawah perolehan suara Masinton Pasaribu yang telah mengantongi 99.422 suara dan sekaligus caleg PDIP dengan suara terbanyak di DKI Jakarta II.

Data ini merupakan data real count di laman KPU yang berasal dari 4.283 TPS dari 9.844 TPS atau setara dengan data 43,51 persen.

Denny Cagur

Seperti Once Denny Cagur menjadi caleg melalui PDIP. Saat ini dia mengantongi 6.793 suara, dan menjadi caleg PDIP peraihan dukungan terbesar kedua di Dapil Jawa Barat II setelah Hengki Kurniawan.

Hengki tercatat telah mendapatkan dukungan suara sebanyak 8.448, sekaligus jadi yang terbanyak dari PDIP di dapil ini.

Data ini merupakan data real count di laman KPU yang berasal dari 4.778 TPS dari 16.122 TPS atau setara dengan data 29,64 persen.

Primus Yustisio

Aktor lawas yang juga politisi PAN, Primus Yustisio hingga saat ini menjadi caleg di Dapil Jawa Barat V dengan raihan suara terbanyak. Pemeran sinetron ‘Panji Milenium’ ini telah mendapatkan 38.229 suara.

Data ini merupakan data real count di laman KPU yang berasal dari 7.637 TPS dari 15.228 TPS atau setara dengan data 50,15 persen.

Anang Hermansyah

Anang Hermansyah merupakan caleg PDIP Dapil Jawa Barat V dan telah mendapatkan 15.840 suara. Dia menjadi caleg PDIP Jawa Barat V yang meraih dukungan terbanyak kedua setelah Adian Napitupulu yang memperoleh 25.755 suara.

Data ini merupakan data real count di laman KPU yang berasal dari 7.637 TPS dari 15.228 TPS atau setara dengan data 50,15 persen.

Aldi Taher

Aldi Taher nyaleg melalui Partai Perindo untuk Dapil Jawa Barat VII. Dia mendapatkan 6.343 suara dan menjadi caleg Perindo Jawa Barat VII dengan suara terkecil.

Data ini merupakan data real count di laman KPU yang berasal dari 5.279 TPS dari 18.000 TPS atau setara dengan data 29,33 persen.

Mulan Jameela

Istri Ahmad Dhani ini telah meraih dukungan 25.681 suara sebagai caleg artis Partai Gerindra Dapil Jawa Barat XI. Perolehan tersebut jadi kedua terbanyak dari Partai Gerindra Dapil Jawa Barat XI setelah Muhammad Husein Fadlulloh dengan 70.369 suara.

Data ini merupakan data real count di laman KPU yang berasal dari 8.692 TPS dari 15.093 TPS atau setara dengan data 57,59 persen.

Ahmad Dhani

Sementara itu, Ahmad Dhani telah mengantongi 18.577 dukungan suara. Dia maju sebagai caleg Partai Gerindra di Dapil Jawa Timur I.

Pentolan grup band DEWA ini menjadi caleg Partai Gerindra ketiga dengan suara terbanyak di dapil tersebut.

Data ini merupakan data real count di laman KPU yang berasal dari 5.376 TPS dari 13.733 TPS atau setara dengan data 39,15 persen.

Krisdayanti

Pelantun lagu ‘Menghitung Hari’ ini yang maju sebagai caleg PDIP Dapil Jawa Timur V, hingga saat ini telah meraih dukungan suara sebanyak 20.501.

Dia masuk dalam jajaran tiga besar caleg PDIP Dapil Jawa Timur V dengan raihan suara terbanyak.

Data ini merupakan data real count di laman KPU yang berasal dari 4.255 TPS dari 10.824 TPS atau setara dengan data 39,31 persen. (*)

Hal itu disampaikan Aaf usai memimpin Apel Gelar Pasukan dalam rangka Pergeseran Pasukan (Serpas) PAM Tahapan Pungut dan Hitung Suara Pemilu 2024 di Lapangan Mataram, Kota Pekalongan, Selasa, 13 Februari 2024.

“Tak terasa besok sudah Pemilu 2024. Alhamdulillah Kota Pekalongan adem ayem suasananya. Meskipun berbeda pilihan tetap kondusif,” katanya.

Menurut Aaf, yang terpenting ialah bagaimana pemilu dapat berjalan sukses, aman, lancar. Selain itu, juga menghasilkan pimpinan yakni pileg maupun pilpres sesuai dengan amanah warga.

“Memang yang jadi, tetap yang mendapat suara terbanyak,” kata Aaf.

Disebutkan Aaf, sukses pemilu itu bukan dari kelancaran dan keamanannya saja tapi juga persentase orang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Kota Pekalongan menargetkan persentase warga datang ke TPS sebanyak 75%,” tandas Aaf.

Aaf sangat menyayangkan jika warga Kota Pekalongan tak menggunkan hak pilihnya. Padahal semua sama tidak memandang jabatan atau satu-satunya sosial.

“Forum tertinggi adalah masyarakat, maka gunakanlah hak pilih saudara dengan datang ke TPS pada hari Rabu, 14 Februari 2024,” tutup Aaf. (em-aha)

“Jadi fokus kita, satu (APK di) flyover, kedua di JPO dan ketiga spanduk atau baliho yang membahayakan (warga),” kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Pengawasan Humas dan Hubungan antara Lembaga Bawaslu Jakbar, Abdul Roup kepada wartawan.

Dia mengungkapkan, penertiban APK di flyover khususnya bendera-bendera partai politik yang dipasang pada tiang, dan berpotensi jatuh terkena hujan dan angin.

“Kalau kaya di flyover gitu kan misalnya pakai tiang-tiang gitu ya. Nanti takutnya kena angin hujan, jatuh timpa pengendara kan bahaya itu, makanya kita tertibkan,” kata Roup.

Dia melanjutkan, mengatakan bahwa penertiban malam ini dilakukan di Lima kecamatan, yakni Grogol Petamburan, Tambora, Cengkareng, Kembangan dan Kalideres.

MAKASSAR, Eranasional.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan penandatanganan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) untuk tahun anggaran 2023 dengan anggaran hibah Rp 224 miliar.

Penandatanganan NPHD antara Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, Ketua KPU Sulsel Hasbullah, dan Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli, berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan di Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 2 Oktober 2023.

Sulsel menjadi daerah pertama dari 38 provinsi di Indonesia yang menandatangani NPHD.

“Sulsel juara satu NPHD. Dari 38 provinsi baru Sulsel yang sudah tandatangan. Sulsel hendak menunjukkan bahwa kita konsisten pada agenda negara tahun depan harus Pemilu,” kata Bahtiar Baharuddin.

Lanjut Bahtiar, yang juga Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri ini menjelaskan, Pilkada sudah harus dilaksanakan tahun depan.

“Kita tidak mau hanya sekedar nomor satu, kita hendak menunjukkan bahwa kita konsisten pada agenda negara tahun depan. Bayangkan tahun depan tidak terjadi Pilkada (akibat dana Pilgub tidak tersedia,red) kan demokrasi transisi, masa Pj terus,” ungkap Bahtiar.

JAKARTA, Eranasional.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI ungkap data 4 jutaan pemilih potensial tidak terekam dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah ditetapkan KPU RI.

Jumlah tersebut merupakan warga yang belum melakukan perekaman e-KTP dan juga pemilih yang akan berumur 17 tahun pada 14 Februari 2024, saat Pemilu 2024 dilangsungkan.

Untuk hal ini, Bawaslu menyarankan KPU berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menyinkronkan data pemilih tanpa KTP elektronik.

“KPU melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk sinkronisasi data pemilih non-KTP elektronik yang ditemukan Bawaslu sebanyak 4.005.275 orang,” ungkap anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin, 3 Juli 2023.

Menurut Lolly, 4.005.275 pemilih potensial itu tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Pemilu 2024 yang jatuh pada 14 Februari 2024.

JAKARTA, Eranasional.com – Jelang Pemilu 2024 banyak sejumlah artis untuk maju sebagai caleg. Hal itu sudah terlihat dari beberapa partai politik yang meminang untuk bergabung di partai.

Namun tak berarti bagi penyanyi Tompi tidak tertarik untuk Terjun ke dunia Politik, meskipun sudah menerima sejumlah tawaran ke ranah politik dari partai yang ada di Indonesia.

“2024 siap?” tanya Danang.

“Gue nggak masuk (politik),” jawab pemilik nama lengkap Teuku Adifitrian itu di Jakarta, Jumat (12/5/2023).

Diakui produser film berusia 44 tahun ini, beberapa partai tentu sudah melakukan PDKT padanya selayaknya pada rekan-rekan musisi dan artis lain.

Namun, Tompi enggan membeberkan lebih detail partai yang mendekati dan memintanya ikut bergabung.

“Ada beberapa partai dekati saya terus terang. Minta gue masuk. Ada lah,”jelas Tompi.

“Pertanyaan saya cuma satu, siapa yang bayarin kampanye, (katanya) dari duit sendiri. Kalau gitu saya mundur. Pasti nggak murah. Kalau harus berhenti kerja sebagai dokter dan masuk politik dan keluarin duit sekian banyak, pasti akan mikir seberapa banyak biar kembali. Gue nggak sanggup,” tambah Tompi.

Bahkan, pelantun Menghujam Jantungku itu membeberkan bahwa uang yang digelontorkannya untuk kampanye berjumlah sangat besar.

Tompi pun berseloroh bahwa uang yang dikeluarkan sebesar itu akan membuatnya tergiur mengembalikan ke kantong pribadi dengan cara yang kurang baik.

“Buat yang udah masuk ke sana, jaga kemurnian niat. Gue nggak sanggup. Pasti gue nyolong ntar. Makanya gue nggak maju (politik),” tandasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio menolak pelawak Denny Wahyudi atau Denny Cagur kembali ke partai tersebut setelah sebelumnya pindah ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Eko membeberkan percakapannya dengan Denny Cagur kepada awak media di Kantor KPU DKI Jakarta usai mendaftarkan bacaleg Partai Amanat Nasional (PAN) untuk DPRD DKI Jakarta ke KPU DKI Jakarta, Jumat.

“Sebenarnya semalam Denny sudah ketemu saya juga, ngobrol, cuma berat juga kalau mau masuk balik lagi karena sudah diisi oleh Uya Kuya,” kata Eko saat ditemui di kantor KPU DKI Jakarta, Jumat (12/5/2023)

Artis Surya Utama alias Uya Kuya telah resmi mengenakan seragam PAN untuk bertarung dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 memperebutkan kursi DPR RI.

Denny Cagur bersama PDIP akan menjadi pesaing Uya Kuya dalam pemilu 2024 sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) DPR RI.

Soal keputusan Denny Cagur pindah haluan, Eko mengaku tak masalah. Pasalnya, PAN disebutnya masih memiliki stok artis yang banyak.

“Ya, itu lah hebatnya PAN, artisnya aja diambil partai lain, kita stoknya (artis) banyak. Jadi nggak kekurangan,” kata Eko Patrio.

Eko mengungkapkan, keluarnya Denny Cagur dari PAN tidak membuat hubungan keduanya memburuk.

“Semalam komunikasi sama saya, ngobrol aja ya, sebagai pertemanan aja,” kata Eko.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membuka pendaftaran bakal calon anggota legislatif (caleg) DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, dan DPD RI mulai 1-14 Mei 2023.

“Pekan depan pendaftaran daftar bakal calon anggota DPR dan DPRD dan pendaftaran bakal calon DPD,” kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik.

Berdasarkan pengumuman KPU Nomor: 18/PL.01.4-PU/05/2023 yang dikeluarkan pada Senin (24/4), dan ditandatangani oleh Ketua KPU Hasyim Asy’ari, menjelaskan pendaftaran calon anggota DPR, DPRD dan DPD dilaksanakan selama 14 hari.

KPU akan melayani mulai pukul 08.00-16.00 waktu setempat pada 1-13 Mei 2023. Sedangkan di 14 Mei 2023, KPU akan melayani mulai pukul 08.00-23.59 waktu setempat.

Para bakal caleg tersebut nantinya akan melakukan pendaftaran melalui aplikasi Sistem Informasi Calon (Silon). Para bacaleg DPD dan partai politik yang mengusung bacaleg DPR dan DPRD diminta untuk mengunggah dokumen pendaftaran di Silon.

“Bakal caleg perseorangan peserta Pemilu 2024 anggota DPD mengunggah naskah asli bentuk digital dokumen pendaftaran pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon) sejak pengumuman pendaftaran calon sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran,” bunyi salah satu poin dalam pengumuman KPU tersebut.

Lanjut Idham menjelaskan, Silon telah dibuka sejak Rabu (19/4), bersamaan dengan pengesahan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan PKPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Setelah pendaftaran, KPU akan melanjutkan verifikasi administrasi persyaratan calon pada 15 Mei sampai 23 Juni 2023. Kemudian dilanjutkan penyerahan perbaikan persyaratan calon pada 26 Juni 2023 sampai 9 Juli 2023.

PANDEGLANG, Eranasional.com – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengakui bahwa pihaknya belum bisa menetapkan kadernya untuk maju pada pesta demokrasi Pilgub Banten 2024. Saat ini Partai Demokrat masih fokus pada ajang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

“Banten kita punya banyak sekali kader yang unggul, yang punya kapasitas dan integritas yang baik, tapi kami memang masih memfokuskan diri dulu untuk pemilihan anggota legislatif, karena yang penting kita bisa menangkan dulu tiket untuk pilkadanya,” kata AHY di Pondok Pesantren Abuya Muhtadi Pandeglang, Senin (17/4/23).

Saat ini, kata AHY, Partai Demokrat memiliki 9 kursi di DPRD Provinsi Banten. Pada tahun 2024 Demokrat menargetkan untuk menambah jumlah kursi.

“Sekarang Partai Demokrat punya 9 kursi di DPRD Provinsi Banten, kami berharap punya target lebih banyak lagi, sehingga makin kuat. Pada saatnya kalau memang dibutuhkan untuk mendominasi pasangan cagub-cawagub tentu kami bisa punya kekuatan yang lebih baik lagi,” jelasnya.

Dalam menghadapi Pemilu tahun 2024 mendatang, kata AHY,  Partai Demokrat sudah mendapatkan restu dari ulama kharismatik asal Kabupaten Pandeglang, Abuya Muhtadi. Menurut dia, Abuya mengharapkan Partai Demokrat punya hasil bagus pada Pemilu 2024.

“Beliau mendoakan yang terbaik untuk perjuangan. Beliau juga berharap kita bisa sukses dalam perjuangan. Kita tahu ini menjadi suatu harapan masyarakat. Saya tadi juga memohon doa karena kami sedang berikhtiar untuk mewujudkan perubahan yang terbaik di negeri kita. Semua kita dedikasikan untuk masyarakat,” ungkap AHY.

AHY menutup kegiatan Safari Ramadan tahun 2023 di Banten. Di provinsi ini dia bertemu dengan Abuya Muhtadi. Selain itu ia juga bersilaturahmi dengan para kader dan masyarakat Banten.

JAKARTA, Eranasional.com –  Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengapresiasi kinerja Polri selama tahun 2022. Bagja mengajak Polri untuk bersama-sama mengawal Pemilu 2024 mendatang.

Bagja mengatakan, sinergitas Bawaslu dan Polri sudah terlaksana dari berbagai hal. Salah satunya kerjasama dengan Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri merumuskan indeks kerawanan Pemilu.

“Kami berterima kasih kepada polisi dalam hal bersama Bawaslu banyak hal yang sudah dilakukan. Pertama tetap membina penyelenggaraan pidana Pemilu, kemudian kami juga bekerjasama dengan teman-teman Baintelkam tentang indeks kerawanan Pemilu yang sudah kami luncurkan,” kata Ketua Bawaslu RI Bagja di Mabes Polri, Sabtu kemarin (31/12/2022).

Bagja menjelaskan, tahun 2023 mendatang akan diluncurkan indeks kerawanan pemilu berdasarkan isu, baik independensi Pemilu maupun politisasi SARA. Bagja berharap Bawaslu dan Polri bisa terus bekerjasama dalam mengawal Pemilu 2024 nantinya.

“Dan tahun depan ada indeks kerawanan pemilu berdasarkan isu. Isu pertama adalah penyelenggara pemilu yang independen kemudian isu. Kedua politisasi SARA melalui media sosial. Ini yang akan kami keluarkan pada tahun depan. Tahun ini sudah dikeluarkan indeks kerawanan seluruhnya,” ujarnya.

“Kami harapkan kami bisa tetap bisa bekerjasama bahkan sampai saat seleksi rekrutmen Bawaslu Provinsi, Kabupaten, Kota kami bekerjasama dengan kepolisian,” imbuhnya.

Ketua Bawaslu RI ini juga menyoroti kasus pemilu 2019 yang menelan korban jiwa, termasuk anggota Polri. Dia berharap kasus yang terjadi pada Pemilu 2019 Tak terulang kembali.

“Kita tentu tidak melupakan bahwa rekan-rekan polisi yang berpulang pada tahun 2022 dan ada juga yang 2019 yang lalu yang bekerjasama bahu-membahu bersama penyelenggara pemilu ikut serta mengamankan dan mensukseskan pemilu 2019 yang itu kemungkinan tidak banyak didengar orang. Bahwa ada sekitar 25 atau 26 personel polisi yang meninggal dunia pada 2019 bersama teman-teman penyelenggara Pemilu,” jelasnya.

“Jadi seluruh KPU, polisi bahu-membahu dalam menyelenggarakan Pemilu di tahun 2019 yang lalu, dan kami berharap akan sampai juga pada tahun 2024,” imbuhnya melansir detikcom, Minggu (1/1/2023). **

JAKARTA, Eranasional.com – Para Kepala Daerah baik gubernur maupun bupati/wali kota diminta mendukung dan memfasilitasi tahapan penyelenggaran Pemilu Tahun 2024.

Hal itu ditegaskan Kemendagri melalui Surat Edaran Nomor 900.1.9/9095/SJ tentang Dukungan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Tahapan Penyelenggaran Pemilu 2024 yang diteken Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro  (2/1/2023).

Surat tersebut diterbitkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggara Pemilu Tahun 2024.

Hal ini sebagaimana diamanatkan Pasal 434 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan memperhatikan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1164/PP.04-SD/04/2022 tanggal 18 November 2022 perihal Dukungan Fasilitasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu Tahun 2024.

Dalam surat tersebut, Suhajar menguraikan sejumlah dukungan yang perlu diberikan pemerintah daerah (Pemda). Satu di antaranya, Pemda perlu memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“Langkah ini untuk mendukung tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang berada di lingkungan kecamatan maupun kelurahan/desa,” katanya.

Pemda perlu menugaskan personel untuk membantu Sekretariat PPK dan PPS. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pembentukan Sekretariat PPK paling lambat 10 Januari 2023 dan Sekretariat PPS dibentuk paling lambat 24 Januari 2023.

Tak hanya itu, kepala daerah diminta memberikan izin kepada ASN Pemda untuk mendaftar sebagai PPK, PPS, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih). Ini khususnya dalam hal ketidaktersediaan pendaftar dari masyarakat umum yang memenuhi persyaratan dan memiliki kapasitas yang berada di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.

Pemda juga perlu mengerahkan personel Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) untuk penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat selama masa tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

Selain itu, Pemda diminta memfasilitasi pemeriksaan kesehatan dan penerbitan surat keterangan sehat jasmani dan rohani pada rumah sakit milik pemerintah atau Pemda, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan Puskesmas Pembantu atau sebutan lainnya sebagaimana pemenuhan persyaratan administrasi sebagai Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu Tahun 2024.

“(Perlu memberikan) dukungan sosialisasi kepada masyarakat dalam pembentukan Badan Ad Hoc untuk penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 serta Tahapan Pemilu lainnya,” tandas Suhajar dalam surat tersebut. **