LS diamankan di sebuah rumah kos di Kecamatan Tallo, Kota Makassar, pada Sabtu (10/10/2026).

Penindakan tersebut merupakan tindak lanjut permintaan bantuan penanganan perkara dari Polres Tarakan, Polda Kalimantan Utara.

Kasus ini bermula ketika korban berinisial HA meminta bantuan LS untuk memasukkan anaknya ke Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (Unhas).

Namun, setelah anak korban tidak berhasil diterima di Unhas, LS kemudian mengarahkan korban ke Universitas Trisakti.

Berdasarkan pemeriksaan awal, LS membenarkan telah menerima sejumlah uang dari korban dengan total sekitar Rp550 juta.

Kanit Resmob Polda Sulsel, Kompol Wawan Suryadinata, mengatakan LS diamankan setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan.

“Terduga pelaku kami amankan setelah dilakukan penyelidikan. Berdasarkan pemeriksaan awal, yang bersangkutan membenarkan menerima uang dari korban. Perkara ini masih dalam proses penanganan lebih lanjut,” ujar Wawan.

Setelah diamankan, LS dibawa ke Posko URC Resmob Polda Sulsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Hingga kini, perkara tersebut masih dalam penanganan kepolisian. []

Wanita yang diketahui bernama Sarinahafiz tersebut menawarkan jasa penukaran uang baru kepada masyarakat, yang rencananya akan digunakan untuk kebutuhan Lebaran.

Namun, setelah para korban menyerahkan sejumlah uang, pelaku diduga tidak menepati janji untuk menukarkan maupun mengembalikan dana tersebut.

Menurut keterangan korban, pelaku sebelumnya berjanji akan mengembalikan uang sejak hari Senin.

Namun hingga malam takbiran, uang yang dijanjikan tak kunjung dikembalikan, sehingga memicu keresahan di kalangan korban.

Merasa dirugikan, para korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Maros.

Namun, dalam perkembangan kasus, pelaku disebut telah lebih dulu membuat laporan dan mengklaim dirinya juga sebagai korban penipuan.

Meski demikian, para korban tetap menuntut pengembalian uang mereka. Pihak kepolisian sendiri diketahui belum melakukan penahanan terhadap pelaku, dan memberikan waktu selama satu minggu untuk menyelesaikan pengembalian dana kepada para korban.

Berdasarkan informasi dari warga sekitar, pelaku diketahui merupakan seorang ibu dengan dua anak.

Sejumlah tetangga juga menyebut bahwa yang bersangkutan sebelumnya pernah terlibat dalam permasalahan serupa, termasuk terkait pinjaman modal, yang membuat namanya dikenal sebagai nasabah bermasalah.

Kasus ini kini menjadi perhatian masyarakat, terutama menjelang momen Lebaran, di mana kebutuhan uang baru meningkat dan rawan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. []

Menurut Inge, pelaku penipuan memanfaatkan momentum kebijakan dan pembaruan sistem perpajakan untuk menipu masyarakat. Mereka kerap mencatut nama pejabat atau pegawai DJP serta menggunakan isu-isu aktual agar korban percaya dan mengikuti instruksi yang diberikan.

“DJP mengingatkan kembali masyarakat untuk tetap waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai DJP,” ujar Inge dalam keterangan resmi, Rabu (18/2/2026).

Ia menjelaskan bahwa latar belakang yang sering digunakan pelaku antara lain isu pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), konfirmasi data perpajakan, implementasi aplikasi Coretax, hingga informasi mutasi atau promosi pejabat di lingkungan DJP. Topik-topik tersebut dinilai cukup sensitif dan relevan sehingga mudah memancing perhatian masyarakat.

Berdasarkan data yang dihimpun DJP, pelaku umumnya menghubungi korban melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp. Mereka mengirimkan file dengan format .apk yang diklaim sebagai aplikasi resmi pajak atau pembaruan sistem. Padahal, file tersebut berpotensi mengandung malware yang dapat mencuri data pribadi, termasuk akses ke layanan perbankan.

Selain itu, terdapat modus pengiriman tautan palsu yang menyerupai aplikasi M-Pajak atau platform layanan pajak resmi. Korban diarahkan untuk mengunduh aplikasi melalui tautan tersebut, yang sebenarnya merupakan jebakan untuk mencuri informasi sensitif.

Tidak hanya itu, pelaku juga mengirimkan pesan terkait tagihan pajak yang harus segera dilunasi, proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), hingga permintaan pembayaran materai elektronik melalui tautan tertentu. Dalam beberapa kasus, korban bahkan ditelepon langsung dan diminta mentransfer sejumlah uang dengan alasan tertentu.

DJP menegaskan bahwa seluruh komunikasi resmi terkait perpajakan dilakukan melalui saluran yang telah ditetapkan. Jika masyarakat menerima pesan mencurigakan yang mengatasnamakan DJP, mereka dapat melakukan konfirmasi melalui kantor pajak terdekat atau menghubungi Kring Pajak di nomor 1500200. Verifikasi juga dapat dilakukan melalui email resmi pengaduan@pajak.go.id.

Selain itu, masyarakat dapat memanfaatkan akun resmi layanan informasi di platform X @kring_pajak, situs pengaduan resmi DJP, maupun fitur live chat pada laman resmi DJP. Saluran tersebut disediakan untuk memastikan informasi yang diterima benar-benar berasal dari sumber terpercaya.

DJP juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan upaya penipuan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital melalui kanal aduan nomor dan aduan konten. Laporan juga dapat disampaikan kepada aparat penegak hukum apabila telah terjadi kerugian.

Menurut Inge, partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan upaya penipuan sangat membantu pemerintah dalam memetakan pola dan menindak pelaku. Ia menekankan bahwa DJP tidak pernah meminta pembayaran pajak melalui rekening pribadi maupun meminta wajib pajak mengunduh aplikasi melalui tautan tidak resmi.

Transformasi digital di lingkungan DJP, termasuk implementasi sistem baru seperti Coretax, memang bertujuan meningkatkan efisiensi dan kemudahan layanan. Namun di sisi lain, digitalisasi juga membuka celah yang dimanfaatkan pelaku kejahatan siber.

Kasus penipuan berkedok pajak bukan hanya merugikan korban secara finansial, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan. Oleh karena itu, DJP berupaya aktif menyosialisasikan informasi pencegahan serta memperkuat sistem keamanan digitalnya.

Dengan maraknya modus penipuan yang semakin canggih, kewaspadaan menjadi benteng utama. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada pesan mendesak yang meminta tindakan cepat, terutama jika berkaitan dengan data pribadi atau transfer dana.

DJP memastikan akan terus melakukan pembaruan informasi serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk meminimalkan risiko kejahatan siber di sektor perpajakan. Di tengah percepatan transformasi digital, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan data dan stabilitas sistem perpajakan nasional.

Salah satu korban, Firdiansyah Julian, mengaku mengalami kerugian sebesar Rp90 juta setelah memesan 200 karton minyak goreng pada Januari 2026. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank ke rekening terlapor RAS, namun barang yang dijanjikan tak kunjung diterima.

“Setelah kami komunikasi dan berkumpul, ternyata korbannya RAS cukup banyak. Ada yang rugi Rp100 juta, Rp200 juta, bahkan ada yang sampai di atas Rp500 juta,” ujar Firdiansyah kepada ERANASIONAL, Minggu (15/2/2026).

Berdasarkan pengakuan para korban, total kerugian sementara diperkirakan mencapai lebih dari Rp5 miliar. Angka tersebut masih berpotensi bertambah seiring proses pendataan yang terus dilakukan.

Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Metro Depok dengan nomor register LP/B/266/II/2026/SPKT/POLRES METRO DEPOK/POLDA METRO JAYA pada Kamis (12/2/2026) dan saat ini tengah dalam proses penyelidikan.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made, membenarkan bahwa laporan tersebut sedang ditangani. Bahkan, salah satu terlapor telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Betul, kasus ini sedang ditangani. Salah satu terlapor RAS sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Namun karena yang bersangkutan sedang hamil besar, tidak dilakukan penahanan dan hanya dikenakan wajib lapor 1 x seminggu,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (16/2/2026).

Polisi menduga motif dugaan tindak pidana tersebut berkaitan dengan faktor ekonomi untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat yang merasa dirugikan agar segera melapor guna memperkuat proses hukum dan pendataan korban.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena jumlah korban yang cukup banyak serta nilai kerugian yang tidak sedikit. Aparat kepolisian masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan tindak pidana tersebut.

Para korban berharap kasus ini dapat segera dituntaskan, pelaku bertanggung jawab, serta kerugian yang dialami dapat dipulihkan melalui proses hukum yang berlaku.

Laporan tersebut telah dikonfirmasi oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Bhudi Hermanto, membenarkan adanya laporan yang menyeret nama Timothy Ronald dan rekannya.

“Benar, ada laporan terkait kripto yang dilaporkan oleh pelapor berinisial Y,” ujar Bhudi Hermanto, dikutip Minggu (10/1/2026).

Menurut Bhudi, laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara sengaja. Saat ini, kepolisian masih berada pada tahap penyelidikan awal guna mendalami fakta dan bukti yang diajukan oleh pelapor.

Bhudi menjelaskan, Timothy Ronald dan rekannya dilaporkan atas dugaan mengajak korban berinvestasi pada sejumlah aset kripto dengan iming-iming keuntungan besar. Namun, investasi tersebut diduga justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

“Kami masih mendalami modus dan peran masing-masing terlapor. Pelapor juga telah kami undang untuk membawa bukti-bukti tambahan,” kata Bhudi.

Kasus ini menjadi perhatian luas mengingat Timothy Ronald dikenal sebagai figur publik di dunia kripto dan keuangan digital. Ia bahkan kerap dijuluki sebagai “Raja Kripto Indonesia” oleh para pengikutnya di media sosial.

Dunia aset kripto bukan hal baru bagi Timothy Ronald. Ia telah lama berkecimpung di sektor ini dan dikenal aktif mengedukasi generasi muda melalui berbagai platform digital.

Pada 2022, Timothy bersama Kalimasada mendirikan Akademi Crypto, sebuah wadah pembelajaran yang bertujuan memberikan pemahaman mengenai investasi kripto, trading, teknologi blockchain, hingga manajemen portofolio.

]]> https://eranasional.com/96491/kronologi-dugaan-penipuan-kripto-investor-muda-timothy-ronald-dilaporkan/feed 0 Aditya https://eranasional.com/96436/kasus-dugaan-penipuan-masuk-akpol-seret-nama-artis-adly-fairuz https://eranasional.com/96436/kasus-dugaan-penipuan-masuk-akpol-seret-nama-artis-adly-fairuz#respond Sun, 11 Jan 2026 15:10:38 +0000 https://eranasional.com/96436/kasus-dugaan-penipuan-masuk-akpol-seret-nama-artis-adly-fairuz Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Nama artis Adly Fairuz tengah menjadi sorotan publik setelah dilaporkan dan digugat secara hukum oleh seorang warga bernama Abdul Hadi terkait dugaan penipuan masuk Akademi Kepolisian (Akpol). Kasus ini kini bergulir di jalur pidana dan perdata, dengan nilai kerugian yang ditaksir mencapai miliaran rupiah.

Berdasarkan keterangan kuasa hukum korban, Farly, kliennya telah mengeluarkan dana sebesar Rp 3,65 miliar dengan harapan anaknya dapat lolos seleksi Akpol. Namun, hingga dua periode pendaftaran, yakni tahun 2023 dan 2024, janji tersebut tidak pernah terealisasi.

Akibat peristiwa itu, Adly Fairuz kini menghadapi gugatan perdata wanprestasi senilai hampir Rp 5 miliar yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu, laporan pidana atas dugaan penipuan dan penggelapan juga telah dilayangkan ke Polres Jakarta Timur.

Dalam keterangannya, Farly mengungkapkan bahwa kliennya diyakinkan oleh seseorang yang mengaku sebagai “Jenderal Ahmad”. Sosok tersebut disebut memiliki pengaruh besar dan mampu meloloskan calon taruna Akpol melalui jalur tertentu.

Korban baru menyadari kejanggalan ketika meminta bertemu langsung dengan sosok yang disebut sebagai jenderal tersebut pada tahun 2024. Pertemuan akhirnya dilakukan di kawasan Jakarta Selatan.

“Klien kami bertanya, mana jenderalnya. Namun yang ditunjuk justru Adly Fairuz. Tentu klien kami terkejut karena Adly Fairuz adalah seorang artis, bukan pejabat Polri,” ujar Farly.

Menurut penjelasan kuasa hukum, nama “Ahmad” yang digunakan diduga berasal dari nama tengah Adly Fairuz, yakni Adly Ahmad Fairuz. Dugaan penggunaan identitas samaran inilah yang kemudian menjadi salah satu poin penting dalam laporan pidana yang diajukan.

Kasus ini sempat heboh saat para korban menggeruduk rumah APD di Ceger, Cipayung, Jakarta Timur, Senin (8/12/2025).

“Setelah keadaan berhasil dikendalikan, terduga pelaku diamankan,” kata Kapolres Jakarta Timur Kombes Alfian Nurizal dikutip dari kumparan, Senin (8/12/2025).

Alfian menyebut, kasus ini dilimpahkan ke Polres Jakarta Utara karena lokasi peristiwanya berada di sana.

“Selanjutnya dibawa untuk dilimpahkan penanganannya ke Polres Metro Jakarta Utara sesuai laporan kasus,” ujarnya.

Sebelumnya, Kasatreskrim Polres Jakarta Utara, Kompol Ongkoseno Grandiarso, mengatakan kasus ini pertama kali dilaporkan seorang korban berinisial SO. Ia mengalami kerugian hingga Rp 82.740.000.

Seiring berjalannya waktu, polisi mendapat informasi bahwa korban tidak hanya satu. Sejauh ini, total korban yang terdata mencapai 88 orang, yang melaporkan kasus ini ke Polres Jakut.

Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menangkap dua orang tersangka yang diduga terlibat dalam akses ilegal terhadap sistem Ninja Xpress dan penyalahgunaan data pelanggan. Dua orang pelaku, T dan MFB ditangkap di Bandung dan Cirebon pada 5 Mei 2025. Satu orang lainnya masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya melakukan pengungkapan dan penangkapan dua pelaku dari tiga pelaku yang saat ini, inisial D sudah DPO,” kata Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak, Kamis (11/7/2025)

Hal ini dibenarkan oleh Kabidhumas Polda Jateng Kombes Artanto. Dia mengungkapkan, anggota tersebut kini menjalani pemeriksaan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Jateng.

“Sudah ditangani dengan penyelidikan oleh Paminal Bid Propam Polda Jateng,” kata Artanto kepada wartawan, Kamis (19/6/2025).

Informasi ini mulanya ramai di media sosial X. Kemudian, diunggah kembali oleh salah satu akun Instagram @Jevuska. Dalam unggahannya, Bripda Bagus Yoga Ardian, anggota Polda Jateng disebut hobi selingkuh.

“Dia mainin banyak cewek, bahkan ada istri orang juga agar utang pinjolnya dilunasi. Yaampun abdi negara ada aja modelan mokondo kek gini,” kata akun X Kang Bedah @viralinae yang diunggah akun Instagram@Jevusca, Kamis (19/6/2025).

Akun X Kang Bedah itu juga memperlihatkan bukti-bukti perselingkuhan Bripda Bagus Yoga. Dia juga mengatakan korban pernah ungkap kasus ini ke media sosial TikTok dan terungkap banyak korban lainnya.

“Pas korban mau bikin laporan, malah dijawab ama polisi ini, bahwa kasusnya gak bakalan diproses di Polsek manapun, karena butuh uang banyak. Polisi ini memvalidasi bahwa kepolisian memang sarangnya pungli dan korupsi,” jelas dia.

Akun X Kang Bedah itu menandai akun X Polda Jateng agar segera menindak Bripda Bagus Yoga. Akun X Polda Jateng langsung merespons dengan mempersilakan melapor ke Bid Propam.

“Terima kasih sobat Polri atas informasinya. Terkait adanya anggota Polri yang diduga melakukan pelamggatan, silakan untuk melaporkan ke Bidpropam Polda Jateng. Kami siap melayani dengan transparan dan tuntas,” tulis akun X Polda Jateng.

Tersangka berhasil menerima uang melalui transfer bank sebesar USD2,2 juta atau setara Rp36 miliar.

Keduanya menggunakan modus melakukan business email compromise. Yakni, jenis penipuan siber berkedok penyamaran sebagai tokoh terpercaya di dalam suatu organisasi untuk menipu rekan bisnisnya.

“Modus operandi yang mereka lakukan adalah business email compromise antara dua pihak, korban dengan mitra bisnisnya sedang melakukan komunikasi melalui email. Kemudian salah satu email dari salah satu pihak ini di-hack atau dikuasai pelaku,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam, kepada wartawan, Selasa (17/6/2025).

Sesampainya di negeri ginseng itu mereka hanya dibekali visa turis, bukan visa kerja seperti yang dijanjikan.

Kasus ini mencuat setelah sembilan korban yang tergabung sebagai calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) mengaku tertipu oleh sponsor pengiriman tenaga kerja.

Menurut pendamping hukum para korban, Sujadi, mengatakan bahwa masing-masing mengalami kerugian berbeda, mulai dari Rp80 juta hingga Rp150 juta.

“Klien kami dijanjikan bisa bekerja secara resmi di Korsel dengan gaji menggiurkan, Rp1 juta per hari. Semua proses diurus oleh pihak sponsor dengan syarat membayar Rp80 juta,” terang Sujadi, di Jepara, Senin (5/5/2025).

Namun kenyataan berkata lain. Alih-alih diterbangkan langsung ke Korsel untuk bekerja, para korban justru diajak ‘berkeliling’ ke Malaysia, Hongkong, dan Macau.

Selama di perjalanan, mereka mengenakan jaket komunitas motor gede (moge) bertuliskan Familia MC — seolah sedang mengikuti tur internasional. Jaket ini dibagikan sejak keberangkatan di Jakarta, lengkap dengan sesi foto di atas moge yang bukan milik mereka.

“Saat sampai di Korsel, mereka langsung dicekal karena ternyata hanya mengantongi visa turis. Mereka dianggap masuk sebagai wisatawan, bukan pekerja,” jelas Sujadi.

Pihaknya pun sudah melaporkan kasus ini ke Subdiv IV Unit II Polda Jateng sejak 21 Maret 2025. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut dari aparat.

“Kami juga akan melaporkan ke BP2MI Jateng agar mendapat dukungan dalam proses hukum dan pemulihan kerugian korban,” tegasnya.

Salah satu korban, Abdul Malik, menceritakan bahwa ia tertarik bergabung karena informasi yang dibagikan oleh dua tetangganya, Kusnan dan Mat Solekan, warga Guntur, Demak.

“Saya percaya karena informasi itu datang dari tetangga sendiri. Kami dijanjikan gaji Rp28–Rp29 juta per bulan. Tapi kenyataannya, hanya ditipu,” ujar Malik.

Ia mengaku telah mengeluarkan uang Rp80 juta yang sebagian besar berasal dari pinjaman dan gadai sertifikat tanah. Kini, ia bersama korban lainnya menuntut pertanggungjawaban dari pihak sponsor.

Sementara Khusnan dan Mat Solekan, dua nama yang diduga menjadi pelaku utama dalam kasus ini, tidak dapat dihubungi hingga berita ini diturunkan.

Dalam rekaman tersebut, TNA mengenakan kemeja lengan panjang merah muda dan sibuk menggunakan ponsel miliknya. Saat itu, dia sedang melakukan transaksi pembelian pakaian dengan metode transfer melalui layanan m-banking. Setelah beberapa saat, pelaku menunjukkan bukti transfer sebesar Rp2.186.400 kepada penjaga toko.

Setelah dicek diketahui bukti transfer tersebut palsu dan tidak ada dana yang masuk ke rekening toko. Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi, mengatakan peristiwa itu terjadi di outlet pakaian Jenahara yang berlokasi di lantai tiga PIM 2, pada Jumat (11/4/2025).

“TKP di outlet pakaian Jenahara di PIM 2 lantai tiga,” kata Nurma kepada wartawan, Kamis, 17 April 2025.

Penipuan terungkap setelah pihak toko menemukan selisih antara total penjualan barang dan jumlah pemasukan dana.Setelah melakukan pengecekan ulang melalui rekaman CCTV, karyawan toko mencurigai tindakan pelaku.

“Kasir kemudian mengecek CCTV outlet tersebut dan mendapati adanya dugaan tindak pidana penipuan,” ujar dia.

Pelaku akhirnya ditangkap pada Selasa, 15 April 2025 atau empat hari setelah kejadian. Dia ditangkap polisi di sebuah hotel kawasan Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kasus ini pun diselesaikan secara damai antara pihak toko dan pelaku.

Modus operandi para pelaku adalah menawarkan trading saham dan mata uang kripto melalui platform online yang ternyata fiktif.

“Sampai dengan saat ini jumlah korban mencapai 90 orang dan diperkirakan akan terus bertambah, ada pun jumlah total kerugian dari 90 orang tersebut mencapai 105 miliar rupiah,” kata Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (19/3./2025).

Kasus ini terungkap dari beberapa laporan polisi yang masuk ke Bareskrim Polri serta pengaduan yang diterima oleh Indonesia Anti Scam Center (IASC) OJK.

Belakangan marak sebagian oknum tidak bertanggung jawab untuk menipu wajib pajak dengan berbagai cara.

DJP menegaskan bahwa mereka tidak pernah meminta data pribadi, verifikasi melalui telepon, WhatsApp, atau mengunduh aplikasi dalam format APK. Oleh karena itu, wajib pajak diminta untuk tidak mudah percaya terhadap permintaan yang mengatasnamakan DJP tanpa verifikasi resmi.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jakarta, Patris Yusrian Jaya, menyebut bahwa uang itu kemudian ditransfer Azam ke salah satu pegawai honorer di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Diduga uang itu kemudian mengalir ke sejumlah pihak.

“Oleh saudara AZ [Azam], uang ini sudah digunakan untuk kepentingan pribadi, membeli aset, dan sebagian lagi masuk di rekening istri,” ujar Patris dalam konferensi pers di Kejati Jakarta, Kamis (27/2/2025) malam.

Bahkan, kata dia, dari hasil pemeriksaan, uang itu juga turut mengalir ke sejumlah jaksa lainnya yang kini tengah ditelusuri penyidik.

“Kemudian, dari pemeriksaan tim penyidik, bahwa uang yang didapat oleh JPU AZ [Azam] ini juga mengalir ke beberapa oknum jaksa yang sekarang sedang ditelusuri oleh penyidik untuk membuktikan keterangan-keterangan itu,” tutur dia.

Adapun perkara ini bermula pada pada 23 Desember 2023 ketika JPU pada Kejari Jakarta Barat mengeksekusi pengembalian barang bukti uang korban robot trading Fahrenheit dengan terpidana Hendry Susanto. Total barang bukti yang akan dikembalikan itu senilai Rp 61,4 miliar.