Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan laporan mantan Sekda Gowa, Andy Azis, terkait dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

SF dimintai keterangan sebagai terlapor oleh penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Satreskrim Polresta Gowa pada Rabu (2/9/2026).

Proses pemeriksaan berlangsung hampir enam jam. SF mulai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 14.30 WITA dan baru selesai sekitar pukul 20.00 WITA.

Selama pemeriksaan, penyidik mengajukan sekitar 30 pertanyaan kepada SF untuk mendalami laporan yang disampaikan Andy Azis.

Kanit Tipiter Satreskrim Polresta Gowa, Ipda Andi Muhammad Alfian, membenarkan pemeriksaan tersebut.

Menurutnya, keterangan SF diperlukan untuk mengklarifikasi laporan yang telah diterima penyidik.

“Penyidik kami telah melakukan interogasi, wawancara, atau pengambilan keterangan klarifikasi terhadap terlapor yang telah datang memenuhi undangannya pada hari ini,” ujar Alfian.

Salah satu hal yang menjadi perhatian penyidik adalah sebuah unggahan di media sosial yang kemudian diketahui muncul dalam status WhatsApp milik SF.

Unggahan tersebut belakangan telah dihapus atau ditarik kembali dari status WhatsApp.

“Dari awal kami menanyakan sehubungan dengan laporan daripada pelapor terkait status WhatsApp yang sempat di-upload pada status WhatsApp terlapor yang kemudian diketahui dihapus atau ditarik kembali,” kata Alfian.

Dalam pemeriksaan itu, SF telah menjelaskan kepada penyidik mengenai rangkaian kejadian hingga unggahan tersebut muncul di status WhatsApp miliknya.

Ia juga memberikan penjelasan mengenai alasan unggahan tersebut dibuat atau muncul di status tersebut.

“Menurut keterangan terlapor, ada sesuatu yang dianggap oleh terlapor di luar dari atau ketidaksengajaan,” jelas Alfian. []

Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyebaran tuduhan terkait ijazah Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Immanuel, pada Rabu (29/7).

“Perkara dengan terdakwa Tifauziah Tyassuma telah dilimpahkan kembali ke pengadilan kami pada tanggal tersebut, dengan nomor perkara 354/Pid.B/2026/PN Jktim,” ujarnya.

Immanuel menjelaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan perlawanan terhadap putusan sela yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Pihak kejaksaan justru memilih untuk menyempurnakan surat dakwaan sebelum kembali menyerahkan perkara ke pengadilan.

Sidang pertama untuk perkara ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 6 Agustus 2026.

Pemeriksaan akan dipimpin oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Christina Endarwati, dengan anggota hakim Rudi Rafli Siregar dan Mathilda Chrystina Katarina.

“Sidang perdana akan dilaksanakan pada tanggal tersebut,” tambah Immanuel.

Ia juga menegaskan bahwa jalannya persidangan akan dimulai kembali dari tahap awal, yaitu pembacaan surat dakwaan yang telah disempurnakan.

Sebelumnya, pada Kamis (23/7), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengabulkan eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh tim pembela dokter Tifa.

Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati saat membacakan amar putusan menyatakan, “Kami memutuskan bahwa perlawanan yang diajukan oleh tim advokat terdakwa dinyatakan diterima.”

Dalam putusan tersebut, hakim menilai bahwa surat dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum dalam perkara nomor 301/Pid.Sus/2026/PN Jkt.

Tim tidak disusun secara teliti dan mengandung ketidakjelasan, sehingga surat dakwaan tersebut dinyatakan batal menurut hukum.

Akibatnya, proses pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian sebelum adanya perbaikan dari pihak kejaksaan. []

Kepala Kejari Jakarta Selatan, Marcelo Bellah, mengatakan seluruh barang bukti tersebut diserahkan bersamaan dengan proses pelimpahan perkara pada Senin (22/6).

“Barang bukti yang turut diserahkan pada hari ini berjumlah 714 item,” ujar Marcelo kepada wartawan di Jakarta.

Ia menjelaskan, barang bukti yang diterima didominasi oleh dokumen dan sejumlah buku. Selain itu, terdapat perangkat telepon seluler serta media penyimpanan berupa flashdisk yang memuat tautan dan rekaman video yang berkaitan dengan perkara tersebut.

“Barang bukti terdiri atas beberapa jenis, dengan jumlah terbanyak berupa dokumen, buku, handphone, dan flashdisk yang berisi tautan maupun video yang memiliki keterkaitan dengan perkara ini,” jelasnya.

Dalam perkembangan perkara tersebut, Kejari Jakarta Selatan memutuskan untuk tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma atau dokter Tifa.

Sebagai gantinya, keduanya dikenakan kewajiban melapor satu kali setiap pekan selama proses hukum berjalan.

Keputusan itu, kata Marcelo, diambil setelah jaksa mempertimbangkan surat permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh kuasa hukum serta keluarga kedua tersangka.

Menurut dia, pihak keluarga yang bertindak sebagai penjamin menyatakan kesiapan menerima konsekuensi apabila Roy maupun Tifa tidak memenuhi kewajiban hadir selama proses persidangan.

Selain itu, kedua tersangka juga telah menyampaikan surat pernyataan untuk bersikap kooperatif, mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak mengulangi tindakan yang dipersoalkan demi menjaga situasi tetap kondusif.

“Atas dasar mekanisme dan ketentuan yang berlaku, terhadap para tersangka diputuskan tidak dilakukan penahanan,” kata Marcelo.

Selanjutnya, perkara tersebut akan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim). Kejari Jakarta Selatan juga menyatakan akan segera melimpahkan berkas perkara beserta surat dakwaan ke pengadilan. []

Agenda persidangan kali ini adalah pembacaan tanggapan Penuntut Umum atas Nota Keberatan (eksepsi) yang diajukan tim advokat terdakwa.

Usai persidangan, Kuasa Hukum Budi menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dinilai tidak memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Ia bahkan meminta Presiden Prabowo Subianto, Kejaksaan Agung, Menteri Hukum, serta Wakil Menteri Hukum untuk menindak tegas oknum JPU yang menangani perkara tersebut.

“Saya sangat kecewa setelah mendengarkan pembacaan tanggapan JPU. Apa yang disampaikan tidak sesuai dengan KUHP yang baru saja disahkan dan mulai berlaku. Padahal Wakil Menteri Hukum sudah berulang kali menggaungkan penerapan KUHP baru ini,” ujarnya kepada wartawan.

Menurutnya, dalam KUHP baru telah diatur secara tegas mengenai batas waktu kewenangan penuntutan (daluwarsa).

Ia mencontohkan, apabila suatu perkara pencemaran nama baik dilaporkan terjadi pada tahun 2018 dengan ancaman pidana maksimal tiga tahun penjara, maka kewenangan penuntutan seharusnya telah gugur pada tahun 2026 karena telah melewati batas enam tahun.

“Kalau merujuk pada KUHP yang baru, perkara ini seharusnya sudah kedaluwarsa. Saya menegaskan kepada Jaksa Agung agar segera memberikan sanksi tegas kepada JPU yang menangani perkara ini,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pernyataan pemerintah terkait penerapan KUHP baru yang dinilai belum berjalan sebagaimana mestinya.

“Wakil Menteri Hukum jangan sampai memberikan harapan palsu kepada masyarakat. KUHP baru sudah diberlakukan, tapi dalam praktiknya tidak dijalankan dengan benar,” tambahnya.

Kuasa hukum Budi berharap majelis hakim dalam sidang putusan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis mendatang dapat memberikan putusan yang berkeadilan serta menerapkan ketentuan KUHP baru secara konsisten.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adam Deni oleh karena itu dengan pidana penjara selama enam bulan,” kata hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2024).

Hukuman itu lebih ringan dari tuntutan jaksa. Penuntut umum sejatinya meminta hakim memberikan vonis setahun penjara untuk Adam Deni.

Majelis menilai jaksa berhasil membuktikan tuduhan terhadap Adam sebagaimana dakwaan primer. Dalam perkara ini, pertimbangan memberatkan yakni adanya kerugian materiil kepada korban.

Lalu, majelis juga menilai Adam yang pernah dihukum pidana menjadi pertimbangan memberatkan dalam kasus ini. Sementara itu, pertimbangan meringankannya yakni bersikap sopan, telah mengaku, dan menyesal.

“Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan di ruang persidangan,” ucap hakim.

“Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan, menyatakan Haris Azhar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Menghukum Haris Azhar untuk menjalani pidana penjara selama empat tahun,” kata Jaksa saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (13/11/2023).

Haris Azhar juga dituntut membayar denda sebesar Rp1 juta subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa meyakini Haris Azhar bersalah telah melanggar Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 UU ITE juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Jaksa mengatakan hal yang memberatkan Haris Azhar yaitu tidak mengakui perbuatan, berlindung seolah-olah mengatasnamakan pejuang lingkungan hidup, hingga tidak sopan di persidangan. Dan, tidak ada hal meringankan baginya.

Dalam kasus ini, Haris Azhar dan didakwa mencemarkan nama baik Luhut Binsar Pandjaitan melalui podcast berjudul ‘Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1! >NgeHAMtam’ yang diunggah di kanal YouTube Haris Azhar.

Adapun hal yang dibahas dalam video channel YouTube tersebut adalah kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul ‘Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya’.

JAKARTA, Eranasional.com – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri tengah mendalami soal dugaan penyebaran berita bohong yang dilakukan akademisi Rocky Gerung.

Rocky Gerung dilaporkan oleh sejumlah pihak ke polisi akibat dari pernyataannya yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Yang dilaporkan adalah terkait dengan menyebarkan berita bohong, kemudian di mana termaksud dalam Pasal 14 dan 15 UU No. 1/1946. Jadi ini yang dilaporkan,” kata Direktur Tipidum Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro di Mabes Polri, Jumat (4/8).

Sedangkan, soal dugaan pencemaran nama baik, dijelaskan Rahardjo, penyidik Bareskrim tidak mendalaminya, karena Jokowi sebagai pihak yang dicemarkan nama baiknya tidak melapor.

“Seperti yang kita ketahui bersama, pencemaran nama baik seseorang itu merupakan delik aduan. Tentu yang bisa mengadukan adalah orang yang merasa dirugikan,” ujar Djuhandhani.

Namun, dia belum menjelaskan secara rinci soal perbuatan penyebaran berita bohong yang diduga dilakukan Rocky Gerung.

Adapun bunyi Pasal 14 UU No. 1/1946 adalah sebagai berikut. “Barang siapa yang menyiarkan berita atau pemberitaan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun”.

JAKARTA, Eranasional.com –Tenri Anisa dan kuasa hukumnya resmi melaporkan musisi Virgoun dan istrinya, Ina Idola Rusli ke pihak Polda Metro Jaya, Jumat (5/5/2022) malam. Keduanya dilaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik.

“Hari ini kami membuat laporan polisi terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah di media sosial. Itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dan atau pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 315 KUHP juncto pasal 45 UU ITE,” ujar kuasa hukum Tenri, Teguh Putra, kepada wartawan di Kantor Polda Metro Jaya, Jumat (5/5/2023) malam.

Tak hanya ditujukan pada Virgoun dan Ina, Teguh menyebut bahwa laporan juga berlaku untuk sejumlah akun media sosial yang ikut menyebarluaskan informasi yang disampaikan Ina sebelumnya.

“Adapun pihak yang kami laporkan, setelah kami berkonsultasi karena ini di media sosial jadi siapa pun yang me-ngepost, me-repost, menyebarluaskan itu semuanya dilakukan penyelidikan,” ucap Teguh.

“Jadi tidak hanya tertuju pada Inara ataupun Virgoun, tapi semua pihak yang ikut me-repost menyebarluaskan itu akan nanti jadi ranahnya kepolisian untuk bisa memeriksa,” sambungnya.

Didampingi ibu dan pacarnya, Tenri menyampaikan setidaknya dua buah bukti untuk menguatkan laporannya kepada pihak kepolisian.

“Buktinya ada dua, satu surat pernyataan yang di posting, yang isinya itu mencatut nama klien kami, kemudian di situ ada statement menyatakan melakukan hubungan badan,” ungkap Teguh.

“Kedua buktinya adalah highlight dari Instagram Story Inara yang dengan menyebut pelakor. Itu kita sudah capture kita sudah sampaikan ke penyelidik,” lanjutnya.

Karena itu selain akan menjerat Ina dan Virgoun, kata Teguh, besar kemungkinan laporan itu juga dapat diberlakukan pada akun media sosial serupa yang menyebarkan informasi tersebut.

“Itu terbuka, siapa saja. Memang buktinya kami tujukan kepada saudari Inara tapi dalam proses penyelidikan nanti akan terbuka lagi,” kata Teguh.

JAKARTA, Eranasional.com –Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menetapkan pengacara Razman Arif Nasution (RAN) sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik. Kasus pencemaran nama baik itu pertama kali dilaporkan oleh pengacara kondang, Hotman Paris.

Razman ditetapkan sebagai tersangka pada 31 Maret 2023 sesuai dengan surat ketetapan nomor S.Tap/63/III/RES.1.14./2023/Dittipidsiber Bareskrim Polri

“Membenarkan terkait penetapan tersangka RAN dalam perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan kepada awak media, Rabu, (5/4/2023)

Dalam kasus ini, Razman dijerat dengan Pasal 45 ayat 3 juncto Pasal 27 ayat 3 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal dan atau Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP.

Sebelumnya diberitakan, Hotman Paris melaporkan Razman Arif Nasution atas kasus dugaan pencemaran nama baik ke Bareskrim Polri. Selain Razman, Hotman juga turut menyeret nama mantan asisten pribadinya, Iqlima Kim dalam laporan tersebut

Adapun laporan terhadap Razman Arif Nasution dan Iqlima Kim ini teregister dalam Laporan Polisi nomorLP/B/0212/V/2022/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 10 Mei 2022

Laporan ini dilayangkan buntut tuduhan Razman terhadap Hotman Paris. Saat itu, Hotman dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap mantan asisten pribadinya, Iqlima Kim

JAKARTA, Eranasional.com – Bareskrim Polri menetapkan keponakan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Eddy Hiariej berinisial AB sebagai tersangka. AB ditetapkan sebagai tersangka lantaran menjanjikan promosi jabatan dengan mencatut nama Eddy.

“Benar, terhadap keponakan Bapak Wakil Menkumham, berdasarkan hasil gelar perkara sudah kita tetapkan sebagai tersangka,” kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Adi Vivid Agustiadi, Selasa (28/3/2023).

Vivid menceritakan, modus yang digunakan AB yaitu menjanjikan korbannya akan naik jabatan dengan mencatut nama Eddy Hiariej.

Vivid memastikan, dalam waktu dekat Bareskrim akan memanggil AB. “Saat ini terhadap yang bersangkutan (AB) sedang kita lakukan pemanggilan sebagai tersangka,” ujarnya.

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menetapkan keponakan Wakil Menkumham Eddy Hiariej berinisial AB sebagai tersangka. AB ditetapkan tersangka atas kasus pencemaran nama baik.

Direktur Tipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar menjelaskan penetapan AB merupakan pendalaman dari laporan yang dibuat oleh Eddy Hiariej. Dia menyatakan penetapan tersebut melalui gelar perkara yang telah dilakukan penyidik.

“Sudah kita gelar dan hasil gelar terhadap terlapor sudah kita naikkan status sebagai tersangka,” katanya.

Sebagai informasi, Wakil Menkumham Edward Omar Syarif Hiariej atau biasa dipanggil Eddie Hiariej melaporkan ponakannya sendiri ke polisi.

Eddy melaporkan AB ke Polda Metro Jaya pada 10 November 2022. Hal yang diketahui pada saat itu adalah Eddy melaporkan AB karena masalah pencemaran nama baik.

Nomor laporan Eddy Hariej ke Polda Metro Jaya adalah LP/1123/I/YAN.2.5/2022/SPKT.PMJ.

Namun, pada 1 Desember 2022, Eddy memindahkan laporannya dari Polda Metro Jaya ke Bareskrim Polri. Nomor laporannya adalah LP/B/0703/XII/2022/SPKT/Bareskrim Polri.

Pada 19 Desember 2022, Bareskrim meningkatkan laporan itu ke tahap penyelidikan dengan nomor perkara SP.Lidik/1043/XII/2002/Dititipidser.

Eddy Hiariej mempolisikan keponakan lantaran yang bersangkutan diduga mencatut namanya untuk memeras orang. AB dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik.

“Itu laporan sudah lama sejak November. Ponakan saya bawa-bawa nama saya untuk minta uang sana-sini. Saya laporkan ke polisi,” kata Eddy Hiariej, Jumat (24/3/) lalu.

Namun, Eddy Hiariej enggan menyebutkan jumlah uang yang diminta ponakannya itu kepada korban-korbannya. Dia juga belum menjelaskan bagaimana modus ponakannya menjual namanya.

JAKARTA, Eranasional.com – Anastasia Pretya Amanda (APA) menjalani pemeriksaan di Polda Metro, Senin (27/3/2023). Amanda diperiksa terkait laporannya terhadap Mario Dandy Satriyo atas dugaan pencemaran nama baik.

“Agenda hari ini, klien kami datang untuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mengenai laporan kita tentang melaporkan Mario melalui kuasa hukumnya sekaligus juga dengan AG dan kuasa hukumnya,” kata Kuasa Hukum APA, Enita Adyalaksmita saat ditemui di Jakarta, Senin (27/3/2023).

Enita menjelaskan, kedatangannya hari ini ke Polda Metro Jaya juga membawa sejumlah bukti-bukti yang ada di media.

“Penasihat hukum AG yang di Instagram-nya menyebut APA sebagai pembisik, juga ada melalui media televisi, media elektronik, cetak semua sudah dikumpulkan sebagai dokumen pembuktian,” katanya.

Lebih lanjut, Enita menuturkan penyidik menjadwalkan untuk pemeriksaan saksi. Keluarga hingga teman dekat Amanda nantinya akan bersaksi atas laporan tersebut.

“Hasil pemeriksaan ini tentunya kan nanti saksi-saksi, dilanjutkan dari saksi, yang kita sampaikan ada 3 orang ya, keluarga, teman dan yang berkaitan langsung,” jelasnya.

Diketahui Laporan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/1376/III/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 14 Maret 2023 dan ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

Dalam laporannya, para tersangka dilaporkan melanggar Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik atau fitnah.

JAKARTA, Eranasional.com – Aktor Rizal Djibran melaporkan mantan istri, Sarah ke Polres Metro Bekasi pada Selasa (21/3) kemarin.

Selain Sarah, ia juga melaporkan mantan ART dan mantan sopirnya dengan tuduhan memberi kesaksian palsu dalam sidang perceraiannya.

“Hari Selasa, (21 Maret 2023) agenda saya dan lawyer saya mendatangi Polres Metro Bekasi untuk membuat laporan, ada dua laporan yang kita sampaikan pada hari ini,” ujar Rizal Djibran kepada awak media,Selasa (21/3/2023).

“Untuk substansi laporan kita hari ini, kita membuat laporan polisi kepada tiga terlapor, yaitu S, kedua itu U, dan ketiga itu K. Yang kita laporkan itu di pasal 242 dan 27 ayat 3 UU ITE.Pasal 242 itu memberikan kesaksian palsu diatas sumpah, 27 ayat 3 itu UU ITE,”tambah Mila Ayu Dewata kuasa hukum Rizal Djibran.

Pria kelahiran Malang, 29 Agustus 1977 itu menerangkan pada sidang cerai di PA Cikarang, 9 Februari lalu.

Saat itu Rizal Djibran tak datang secara langsung namun diwakilkan pihak kuasa hukum.

“Saya pada saat itu tidak menghadiri sidang, yang menghadiri sidang itu kuasa hukum saya, dan ternyata ada beberapa yang kita kenakan pasal. Saya tidak bisa menjabarkan apa saja karena sidangnya bersifat tertutup,” kata Rizal Djibran.

Terkait dengan kasus ini Rizal Djibran mengaku mendapati banyak kerugian. Mulai dari kerugian pencemaran nama baik, moril, hingga non moril. Dalam laporan ini ia juga menyertakan banyak bukti-bukti.

“Pasti pencemaran nama baik, moril dan non moril, materil juga pasti. Untuk pendalaman belum kita detailkan, yang penting substansi hukumnya masuk, pasalnya juga masuk, karena banyak bukti yang kita serahkan,” lanjut Rizal Djibran.

Rizal pun juga membantah mengenai tudingan sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk, Rizal Djibran menjawab hal itu sambil berseloroh. Ia tak memberikan jawaban pasti mengenai hal itu.

“Iya, kalau tidak bersedia, lebih baik cari pekerja kantoran, kalau minum-minum ya saya minum, kalau nggak kan saya seret dong haha,” ujar Rizal Djibran.

Meski begitu Rizal Djibran meminta Sarah untuk membuktikan tudingannya. Rizal menegaskan rumahnya ada CCTV yang merekam semua kegiatan keluarganya selama 24 jam.

“Kalau mabok-mabokan tuh jalan sempoyongan kan? Apalagi di rumah saya ada cctv, coba tolong dibuktikan,” jelasnya.

“Kita buktikan aja, apalagi botol kan banyak ada botol Coca Cola, botol air mineral, silahkan aja dibuktikan,” lanjutnya.

JAKARTA, Eranasional.com –Gadis yang disebut pembisik atau yang menjadi provokator Mario Dandy Satriyo untuk menganiaya David Ozora, Anastasia Pretya Amanda alias APA, akhirnya muncul ke publik.

Namun, tujuan Amanda bukanlah untuk diperiksa melainkan memasukkan laporan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, terhadap ketiga tersangka MDS (20), SL (19), dan AG (15) atas pencemaran nama baik.

Kuasa hukum Amanda, Enita Edyalaksmita, mengatakan bahwa laporan tersebut sudah terdaftar dengan Nomor: LP/B/1376/III/2023/SPKT POLDA METRO JAYA pada 14 Maret 2023.

“Kita sudah membuat LP (laporan) 14 Maret, LP kita sudah sampai di Jatanras,” kata Enita di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (16/3/2023).

Kabar Amanda melaporkan Mario Dandy, Shane Lukas, dan Agnes Gracia, atas dugaan pencemaran nama baik pun langsung merebak di media sosial.

Terlebih ketika berita tersebut diumumkan oleh akun gosip @lambe_turah beberapa jam yang lalu.

Mengetahui kabar tersebut, warganet merasa kasus penganiayaan ini layaknya sinetron yang memiliki banyak episode dan karakter tokoh.

“Makin banyak aja bermunculan nih, berasa nonton Ferdy Sambo versi lite (emoji senyum),” komentar @kudaliar***.

“Hore, semakin banyak pemain. Asal prosesnya tetap jalan!” sindir @xyalee**.

Ada pula warganet yang meminta publik untuk tidak terkecoh dan tetap fokus kepada Agnes Gracia, yang sosoknya hingga kini masih membuat publik penasaran.

“Netizen diharap untuk tetap fokus ke AG,” tambah @emerald***.

“Si Agnes bisa ya nggak nongol-nongol,” pungkas @widy.

JAKARTA, Eranasional.com – Kisruh rumah tangga pasangan selebritis Rizal Djibran dan Sarah diujung tanduk. Setelah serangkaian tabiat dan kelakuannya selama berumah tangga dibongkar.

Kini giliran Rizal yang memilih untuk melaporkan Sarah ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik.

“Agenda kali ini kita, saya bersama kuasa hukum dan saksi juga, melaporkan balik tuduhan, fitnah yang tertimpa kepada diri saya. Terhadap yang saya laporkan adalah mantan istri saya Sarah. Untuk lebih detail substansinya perkara hukumnya,” katanya Rizal Djibran di Polda Metro Jaya, Kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, pada Rabu (15/3/2023).

Terkait pokok masalahnya, Rizal malah menyerahkan untuk ditanyakan ke pihak Sarah karena menurutnya sedari awal ia tak merasa ada sesuatu hal yang tak bisa diselesaikan sebagai suami-istri.

“Sebenernya kalau ditanya pokok permasalahan silakan ditanya ke pihak S aja apa yang jadi pokok permasalahan karena saya sendiri saya tidak punya masalah,” ungkapnya.

“Ya namanya rumah tangga pasti ada masalah dan sebenernya bisa kita selesaikan dengan baik-baik. Tapi dengan adanya yang mencuat seperti ini. Silakan aja ditanya aja apa pun yang didalihkan, yang dipermasalahkan nantinya juga harus dibuktikan,” tambah Rizal.

Sementara itu, pengacara Rizal Djibran, Denny Lubis mengatakan Sarah kerap memfitnah den mencemarkan nama baik Rizal sehingga perlu diambil langkah hukum.

Sebelumnya Rizal dilaporkan Sarah terkait dugaan KDRT.

Tudingan itu pun dibantah oleh Denny yang menjelaskan jika masalah tersebut sudah diklarifikasi oleh kliennya yang langsung mendatangi Polda Metro Jaya.

“Nah ketika kemarin Rizal hadir di Polda Metro Jaya terkait dengan klarifikasi tuh kita ketahui ada peristiwa hukum yang dilaporkan. Ternyata, berdasarkan bukti, fakta yang dimiliki oleh Rizal, perbuatan peristiwa hukum itu tidak ada dan disangkal oleh bukti-bukti yang kami miliki. Oleh karenanya, terkait dengan itu kami melaporkan ke pihak polisi bahwa semua itu adalah fitnah yang tidak benar dan menyerang kehormatan diri Rizal Djibran,” kata Denny Lubis.

Tak hanya itu saja, pihak Rizal juga mempertanyakan soal laporan KDRT Sarah.Jika ternyata tak pernah ada kekerasan sebagaimana yang dilaporkan maka hal itu menjadi sebuah tindak pidana.

“Nah, itu yang nanti akan diproses sidik tapi yang pasti, semua yang dilakukan peristiwa hukum yang dimaksud bagi klien kami adalah perbuatan yang tidak benar yang tidak pernah ada yang tidak pernah terjadi sehingga menyerang kehormatan dia,” pungkas Denny.

JAKARTA, Eranasional.com – Perseteruan Hotman Paris Hutapea dengan Razman Arif Nasution terkait kasus pencemaran nama baik tampaknya tidak akan berujung damai. Sebab pengacara 63 tahun itu menolak penawaran restoratif justice dari seterusnya.

Hotman Paris Hutapea awalnya hanya nyengir ditanya soal perdamaian dengan Razman Nasution. Tapi kemudian, dengan gayanya yang nyeleneh, ia tegas tak mau berdamai.

“Ogaaaah!” kata Hotman Paris Hutapea saat ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Jumat (10/3/2023).

Hotman Paris Hutapea menekankan, laporannya terhadap Razman Nasution sudah mendekati babak akhir. Hotman menduga, lawannya tersebut sedang khawatir sehingga ada penawaran damai.

“Kasusnya sudah mendekati babak makin mengerucut, seluruh saksi di tingkat penyidikan sudah selesai,” kata Hotman Paris Hutapea.

“Jadi dia sudah khawatir tentang masa depannya,” tambahnya.

Hotman Paris kemudian menyinggung soal koar-koar Razman Arif Nasution tentang dirinya. Kini, lawannya tersebut harus menghadapi perkara hukum.

“Dulu dia sangat berapi-api ngomong kasar tentang seorang Hotman Paris yang seribu kali lebih sukses dari dia,” kata Hotman Paris.

Hotman Paris lantas nyinyir bahwa kata Razman Nasution, bendera dirinya dengan si lawan sama. Tapi bapak tiga anak ini ogah disama-samakan.

“Agar bendera kita sama, bendera gue sama dia selalu jauh, gue lebih sukses dari dia,” ucap Hotman Paris jemawa.

Hotman Paris lantas memberikan peringatan kepada Razman Nasution untuk menghadapi kasus hukumnya. “Sekali lagi, tidak ada perdamaian untuk kau! Hadapi proses hukum Razman. Berani bertindak, hadapi depan pengadilan,” pungkasnya.