Dalam arahannya, Menteri Nusron menekankan pentingnya pemutakhiran data pertanahan di tingkat lokal agar tidak terjadi sengketa atau tumpang tindih lahan pada masa mendatang.

“Saya minta tolong, setelah Rakor ini kumpulkan lurah, RT/RW, bagi mereka yang punya tanah sertipikatnya (keluaran) 1997 ke bawah, segera mutakhirkan, datang ke BPN (Kantor Pertanahan, red). Supaya tidak ada tumpang tindih lahan ke depannya,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN seperti dikutip siaran pers, di Kantor Gubernur Bali, Kota Denpasar Rabu (26/11).

Meski bidang tanah di Bali sudah terdaftar seluruhnya, masih ada sekitar 13% tanah yang belum bersertipikat. Karena itu, Menteri Nusron meminta pemerintah daerah memfasilitasi percepatan sertipikasi, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

“Saya minta tolong, untuk kepentingan rakyat, bagi mereka yang miskin dan masuk desil satu (sangat miskin) atau desil dua (miskin dan rentan), dibantu dibebaskan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)-nya. Karena BPHTB ini kewenangan gubernur, supaya tanah mereka bisa disertipikatkan daripada nanti diserobot orang,” tegas Menteri Nusron.

Kebijakan pembebasan BPHTB dinilai akan berdampak signifikan pada percepatan penyertipikatan tanah di Bali. Jika berhasil, Bali berpotensi menjadi provinsi pertama yang mencapai status 100% bersertipikat.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron juga memaparkan manfaat ekonomi dari sertipikasi tanah yang tercermin dari meningkatnya transaksi perpajakan dan aktivitas perbankan. Tahun lalu, penerimaan dari BPHTB tercatat sebesar Rp1,438 triliun. Hingga Oktober tahun 2025, capaiannya tercatat sudah Rp1,290 triliun, menunjukkan tren peningkatan year on year.

Nilai Hak Tanggungan di Bali juga mengalami kenaikan signifikan. “Tahun lalu Hak Tanggungan sebesar Rp27 triliun, sekarang sudah naik menjadi Rp36,3 triliun. Artinya manfaat sertipikasi tanah yang kemudian diputar untuk investasi nilainya sebesar itu. Tanpa adanya sertipikat, bank tidak mau,” ungkap Menteri Nusron.

Melalui Rakor ini, Menteri Nusron berharap kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah dapat memastikan seluruh masyarakat Bali, khususnya kelompok rentan, memperoleh kepastian hukum atas tanahnya. Berangkat dari itu, diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat menyambut kedatangan Badan Gizi Nasional (BGN) di Denpasar, Sabtu (9/11/2025).

Kegiatan tersebut sekaligus meninjau pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tengah berjalan di Provinsi Bali.

“Hasil pertanian kita di Bali sangat cukup untuk program MBG, jadi serapan pangan lokal Bali harus ditingkatkan dalam program ini,” kata Koster.

Dengan SPPG mengambil produk pangan lokal, maka MBG turut membantu dalam meningkatkan serapan pangan lokal dengan memanfaatkan sayur mayur, telor, ikan, ayam, hingga buah-buahan produk lokal Bali sebagai bahan utama.

Langkah menggunakan hasil pertanian lokal ini juga sebagai bentuk antisipasi jika saat pelaksanaan MBG bahan pangan yang diperlukan justru kurang, sementara produk di daerah mudah dicari.

Di Bali sendiri, Pemprov Bali telah menerapkan kebijakan ini melalui regulasi daerah dengan meminta pelaku usaha pariwisata seperti investasi menggunakan produk pangan lokal hasil petani.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan sendiri menyampaikan bahwa program percepatan SPPG di Klungkung telah menunjukkan kemajuan dengan terdapat empat dapur dalam tahap pembangunan, satu dalam survei, dan di Bali total 110 dapur sudah beroperasi.

“Dari target 1.049.967 penerima manfaat, baru tercapai 275.127 orang, targetnya seluruh dapur beroperasi penuh pada Februari 2026,” kata dia.

Di samping permintaan Gubernur Koster, BGN sendiri melihat program MBG di Pulau Dewata sudah sangat baik dengan 30 persen sudah jalan.

“Kehadiran SPPG diharapkan mampu mempercepat pencegahan Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan stunting melalui pola asuh 3B (Ibu hamil, Ibu menyusui, dan balita non-PAUD),” tandas Tigor

“Beliau (Gubernur Bali I Wayan Koster) juga sudah menyatakan bahwa menolak (kehadiran GRIB di Bali),” kata Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, di Kantor Gubernur Bali, Senin (5/5/2025).

Dia menilai, aparat keamanan yang dibentuk pemerintah dan desa adat dinilai masih mampu menjaga situasi dan keamanan tetap stabil. Adapun aparat keamanan tersebut adalah petugas keamanan desa adat atau pecalang, TNI, dan Polri.

“Prinsipnya kalau dengan ormas luar di Bali ini mempunyai prinsip untuk menjaga keamanan dan kenyamanan saya kira tidak perlu karena sudah ada, kita sudah memiliki aparatur negara baik itu TNI maupun Polri,”

“Dan dari 1.400 lebih desa adat itu sudah memiliki pecalang desa adat, Nah. Pecalang desa adat ini mempunyai peran untuk menjaga estetika dresta (pedoman atau aturan yang berlaku) wilayah adat itu sendiri,” sambungnya.

Selain itu, Polda Bali dan desa adat telah berkolaborasi meningkatkan pengamanan melalui Sistem Pengamanan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat).

“Sudah dituangkan dalam keputusan pemerintah provinsi Bali Itu adalah dibentuknya bakamda (badan keamanan daerah) sehingga kolaborasi antara TNI-Polri dan aparat penegak hukum lain bersama dengan tokoh dan masyarakat adat, utamanya dari pecalang,” katanya.

Giri Prasta belum bisa memastikan tindak lanjut kehadiran GRIB di Bali. Dia masih menunggu kepulangan Koster yang sedang meresmikan Pura di Belanda.

“Justru kami sedang mengatur bagaimana caranya biar bisa memberikan insentif kepada pecalang, sehingga betul-betul gerakan ngayah (gotong royong) untuk menjaga alam, budaya dan manusia,” pungkas dia

JAKARTA, Eranasional.com –Artis Nana Mirdad protes kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali atas kemacetan yang diakibatkan oleh aturan satu jalur di sekitar wilayah patung Titi Banda Denpasar.

Pemerintah menetapkan aturan tersebut setelah diubahnya pintu gerbang pelabuhan Gilimanuk.

Menurut Nana Mirdad, perubahan itu sama sekali tidak memperhitungkan dampaknya terhadap rakyat

Aksi protes tersebut dilontarkan Nana Mirdad dalam unggahan Instagram Story pada Rabu (26/4/2023).

“Dari patung ini, kita mulai enggak tahu ada berapa baris tuh setiap hari, lihat, sampai ke ujung, ini sampai lampu merah Padang Galak ini bisa 30, 35 menit sendiri. Dan habis itu macet lagi,” kata Nana Mirdad sambil menunjuk ke arah kemacetan

Pemerintah seharusnya dapat memperhitungkan lalu lintas di wilayah tersebut datang dari mana saja. Jangankan satu jalur, Nana Mirdad merasa dua jalur saja sebenarnya masih kurang.

Satu jalur lainnya sekarang sudah berganti menjadi tempat parkir dan jalan masuk ke pelabuhan

“Gimana nasib rakyat Denpasar Timur kalau begini,” sindir istri Andrew White itu sambil menyisipkan emoji angkat bahu

Kondisi lalu lintas yang sangat macet tersebut dinilai Nana Mirdad lebih parah daripada Jakarta.

“Ini sih lebuh parah dari Jakarta,” ucap putri Jamal Mirdad dan Lydia Kandou ini

Faktanya Nana Mirdad tidak sendiri. Usai ibu dari dua anak itu mengungkapkan unek-uneknya, banyak warganet membalas dengan keluhan yang tidak jauh berbeda.

Bali- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menginginkan model rehabilitasi mangrove yang diterapkan di Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali, direplikasi di provinsi lain di tanah air.

“Model rehabilitasi mangrove seperti inilah yang ingin kita replikasi, kita kopi untuk program rehabilitasi mangrove di provinsi-provinsi yang lain,” ujar Presiden usai meninjau Tahura, Jumat (08/10/2021).

Hutan mangrove yang telah dibangun sejak tahun 2003 ini, imbuh Kepala Negara, merupakan tempat percontohan rehabilitasi ekosistem hutan mangrove yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, pariwisata, dan penguatan perekonomian.

“Ini akan terus kita lakukan di kawasan-kawasan pesisir untuk memulihkan, untuk melestarikan kawasan hutan mangrove kita. Juga untuk mengantisipasi dan memitigasi dari perubahan iklim dunia yang terus dan akan terjadi,” ujarnya.

Kepala Negara mengharapkan agar penanaman mangrove di kawasan pesisir dapat memperbaiki kualitas lingkungan, baik di pesisir maupun di daerah pantai.

“Melalui penanaman mangrove ini kita harapkan bisa mengurangi energi gelombang, bisa melindungi pantai dari abrasi, juga bisa menghambat intrusi air, dan memperbaiki kualitas lingkungan, baik di lingkungan pesisir maupun habitat di daerah pantai,” ujarnya.

Selain itu, Presiden juga mengharapkan agar rehabilitasi mangrove dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar melalui peningkatan produksi hasil laut.

“Kita harapkan nanti ada peningkatan dari, baik produksi ikan maupun hasil laut lainnya, utamanya kepiting yang cocok untuk mangrove ini. Dan yang paling akhir, adalah bisa meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.

Menutup keterangan persnya, Presiden mengungkapkan bahwa hutan mangrove di Bali ini direncanakan akan menjadi salah satu tempat yang akan ditampilkan kepada para pemimpin negara G20.

“Ini juga nanti mungkin akan menjadi salah satu venue yang akan di kita perlihatkan kepada pemimpin-pemimpin G20 tahun depan,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam kegiatan tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Hartono Prawiraatmaja, Wakil Menteri LHK Alue Dohong, dan Gubernur Bali Wayan Koster.