Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan status serta kejelasan aset yang telah diserahkan pengembang kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Kepastian aset menjadi salah satu aspek penting sebelum penataan kawasan GDC dilaksanakan.

Kepala DPUPR Kota Depok, Yodi Joko Bintoro, mengatakan peninjauan lapangan itu turut membahas rencana penataan sejumlah fasilitas kawasan, mulai dari jalur lambat, jalur pedestrian, hingga area sempadan sungai.

“Dalam kegiatan ini, kami didampingi BKD melalui Bidang Aset untuk memastikan status dan kejelasan aset yang telah diserahkan kepada kami (Pemkot Depok) dari pengembang. Nantinya, kawasan GDC akan kami tata,” ujarnya di sela-sela peninjauan.

Menurut Yodi, survei lapangan tersebut menjadi tahap awal untuk mendukung perencanaan sekaligus pelaksanaan penataan kawasan yang direncanakan berlangsung pada tahun ini.

Tahap awal penataan akan difokuskan pada pemeliharaan kawasan. Selanjutnya, DPUPR Kota Depok akan melakukan optimalisasi fungsi ruang milik jalan (Rumija) agar dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Hasil survei tersebut nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan yang tepat. Dengan begitu, penataan kawasan GDC diharapkan mampu mendukung kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman.

Yodi menambahkan, penataan kawasan GDC tidak hanya berorientasi pada pemeliharaan infrastruktur, tetapi juga pada optimalisasi fungsi ruang publik agar bisa diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Ke depan, penataan kawasan GDC diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi Rumija beserta bagian-bagian di dalamnya agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga tercipta kawasan yang tertib, nyaman, dan inklusif,” Tandasnya. (SF)

Dugaan tersebut berkaitan dengan perjanjian sewa lahan milik Pemkot Depok kepada Yayasan Arridho Jatimulya (YAJ). Dalam dokumen yang ditunjukkan Jari Pandawa, perjanjian tersebut ditandatangani pada 4 Oktober 2021 oleh Mulyadi, S.H. selaku Ketua Yayasan Arridho Jatimulya dan Supian Suri yang saat itu menjabat Sekretaris Daerah Kota Depok sekaligus selaku Pengelola Barang.

Ketua Jari Pandawa Gita Kurniawan mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah persoalan yang dinilai perlu diperiksa lebih lanjut, mulai dari penggunaan lahan, administrasi aset hingga dugaan konflik kepentingan.

“Dalam hal ini sangat jelas adanya konspirasi dan kolusi,” ujar Gita saat jumpa pers di Sekretariat PWI Kota Depok, Senin (14/9/2026) kemarin.

Menurut Gita, lahan yang menjadi objek perjanjian memiliki luas 473 meter persegi dan diperuntukkan sebagai sarana parkir dan olahraga di SDIT Uswatun Hasanah, Jalan Arridho, Kampung Sawah, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong.

Perjanjian tersebut tercantum dalam Surat Nomor 593/2898/BKD/X/2021 tentang Sewa Menyewa Tanah Milik Pemerintah Kota Depok untuk Sarana Parkir dan Olahraga di SDIT Uswatun Hasanah.

Jari Pandawa kemudian mempersoalkan hubungan antara pihak yang menandatangani perjanjian dari Pemkot Depok dengan pihak yang disebut sebagai pengelola lembaga pendidikan di lokasi tersebut.

Gita menyebut Kepala SDIT Uswatun Hasanah merupakan Siti Barkah Hasanah alias Cing Ikah, yang disebutnya sebagai istri Supian Suri.

Selain itu, Gita mengklaim Supian Suri juga memiliki keterkaitan dengan Yayasan Arridho Jatimulya. Namun, saat ditanya mengenai akta pendirian yayasan sebagai bukti, Gita mengakui pihaknya belum memiliki dokumentasi pendirian YAJ.

“Kami belum memiliki dokumentasi pendirian YAJ. Namun, di website dan bukti digital lainnya menunjukkan bahwa Supian Suri dan anggota keluarganya berada di belakang Yayasan Arridho Jatimulya,” kata Gita.

Soroti Bangungan Tiga Lantai

Jari Pandawa juga menyoroti penggunaan sebagian lahan yang menjadi objek perjanjian.

Gita menyebut sekitar 110 meter persegi lahan tersebut digunakan untuk bangunan sekolah dan kantor yayasan dengan konstruksi tiga lantai.

Menurut dia, bangunan tersebut didirikan tanpa izin sebagaimana yang dipersyaratkan dan terjadi perubahan fungsi ruang terbuka hijau yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan.

Selain persoalan bangunan, Jari Pandawa menyebut Yayasan Arridho Jatimulya baru satu kali menyetorkan uang retribusi kepada Pemkot Depok dengan nilai Rp1,4 juta.

Jari Pandawa juga mempertanyakan status pencatatan lahan tersebut dalam data aset tetap Pemkot Depok.

“Fasos-fasum seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas, bukan dikomersialkan secara sepihak tanpa transparansi,” ujar Gita.

Atas sejumlah temuan tersebut, Jari Pandawa mendesak Pemkot Depok melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses sewa-menyewa aset tersebut.

Gita juga meminta Pemkot Depok membatalkan perjanjian apabila terbukti terdapat pelanggaran prosedur maupun ketentuan pengelolaan barang milik daerah.

Selain itu, Jari Pandawa meminta bangunan yang disebut berdiri tanpa izin untuk ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Dilaporkan ke Kejari Depok

Persoalan tersebut telah dilaporkan Jari Pandawa kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok untuk ditindaklanjuti.

Meski demikian, Pemkot Depok menegaskan bahwa penerapan WFH tidak akan mengganggu pelayanan publik. Seluruh layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap beroperasi seperti biasa.

Wali Kota Depok, Supian Suri, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diterapkan sejalan dengan langkah yang lebih dulu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyelaraskan pola kerja agar tetap efektif, efisien, dan relevan dengan perkembangan zaman.

“Latar belakangnya, hari ini seiring dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sudah menerapkan WFH. Karena itu, kami mencoba untuk sejalan dengan pemerintah provinsi,” ujar Supian, Senin (26/1).

Selain mengikuti kebijakan pemerintah provinsi, Supian menuturkan bahwa WFH juga menjadi salah satu cara untuk mendorong transformasi kerja berbasis digital di lingkungan birokrasi Pemkot Depok. Ia menilai bahwa pemanfaatan teknologi dalam sistem pemerintahan masih perlu terus diperkuat.

Menurut Supian, pengalaman selama masa pandemi Covid-19 membuktikan bahwa sistem kerja jarak jauh dapat berjalan dengan baik apabila didukung infrastruktur digital yang memadai dan budaya kerja yang adaptif.

“Hari ini era digital berkembang sangat cepat. Salah satu upaya untuk memulai kerja-kerja digital itu memang harus ‘dipaksa’ juga lewat mekanisme WFH,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pada masa pandemi, pegawai pemerintahan sudah terbiasa menggunakan berbagai platform digital untuk rapat dan koordinasi. Namun, seiring berakhirnya masa darurat kesehatan, kebiasaan tersebut mulai ditinggalkan.

“Dulu kita sangat terbiasa dengan Zoom dan platform digital lainnya saat Covid-19. Sekarang justru sudah jarang lagi digunakan. Padahal, teknologi itu bisa membantu kerja jadi lebih efisien,” kata Supian.

Lebih lanjut, kebijakan WFH setiap Kamis juga akan dijadikan instrumen evaluasi penghematan anggaran daerah. Supian menyebut, Pemkot Depok ingin mengukur secara konkret apakah pola kerja jarak jauh memiliki dampak signifikan terhadap pengeluaran rutin pemerintah.

“Saya ingin mengukur sejauh mana penghematan pembiayaan. Apakah ada korelasi antara WFH dengan penghematan listrik, air, telepon, termasuk makan-minum dan kebutuhan operasional lainnya di Balai Kota. Itu semua harus dihitung,” terangnya.

Menurutnya, selama ini belanja operasional kantor menyerap anggaran yang tidak kecil. Jika WFH terbukti mampu menekan pengeluaran tanpa mengurangi kinerja pegawai dan kualitas pelayanan, maka kebijakan tersebut berpotensi diperluas atau disempurnakan.

Supian juga mencontohkan kebijakan penghematan energi yang pernah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, seperti mematikan lampu selama satu jam di lingkungan perkantoran pemerintah.

“Kebijakan itu terbukti efektif. Karena itu saya ingin tahu, kalau satu hari dalam sepekan tidak berkantor khususnya untuk unit kerja yang tidak langsung melayani masyarakat—dampaknya seperti apa,” ujarnya.

Meski menerapkan WFH, Supian menegaskan bahwa tidak semua unit kerja akan bekerja dari rumah. Unit pelayanan yang berkaitan langsung dengan masyarakat, seperti pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan layanan publik lainnya, tetap diwajibkan hadir di kantor.

“Nanti ada bagian-bagian pelayanan, khususnya pelayanan masyarakat, yang tidak WFH. Pelayanan publik harus tetap berjalan normal,” tandasnya.

Dengan skema tersebut, Pemkot Depok berharap kebijakan WFH tidak menurunkan kualitas pelayanan, sekaligus tetap memberikan ruang bagi ASN untuk bekerja lebih fleksibel dan produktif.

Pemkot Depok memastikan kebijakan ini akan dievaluasi secara berkala. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk menentukan apakah WFH setiap Kamis akan dilanjutkan, disesuaikan, atau dikembangkan ke pola kerja lain yang lebih efektif.

“Kita lihat dulu hasilnya. Semua akan dievaluasi, baik dari sisi kinerja pegawai, pelayanan masyarakat, maupun efisiensi anggaran,” pungkas Supian.

Penyampaian rencana kerja tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi B DPRD Kota Depok, Deny Kartika. Pemaparan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi DPRD, khususnya di bidang legislasi, penganggaran, dan pengawasan pada sektor perekonomian serta keuangan daerah.

Deny menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Kota Depok Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD, Komisi B memiliki tugas dan ruang lingkup kerja yang berkaitan dengan perekonomian dan pengelolaan keuangan daerah.

Pada masa sidang pertama Tahun Sidang 2026, Komisi B merencanakan berbagai agenda strategis, mulai dari rapat konsultatif, rapat kerja bersama perangkat daerah, hingga kajian dan kunjungan kerja ke daerah lain.

“Rencana kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas Komisi B, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi di bidang perekonomian serta keuangan daerah,” ujar Deny dalam rapat paripurna.

Sejumlah agenda utama telah disiapkan, di antaranya rapat kerja internal untuk mengevaluasi program dan kegiatan Komisi B, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di sektor perekonomian. Fokus pengawasan mencakup pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, dan aset milik pemerintah daerah.

Salah satu program yang menjadi perhatian publik adalah pengalokasian dana sebesar Rp300 juta untuk setiap Rukun Warga (RW) di seluruh wilayah Kota Depok.

Wali Kota Depok Supian Suri menegaskan bahwa program dana RW tersebut harus dilaksanakan secara optimal dan tepat sasaran agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat lingkungan paling bawah.

“Program dana RW Rp300 juta ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan warga sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Depok,” ujar Supian Suri saat memberikan keterangan di Kantor Balai Kota Depok, Rabu (24/12/2025) kemarin.

Ia meminta Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok untuk mematangkan seluruh perencanaan pelaksanaan program, mulai dari skema penggunaan anggaran hingga mekanisme pengawasan.

Hal tersebut dinilai penting agar dana yang digelontorkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.

Saat ini, Bappeda Kota Depok tengah menyusun Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai payung hukum pelaksanaan program dana RW yang akan diberlakukan pada tahun 2026.

Regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan teknis sekaligus mencegah potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran.

Selain menyiapkan regulasi, Pemkot Depok juga berencana membuka layanan pengaduan atau crisis center.

Fasilitas ini akan menjadi sarana konsultasi bagi para Ketua RW, lurah, hingga camat terkait perencanaan dan alokasi dana RW di wilayah masing-masing.

“Nantinya Ketua RW, lurah, maupun camat dapat berkonsultasi terkait perencanaan serta alokasi penggunaan dana RW melalui crisis center tersebut,” jelas Supian Suri.

Ia menekankan pentingnya sinergi seluruh perangkat daerah dalam menyukseskan program-program unggulan Pemkot Depok.

Menurutnya, dukungan dari jajaran camat hingga lurah menjadi kunci agar program dana RW Rp300 juta dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

“Saya minta bantuan seluruh perangkat daerah, camat, dan lurah untuk menyukseskan program-program unggulan ini,” tandasnya.

Program dana RW Rp300 juta diharapkan menjadi instrumen strategis Pemerintah Kota Depok dalam mempercepat pembangunan berbasis kebutuhan warga sekaligus memperkuat peran RW sebagai ujung tombak pelayanan dan pembangunan di tingkat lingkungan. (*)

SE tersebut ditetapkan pada 15 Desember 2025 dengan tujuan menguatkan peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan karakter, serta pendampingan tumbuh kembang anak.

Dalam SE itu, tercantum lima poin imbauan untuk menyukseskan program GATI. Salah satunya ditujukan kepada seluruh komponen masyarakat, aparatur pemerintah, serta karyawan swasta di wilayah Kota Depok yang memiliki anak usia sekolah. Para ayah diimbau untuk mengambil rapor anak ke sekolah pada waktu penerimaan rapor akhir semester.

Anak usia sekolah yang dimaksud dalam gerakan ini meliputi peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), jenjang pendidikan dasar, serta jenjang pendidikan menengah. Pelaksanaan Gerakan Ayah Mengambil Rapor ke Sekolah dimulai pada Desember 2025, dengan menyesuaikan jadwal penerimaan rapor di masing-masing sekolah.

Selain itu, pimpinan instansi pemerintah maupun swasta diharapkan dapat memberikan dispensasi sesuai ketentuan yang berlaku kepada para ayah yang melaksanakan gerakan tersebut.

SE juga mengimbau agar kegiatan ini didokumentasikan dengan mengunggah foto atau video ke platform Instagram menggunakan tagar #GATI dan #sekolahbersamaayah, serta menandai akun @kemendukbangga/BKKBN, @dithanrumbkkbn, dan @gatikemendukbangga. Unggahan tersebut akan menjadi bagian dari penilaian oleh Kemendukbangga/BKKBN.

Selain itu, dokumentasi kegiatan juga diminta untuk diunggah dengan menandai akun @pemkotdepok, @disdikdepok, @dp3ap2kb_depok, @disdukcapildepok, dan @bkpsdm.depok.

Melalui gerakan ini, Pemerintah Kota Depok berharap keterlibatan ayah dalam pendidikan anak semakin meningkat, sehingga mampu membentuk karakter generasi muda yang kuat, berakhlak, dan berdaya saing.

Puluhan bangunan liar semi permanen milik PKL yang digunakan untuk berjualan di atas aliran Kali Cabang Barat dibongkar petugas pada Rabu (03/12/25).

Kegiatan penertiban ini menyasar PKL yang melanggar aturan di sepanjang Jalan Pramuka Raya, Jalan Grogol Raya, hingga Jalan Krukut Raya. Seluruh kawasan tersebut berada di wilayah Kecamatan Panmas dan Limo.

Puluhan personel gabungan dari Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, TNI, Polri, serta satu unit ekskavator dikerahkan untuk membongkar bangunan semi permanen yang melanggar aturan tersebut.

“Total lebih dari 80 bangunan liar dan PKL kita tertibkan hari ini, termasuk reklame yang melanggar pemasangan karena tidak pada tempatnya,” jelas Kabid Trantibum Pamwal Satpol PP Kota Depok, Raden Agus Mohammad, kepada berita.depok.go.id, usai penertiban.

Penertiban ini dilaksanakan sebagai penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, khususnya Pasal 28 tentang tertib usaha/berjualan dan Pasal 30 tentang tertib bangunan.

Kegiatan juga mengacu pada Keputusan Wali Kota Depok Nomor 821.27/209/Kpts/SatpolPP/Huk/2025 tentang Tim Operasi Penertiban Terpadu.

Berdasarkan pantauan berita.depok.go.id, proses penertiban berjalan lancar. Pemilik bangunan yang menyaksikan pembongkaran tidak melakukan perlawanan.

Agus mengungkapkan pihaknya melaksanakan penertiban sesuai standar operasional pelayanan. Sebelum eksekusi dilakukan, Satpol PP telah memberikan surat peringatan satu hingga tiga kepada pemilik bangunan.

“Alhamdulillah berjalan kondusif berkat sosialisasi yang sudah kita lakukan bersama kecamatan, kelurahan, RT, dan RW,” ungkapnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak kembali mendirikan bangunan liar atau membuka usaha di lokasi yang bukan peruntukannya.

“Nanti setelah penertiban, kita akan patroli dan bekerja sama dengan instansi terkait untuk melihat potensi pemanfaatan lokasi yang sudah ditertibkan ini,” tandasnya.

Perluasan sasaran ini merujuk pada Keputusan Kepala BGN Nomor 244 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program MBG.

Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Kota Depok, Rakha Pratama, menjelaskan bahwa sebelumnya program ini hanya menyasar peserta didik dan kelompok tertentu. Namun, sesuai ketentuan terbaru, terdapat penambahan kategori penerima manfaat.

“Sesuai juknis terbaru, penerima manfaat awalnya hanya golongan peserta didik dan kelompok tertentu. Sekarang ada penambahan yaitu tenaga pendidik yang memenuhi kriteria, balita, serta anak jalanan,” ujar Rakha usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Program MBG bersama para kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kota Depok di Aula Teratai, Balai Kota Depok, Senin (1/12/2025).

Rakha menambahkan bahwa mekanisme distribusi bagi kelompok tambahan akan disesuaikan melalui koordinasi antara SPPG dan korwil, sehingga penyaluran dapat berjalan tepat sasaran.

Menurutnya, seluruh sasaran baru harus melalui proses pendataan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Ia menjelaskan, penyaluran MBG kepada kategori tambahan akan dilakukan ketika SPPG sudah siap beroperasi penuh untuk mendistribusikan bantuan ke seluruh target penerima.

“Pelaksanaannya nanti dilakukan oleh SPPG yang siap operasional. Kita penuhi kuota terlebih dahulu melalui pendataan, termasuk wilayah yang selama ini belum terjangkau,” tutupnya.

Melalui Gishela selaku Manager Operasional, pihaknya menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan dilakukan secara legal dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Gishela menjelaskan bahwa Padel Lago telah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sejak 23 Agustus 2025.

Dengan adanya izin tersebut, seluruh tahapan konstruksi disebut telah mengikuti prosedur serta regulasi pemerintah daerah.

“Kami ingin meluruskan informasi yang berkembang. Padel Lago sudah memiliki IMB sejak 23 Agustus 2025. Semua pembangunan kami lakukan sesuai aturan pemerintah, tidak ada yang kami langgar,” ujar Gishel saat berkunjung ke kantor PWI Depok, Rabu (26/11/2025).

Ia menambahkan bahwa kawasan yang tengah dibangun tidak hanya akan menghadirkan fasilitas olahraga. Padel Lago dirancang memiliki dua lapangan padel serta sebuah coffee shop yang dapat dinikmati pengunjung.

“Bukan hanya lapangan padel. Nantinya akan ada coffee shop juga di area kami. Jadi siapa saja yang datang ke Padel Lago bisa menikmati kopi sambil bersantai,” ujarnya.

Gishela juga memastikan Padel Lago akan mulai beroperasi dalam waktu dekat.

“Padel Lago direncanakan launching pada awal Januari 2026. Kami sedang mempersiapkan semuanya agar pengunjung bisa mendapatkan pengalaman terbaik,” katanya.

Klarifikasi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih tepat dan berimbang kepada publik, sekaligus menghindari kesalahpahaman terkait status dan legalitas pembangunan fasilitas tersebut.

Sebelumnya, pembangunan tempat usaha olahraga di tepi Setu Pengarengan menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial TikTok. Akun @CahSolo mengunggah video yang menampilkan bangunan di tepi setu yang diduga melanggar garis sempadan situ.

Unggahan tersebut ramai mendapat komentar warganet yang mempertanyakan keabsahan perizinan bangunan, bahkan mendesak Pemerintah Kota Depok untuk turun tangan.

Selain di dunia maya, sejumlah warga sekitar turut mempertanyakan legalitas proyek tersebut.

Bangunan kafe tersebut diduga melanggar garis sempadan jalan dan tidak menyediakan area parkir yang memadai.

Seorang warga yang enggan disebutkan identitasnya, Kamis (20/10/2025), menuturkan bahwa area parkir pengunjung kafe justru memanfaatkan drainase serta badan jalan.

Kondisi ini menimbulkan dugaan bahwa hampir seluruh lahan bangunan digunakan tanpa menyisakan ruang terbuka atau lahan parkir.

“Jelas terlihat area parkir kendaraan menggunakan drainase dan badan jalan. Diduga bangunannya memanfaatkan hampir seluruh lahan tanpa area parkir yang cukup,” ujarnya.

Warga juga mempertanyakan bagaimana bangunan tersebut dapat memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 644/0452/IMB/SIMPOK/DPMPTSP/2024 yang diterbitkan 16 Januari 2024. Menurutnya, terdapat ketentuan mengenai persentase maksimal lahan yang boleh dibangun.

“Setahu saya ada aturan persentase, misalnya 60 persen boleh dibangun dan 40 persen harus menjadi ruang terbuka. Kalau bangunan komersial memanfaatkan seluruh lahannya, dampaknya bisa besar,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pembangunan tanpa ruang resapan berpotensi memperburuk risiko genangan hingga banjir, terutama mengingat peningkatan kepadatan penduduk di Kota Depok.

“Kalau semua bangunan tidak menyisakan lahan terbuka, bagaimana air hujan meresap? Ini bisa berdampak pada lingkungan,” ujarnya.

Warga tersebut juga mempertanyakan prosedur verifikasi yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok sebelum menerbitkan IMB.

“Apakah tidak dilakukan pengecekan lapangan sebelum izin keluar? Ini menimbulkan banyak pertanyaan,” katanya.

Ia meminta instansi terkait segera menelusuri dan menindak dugaan pelanggaran tersebut agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Penggunaan badan jalan sebagai area parkir juga dianggap mengganggu mobilitas kendaraan.

Karenanya, warga meminta Pemerintah Kota Depok bertindak tegas. Ia mencontohkan kasus serupa yang pernah terjadi pada sebuah rumah makan di Depok yang akhirnya membongkar sendiri bangunannya setelah mendapat teguran.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengaduan DPMPTSP Kota Depok, Maryadi, memastikan pihaknya akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat terkait pelanggaran bangunan maupun perizinan.

“Kami akan melakukan pemanggilan kepada pihak terkait. Jika ditemukan pelanggaran, kami berikan peringatan. Apabila tidak diindahkan, kami limpahkan ke Satpol PP,” ujarnya.

Puluhan petugas gabungan dari Satpol PP, kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, dan PT KAI dikerahkan untuk membongkar deretan kios serta lapak semipermanen yang berdiri di atas saluran air dan trotoar. Pembongkaran dilakukan dalam rangka menata kawasan sekitar stasiun agar lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat.

Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pengamanan Pengawalan (Trantibum Pamwal) Satpol PP Kota Depok, R Agus Mohamad, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah kota mengatasi kemacetan serta mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki.

“Penertiban ini untuk mengatasi kemacetan serta mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki,” ujarnya.

Namun, Aripin (57), pengontrak salah satu ruko di Jalan Kartini, mengaku kecewa terhadap pelaksanaan penertiban tersebut. Ia menilai Satpol PP tidak adil karena hanya menertibkan pedagang di sepanjang jalan menuju stasiun, sementara pelanggaran di area depan rukonya dibiarkan begitu saja.

“Saya lihat Satpol PP tebang pilih. Masa hanya pedagang di arah stasiun yang ditertibkan, sementara di depan ruko saya banyak PKL liar yang berjualan tapi tidak disentuh sama sekali. Ada apa ini?” keluhnya.

Aripin juga menyoroti adanya dugaan penyalahgunaan lahan parkir di area rukonya. Menurutnya, lahan yang seharusnya digunakan untuk parkir justru disewakan oleh pihak pengelola kepada para pedagang kaki lima (PKL).

“Saya sudah bayar sewa ruko ratusan juta per tahun, tapi parkirannya malah disewakan lagi sama pengelola ke PKL. Ini sudah lama terjadi. Harusnya Pemkot dan Satpol PP lebih jeli, jangan tutup mata,” tegasnya.

Ia berharap Pemkot Depok menindak tegas pengelola yang menyalahgunakan fasilitas umum (fasum) di kawasan ruko tersebut. Aripin menilai, jika lahan parkir difungsikan sebagaimana mestinya, justru dapat menambah pendapatan daerah.

“Kalau dijadikan lahan parkir resmi, Pemkot bisa dapat pemasukan. Tapi kalau terus dibiarkan disewakan ke PKL, masyarakat dirugikan. Tolonglah ditertibkan juga area itu,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kasi Penindakan Satpol PP Kota Depok, Teguh Santoso, mengatakan bahwa penertiban yang dilakukan saat ini merupakan langkah awal yang bersifat persuasif.

“Iya, ini masih tahap awal. Kita tindak secara persuasif dulu. Berikutnya, kalau tetap ada yang melanggar dan tidak patuh pada aturan, akan kita lakukan pembongkaran paksa,” jelas Teguh.

Saat ditanya mengenai keberadaan pedagang di area depan Ruko Kartini yang belum ditertibkan, Teguh menyebut pihaknya akan menelusuri lebih lanjut status kepemilikan lahan tersebut.

“Saya rasa itu masih ranah wilayahnya ruko. Saat ini kami memang tidak fokus ke situ, tapi nanti akan kami cek apakah lahan depan ruko itu sudah menjadi milik Pemkot atau belum. Kalau sudah milik Pemkot, seharusnya tidak boleh digunakan untuk jualan,” katanya.

Teguh juga mengakui adanya indikasi pelanggaran di area tersebut, terutama terkait dugaan penyewaan lahan parkir kepada pedagang kaki lima.

“Kami sudah mendeteksi ada dugaan pelanggaran karena ada praktik penyewaan lahan itu. Tarifnya pun berbeda antara pagi, siang, dan malam. Pokoknya nanti akan kami dalami lagi,” tandasnya. (**)

Salah satu penyewa Ruko Kartini, Aripin, mengaku senang atas langkah tegas yang dilakukan Pemkot Depok setelah sebelumnya ia menyampaikan keluhan mengenai keberadaan PKL liar yang menempati area parkir di depan rukonya.

“Saya sangat senang dan mengapresiasi langkah cepat Pemkot terkait keluhan saya. Saya berharap ke depan kawasan ini bisa lebih tertib, tidak ada lagi PKL yang seenaknya berjualan. Akses jalan menuju stasiun pun jadi lebih rapi dan enak dilihat, terima kasih, KEREN! Pemkot Depok,” ujar Aripin kepada Eranasional.com, Senin (10/11/2025).

Sebelumnya, keluhan Aripin bersama penyewa ruko lainnya viral di media sosial karena merasa dirugikan oleh aktivitas PKL yang menutup akses parkir dan mengganggu jalur pejalan kaki.

Tak lama setelah itu, Pemkot Depok langsung menginstruksikan Satpol PP untuk turun tangan melakukan penertiban.

Menanggapi hal tersebut, Kasi Penindakan Satpol PP Kota Depok, Teguh Santoso saat dikonfirmasi Eranasional.com pada Senin (10/11/2025), membenarkan bahwa proses penertiban sedang berjalan sesuai prosedur.

“Waalaikumsalam wr. wb. Masih berproses, SP 1, SP 2, SP 3, sampai SP bongkar dan penertiban. Kita jalankan sesuai prosedur,” ungkapnya.

Sebelumnya, Satpol PP Kota Depok telah mengeluarkan surat peringatan (SP) pertama dan kedua kepada para pemilik lapak liar di kawasan tersebut dengan tenggat waktu 3×24 jam untuk melakukan pembongkaran mandiri. Jika peringatan tersebut diabaikan, tim gabungan akan melakukan penertiban paksa.

Langkah cepat ini sejalan dengan instruksi Wali Kota Depok, Supian Suri, yang meminta agar penataan ruang publik dilakukan secara menyeluruh, tanpa merugikan hak warga maupun pelaku usaha resmi.

“Kami tidak anti terhadap PKL, tapi harus ada aturan dan tempatnya. Ruang publik harus tertib agar semua pihak bisa beraktivitas dengan nyaman,” tegas Supian Suri dalam pernyataannya sebelumnya.

Dengan adanya penertiban ini, diharapkan kawasan Stasiun Depok Lama dan Ruko Kartini dapat kembali tertata, nyaman, serta menjadi ruang publik yang aman bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Abra membenarkan kejadian tersebut dan menyebutkan bahwa petugas langsung mendapatkan penanganan medis di RS Hermina Depok.

“Iya betul, ini terjadi pada hari Rabu. Kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Hermina dan langsung ditangani saat kejadian,” ujar Abra saat dikonfirmasi eranasional, Sabtu (25/10/2025).

Abra menjelaskan, petugas kebersihan itu sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga seluruh biaya perawatan ditanggung oleh program tersebut.

“Karena memang sudah di-cover dengan BPJS Ketenagakerjaan, Alhamdulillah beliau saat ini kondisinya sudah mulai sadar. Tapi untuk komunikasi masih belum maksimal. Saya mohon doanya aja, agar beliau segera sembuh dan bisa bekerja seperti sedia kala,” tambahnya.

Menurut Abra, rekan-rekan sesama petugas kebersihan juga terus memberikan dukungan moral dengan bergantian memantau kondisi korban di rumah sakit.

“Teman-teman secara bergiliran terus memonitor kondisi beliau di samping keluarga,” ucapnya.

Selain menyampaikan kabar terkini mengenai kondisi korban, Abra juga mengimbau seluruh petugas kebersihan di lapangan untuk selalu mematuhi standar operasional prosedur (SOP) saat bekerja.

“Saya berpesan untuk teman-teman di lapangan, mohon untuk mematuhi SOP ketika melaksanakan pekerjaan. Baik itu penggunaan helm, sarung tangan, masker, dan perlengkapan lainnya,” tegas Abra.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian dan doa.

“Terima kasih atas doa dan dukungannya. Semoga beliau segera pulih dan dapat kembali mengabdi seperti biasa,” pungkas Abra.

Sebelumnya, seorang petugas kebersihan Pemerintah Kota Depok bernama Supriyatna mengalami kecelakaan kerja saat bertugas.

Akibat insiden tersebut, Supriyatna kini dirawat intensif di ruang ICU RS Hermina Depok setelah mengalami luka serius di bagian kepala dan tubuhnya.

Informasi pertama kali beredar melalui unggahan di akun Info Depok oleh warganet bernama Sam Bin Salim, yang menyebut korban merupakan kakak iparnya. Dalam postingannya, Sam menjelaskan bahwa Supriyatna mengalami kecelakaan ketika sedang berada di atas truk pengangkut sampah milik Pemkot Depok.

“Kepalanya terbentur portal besi ketika sedang bertugas waktu kakak ipar saya sedang ada di atas truk dan jatuh dari atas truk sampah. Saat ini keadaan seluruh tubuhnya belum bisa digerakkan,” tulis Sam dalam unggahan tersebut, Juma’t (24/10/2025).

Akibat insiden tersebut, Supriyatna kini dirawat intensif di ruang ICU RS Hermina Depok setelah mengalami luka serius di bagian kepala dan tubuhnya.

Informasi pertama kali beredar melalui unggahan di akun facebook Info Depok, Juma’t (24/10) oleh warganet bernama Sam Bin Salim, yang menyebut korban merupakan kakak iparnya.

Dalam postingannya, Sam menjelaskan bahwa Supriyatna mengalami kecelakaan ketika sedang berada di atas truk pengangkut sampah milik Pemkot Depok.

“Kepalanya terbentur portal besi ketika sedang bertugas, waktu kakak ipar saya sedang ada di atas truk dan jatuh dari atas truk sampah. Saat ini keadaan seluruh tubuhnya belum bisa digerakkan,” tulis Sam dalam unggahan tersebut.

Ida selaku istrinya membenarkan kejadian tersebut saat dihubungi. Menurut penuturannya, peristiwa tragis itu terjadi pada Rabu 22 Oktober 2025, ketika Supriyatna tengah menjalankan tugas rutinnya bersama rekan-rekan petugas kebersihan lainnya.

“Iya betul, sekarang  suami masih dirawat di ICU RS Hermina, itu aja si mas, saya belum bisa kasih info banyak,” ujar Ida kepada eranasional, Sabtu (25/10/2025).

Keluarga korban kini berharap bantuan dari Pemerintah Kota Depok untuk meringankan biaya pengobatan, mengingat kondisi ekonomi keluarga yang terbatas.

Unggahan terkait kecelakaan ini telah viral di media sosial, dengan lebih dari 1.600 reaksi, 400 lebih komentar, dan 24 kali dibagikan. Banyak warganet menyampaikan doa, empati, serta dorongan agar Pemkot Depok memberikan perhatian serius terhadap musibah yang menimpa Supriyatna.

Salah satu warganet, @MuhamadRidwan, menulis saran agar keluarga segera mengurus BPJS Ketenagakerjaan:

“Kalau kecelakaan kerja bisa pakai BPJS Ketenagakerjaan, buat laporan dulu ke polisi dan dari HC-nya membuat kronologi. Insya Allah bisa ter-cover asalkan sudah jadi peserta BPJS TK.”

Komentar serupa juga datang dari pengguna lain yang turut menyampaikan doa dan dukungan.

@ImbarLestari menulis, “Semoga cepat diberikan kesembuhan lagi dan diberikan kesabaran buat keluarganya.”

@LaminNirun menambahkan, “Semoga Allah SWT segera memberikan kesembuhan dan dimudahkan dalam pengobatannya. Syafakallah, Al-Fatihah.”

Sementara @WiwinNainggolan berharap, “Semoga lekas sembuh dan ada perhatian dari pihak terkait.”

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok maupun Pemerintah Kota Depok belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait insiden ini.

Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, bersama Kepala Dinas PUPR, Citra Indah Yulianty, menemukan berbagai penyebab genangan yang kerap membuat jalur utama itu macet.

“Dari pagi kami  telah menyusuri sejumlah lokasi terdampak di sepanjang Margonda. Banyak saluran air yang ukurannya mengecil, bahkan sebagian hilang hingga ke arah Detos,” ujar Chandra dikutip melalui keterangan resmi Pemkot Depok, Rabu (22/10/2025).

Menurut Chandra, beberapa titik di sekitar dealer Suzuki Margonda menjadi salah satu area paling bermasalah. Aliran air di lokasi itu diketahui terputus akibat adanya bangunan yang menutupi jalur air.

“Kami akan melakukan normalisasi dan pembongkaran terhadap bangunan-bangunan yang menghalangi aliran air. Ini bukan langkah sesaat, melainkan bagian dari penanganan berkelanjutan,” tegasnya.

Tak hanya di Margonda, Pemkot juga menyiapkan langkah lanjutan berupa pengerukan sedimen di Kali Krukut dan Kali Seng, terutama di jalur menuju Sekolah Cakra Buana dan Pitara.

“Meski sebagian kewenangan ada di Dinas SDA Provinsi Jawa Barat, kami siap ikut turun tangan agar persoalan banjir segera tertangani,” imbuh Chandra.

Selain penanganan fisik, Pemkot Depok juga akan menggalakkan edukasi lingkungan bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar aliran air. Program ini akan melibatkan sekolah, komunitas, dan kelompok warga untuk meningkatkan kesadaran menjaga kebersihan saluran.

“Masalah banjir memang tidak bisa diselesaikan seketika, tapi kami berkomitmen menanganinya secara bertahap dan transparan. Yang penting masyarakat tahu, Pemkot tidak tinggal diam,” tutur Chandra.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Depok, Citra Indah Yulianty, mengatakan pihaknya telah memetakan titik-titik kritis penyebab banjir dan menyiapkan langkah teknis di lapangan.

“Tim kami sudah mendata saluran yang tersumbat dan yang perlu diperlebar. Kami juga berkoordinasi dengan kecamatan serta kelurahan untuk memastikan kegiatan normalisasi berjalan lancar,” jelasnya.

Citra menambahkan, alat berat telah diterjunkan untuk mengeruk sedimen, sementara petugas kebersihan diturunkan untuk membersihkan sampah dari gorong-gorong.

“Kami berharap masyarakat ikut menjaga kebersihan saluran air. Upaya ini hanya akan berhasil bila semua pihak bergerak bersama,” pungkasnya.

Sebagai catatan, Jalan Raya Margonda memang kerap menjadi langganan banjir setiap kali hujan deras melanda. Salah satu kejadian terbaru terjadi pada Jumat (17/10), yang menyebabkan arus lalu lintas macet parah di sekitar lokasi.  (**)