Tito menyampaikan kepastian itu dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 31 Oktober 2024.

Menurutnya, data DP4 sudah terenkripsi saat diserahkan ke KPU RI pada 2 Mei 2024.

“Daftar pemilih potensial sudah kita serahkan. Total pemilih untuk Pilkada Serentak 2024 (mencapai) 207 juta sekian,” kata dia, dikutip Antara.

“Kami serahkan langsung saat itu kepada ketua (KPU) Pak Hasyim Asy’ari saat masih menjabat (pada) 2 Mei 2024,” imbuhnya.

Pihaknya, kata Tito, menyerahkan data terenkripsi itu dalam bentuk soft copy, dan telah di-break down atau dirincikan per provinsi, kabupaten dan kota.

Oleh sebab itu, ia memastikan tidak mungkin ada kebocoran data pemilih pilkada di Dukcapil Kemendagri.

“Kalau terjadi kebocoran, tidak mungkin bocornya di Dukcapil Kemendagri, tetapi yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan kebocoran di KPU sendiri,” tambahnya.

Nantinya, lanjut Tito, pihak KPU RI akan menyerahkan data tersebut kepada KPU daerah untuk melakukan verifikasi lapangan.

Pihaknya pun akan tetap membantu KPU RI setiap bulan mengenai adanya perkembangan data di masyarakat.

“Ada yang wafat, ada yang masuk anggota TNI/Polri, tidak memenuhi hak pilih dan seterusnya, pindah alamat. Nah ini selalu kami update karena kami mendapatkan input dari seluruh kabupaten/kota,” jelas Tito.

“Sehingga akan terbentuk betul-betul data pemilih yang akurat yang permanen nantinya,” katanya.

Disebutkan, data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) untuk Pilkada Serentak 2024 mencapai 207.110.768 jiwa.

Jumlah pemilih didominasi perempuan sebanyak 103.882.020 jiwa, sementara pemilih laki-laki tercatat 103.228.748 jiwa. []

Puan Maharani menyampaikan hal tersebut dalam Sidang Bersama DPR dan DPD RI 2024 di Gedung DPR, Jumat 16 Agustus 2024.

“Bagi yang berhasil dalam Pemilu, semua hal menjadi indah untuk dikenang, sementara bagi yang belum berhasil, merasa serba sulit, sulit makan, sulit tidur, bahkan ada yang sulit untuk bangkit kembali,” ucap Puan, dikutip dari Kompas TV.

“Itulah potret Pemilu 2024, haruslah menjadi kritik dan otokritik bagi kita semua,”tambahnya.

Kata Puan, Pemilu 2024 telah berakhir, rakyat telah menggunakan hak kedaulatannya dan memberikan pilihannya.

Menurut Puan rakyat tidak dapat disalahkan atas pilihannya, apapun yang mendasari pertimbangannya.

“Rakyat memilih atas dasar apa yang diketahui dan dipahaminya, terlepas dari kualitas atas apa yang diketahui dan dipahaminya,” ujar Puan.

“Pengalaman demokrasi sudah panjang, pemilu telah dilaksanakan berkali-kali, bahkan sebelum era reformasi pemilu juga sudah dilaksanakan, dan rakyat juga memberikan pilihannya melalui pemilu, apakah pemilu saat itu memenuhi syarat-syarat pemilu yang bebas, jujur dan adil?,” tanya Puan.

Jumlah itu terdiri dari alokasi pada tahun 2022 hingga 2024.

Adapun pada 2022 realisasi anggaran Pemilu mencapai Rp 3,1 triliun, 2023 realisasinya sebesar 29,9 triliun. Sri Mulyani mengatakan, pada tahun ini alokasi anggaran Pemilu sebesar Rp 38,3 triliun.

“Alokasi untuk seluruh penyelenggaraan Pemilu dari mulai persiapan tahun 2022 sampai 2024 adalah Rp 71,3 triliun, total penyelenggaraan pemilu ya,”ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin, 25 Maret 2025.

“Untuk tahun ini yang Rp 38,3 triliun sudah direalisasikan Rp 23,1 triliun, ini artinya 60,3 persen,” sambungnya.

Dia mengatakan, belanja Pemilu tercatat memuncak pada Januari-Februari 2024. Sebab, Pemilu jatuh pada 14 Februari 2024.

Bendahara Negara ini menjelaskan, melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sudah membelanjakan sebesar Rp 21,2 triliun.

Dalam hal ini untuk honorarium Badan Adhoc, pengadaan barang/jasa, pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara, kebutuhan sarana IT Pemilu.

Kemudian honorarium Pengawas Adhoc, pengawasan pemungutan dan perhitungan suara pengawasan logistik, operasional Pengawas Adhoc, dan pengawasan penetapan hasil Pemilu.

Selain itu, realisasi anggaran juga ada dari 14 Kementerian Lembaga (K/L) sebesar Rp 1,9 triliun.

Hal itu untuk pengamanan Pemilu oleh TNI/Polri, pemenuhan almatsus pengaman Pemilu, operasi keamanan siber dan event Pemilu.

Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada tahapan pemilihan umum dan pemilihan, layanan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, pemantauan persidangan perkara Pemilu. []

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama pemerintah dan penyelenggara Pemilu, Senin 25 Maret 2024.

“Namun tidak menutup informasi, bahwa ada juga, pelanggaran-pelanggaran netralitas ASN. Setidaknya ada 450 ASN yang dilaporkan ke Bawaslu, melanggar netralitas,” jelas Tito, dikutip Kompas TV, Senin 25 Maret 2024.

“Dari sejumlah itu ada 240 ASN terbukti melanggar dan dijatuhi sanksi,” tambahnya.

Tito menjelaskan, pejabat pembina kepegawaian (PPK) juga telah menindaklanjuti sebanyak 180 ASN dengan penjatuhan sanksi.

Dalam pemaparannya, Tito menjelaskan lima besar bentuk pelanggaran netralitas ASN.

Pertama, membuat posting, komentar, share dan like atau bahkan bergabung dengan akun pemenangan calon peserta Pemilu.

Jumlah ASN yang melanggar kategori ini sebesar 15,8 persen.

Kedua, ikut dalam kegiatan kampanye/sosialisasi/pengenalan bakal calon/partai politik sebesar 12,9 persen.

“Ketiga, sosialisasi/kampanye media sosial/online bakal calon/calon 11,3 persen,” ucap Tito.

Keempat, mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap partai politik atau calon atau pasangan calon yang menjadi peserta pemilu atau pemilihan sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.

Keberpiakan itu meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan dan pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota dan masyarakat sebesar 10,8 persen.

“Kelima, kategori pelanggaran menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik 7,1 persen,” pungkas Tito. []

Hal itu disampaikan komisioner KPU RI August Mellaz di kantor KPU, Jakarta, Rabu siang.

“Mungkin kalau waktu (pengumuman) definitifinya kemungkinan pasca, kita ambil jeda sampai menjalankan ibadah puasa, ya waktu berbuka, semacam itu,” kata dia.

Mellaz menambahkan, hari ini tersisa dua provinsi yang akan melakukan rekapitulasi suara. Keduanya adalah Papua Pegunungan dan Papua.

Rencananya, lanjut dia, rekapitulasi akan dilakukan dalam satu panel, dimulai oleh Papua Pegunungan dan dilanjutkan Papua.

“Sampai saat ini, tanggal 20 Maret 2024, KPU telah menyelesaikan rekapitulasi tingkat nasional untuk 36 provinsi dari 38.”

“Nah posisinya sekarang untuk provinsi Papua dan Papua Pegunungan sudah ada di kantor KPU,” kata Mellaz.

Nantinya, setelah rekapitulasi kedua provinsi tersebut selesai, KPU membutuhkan waktu untuk mencermati dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebelum mengumumkan hasil Pemilu 2024.

Oleh sebab itu, kata dia, pihaknya belum bisa memastikan kapan persisnya hasil pemilu akan diumumkan oleh KPU.

“Sebenarnya dokumen-dokumen sudah kami periksa dan list dokumen sudah ada semua, tapi kita butuh juga tanda tangan segala macam,” ujar Mellaz.

Seperti diketahui, batas akhir pengumuman hasil Pemilu oleh KPU jatuh pada Rabu malam ini pukul 23.59 WIB. (*)

Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda mengungkapkan, dari 5 jenis surat suara pada Pemilu 2024, tingkat partisipasi tertinggi pada pemilihan presiden dan wakil presiden mencapai 86,94 persen (200.512 pemilih).

“Disusul Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebesar 86,76 persen  atau 200.083 pemilih,” kata Fajar saat ditemui dikantornya, Rabu, 20 Maret 2024.

Sedangkan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi prosentasenya sama sebesar 86,58 persen yakni 199.677 pemilih dan 199.675 pemilih, serta DPRD Kota/Kabupaten sebesar 86,39 persen atau 199.031 pemilih.

“Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu serentak Tahun 2024 ini meningkat dibandingkan Pemilu serentak pada Tahun 2019 lalu yang rata-rata 83,9 persen atau naik 2,75 persen,” ucapnya.

Menurutnya, kenaikan tingkat partisipasi masyarakat ini dipengaruhi oleh 2 faktor yakni masifnya sosialisasi yang dilakukan penyelenggara pemilu.

Dalam hal ini, KPU dan peserta pemilu yang ikut menyosialisasikan serta menggerakan konstituen mereka untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pelaksanaan Hari Pemungutan Suara (HPS) 14 Februari 2024.

“Dua faktor ini berkolaborasi baik antara penyelenggara dan peserta pemilu sehingga mendukung kenaikan tingkat partisipasi pemilih pada pemilu tahun ini di Kota Pekalongan,”pungkasnya. (em-aha)

Sejauh ini, masih ada empat provinsi yakni Jawa Barat (Jabar), Maluku, Papua, dan Papua Pegunungan yang rekapitulasi berjenjang tingkat nasionalnya, belum selesai.

Komisioner KPU August Mellaz menjelaskan, pihaknya menargetkan rekapitulasi suara di 38 provinsi akan selesai pada Selasa 19 Maret 2024 malam ini.

KPU telah membuka dua panel untuk mempercepat rekapitulasi nasional.

Rencananya, panel A untuk melakukan rekapitulasi Provinsi Jabar, dan panel B untuk Maluku.

Kemudian sisanya, menunggu KPU Provinsi Papua dan Papua Pegunungan tiba di Jakarta.

“Setelah rekap, baru lanjut proses berikutnya penetapan. Di situ apakah begitu selesai langsung menuju penetapan ya itu bisa saja. Atau ambil jeda nafas untuk rehat sambil memeriksa kelengkapan-kelengkapan,” ujar August di kantor KPU, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024.

August menambahkan, dalam proses penetapan hasil Pemilu 2024, KPU akan membuka rapat pleno terbuka yang dipimpin tujuh komisioner KPU.

Hingga Selasa, 12 Maret 2024, KPU sudah merekap sebanyak 16 provinsi.

Hasilnya, pasangan Capres-Cawapres, nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sapu bersih.

Berikut hasil rekapitulasi di 16 provinsi yang sudah dilakukan oleh KPU:

1. DIY

Anies-Muhaimin 496.280
Prabowo-Gibran 1.269.265
Ganjar-Mahfud 741.220

2. Gorontalo

Anies-Muhaimin 227.354
Prabowo-Gibran 504.662
Ganjar-Mahfud 41.508

3. Kalimantan Tengah

Anies-Muhaimin 256.811
Prabowo-Gibran 1.097.070
Ganjar-Mahfud 158.788

4. Lampung

Anies-Muhaimin 791.892
Prabowo-Gibran 3.554.310
Ganjar-Mahfud 764.486

5. Bangka Belitung

Anies-Muhaimin 204.348
Prabowo-Gibran 529.883
Ganjar-Mahfud 151.109

6. Kalimantan Barat

Anies-Muhaimin 718.641
Prabowo-Gibran 1.964.183
Ganjar-Mahfud 534.450

7. Sumatera Selatan

Anies-Muhaimin 997.299
Prabowo-Gibran 3.649.651
Ganjar-Mahfud 606.681

8. Jawa Tengah

Anies-Muhaimin 2.866.373
Prabowo-Gibran 12.096.454
Ganjar-Mahfud 7.827.335

9. DKI Jakarta

Anies-Muhaimin 2.653.762
Prabowo-Gibran 2.692.011
Ganjar-Mahfud 1.115.138

10. Kepulauan Riau

Anies-Muhaimin 370.671
Prabowo-Gibran 641.388
Ganjar-Mahfud 140.733

11. Nusa Tenggara Timur

Anies-Muhaimin 153.446
Prabowo-Gibran 1.798.753
Ganjar-Mahfud 958.505

12. Kalimantan Selatan

Anies-Muhaimin 849.948
Prabowo-Gibran 1.407.684
Ganjar-Mahfud 159.950

14. Banten

Anies-Muhaimin 2.451.383
Prabowo-Gibran 4.035.052
Ganjar-Mahfud 720.275

15. Bali

Anies-Muhaimin 99.233
Prabowo-Gibran 1.454.640
Ganjar-Mahfud 1.127.134

16. Kalimantan Utara

Anies-Muhaimin 72.065
Prabowo-Gibran 284.209
Ganjar-Mahfud 51.451. (*)

Yang dihitung hari Senin 11 Maret 2024 ini adalah suara di dua provinsi.

Sidang pleno perolehan suara Pemilu dipimpin oleh Ketua KPU, Hasyim Azhari.

Ada dua provinsi yang dihitung hari ini, yaitu Sumatera Selatan dan Jawa Tengah.

Namun hingga berita ini dimuat, belum ada hasil perhitungan ulang dua provinsi ini.

Sementara sebanyak tujuh provinsi sudah tuntas rekapitulasi suaranya.

Yakni, Bali, Bengkulu, Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Bangka Belitung.

Dari tujuh provinsi itu semuanya dimenangkan oleh Capres 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. (*)

Namun ternyata pasangan Ganjar-Mahfud menjadi menjadi pasangan calon dengan pengeluaran terbesar di Pilpres 2024.

Berdasarkan laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ganjar-Mahfud menghabiskan dana kampanye Rp 506 miliar, tepatnya Rp 506.892.847.566.

Pasangan nomor 3 itu menjadi pasangan penerimaan dana kampanye sebesar Rp 506.894.823.260.

Urutan kedua ditempati pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Pasangan itu menghabiskan dana kampanye Rp 207.576.558.270. Mereka menerima Rp 208.206.048.243 selama kampanye.

Sementara itu, pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjadi pasangan dengan pengeluaran terkecil.

Pasangan Amin cuma menghabiskan Rp 49.340.397.060. Duit yang mereka terima saat kampanye adalah Rp 49.341.955.

Penyebabnya karena bisa diatur oleh kaum minoritas yang memiliki uang.

Hal ini disampaikan JK dalam Election Talk#4 Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi? yang digelar Departemen Ilmu Politik dan HMIP FISIP UI di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI, Kamis 7 Maret 2024.

“Saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang,”ungkap JK.

Kata JK sistem tersebut menjadi suatu kebiasaan, maka Indonesia kata dia akan kembali ke zaman otoriter.

“Itu saja masalahnya sebenarnya,”kata dia.

Lantas dia menceritakan bahwa Vietnam memiliki kemajuan yang luar biasa. Dimana pertumbuhan ekonomi bisa menjadi 7-8 persen.

“Saya tanya apa yang anda lakukan? dia mengatakan “kita selalu memandang ke depan, tidak ke belakang,”katanya.

Bahkan Vietnam berperang dengan Amerika, namun kemudian dia bersahabat dengan Amerika.

Hal tersebut terlihat lewat situs resmi Sirekap KPU per Minggu 3 Maret 2024.

Bahkan beberapa TPS di sejumlah daerah yang telah mengunggah formulir Model C1 Plano, memiliki hasil berbeda dengan hasil Sirekap yang dirilis KPU.

Perolehan suara PSI berdasarkan hasil Sirekep, lalu dicocokkan dengan formulir Model C1 yang diunggah lewat situs resmi pemilu2024.kpu.go.id, dan hasilnya perolehan suara PSI di Sirekap tidak cocok dengan perolehan suara di TPS.

Misalnya, pada TPS 004 Bulakan, Cibeber, Kota Cilegon, Banten.

Dari data Sirekap, suara PSI tertulis punya 69 suara, sedangkan suara tidak sah 1.

Padahal dilihat lagi dari foto C1. Hasil yang diunggah di Sirekap, PSI hanya memiliki 1 suara, sedangkan suara tidak sah 69.

Kemudian, TPS 020 Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Paser, Kalimantan Timur.

Hingga hari ini, Minggu 3 Maret 2024, sebanyak 541.630 TPS (65,79 persen) dari total 823.236 TPS telah melaporkan data via Sirekap KPU.

Yang menduduki posisi puncak masih diduduki PDIP dengan perolehan suara tertinggi yakni 16,39 persen.

Sementara sejumlah partai terancam tidak lolos parlemen seperti Partai Buruh, Partai Gelora, PKN, Partai Hanura, Partai Garuda, PBB, PSI, Partai Perindo, dan Partai Ummat.

Berikut daftar parpol yang tembus 4 persen:

1. PDIP

Meski Ganjar-Mahfud sementara mendapat suara paling sedikit, PDIP mampu mengantongi suara terbanyak dengan 12.591.533 suara (16,39 persen).

2. Partai Golkar

Partai dengan lambang pohon beringin ini sementara memperoleh 11.562.703 suara (15,05 persen).

3. Partai Gerindra

Partai Gerindra saat ini memperoleh 13,3 persen atau 10.214.157 suara.

4. PKB

Dengan perolehan sebanyak 8.867.545 suara (11,54 persen) PKB memantapkan diri di peringkat empat.

5. Partai NasDem

Partai Nasional Demokrat (NasDem) berada di bawah PKB dengan perolehan 7.253.942 suara (9,42 persen).

6. PKS

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sementara ini harus puas di posisi ke-6 dengan perolehan 5.763.099 suara (7,5 persen).

7. Partai Demokrat

Beda tipis dengan PKS, Partai Demokrat mengantongi 5.693.274 suara (7,41 persen).

8. PAN

PAN memperoleh 5.340.468 suara atau 6,95 persen.

9. PPP

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang semula tidak lolos karena perolehan suaranya di bawah 4 persen kini sudah kembali ke deretan partai parlemen dengan perolehan suara 3.080.371 atau 4,01 persen. (*)

Perolehan suara PSI tersebut hasil dari perhitungan KPU Sabtu 2 Maret 2024 pukul 19.00 WIB.

Data yang masuk di 541.475 TPS dari 823.236 TPS atau 65.77 persen.

Secara persentase perolehan suara PSI naik signifikan dalam enam hari terkahir.

Hasil real count KPU Senin 26 Februari 2024 pukul 06.00 WIB di 530.776 TPS, PSI mendapatkan 2.001.493 suara atau 2,68 persen.

Kemudian Sabtu 2 Maret 2024, pukul 13.00 WIB menunjukkan PSI sudah mendulang 2.399.469 suara atau 3,13 persen.

Data terakhir pukul 19.00 WIB PSI memperoleh 2.402.639 suara.

Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menilai wajar adanya penambahan suara saat KPU melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024.

Kata dia, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD telah membentuk tim hukum untuk menangani urusan ini, termasuk menyiapkan berkas kelengkapan.

“Kalau kami sudah siap. Kalau sekarang MK buka, kita langsung daftar,” kata Mahfud di Jakarta, Jumat 1 Maret 2024.

Namun karena saat ini tahapan Pilpres belum selesai sehingga Timnya belum mengajukan gugatan.

Sebagai informasih jadwal hasil rekapitulasi Pilpres 2024 ditetapkan paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara atau 20 Maret 2024.

Sementara, gugatan perselisihan hasil pemilu baru dibuka tiga hari setelah hasil pemilu ditetapkan oleh KPU, tepatnya 23 Maret 2024.

Mahfud menyebut, pihaknya masih menunggu penetapan hasil Pilpres 2024.

“Jangan dibilang Kok diam aja. Enggak diam, memang menunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak, baru tiga hari sesudah itu sidang. Jadi jangan dibilang diam, kami bergerak terus,” tegasnya.