Yusril menegaskan, pemerintah tidak menutup mata terhadap setiap laporan yang berkaitan dengan kondisi lapas dan rutan. Namun, ia menekankan bahwa setiap informasi tetap harus diverifikasi secara menyeluruh sebelum diambil langkah lebih lanjut.

“Setiap laporan itu kami terima, kami analisis, kami dalami, dan kami cross-check kebenarannya. Jadi, saya pikir laporan dari mana pun kami simak dan kami pelajari,” kata Yusril, Rabu (28/1/2026), seperti dikutip dari Antara.

Yusril menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang berani menyampaikan laporan terkait kondisi lapas, baik secara langsung kepada aparat penegak hukum maupun melalui media sosial dan pemberitaan media massa. Menurutnya, laporan tersebut penting sebagai bahan evaluasi.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebenaran informasi agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan maupun tindakan hukum.

“Kami tentu berkewajiban untuk melakukan verifikasi dan pengecekan kembali agar tidak salah langkah. Semua harus berdasarkan fakta dan data,” ujar Yusril.

Sebagai Menko yang membawahi sektor hukum dan pemasyarakatan, Yusril mengatakan isu tata kelola lapas memang menjadi perhatian serius pemerintah, terutama menyangkut integritas petugas dan perlindungan hak-hak warga binaan.

]]> https://lifestyle.eranasional.com/97310/isu-pemerasan-di-lapas-mencuat-menko-yusril-buka-suara-soal-ammar-zoni/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/89324/polisi-ringkus-pria-depok-yang-lakukan-pemerasan-dan-penganiayaan https://daerah.eranasional.com/89324/polisi-ringkus-pria-depok-yang-lakukan-pemerasan-dan-penganiayaan#respond Tue, 01 Jul 2025 13:04:25 +0000 https://daerah.eranasional.com/89324/polisi-ringkus-pria-depok-yang-lakukan-pemerasan-dan-penganiayaan Depok, ERANASIONAL.COM – Polisi menangkap seorang pria berinisal AS yang diduga terlibat dalam kasus penyekapan dan pemerasan di Depok, Jawa Barat, pada 19 Juni 2025.

Dia ditangkap saat bersembunyi di hotel di kawasan Gading Serpong, Tangerang.

“Bersama pelaku, turut diamankan sejumlah barang bukti termasuk mobil, ponsel, dan uang tunai,” demikian unggahan di akun Instagram @resmob3pmj.

Peristiwa itu bermula saat korban berinisial EP datang ke sebuah hotel di kawasan Margonda, Depok. EP awalnya berniat bertemu untuk COD dengan seseorang yang mengaku sebagai penjual barang antik. Namun, setibanya di lokasi, situasi berubah. EP justru disekap di kamar hotel tersebut.

Tak hanya disekap, EP juga dipukul dan dirampas tasnya yang berisi uang tunai sebesar Rp 12 juta serta satu unit handphone. Setelah melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri.

Polsek Beji yang menerima laporan dari EP segera berkoordinasi dengan Tim Resmob Polda Metro Jaya untuk melakukan penyelidikan.

Upaya ini membuahkan hasil. Pada 23 Juni 2025 dini hari, AS berhasil ditangkap di sebuah hotel di Gading Serpong.

Dalam penangkapan itu, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti.

Kini, AS telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses hukum lebih lanjut. Ia dijerat Pasal 333 dan 368 KUHP terkait penyekapan dan pemerasan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indardi, mengatakan pihaknya menerima penyerahan pelaku dan barang bukti dari petugas Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang melakukan penindakan awal di lokasi kejadian.

“Melaksanakan gelar perkara peningkatan status lidik menjadi sidik dan penetapan tersangka saudara LS,” kata Ade dalam keterangannya, Sabtu (31/5/2025).

Bermula saat pelaku mengirimkan korban beberapa tangkapan layar berita online yang mengkritik kinerja Kejaksaan Tinggi pada tanggal 27 Mei 2025.

“Dilanjutkan dengan ajakan terlapor bertemu dengan bahasa “ngopi-ngopi”, “sharing”, dan “barangkali ada buat ngopi-ngopi, pribadi abang aja, kalau ada titip aja bang”,” kata Ade.;

Kelima pelaku ditangkap dalam rangkaian Operasi Berantas Jaya 2025, setelah dilaporkan melakukan aksi pemerasan pada Maret 2025 di dua lokasi berbeda, yakni wilayah Rempoa, Tangerang Selatan dan kawasan Pondok Indah Mall, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

“Para pelaku diamankan oleh Unit I Jatanras di wilayah Jakarta dan daerah Gunung Sindur, Bogor, kata Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim, dalam keterangannya, Kamis (22/5/2025).

“Bersama mereka turut diamankan sejumlah barang bukti berupa kendaraan roda dua dan roda empat milik korban,” sambungnya.

“Adapun perkara yang dipersangkakan yaitu pasal 368 KUHP dan atau pasal 335 KUHP,” demikian keterangan resmi Humas Polda Metro Jaya, Jumat (16/5/2025).

Polisi sebut pelaku kerap memeras pedagang asongan, pekerja bangunan, dan toko-toko di sekitaran Bojongsari. Bahkan, ruko-ruko di sekitar dipungut uang bulanan oleh para pelaku.

“Mereka melakukan aksinya sejak 2021. Masyarakat sekitar sudah sangat resah dengan perilaku oknum ormas FBR ini,” tulis Humas Polda Metro Jaya.

Modusnya, mereka tak segan mendatangi pedagang baru. Kemudian memaksa untuk memberikan sejumlah uang.

“Termasuk salah satu TKP-nya yaitu ketika salah satu pedagang bakso baru membuka usahanya, para pelaku memaksa meminta uang sejumlah Rp1 juta dengan ancaman kekerasan berupa mencekik penjaga toko bakso dan menutup rolling door toko,” demikian kelanjutan keterangan Humas Polda Metro Jaya.

Penangkapan dilakukan hari ini, di daerah Bojongsari, Depok. Pelaku berinisial M dan 3 anggota FBR Bojongsari ditangkap, kemudian dibawa ke Subdit Umum Jatanras PMJ untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun 1 pelaku atas nama IM dimasukkan dalam daftar buronan.

Dalam penangkapan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Rinciannya, yakni 3 kwitansi bukti transaksi, 2 bundle kwitansi dari Ketua Ormas FBR, 2 cap Ormas FBR, 5 handphone dari tersangka, dan 1 bundle catatan dan proposan ormas FBR Bojongsari.

Salah satu pelapor bernama Andryan merupakan pengusaha Xana Billiard & Cafe, dengan nomor laporan LP/B/582/IV/2025/SPKT Polda Sumut tertanggal 22 April 2025.

Pelapor lainnya adalah Suyarno dengan nomor laporan LP/B/584/IV/2025/SPKT Polda Sumut tertanggal 22 April 2025.

Kasubbid Penmas Polda Sumut Kompol Siti Rohani Tampubolon membenarkan adanya laporan tersebut.

“Laporannya sudah diterima. Akan kami proses,” ujar Siti, dikutip dari TribunMedan.

Ia mengatakan, pelapor atas nama Andryan akan mulai dimintai keterangan pada Senin 5 Mei 2025.

“Undangan ke pelapor juga sudah dilakukan Senin mau hadir,” ujarnya.

Salah satu pelapor, Andryan mengungkapkan, dugaan pemerasan terjadi pada Februari 2025 ketika mereka mendapat infrormasi akan ada kunjungan kerja dari beberapa anggota DPRD Kota Medan, Komisi C.

Modusnya, mereka mengecek izin usaha hingga pajak yang dibayarkan Andryan.

“Salomo (Ketua Komisi C) datang sama beberapa anggota dewan. Setiap bulan sebenarnya kami sudah bayar pajak Rp 1,5 juta, tapi mereka bilang itu terlalu kecil,” beber Andryan, Jumat 2 Mei 2025.

Setelah itu, Salomo diduga mulai meminta Andryan memberikan uang Rp 4 juta per bulan. Akhirnya, Andryan terpaksa menyetor uang Rp 4 juta ke Salomo secara tunai karena tak mau usahanya terancam ditutup.

Setoran itu pun berlanjut sampai April 2025 melalui salah satu staf Salomo.

“Bulan April ini mereka malah minta tambah. Kami sudah gak mampu bayar jadi kami (beberapa pengusaha biliar) buat laporan ke Polda Sumut,” ungkap Andryan. []

Uang Rp 10 juta tersebut sebagai pelicin agar korba pelecehan seksual berdamai dengan pelaku.

“Kami sudah melakukan tindakan. Videonya sudah kami putar secara utuh, lalu dari pihak korban dan UPTD PPA juga sudah kami panggil untuk melakukan klarifikasi,” kata Kapolrestabes Makassar Kombes Arya Perdana, pada Rabu 12 Maret 2024.

Menurut Arya, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap Iptu HT. Namun dia belum menjelaskan secara detail hasil pemeriksaan terhadap HT.

“HT sudah kami periksa termasuk penyidiknya, nanti hasilnya kami sampaikan,” jelasnya.

Untuk diketahui video yang beredar luas di masyarakat, korban sedang bersama keluarganya membeberkan kasus ini telah dilaporkan ke Mapolrestabes Makassar pada 6 Februari 2025 lalu.

Namun, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan perkembangan terkait laporannya itu.

“Saya sudah WA penyidiknya, tidak direspon dan tidak dibalas pesan saya,” ucap seorang perempuan dalam video.

Pada saat itu, Kanit PPA Iptu HT meminta korban untuk berdamai dengan pelaku. Sedangkan pihak korban menolaknya.

“Saya ke sana mau diajak damai, sedangkan saya tidak mau damai. Dia tanya alasan kau tidak mau damai, jadi saya jawab saya mau hukum saya mau keadilan,” ucapnya.

Salah seorang wanita lainnya dala video mengungkapkan sebagai tanda damai korban diminta untuk meminta uang kepada pelaku. Akan tetapi, Iptu HT yang mengatur dan menentukan uang damai, serta meminta setengah hasilnya.

“Dia anjurkan ke korban untuk minta uang ke pelaku, sedangkan korban tidak tahu mau bicara apa. Itu alasan untuk damai. Dia juga yang tentukan uang Rp 10 juta lalu dibagi dua ke dia,” ngkapnya dalam video itu. []

“Kasus dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai wartawan,” kata Panit 3 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKP Fanni Athar Hidayat, Rabu (12/2/2025).

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan korban berinisial SA (43) yang mengaku telah diperas sebesar Rp10 juta oleh para pelaku.

Dalam aksinya, para pelaku mengaku sebagai wartawan dan berjaga di hotel-hotel yang ada di wilayah Jakarta.

Para pelaku ini mengintai orang-orang yang keluar dari dalam hotel dan kemudian menjadikan mereka sebagai target sasaran aksi pemerasan.

“Modus mengaku sebagai wartawan dan stay di hotel yang ada di daerah wilayah Jakarta. Kemudian ada korban yang keluar dari hotel dan diikutinya kemudian ketika sampai rumah, korban diperas puluhan juta rupiah,” tutur Fanni.

Fanni menyampaikan keenam pelaku tersebut saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Lebih lanjut, Fanni mengimbau kepada masyarakat untuk segera melapor apabila menjadi korban pemerasan dengan modus serupa.

“Imbauan bagi masyarakat yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, apabila ada kasus yang seperti ini lagi, untuk segera melaporkan ke kepolisian terdekat,” pungkas dia.

Kejadian ini menimpa MRW (18) warga Ngaliyan dan MMX (17) Semarang Utara. Kedua polisi itu yakni Aiptu Kusno dan Aipda Roy Legowo bersama warga sipil Suyatno memeras korban karena memergoki remaja itu sedang berduaan dalam mobil.

Awalnya ketiga pelaku itu hendak mencari makan malam di kawasan Pantai Marina. Dalam perjalanan mereka melihat korban berduaan dalam mobil dan langsung dihampiri.

Peristiwa ini juga viral di media sosial. Tampak dalam video yang beredar suasana ketika pria berjaket hitam dan topi polisi dikerubungi warga.

Dua oknum polisi itu kemudian itu keluar dari mobil berwarna merah setelah dipaksa oleh warga yang geram. Salah satu polisi itu justru memamerkan kartu tanda anggota kepada warga ketika dimintai penjelasan.

Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Irjen Abdul Karim, membenarkan bahwa beberapa nama yang beredar merupakan personel yang kini diamankan pihaknya.

“Ya beberapa nama memang adadi situ,” ungkapnya dikutip dari Kompas.com, Selasa (24/12/2024) malam.

Irjen Abdul Karim mengungkapkan bahwa dari 18 personel yang ditangkap, mereka berasal dari berbagai tingkat kesatuan mulai dari polsek, polres, hingga polda.

“Jumlah terduga oknum personel yang diamankan sebanyak 18 personel yang terdiri dari personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Metro Kemayoran,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko melalui keterangan resmi Jumat (20/12/2024).

Belasan oknum personel yang diamankan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri itu selanjutnya akan diperiksa lebih lanjut.

Trunoyudo menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Hal itu menjadi bentuk komitmen Polri dalam menegakkan hukum dalam rangka meningkatkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat.

Kapolsek Kalideres Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Abdul Jana menjelaskan, kalau para pelaku melancarkan aksinya dengan memeras seorang pria hidung belang lewat modus kencan fiktif melalui aplikasi MiChat.

“Para pelaku ini menggunakan aplikasi MiChat Fiktif untuk menipu dan memeras korban,” kata Abdul dalam keteranganya, Selasa (14/5/2024).

Abdul menjelaskan awalnya ketiga pelaku turut membuat akun fiktif memakai foto wanita yang diambil dari Facebook dan memasangnya di aplikasi kencan MiChat dengan nama Putri Nita, lalu diunggah untuk menarik perhatian korban.

“Mereka membuat akun palsu dengan foto dan profil seorang wanita guna mengelabui dan memikat korban,” ujar Abdul. Setelah mendapatkan tanggapan dari korban, pelaku menawarkan harga kencan awal sebesar Rp 500.000,- yang kemudian disepakati menjadi Rp 200.000, usai melalui proses tawar-menawar.

Barulah pelaku VN bersama pelaku AA berangkat dari kos mereka menuju tempat pertemuan di sebuah gang di sekitar Jalan Pete, Kalideres, Jakarta Barat, Minggu (5/5/2024).

Saat korban tiba di lokasi dengan sepeda motor, pelaku AA menakut-nakuti korban dengan mengatakan bahwa wanita dalam foto tersebut adalah istrinya dan mengancam akan membawa korban ke kantor polisi.

“Untuk menghindari masalah, korban akhirnya setuju untuk berdamai dan memberikan uang sebesar Rp 500.000,- kepada pelaku AA. Selain itu, pelaku juga mengambil paksa handphone korban sebagai jaminan,” jelasnya.

Keesokan harinya, korban tidak menemukan pelaku di tempat pertemuan dan menyadari bahwa aplikasi Shopee Pay Later miliknya telah digunakan oleh pelaku untuk membeli satu unit iPhone 11 dan dua unit Vivo Y17s.

Tidak berhenti disitu, hp korban juga dipakai untuk belanja online lalu Hp di gadaikan di INDO GADAI sebesar Rp 400.000, dengan total kerugian mencapai sekitar Rp15.200.000.

Akibat perbuatan mereka memeras korban dengan modus kencan fiktif, polisi pun berhasil menangkap VN (21), AA (26), dan MAS (20) pada Sabtu, 11 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di kos mereka di Kampung Kosambi Baru, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

“Berdasarkan penyelidikan, diketahui bahwa para pelaku telah melakukan modus kencan melalui aplikasi MiChat palsu ini sebanyak lima kali,” ujar Abdul.

Motif Gomgom memeras hingga melakukan penganiayaan terhadap Cindy terungkap setelah Satreskrim Polrestro Jakarta Barat melakukan pemeriksaan selama empat hari.

Tersangka mengakui terdesak untuk menikah pada April ini tetapi tidak memiliki biaya yang cukup.

Kapolrestro Jakarta Barat, Kombes Pol M Syahduddi, mengungkapkan hal itu dalam konferensi pers di Mapolrestro Jakarta Barat, Senin (1/4/2024). Tersangka Gomgom dan sejumlah barang bukti juga dihadirkan.

Barang bukti yang berhasil diamankan oleh polisi termasuk dua telepon genggam merek iPhone 13 milik korban, Oppo A5s milik tersangka, serta sebuah mobil Toyota Avanza yang digunakan oleh tersangka untuk melancarkan aksi kejahatannya.

Tersangka dijerat dengan beberapa pasal, antara lain Pasal 368 KUHP tentang Tindak Pidana Pemerasan dengan Kekerasan, Pasal 365 KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan, dan Pasal 335 KUHP tentang Pemaksaan dengan Kekerasan.

“Dari hasil penyelidikan, motif utama pelaku dalam mengancam dan meminta sejumlah uang kepada korbannya adalah karena kebutuhan mendesak untuk menikahi pacarnya. Ketika bulan April tiba dan belum ada biaya yang mencukupi, pelaku melakukan tindakan kriminal tersebut,” ujar Syahduddi.

Kejadian bermula ketika korban hendak pulang dari salah satu mal di Jakarta Barat menuju kediamannya di Puri Mansion, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban memesan Grabcar. Awalnya, perjalanan berjalan seperti biasa. Namun, korban curiga ketika tersangka mengambil jalur tol yang sebenarnya tidak diperlukan.

Saat berada di jalur tol, tersangka melakukan aksinya dengan mengancam dan meminta korban mentransfer uang sebesar Rp 100 juta dari rekeningnya.

Ketika korban menolak, tersangka melakukan tindakan kekerasan terhadap korban. Namun, ketika tersangka lengah, korban berhasil melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut ke Mapolda Metro Jaya.

Kasus ini kemudian ditangani oleh Polrestro Jakarta Barat, dan tersangka berhasil ditangkap di kontrakannya di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan membacakan surat dakwaan dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi senilai Rp 44,5 miliar yang diterima SYL.

“Sidang perdana digelar Rabu, 28 Februari pekan depan,” kata Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Zulkifli Atjo, Kamis, 22 Februari 2024.

Zulkifli menyebutkan, majelis hakim yang menangani persidangan kasus ini telah ditetapkan yakni Rianto Adam Pontoh, Fahzal Hendri dan Ida Ayu Mustikawati sebagai Hakim ad hoc Tipikor.

Sebagai informasi, Rianto Adam Pontoh dan Fahzal Hendri pernah menangani perkara dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 yang menjerat eks Menteri Komunikaai dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

Dalam putusannya, Johnny Plate dijatuhi vonis selama 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Selain itu, Johnny G Plate juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp15,5 miliar.

Selain perkara Johnny G Plate, Rianto Adam Pontoh juga pernah memimpin sidang perkara mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Pemprov Papua.

Kala itu, Hakim Rianto menjatuhkan hukuman kepada Lukas Enembe berupa pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp500 juta subsider 4 bulan.

Lukas Enembe juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp19.690.793.900 subsider 2 tahun penjara.

Kasus korupsi SYL

Dalam kasusnya, diduga melakukan pemerasan dan gratifikasi bersama mantan Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan) Kasdi Subagyono dan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta.

SYL diduga memerintahkan Kasdi dan Hatta untuk meminta uang dari para ASN eselon I dan II di lingkungan Kementan. Keduanya diduga meminta setoran itu secara paksa dari para pejabat Kementan seperti, Direktur Jenderal, Kepala Badan hingga Sekretaris di masing-masing eselon I.

SYL juga dijerat dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kasus ini masih dalam tahap penyidikan di KPK. (*)

Kuasa hukum Firli, Ian Iskandar mengatakan pencabutan praperadilan karena pihaknya ingin menyempurnakan berkas.

“Alasannya, mungkin secara materi hukum kami ingin menyempurnakan,” kata Ian di PN Jaksel, Selasa, 30 Januari 2024.

Dipaparkannya, ada beberapa materi yang dirasa kurang lengkap di dalam gugatan tersebut. Oleh karena itu, pihaknya memutuskan untuk mencabut gugatan praperadilan atas penetapan Firli sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Ada beberapa hal yang kami rasa masih kurang, sehingga kami mencabut permohonan itu,” tuturnya.

Selain itu, dia mengakui ada permintaan khusus dari Firli untuk mencabut gugatan praperadilan. Namun, enggan memberitahu apa alasan Firli Bahuri mencabutnya.

“Alasan lainnya atas permintaan beliau (Firli Bahuri),” jelas Ian.

Seperti diketahui, gugatan praperadilan ini merupakan yang kedua diajukan Firli Bahuri. Pada gugatan pertama, ditolak oleh Majelis Hakim PN Jaksel.

Permohonan pencabutan dikabulkan oleh Hakim Tunggal Estiono.

“Mengabulkan pencabutan praperadilan Pemohon,” kata Hakim Estiono di PN Jaksel.

Hakim berpendapat, pencabutan gugatan praperadilan merupakan hak pemohon. (*)