Penyidik Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak serta Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) memeriksa pelapor berinisial AW pada Senin (14/9/2026).

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menggali lebih jauh informasi mengenai dugaan peristiwa yang dilaporkan AW.

Dalam agenda klarifikasi itu, penyidik meminta keterangan secara rinci terkait rangkaian kejadian yang menjadi dasar laporan.

Kuasa hukum AW, Deki Patria Nasution, menyebut kliennya mendapat sejumlah pertanyaan dari penyidik. Total, terdapat sekitar 23 pertanyaan yang harus dijawab dalam pemeriksaan tersebut.

“Setidaknya pemeriksaan hari ini ada beberapa pertanyaan. Tadi korban ditanya dengan 23 pertanyaan di dalamnya,” ujar Deki kepada wartawan.

Menurut Deki, penyidik turut menggali kronologi sejak AW meninggalkan tempat asalnya hingga tiba di lokasi yang disebut sebagai tempat terjadinya dugaan tindak pidana.

“Termasuk itu dari pertama kali dia berangkat dari tempatnya menuju lokasi tindak pidana itu terjadi,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, tim kuasa hukum AW juga menyerahkan sejumlah barang bukti tambahan kepada penyidik.

Namun, jenis maupun isi bukti tersebut belum diungkap ke publik karena masih menjadi bagian dari proses penyelidikan.

Selain meminta keterangan AW, polisi telah memeriksa dua saksi dalam perkara tersebut.

Penyidik juga masih membuka kemungkinan memanggil saksi lainnya untuk memperoleh keterangan tambahan guna mendukung proses penyidikan.

Kedua terduga pelaku ditangkap di wilayah Galesong, Kabupaten Takalar. Kedua pria tersebut masing-masing berinisial IU (62) dan SU (47).

Keduanya diamankan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Pangkep setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan terkait laporan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Kanit PPA Satreskrim Polres Pangkep, Ipda Edy Pratama, menjelaskan kasus tersebut terjadi di Pulau Matalaang, Desa Sabalana, Kecamatan Liukang Tangaya, Pangkep.

Peristiwa itu diduga berlangsung pada Selasa (11/8/2026) sekitar pukul 19.00 WITA. Korban yang masih berusia 8 tahun diduga menjadi korban tindakan seksual oleh para terduga pelaku.

“Yang mana saat ini kami telah menangani perkara dugaan tindak pidana setubuh terhadap anak, yang mana korbannya adalah anak berusia 8 tahun,” ujar Edy, Rabu (2/9/2026).

Usai menerima laporan, penyidik melakukan penelusuran untuk mengetahui keberadaan kedua terduga pelaku. Dari hasil penyelidikan, polisi memperoleh informasi bahwa keduanya berada di wilayah Kabupaten Takalar.

Petugas kemudian bergerak dan mengamankan IU serta SU di sekitar Dermaga Pelelangan Ikan, Galesong, sekitar pukul 19.00 WITA.

Setelah ditangkap, keduanya dibawa ke Mapolres Pangkep untuk menjalani pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan awal, penyidik menyebut salah satu terduga pelaku telah mengakui perbuatannya.

Meski demikian, polisi masih mendalami kasus tersebut dan mengumpulkan sejumlah alat bukti sebelum menetapkan status hukum kedua pria tersebut.

Polisi juga menduga korban menjadi sasaran setelah dibujuk dan dirayu menggunakan iming-iming uang untuk keperluan belanja.

“Motifnya, terduga pelaku membujuk, merayu dan mengiming-imingi uang belanja kepada korban sehingga korban mengikuti permintaan terduga pelaku,” kata Edy.

Penyidik hingga kini masih melakukan pendalaman untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing terduga pelaku dalam perkara tersebut. []

Keputusan tersebut diambil setelah WL sebelumnya menjadi sorotan karena diduga melakukan pelecehan seksual secara verbal terhadap sejumlah calon mahasiswa baru melalui aplikasi WhatsApp.

Pemberhentian itu tertuang dalam Surat Keputusan Rektor Unhas Nomor 17120/UN4.1/KEP/2026 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdr. xxxxxxx (NIM xxxxxxxx) sebagai Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, tertanggal 7 Agustus 2026. Identitas mahasiswa dalam dokumen tersebut disamarkan oleh Humas Unhas.

Keputusan tersebut menjadi hasil akhir dari rangkaian proses etik dan administratif yang dilakukan Unhas setelah kasus WL mencuat ke publik pada Juni 2026.

Mengaku sebagai Ketua PKKMB

Kasus WL mulai menjadi perhatian publik pada Senin malam, 22 Juni 2026. Saat itu, WL disebut mengaku sebagai Ketua Panitia Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Unhas.

Dengan menggunakan identitas tersebut, WL berkomunikasi melalui WhatsApp dengan sejumlah calon mahasiswa baru.

Dalam komunikasi itu, ia diduga mengirimkan pesan yang mengandung unsur pelecehan seksual secara verbal.

WL juga disebut terlibat dalam sejumlah kanal atau grup WhatsApp yang menyebarkan informasi tidak benar kepada calon mahasiswa baru.

Beberapa grup yang sebelumnya berisi konten dewasa bahkan disebut diubah sedemikian rupa sehingga seolah-olah merupakan grup resmi calon mahasiswa baru Unhas.

Hingga kini, posko pengaduan mandiri yang dibuka di media sosial telah menerima laporan dari 58 orang yang mengaku sebagai korban.

Geger dugaan asusila ini pertama kali viral setelah akun Instagram @chardtogi_ dan @manusiagoblokusu membagikan tangkapan layar percakapan yang menyeret pelaku.

Unggahan tersebut langsung memicu reaksi keras dari warganet yang mendesak pihak universitas untuk segera mengambil tindakan tegas.

Merespons tekanan publik, mahasiswa terlapor berinisial CHS sempat mengunggah video permintaan maaf melalui akun Instagram pribadinya pada Kamis (9/7/2026).

Modus Serupa dan Korban Lintas Kampus

Pengelola akun @chardtogi_, R, mengungkapkan bahwa gelombang aduan terus mengalir sejak posko tersebut dibuka. Tercatat 58 orang telah mengirimkan bukti awal melalui pesan langsung (Direct Message) di Instagram.

“Untuk mempermudah koordinasi dan pendampingan hukum maupun internal kampus, seluruh korban kini telah kami himpun dalam satu grup WhatsApp,” ujar R.

R menjelaskan, kasus ini awalnya terungkap setelah seorang mahasiswa baru USU angkatan 2026 berani bersuara.

Berdasarkan kesaksian yang dikumpulkan, terlapor diduga menggunakan pola pendekatan yang hampir seragam untuk menjerat korbannya.

Modus yang digunakan pelaku meliputi ajakan untuk check-in, desakan melakukan panggilan video seks (video call sex/VCS), hingga pemaksaan pengiriman foto organ vital.

Mirisnya, korban tidak hanya berasal dari internal USU, melainkan juga mahasiswa dari perguruan tinggi lain, dengan korban yang terdiri dari perempuan maupun laki-laki.

Pihak posko mandiri kini juga telah meneruskan laporan ini kepada Kementerian Advokesma BEM USU, Kementerian Pemberdayaan Perempuan BEM USU, serta Himpunan Mahasiswa Akuntansi USU untuk pengawalan kasus.

Respons Resmi Pihak Rektorat USU

Manajer Humas dan Promosi USU, Dr. Irsan Mulyadi, mengonfirmasi bahwa pihak FEB USU telah bergerak cepat dan berkoordinasi dengan organisasi mahasiswa untuk memfasilitasi para korban.

“Pada Kamis, 9 Juli 2026, didampingi oleh BEM USU, BEM FEB USU, dan perwakilan Himpunan Mahasiswa Akuntansi, para pelapor telah mendatangi pihak fakultas untuk menyampaikan aduan mereka secara resmi,” jelas Irsan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/7/2026).

Setelah menerima berkas laporan awal, pihak fakultas langsung melimpahkan penanganan perkara ini kepada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) USU agar diproses sesuai regulasi yang berlaku.

Manajemen USU juga meminta masyarakat dan sivitas akademika untuk tidak menyebarkan spekulasi liar, serta memercayakan sepenuhnya proses investigasi kepada Satgas PPKS.

Pihak kampus menjamin kerahasiaan identitas setiap pelapor dan berkomitmen penuh untuk membersihkan lingkungan akademis dari segala bentuk kekerasan seksual. []

Oknum pengasuh padepokan sekaligus pondok pesantren “PA” di Kecamatan Buaran ini terjerat kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santriwatinya sendiri.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu malam (27/5/2026), AH langsung dijebloskan ke sel tahanan Mapolres Pekalongan Kota untuk proses hukum.

Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Riki Yariandi, melalui Kasat Reskrim AKP Setiyanto, menegaskan bahwa penetapan status tersangka dilakukan setelah gelar perkara.

Penyidik bergerak cepat setelah mengantongi minimal dua alat bukti yang sah untuk menjerat oknum pimpinan pondok pesantren tersebut.

“Perkembangan penyidikan yang kami lakukan, kami telah melakukan gelar perkara dan kami telah mendapatkan dua alat bukti,” ujar AKP Setiyanto.

Dua alat bukti kuat yang diamankan pihak kepolisian meliputi keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, serta barang bukti fisik di lapangan.

Petugas menyita pakaian yang dikenakan oleh korban saat peristiwa keji tersebut terjadi di lingkungan pondok pesantren wilayah Buaran. Hingga saat ini, polisi mencatat sudah ada enam santriwati yang menjadi saksi korban dalam pusaran kasus ini dan resmi melapor.

Kendati demikian, Polres Pekalongan Kota tidak menutup kemungkinan adanya jumlah korban lain yang akan bertambah seiring berjalannya penyidikan.

Untuk memfasilitasi hal tersebut, pihak kepolisian secara resmi telah membuka posko pengaduan bagi santri atau masyarakat yang merasa dirugikan.

“Bilamana ada masyarakat atau dari para santri ada yang merasa dilecehkan, silakan sesegera mungkin melapor ke kami,” tegas Kasat Reskrim.

Adapun pasal yang disangkakan kepada AH adalah Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Oknum pengasuh tersebut terancam hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak Rp300 juta rupiah.

Jeratan pasal ini berkaitan dengan penyalahgunaan kedudukan, wewenang, maupun kepercayaan yang memanfaatkan kerentanan korban di lingkungan pesantren.

Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum korban Ahmad Fauzi mengapresiasi jajaran Kepolisian Polres Pekalongan Kota yang sudah bekerja secara maksimal.

Demi membela hak para korban di meja hijau nanti, ia menegaskan telah menunjuk 10 orang sebagai tim kuasa hukum. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh korban yang mayoritas mengalami trauma berat bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.

Sementara itu, Tim Penasehat Hukum tersangka yang dikomandoi oleh H. Arif NS menegaskan bahwa kliennya menolak seluruh tuduhan pelapor.

Selama proses pemeriksaan intensif sejak Rabu siang, oknum pengasuh pesantren tersebut dicecar sebanyak 52 pertanyaan oleh tim penyidik.

“Tadi ada sekitar 52 pertanyaan, kemudian pihak penyidik menetapkan tersangka dan melakukan penahanan,” ujar Arif kepada awak media.

Pihak kuasa hukum tersangka mengaku terkejut dengan pelaporan ini lantaran mengenal AH sebagai sosok pemuka agama yang alim.

Meski begitu, mereka tetap menghormati proses hukum dan meminta kepolisian untuk tetap objektif serta profesional dalam menangani kasus.

“Kami melihat ada keyakinan dari kami bahwa perbuatan itu tidak terbukti di dalam proses penyidikan,” tambah Arif optimis.

Untuk menghadapi persidangan ke depan, tim kuasa hukum tersangka berencana untuk menghadirkan saksi adécharge atau saksi yang meringankan.

Mereka juga akan menyiapkan saksi ahli guna membedah apakah peristiwa yang dituduhkan benar-benar memenuhi unsur pidana atau tidak.

Langkah ini dirasa perlu demi menguji kebenaran materiil serta melindungi hak hukum kliennya selama proses persidangan bergulir.

Kasus ini sendiri mulai mencuat setelah sejumlah anggota organisasi “Yakuza Maneges” mendatangi kediaman sekaligus padepokan milik AH.

Kedatangan mereka pada Rabu dini hari tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti keresahan warga terkait dugaan pencabulan terhadap santriwati.

Pihak organisasi kemudian berkoordinasi dengan Sat Reskrim Polres Pekalongan Kota yang langsung mengamankan AH tanpa perlawanan. (em-aha)

Pengakuan korban pertama kali mencuat setelah ia membagikan ceritanya melalui media sosial yang kemudian menyebar luas dan menjadi perbincangan warganet. Dalam unggahan tersebut, korban menuturkan bahwa dirinya mengalami dugaan pelecehan seksual ketika berada di dalam kereta yang sedang dipenuhi penumpang.

Korban menyampaikan kisahnya melalui akun media sosial yang kemudian viral di platform Threads. Dalam unggahannya, ia menuliskan peringatan keamanan kepada pengguna transportasi publik lainnya. Ia juga menyebut bahwa pria yang diduga melakukan tindakan tersebut disebut-sebut berprofesi sebagai dosen.

Peristiwa tersebut disebut terjadi ketika korban menaiki kereta terakhir menuju Nambo dari Stasiun Tebet sekitar pukul 20.37 WIB. Pada saat itu kondisi gerbong kereta dilaporkan sangat padat karena banyak penumpang yang hendak pulang pada malam hari.

Menurut keterangan korban, ia berdiri di dalam gerbong sambil berbincang dengan temannya yang berada tepat di depannya. Posisi mereka berdiri cukup berdekatan dengan penumpang lain karena ruang gerbong yang terbatas.

Ia menjelaskan bahwa di tengah kondisi kereta yang padat, seorang pria berdiri tidak jauh dari posisinya. Pria tersebut disebut membawa tas ransel yang disampirkan di salah satu bahunya.

Korban mengaku awalnya tidak menaruh curiga terhadap pria tersebut. Namun beberapa saat kemudian ia merasa ada gerakan yang mencurigakan di bagian tubuhnya.

Kejadian itu disebut berlangsung ketika kereta melintasi jalur antara Stasiun Universitas Pancasila menuju Stasiun Universitas Indonesia sekitar pukul 21.00 WIB.

Menurut pengakuan korban, pria tersebut memegang bagian belakang tas ranselnya dengan tangan kiri. Namun dalam posisi tersebut, ia diduga melakukan tindakan tidak pantas dengan menyentuh bagian sensitif tubuh korban.

Pasalnya, korban melalui Kuasa Hukum menilai bahwa kasus tersebut tak hanya sekadar perbuatan pelecehan seksual biasa, namun juga mengindikasikan bukti adanya unsur pelanggaran pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atas dasar penyebaran stiker bermuatan asusila.

Korban dugaan tindak asusila, melalui Kuasa Hukumnya, Wanda Alfatih Akbar menerangkan atas dasar penelusuran dan pengembangan kasus yang telah diterima. Maka itu, pihaknya akan membawa kasus perkara ini lebih tinggi dari laporan sebelumnya.

“Ya, hari ini kita untuk melayangkan tambahan laporan. Ingin menambahkan satu orang lagi terlapor dengan pelaku inisial AM. Jadi kita sekaligus juga mencoba melakukan pengembangan terhadap kasus ini, karena setelah kita telusuri ternyata ada indikasi merambah ke Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 433 atau Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, atas dasar penyebaran stiker bermuatan asusila,” ujar Wanda Alfatih Akbar kepada awak media usai membuat laporan di Mapolres Jakarta Timur, Selasa (24/2/2026).

Kaitan dengan adanya pihak terlapor baru di dalam laporan tambahan. Dia menilai bahwa di dalam laporan awal hanya ada satu orang nama tercantum sehingga dimungkinkan nantinya akan hanya menjadi bukti pendukung, padahal di dalam grup pesan WhatsApp tersebut terdapat beberapa orang yang terlibat.

“Di dalam grup WhatsApp itu ada beberapa orang yang ikut terlibat. Tetapi di laporan sebelumnya hanya satu orang terlapor yang tercantum, di mana dalam KUHP kita itu dikenal dengan istilahnya penyertaan. Nah, kalau kita cantumkan hanya satu nama rasanya tidak fair, karena oknum guru yang sebenarnya vokal di dalam grup itu ya yang berinisial AM,” ungkapnya.

Atas dasar itu, sambung Akbar mengungkap dalam kronologis perkara tersebut diduga pelaku secara bersamaan sengaja melakukan penyebaran konten yang menjurus kepada tindak asusila . Diantaranya berupa foto stiker WhatsApp yang disertakan kalimat kata-kata menjurus tindak asusila.

“Di mana di situ (Grup Pesan WhatsApp “Zoopardie”-RED) ada foto korban yang dijadikan stiker WhatsApp dengan disertakan kalimat-kalimat tidak senonoh yang disebar juga di dalam grup tersebut,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui berdasarkan informasi yang dihimpun, kronologis itu terjadi berawal dari aktivitas dalam Grup Komunitas Pesan WhatsApp “Zoopardie” yang memuat konten bermuatan seksual dan tidak pantas. Dalam grup tersebut diduga terjadi pengeditan foto wajah siswi menjadi stiker WhatsApp bermuatan kalimat cabul dan merendahkan martabat, serta intimidasi terhadap siswi yang mengetahui atau menentang keberadaan konten tersebut.

Atas kejadian itu pihak korban telah melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur dengan register Nomor Laporan : STBLP/B/432/II/2026/SPKT / POLRES METRO JAKARTA TIMUR/POLDA METRO JAYA, atas Laporan Tentang Kekerasan Psikis Terhadap Anak, Pasal 76 C JO 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang UU Perlindungan Anak pada Senin, 2 Februari 2026.

Adapun pihak yang dilaporkan sebagai terlapor utama yakni bernisial A F M dan D A yang keduanya merupakan oknum guru di lingkungan SMA Budhi Warman II, Jakarta Timur. Korban merupakan siswi di bawah umur bernisial N. Akibat perbuatan tersebut, korban dilaporkan mengalami tekanan psikis berat dan trauma. Menyikapi kasus ini, pihak sekolah diketahui sudah menjatuhkan sanksi berupa Pemecatan Tidak Hormat terhadap kedua oknum guru tersebut pada 6 Februari 2026.

“Kalau untuk perkembangan kasusnya dari laporan sebelumnya. Sementara kami masih menunggu jadwal pemanggilan saksi ya, Karena sampai saat ini masih belum dipanggil saksinya,” ucap Akbar.

Lebih lanjut, Wanda Alfatih Akbar menegaskan pihaknya kini tengah menyusun konstruksi pasal berlapis yang akan menjerat para terduga pelaku. kemudian dirinya akan mendorong laporan ke Unit Reserse Kriminal atau Kriminal Khusus (Krimsus) Polres Metro Jakarta Timur sehingga memastikan penegakan hukum dapat berjalan optimal.

“Pasal 27 ayat (1) UU ITE, unsur delik terpenuhi karena terlapor diduga dengan sengaja mentransmisikan konten bermuatan asusila melalui media elektronik. Pasal 433 dan/atau Pasal 434 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) karena perbuatan tersebut diduga menyerang kehormatan dan nama baik korban melalui tuduhan atau representasi asusila yang tidak benar,” tegasnya.

“Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), tindakan tersebut diduga merupakan kekerasan seksual berbasis elektronik, berupa pencitraan seksual terhadap korban tanpa persetujuan. Pasal 76C juncto Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan kekerasan psikis terpenuhi akibat dampak trauma yang ditimbulkan terhadap korban,” tambahnya.

Dengan mengambil langkah strategis untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan (Mens Rea). Pihaknya akan menyerahkan bukti digital forensik, termasuk metadata pembuatan stiker pesan WhatsApp. Serta mendesak dilakukannya gelar perkara khusus apabila laporan tidak ditindaklanjuti, serta mempertimbangkan pengaduan ke pengawas internal kepolisian apabila ditemukan indikasi ketidakprofesionalan penyidikan.

“Bahwa transmisi konten asusila melalui media elektronik, meskipun dalam grup terbatas, merupakan tindak pidana, bukan sekadar pelanggaran etika,” pungkas Akbar.

Sementara itu, Eranasional berupaya memberikan ruang penjelasan lebih lanjut melalui konfirmasi kepada pihak terkait. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) maupun Polres Metro Jakarta Timur terkait perkembangan kasus tersebut. (**)

Kuasa hukum Prof Jayadi, Jamil Misbach menyayangkan tindakan dosen Q yang menyebarkan informasih tersebut ke Media Sosial.

“Prof Jayadi adalah tokoh publik dan seorang rektor, tidak mungkin melkukan seperti yang dituduhkan,” tegas Jamil saat konferensi pers di rumah jabatan Rektor UNM, Jalan Andi Djemma Makassar, Jumat 22 Agustus 2025.

Padahal sebelumnya kata Jamil, rektor UNM menginginkan agar Q dilapor ke polisi saja atas tuduhan pencemaran nama baik dan UU ITE.

“Namun kami menyarankan untuk tempuh prosedur hukum dulu. Alasannya karena kenapa, karena ini prosedur hukum, bisa saja, beliau didorong oleh orang lain untuk melakukan hal yang begini,” ucapnya.

Secara prosedural hukum, kata Jamil, terlebih dahulu memberikan somasi kepada Q untuk menarik tudingannya dan meminta maaf secara terbuka ke publik dan kepada rektor UNM.

“Kita somasi dulu dan memberikan teguran keras, sembari merenungi kekeliruannya,” ucap Jamil.

Prof Karta bisa saja memberikannya maaf, tapi belum tentu proses hukum yang direncanakan gugur begitu saja terhadap dosen Fakultas Teknik yang mulai ngajar di UNM sejak 2015 itu.

“Kami kasih dia kesempatan untuk mensomasi terlebih dahu, tetapi kalau dia tidak minta maaf dan menarik tudingannya, dalam tiga hari ini terpaksa kami laporkan dia ke Polda Sulsel,” tegasnya.

Sebagai informasih, Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof. Karta Jayadi, buka suara atas laporan dugaan pelecehan verbal yang menyebut dirinya mengirim video porno dan mengajak dosen perempuan ke hotel.

“Saya membantah jika saya dituduh mengajak ke hotel dan juga mengirimi video hot. Saya tetap menjaga jarak selama ini,” ujarnya.

Dia menyebut tudingan dosen tersebut tidaklah benar adanya. Bahkan, Karta menegaskan siap mengambil langkah hukum jika laporan itu benar-benar dilayangkan.

“Saya akan lapor balik. Karena saya tidak pernah melakukan seperti yang di berita,” kesalnya. []

Pada sebuah postingan di media sosial setidaknya ada sembilan orang korban. Pelecehan seksual yang dilakukan beragam, mulai diajak ngobrol mesum, meremas bokong, hingga mengajak hubungan badan.

Sebagian diantaranya sudah melaporkan kasus ini ke pihak sekolah. Namun pelaku masih bisa bekerja sebagai guru di sekolah itu hingga saat ini.

Adapun kasus pelecehan ini terungkap dari pengakuan korban berinisial V, siswi kelas 7. Ia mengaku pelaku mengajaknya berbicara hal mesum. Tindakan itu membuatnya tidak nyaman hingga merekamnya sebagai bukti. Dari pengakuan inilah kemudian terungkap adanya korban lain.

Dalam unggahan itu disebutkan sejumlah siswa kelas 9 bahkan pernah akan melakukan demo terkait kasus itu. Namun, pihak sekolah melarangnya.

Pelecehan di lingkungan sekolah tersebut pertama kali terungkap saat orangtua korban melapor ke Polres Sukoharjo. Kapolres Sukoharjo, AKBP Anggaito Hadi Prabowo, mengungkapkan pelaku berinisial DI, 37, telah ditangkap.

“Pelaku sudah ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut,” kata Anggaito di Sukoharjo, Sabtu (26/4/2025).

Penasihat hukum korban, Lanang Kujang Pananjung, menjelaskan pelecehan seksual terjadi sekitar tiga tahun lalu. Korban merupakan siswa kelas I hingga VI.

Menurutnya ada korban yang saat ini sudah lulus dari sekolah tersebut. Ia mengatakan sudah ada laporan ke pihak sekolah sebelumnya, namun tidak ada tanggapan.

“Kita membuka posko pengaduan, Polres Garut, Polda Jabar juga. Kita membentuk tim khusus.” kata Kapolres Garut, AKBP Mochammad Fajar Gemilang.

Dibukanya posko pengaduan tersebut karena diduga korban pelecehan lebih dari satu dan pelaku melancarkan aksinya sejak 2024.

Kapolres Garut AKBP Mohammad Fajar Gemilang membenarkan, aksi tercela tersebut dilakukan di Klinik Karya Harsa, Kabupaten Garut.

“Dari hasil keterangan maupun hasil CCTV, benar, TKP berada di Klinik Karya Harsa di Kabupaten Garut.” ucapnya.

Di samping itu, Jajaran Satuan Reserse Krimimal Polres Garut, Jawa Barat, menangkap dokter kandungan yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya, pada Selasa malam, 15 April 2025. Sang dokter masih berstatus saksi dan saat ini masih dalam pemeriksaan polisi.

Dokter tersebut kini menjalani pemeriksaan secara intensif dan tertutup di unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Garut.

Aksi bejat pelaku terbongkar usai orang tua korban mengetahui video tak senonoh yang dilakukan pelaku kepada anaknya.

“Di situ isi videonya itu menunjukkan alat kemaluan,” kata Kasi Humas Polres Lumajang, Ipda Untoro Abimayu.

Secara beramai-ramai wali murid dan warga yang geram mendatangi sekolah. Saat itu, aparat kepolisian cepat datang sehingga pelaku selamat dari potensi amuk massa.

“Mengetahui itu, orang tua datang ke kepala sekolah. Setelah itu, gurunya dipanggil kepala sekolah. Karena di situ situasinya ramai (jadi) diserahkan ke polsek,” ucap Untoro.

Polisi kini telah menangkap pelaku guna kepentingan proses penyelidikan lebih lanjut. Pelaku dijerat pasal pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.

Seorang anggota personel Polsek Cisauk, Aiptu Sugiri, diduga melakukan pelecehan terhadap seorang wanita.

Video itu ramai di media sosial setelah diunggah oleh akun @kabarjakarta24 pada Kamis, 10 April 2025. Dalam video tersebut, terdengar suara sang suami marah ke salah satu anggota Polsek Cisauk bernama Sugiri.

“Ini polisi yang jaga di Muncul, meraba-raba istri saya nih. Ini sudah pelecehan seksual ini. Ini enggak beres polisinya, macam apa ini,” kata sang suami dalam rekaman video tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Kapolsek Cisauk, AKP Dhady Arsya mengatakan, jika masalah tersebut telah selesai dengan cara mediasi. Dia mengatakan saat ini Aiptu Sugiri tengah diperiksa oleh Propam Polres Tangerang Selatan (Tangsel).

“Untuk anggota yang melakukan dugaan pelecehan seksual sudah diperiksa oleh Propam,” ujarnya, Jumat, 11 April 2025.

Dhady menambahkan, kasus tersebut terjadi pada Selasa, 8 April 2025. Saat ini, pihaknya telah melimpahkannya ke Polres Tangsel untuk ditindak lanjuti.

“Sekarang sudah ditangani Polres. Untuk yang bersangkutan sekarang sudah penempatan khusus di Polres Tangsel,” katanya.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, meski ada dua kasus yang dilakukan Fajar, pihaknya lebih memprioritaskan kasus asusila.

“Kita melihat ada hal yang lebih untuk memberikan perlindungan dan jaminan, khususnya terhadap hak-hak anak maka ini yang proses kita sampaikan,” kata Wisnu dalam keterangannya, Kamis 13 Maret 2025.

Wisnu kemudian mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan AKBP Fajar ternyata dinyatakan sebagai positif pengguna narkoba.

Mengenai kasus narkoba AKBP Fajar, Wisnu mengklaim masih dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan oleh Watprof.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Fajar saat ini ditahan di Rutan Bareskrim Polri.

AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja pun sebelumnya telah dicopot dari jabatannya setelah ditangkap karena kasus dugaan melakukan kekerasan seksual pada anak di bawah umur dan penggunaan narkoba.

Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/489/III/KEP/2025, tanggal 12 Maret 2025, AKBP Fajar yang semula menjabat sebagai kapolres saat ini dimutasi sebagai Pamen Yanma Polri.

Sementara itu, Kapolres Ngada diisi oleh AKBP Andrey Valentino yang sebelumnya menjabat sebagai kapolres Nagakeo.[]

Uang Rp 10 juta tersebut sebagai pelicin agar korba pelecehan seksual berdamai dengan pelaku.

“Kami sudah melakukan tindakan. Videonya sudah kami putar secara utuh, lalu dari pihak korban dan UPTD PPA juga sudah kami panggil untuk melakukan klarifikasi,” kata Kapolrestabes Makassar Kombes Arya Perdana, pada Rabu 12 Maret 2024.

Menurut Arya, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap Iptu HT. Namun dia belum menjelaskan secara detail hasil pemeriksaan terhadap HT.

“HT sudah kami periksa termasuk penyidiknya, nanti hasilnya kami sampaikan,” jelasnya.

Untuk diketahui video yang beredar luas di masyarakat, korban sedang bersama keluarganya membeberkan kasus ini telah dilaporkan ke Mapolrestabes Makassar pada 6 Februari 2025 lalu.

Namun, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan perkembangan terkait laporannya itu.

“Saya sudah WA penyidiknya, tidak direspon dan tidak dibalas pesan saya,” ucap seorang perempuan dalam video.

Pada saat itu, Kanit PPA Iptu HT meminta korban untuk berdamai dengan pelaku. Sedangkan pihak korban menolaknya.

“Saya ke sana mau diajak damai, sedangkan saya tidak mau damai. Dia tanya alasan kau tidak mau damai, jadi saya jawab saya mau hukum saya mau keadilan,” ucapnya.

Salah seorang wanita lainnya dala video mengungkapkan sebagai tanda damai korban diminta untuk meminta uang kepada pelaku. Akan tetapi, Iptu HT yang mengatur dan menentukan uang damai, serta meminta setengah hasilnya.

“Dia anjurkan ke korban untuk minta uang ke pelaku, sedangkan korban tidak tahu mau bicara apa. Itu alasan untuk damai. Dia juga yang tentukan uang Rp 10 juta lalu dibagi dua ke dia,” ngkapnya dalam video itu. []