Hal itu disampaikan Mahfud usai Pegi Setiawan dibebaskan karena tak terbukti bersalah.

Diketahui, status Pegi sebagai tersangka digugurkan dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024 lalu.

Mahfud menyebut putusan bebas untuk Pegi pun dapat menjadi novum bagi tujuh terpidana kasus Vina untuk mengajukan peninjauan kembali (PK).

Dia menyesalkan fenomena pengkambinghitaman warga biasa oleh polisi seperti yang terlihat dalam kasus Vina.

Mahfud menilai polisi bisa saja mengusut tuntas kasus pembunuhan Vina dan Eky dan menangkap pelaku sebenarnya.

“Tidak ada kasus sebesar apa pun yang tidak bisa diselesaikan di Mabes (Polri), tetapi siapa yang akan dilindungi dari ini, itu kan yang harus digali sekarang,” kata Mahfud dikutip dari program ROSI yang ditayangkan Kompas TV, Kamis 11 Juli 2024 malam.

Menurut mantan hakim Mahkamah Konstitusi itu, pengusutan kasus Vina oleh polisi serampangan sejak awal.

Dia menyorot langkah polisi yang mengubah jumlah buron kasus Vina berdasarkan putusan pengadilan dari tiga menjadi satu, yaitu Pegi Setiawan.

“Menurut saya ini serampangan, karena kasus ini kan terjadi pada 2016, dikatakan ada buron A, B, C. Hilang kasus ini, baru muncul setelah film Vina 7 Hari,” jelasnya.

Mahfud juga menyoroti kasus kematian Afif Maulana (13) yang diduga disiksa polisi di Padang, Sumatera Barat.

Mahfud menyebut penanganan polisi terhadap kasus tersebut tidak profesional.

Dia meminta polisi tidak bersikap defensif dan bersedia mengakui kesalahan.

Menurutnya, polisi justru bisa mendapat simpati publik dengan bersikap terbuka.

“Tidak boleh satu kejahatan yang muncul itu lalu karena pelaku itu orang tinggi tidak bisa diselesaikan, ndak boleh seperti itu,” tegas Mahfud. []

Gugatan perdata itu buntut dirinya yang menjadi korban salah tangkap oleh Polda Jawa Barat.

Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Pegi Setiawan, Sugiyanti Iriani dikutip dari Kompas TV, Kamis 11 Juli 2024

“Kita akan melakukan gugatan secara perdata untuk ganti rugi, namun sepanjang ini masih dibicarakan di tim kami dan belum ada kesepakatan kapan akan diajukannya gugatan tersebut,” kata Sugiyanti.

Selain itu, kata Sugiyanti, tim hukum Pegi Setiawan juga akan berkoordinasi lagi dengan pihak keluarga.

“Kami juga sebagai tim hukum juga akan berkoordinasi sama keluarga apakah memang mau mengajukan tuntutan ganti rugi atau tidak,”ucapnya.

Terpisah, Kapolda Jawa Barat periode 2016-2017, Irjen (Purn) Anton Charliyan mengingatkan kepada Pegi Setiawan dan kuasa hukumnya untuk benar-benar mendapatkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dari pihak kepolisian sebelum mengajukan tuntutan ganti rugi atau gugatan.

“Misalnya dari pihak Kang Pegi dan keluarga, juga Bu Yanti yang selalu mendampingi, apabila memang sekarang mau rehabilitasi dan ganti kerugian, tolong pastikan kepada kepolisian agar surat SP3 itu, surat penghentian penyidikannya itu didapatkan,” jelas Anton.

“Karena di dalam praperadilan itu, ganti kerugian dan rehabilitasi itu karena ada dasarnya itu, penghentian penyidikan,”tambahnya.

Anton menambahkan, Pegi Setiawan dan kuasa hukum harus bergerak cepat jika memang ingin mengajukan rehabilitasi dan ganti kerugian.

Sebab berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, Pegi dan kuasa hukum hanya punya waktu 14 hari setelah surat penghentian penyidikan dikeluarkan.

“Jadi harus segera dilakukan, Adapun mungkin kita ketahui bersama, masalah ganti rugi itu diatur di dalam Pasal 22 dan Pasal 95 KUHAP. Adapun rehabilitasi Pasal 23 dan Pasal 97, namun untuk besarnya kerugian materil terutama itu, kita ketahui bersama juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No 92 tahun 2015,” jelas Anton.

“Kalau hanya penghentian penyidikan saja tidak menimbulkan luka, tidak menimbulkan kematian dari Rp 500 ribu sampai Rp 100 juta ganti kerugian dari negara. Namun apabila ada luka berat, itu dari Rp 25 juta sampai Rp 300 juta, dan apabila menimbulkan kematian itu Rp 50 juta sampai Rp 600 juta,”pungkasnya. []

Namun saat menyambut kedatangan Pegi, salah satu keluarganya menjadi korban pencopetan saat menyambut kedatangan Pegi di kampung halamannya.

Pegi pulang ke rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Selasa 9 Juli 2024, dan disambut ramai oleh banyak warga.

Namun, kedatangannya tersebut diwarnai dengan aksi pencopetan yang menimpa keluarganya, yang bernama Ameliana.

Menurut Ameliana, saat rombongan turun, ia tak merasa bahwa tas yang dibawanya sudah terbuka.

“Tadi tuh pas kami rombongan turun dari mobil tuh ramai banget, gak kerasa kalau tas itu sudah ada yang mengambil,” kata Ameliana.

Ia juga mendapatkan informasi dari orang di belakangnya bahwa tas yang dibawanya sudah terbuka.

“Setelah itu, saya tahunya kalau ada dari belakang yang ngomong ngasih tahu kalau tas saya kebuka,”jelasnya.

Saat ia mengecek isi tasnya, ternyata dompet beserta uang miliknya hilang.

“Saya sudah feeling kalau dompetnya ilang nih, pas tasnya ke depankan, nyampe rumah saya cek benar dompetnya ilang,”jelas Ameliana.

Hotman Paris menyampaikan undangan terbuka kepada Pegi Setiawan alias Perong untuk makan ramen bareng di Jakarta, setelah tidak lagi menjadi tersangka kasus Vina Cirebon.

“Dari perkebunan ini, saya mendapat kabar Pegi sudah bebas dengan putusan praperadilan oleh hakim Pengadilan Negeri. Halo Pegi, mau enggak gue traktir makan ramen,” katanya.

Hotman Paris menyampaikan undangan ini lewat video yang diunggah di akun Instagram terverifikasi, Senin (8/7/2024). Pegi hendak diajak makan di Hotmen Ramen milik Hotman.

Terang-terangan, Hotman Paris memamerkan restoran ramen miliknya pernah didatangi Wakil Presiden RI terpilih, Gibran Rakabuming Raka. Yang diundang makan tak hanya Pegi.

“Kalau Pegi ada waktu dan pengacaranya, Hotman mau traktir,” cetus Hotman Paris saat berada di Lampung, tanpa menjelaskan mau membahas apa saat bertemu Pegi Setiawan.

“Yang kemarin juga, Gibran (Rakabuming) juga baru makan di Hotmen Ramen di Jalan Satrio Kuningan (Jakarta). Oke? Saya tunggu Pegi, ya?” tutup presenter program Hotroom.

Diberitakan sebelumnya, Hotman Paris menyambut hangat keputusan hakim tunggal Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon tidak sah.

Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, putusan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi terhadap kerja para penyidik serta proses penyidikan di Polda Jawa Barat (Jabar).

“Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama, kita juga melihat evaluasi-evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu,” kata Brigjen Djuhandhani dikutip dari Kompas TV, saat konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin 8 Juli 2024.

Kata Djuhandhani, Polri akan mematuhi putusan praperadilan Pegi Setiawa oleh PN Bandung.

“Namun pada prinsipnya kita akan tunduk dengan putusan ataupun putusan hakim yang sudah ada,” ujarnya.

Brigjen Djuhandani juga turut menyoroti terkait adanya aspek formil dalam proses penetapan tersangka Pegi Setiawan yang tidak dipenuhi penyidik Polda Jabar, hal itu sebagaimana putusan hakim tunggal PN Bandung dalam sidang praperadilan Pegi Setiawan.

“Apakah ini salah tangkap atau tidak, ini kita masih melihat dulu. Melihat sejauh mana proses yang ada. Karena kalau kita lihat dalam proses materi praperadilan tentu saja ada formil yang mungkin penyidik tidak melaksanakan,” tegasnya.

“Walaupun tetap kita pada prinsip adalah praduga tak bersalah, kemudian apakah formil yang seperti kita ikuti bersama bahwa hakim juga menyampaikan ada formil-formil yang tidak dipenuhi oleh penyidik,”sambungnya.

Ia pun menegaskan bahwa pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016 silam masih akan terus ditangani Polda Jabar. []

Alasannya karena telah mencoreng nama baik kepolisian atas penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan tanpa melalui proses hukum yang transparan.

Celakanya penetapan tersangka itu ditolak oleh Hakim tunggal Pengadilan Negeri Kota Bandung Eman Sulaeman.

Pegi sebelumnya ditetapkan tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016 silam.

“Penyidik yang mengungkap kasus ini harus ada sanksi sampai di level Dirkrimum,” tegas Trimedya kepada wartawan di Jakarta, Senin 8 Juli 2024 dikutip dari Kompas TV.

Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait penjatuhan sanksi tersebut.

“Ya itu Kapolri lah yang tahu, apa langsung dicopot atau diperiksa Propam lagi. Apa yang melatarbelakangi,” tegasnya.

Politikus PDIP itu menegaskan, pihak kepolisian harus memulihkan nama baik Pegi setelah dituduh membunuh Vina.

“Kita mengapresiasi putusan pengadilan itu terutama hakim tunggal yang menangani perkara itu. Yang kedua, peginya harus segera dikeluarkan demi hukum. Ketiga, namanya harus dipulihkan, sebagai good will pihak kepolisian harus bisa memberikan immaterial bagi Pegi dan keluarganya. Bayangkan sudah dituduh sebagai pembunuh, ditahan sekian lama,” ujarnya.

Sebelumnya, Hakim tunggal Pengadilan Negeri Kota Bandung Eman Sulaeman menilai, tidak ditemukan bukti satupun pemohon Pegi pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat sebagai termohon.

“Maka menurut hakim, penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum,” ujar Eman di PN Bandung, Senin 8 Juli 2024.

“Berdasarkan pertimbangan di atas, alasan permohonan praperadilan harusnya beralasan dan patut dikabulkan. Dengan demikian petitum pada praperadilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya,” ujar Eman. []

Menurut Kuasa Hukum Pegi Setiawan, Toni RM kliennya tak langsung dibebaskan, karena Polda Jabar akan melakukan gelar perkara terlebih dahulu sebelum membebaskan Pegi Setiawan.

“Tadi dapat informasi, ternyata penyidik Polda Jabar tidak langsung membebaskan melainkan mau melakukan gelar perkara dulu untuk menindak lanjuti putusan pengadilan,” kata Toni mengutip Kompas TV, Senin 8 Juli 2024.

Ia pun mengaku hingga kini pihaknya tengah menunggu kapan gelar perkara tersebut akan dilaksanakan Polda Jabar.

“Kami tim kuasa hukum masih menunggu, apakah gelar perkara akan dilakukan sore ini, atau nanti. Sehingga kami masih menunggu kepastian,” ujarnya.

“Belum bebas ini Pegi-nya, masih menunggu gelar perkara, katanya dalam informasi terakhir,”tambahnya.

Di lain pihak, salah satu anggota Kompolnas, Yusuf Warsyim menyebut pihaknya akan turut memantau gelar perakara yang dilakukan Polda Jabar, seperti yang dimaksud kuasa hukum Pegi Setiawan tersebut.

Ia menilai gelar perkara tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan PN Bandung terkait penghentian penyidikan dan pencabutan tersangka terhadap Pegi Setiawan.

“Apabila benar akan dilakukan gelar perkara akan kami pantau,” tegasnya.

Hal tersebut tertuang dalam putusan sidang praperadilan Pegi Setiawan yang dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaeman di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024.

“Memerintahkan kepada termohon (Polda Jawa Barat) untuk melepaskan pemohon (Pegi Setiawan) dari tahanan,” jelas Hakim Eman.

“Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan membebankan biaya perkara kepada negara,” tegas Hakim.

Hakim tunggal Eman juga menyatakan, segala putusan dan penetapan yang dilakukan Polda Jawa Barat terhadap Pegi Setiawan tidak sah.

Hakim juga memerintahkan Polda Jawa Barat untuk menghentikan penyidikan terhadap Pegi Setiawan.

“Menetapkan surat ketetapan tersangka Nomor STap/90/V/res124/2024/Disreskrimum tanggal 21 Mei 2024 (atas nama Pegi Setiawan) batal demi hukum,” tegas Eman.

“Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon,” tambahnya.

Hakim Eman dalam poin satu hingga tiga menyatakan, proses penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka tidak sah dan batal demi hukum.

“Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan STap/90/V/res124/2024/Disreskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Pegi Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum,” ucap Eman.

Hakim Eman juga menegaskan, sejumlah pasal yang disangkakan terhadap Pegi Setiawan tidak sah dan tidak berdasar hukum.

Menurutnya, tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana Perlindungan Anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1, junto Pasal 81 ayat 1 undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 KUHP oleh poli daerah Jawa Barat Direktorat reserse kriminal umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum.

Sebelumnya, Eman pernah memastikan jika akan memutus sidang praperadilan Pegi Setiawan dengan objektif.

“Saya tidak punya kepentingan dalam perkara ini, saya akan memutus secara objektif,” tegas Eman.

Eman kemudian menekankan, jika putusan praperadilan terhadap Pegi Setiawan yang dibacakan hari ini merupakan putusan terbaik bagi seluruh pihak.

Sebagai informasi, gugatan praperadilan Pegi Setiawan yang diajukan pada 11 Juni 2024, terdaftar dengan nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bandung. []

“Saya yakin Pegi bisa bebas,” kata Sugianti dikutip dari siaran Kompas Petang di KompasTV, Minggu 7 Juli 2024.

Keyakinan Sugianti didasari atas kejanggalan-kejanggalan Polda Jabar dalam penangkapan, penetapan tersangka, hingga penggeledahan di rumah Pegi Setiawan.

“Karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan Polda Jabar, terutama soal SOP,” ujarnya.

“Diantaranya pada saat penggeledahan, penyitaan, tidak ada penetapan pengadilan. Walaupun misalnya ada surat penetapan pengadilan tapi dilakukannya setelah penggeledahan dilakukan, itukan dilakukan jika keadaan mendesak,”tambahnya.

Ia juga menyoroti terkait bukti permulaan yang dimiliki Polda Jabar untuk menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka.

Menurutnya bukti tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan dugaan tindak pidana Pegi Setiawan.

“Yang ditangkap juga tidak sesuai dengan DPO, karena alamat sangat berbeda jauh,” tegasnya.

Seperti diketahui, Pegi alias Perong dalam ciri-ciri DPO beralamat di Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon.

Sementara Pegi Setiawan bertempat tinggal di Dusun I Blok Simaja, RT 04 RW02, Desa Kepompongan, Kecamatan Tulung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

“Penetapan tersangka tidak sah menurut kami dengan kejanggalan-kejanggalan inprosedural yang dilakukan oleh Polda Jabar,” tegasnya.

Sebagai informasi, sidang putusan praperadilan Pegi Setiawan bakal digelar majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat (Jabar) pada Senin 8 Juli 2024 besok. []

Hal tersebut disampaikan Agus saat dihadirkan menjadi saksi ahli pidana oleh termohon yakni Polda Jawa Barat (Jabar) dalam sidang praperadilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky, di Pengadilan Negeri Bandung, Kamis 4 Juli 2024.

Kabidkum Polda Jabar Kombes Nurhadi Handayani menanyakan kepada Agus apakah surat-surat seperti Ijazah, surat kelahiran, hingga STNK kendaraan, dapat dijadikan alat bukti untuk menetapkan tersangka atau tidak.

“Apakah surat berupa NIK, ijazah SD dan SMP, raport asli SD dan SMP, surat kelahiran, kemudian STNK, yang telah disita oleh penyidik, bisa dijadikan sebagai alat bukti petunjuk atau surat berdasarkan Pasal 184 KUHP?” tanya Nurhadi kepada Agus.

“Jadi di Pasal 184 ayat 1 KUHP yang huruf c berkaitan dengan alat bukti surat. Surat seperti apa bisa dikualifikasi surat? Itu ada di dalam Pasal 187 KUHP, ada beberapa ada huruf A, B, C,” jawab Agus, dikutip dari Kompas TV.

Agus menambahkan, yang paling pas apa yang tadi ditanyakan itu berkaitan dengan Pasal 184 huruf B-nya, yaitu surat yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau surat yang dibuat oleh pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu.

“Ijazah dan seterusnya dibuat pejabat yang memiliki kewenangan untuk itu. Maka apa yang tadi ditanyakan, masuk dalam kualifikasi 187 huruf B-nya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Nurhadi menanyakan apakah surat permohonan grasi kepada Presiden dari para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016 juga dapat dijadikan alat bukti atau tidak.

“Berdasarkan surat permohonan grasi yang diajukan narapidana, yang isinya menyadari sepenuhnya perbuatannya, dan menyesal dari akibat perbuatannya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarganya sendiri. Apakah surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti sesuai dengan pasal 184?” tanya Nurhadi.

Sidang kali ini, Polda Jawa Barat (Jabar) akan menghadirkan satu ahli pidana dalam sidang praperadilan Pegi Setiawan.

Pegi Setiawan merupakan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky, di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat, Kamis 4 Jli 2024.

Hal tersebut disampaikan Kabid Hukum Polda Jawa Barat (Jabar) Kombes Pol Nurhadi, di PN Bandung, Kamis.

“Satu saja, ahli pidana,” kata Nurhadi.

“Kita ajukan saksi ahli, tentunya nanti beliau akan menyampaikan beberapa pertanyaan baik dari kami maupun termohon, yang InsyaAllah nanti akan menjelaskan secara komperhensif terkait masalah-masalah materi yang ditanyakan,”tambahnya.

Meski demikian, Nurhadi masih enggan menjelaskan lebih lanjut terkait identitas saksi ahli yang akan dihadirkan pihaknya tersebut.

“Pokoknya masih disegel. Background-nya profesor,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu ia juga mengungkapkan alasan hanya menghadirkan ahli dan tidak menghadirkan saksi fakta dalam sidang praperadilan tersebut.

Hal ini disampaikan tim kuasa hukum Polda Jabar dalam sidang lanjutan praperadilan Pegi Setiawan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Selasa 2 Juli 2024.

“Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon dalam permohonan praperadilan, kecuali terhadap apa yang termohon akui kebenarannya,” kata salah satu tim hukum Polda Jabar, saat membacakan jawabannya, dikutip dari Kompas TV.

Tim kuasa hukum Polda Jabar menilai, gugatan yang disampaikan oleh termohon sudah memasuki materi pokok perkara.

Padahal, berdasarkan Pasal 2 ayat 2 peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2016, tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan, yang berbunyi “Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil.”

“Yaitu apakah ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Sehingga terhadap permohonan praperadilan adalah hanya memeriksa dan menilai aspek formil terhadap penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon,” tegasnya.

Pihak Polda Jabar juga memastikan seluruh proses penetapan tersangka terhadap Pegi sudah dilakukan berdasarkan prosedur penyelidikan.

“Pada 21 Mei 2024, lakukan gelar perkara penetapan tersangka atas nama Pegi Setiawan alias Perong dan sepakat Pegi jadi tersangka karena sudah dapatkan lebih dari dua alat bukti yang cukup,” sebut salah satu kuasa hukum Polda Jabar.

Bahkan Tim kuasa hukum Pegi Setiawan, menambahkan proses penyelidikan sejak 2016 hingga ditetapkan sebagai tersangka pemeriksaan itu tidak pernah terjadi.

Hal ini disampaikan salah satu kuasa hukum Pegi, di sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung, Kelas IA, Kota Bandung, Jabar, Senin 1 Juli 2024.

“Pegi tidak pernah diperiksa oleh Polda Jabar pada proses penyelidikan sejak tahun 2016 sampai dengan pemohon ditetapkan sebagai tersangka,” kata salah satu penasihat hukum Pegi, dikutip dari Kompas TV, Senin 1 Juli 2024.

Bahkan, ia menyebut penetapan tersangka baru diketahui Pegi usai dilakukan penangkapan dirinya oleh Polda Jabar pada Mei 2024 lalu.

Bahkan, tidak ada langkah penyilidikan dan penyidikan dalam proses penetapan Pegi sebagai tersangka.

“Penetapkan tersangka atas diri pemohon baru diketahui pemohon pada saat dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah pengkapan yang dikeluarkan termohon pada 21 Mei 2024,” jelasnya.

“Namun apabila mengacu pada surat penangkapan tersebut, tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada pemohon. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 KUHP, polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan,”tambahnya.

Bahkan kata dia, sejak tahun 2016 hingga saat dilakukan penangkapan, Pegi Setiawan tidak pernah mendapatkan surat klarifikasi ataupun surat pemanggilan sebagai saksi atau perkara dalam kasus tersebut.

Sidang akan berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat (Jabar).

Dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Bandung, sidang praperadilan tersebut akan digelar pada Senin pagi.

“Tanggal Sidang: Senin, 24 Juni 2024. Jam 09.00 WIB sampai dengan selesai. Agenda: sidang pertama,” demikian tertulis dalam SIPP PN Bandung.

Dalam SIPP PN Bandung, juga tercatat gugatan praperadilan Pegi ini terkait penetapannya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016 silam.

Permohonan praperadilan tersebut teregister dengan nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bandung. Gugatan didaftarkan pada Selasa 11 Juni 2024.

“Klasifikasi perkara: sah atau tidaknya penetapan tersangka. Nomor Perkara: 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg. Termohon: Polri cq Kapolda Jabar cq Direskrimum Polda Jabar,”isi inormasi dalam SIPP PN Bandung.

Menanggapi praperadilan itu, PN Bandung menunjuk hakim tunggal Eman Sulaeman.

Sebelumnya, kuasa hukum Pegi Setiawan, Muchtar Effendi, menjelaskan alasan pihaknya mengajukan gugatan praperadilan.

Menurut kuasa hukum Rudi Irawan, Roely Panggabean, kliennya dipanggil untuk mengklarifikasi dugaan kepemilikan identitas ganda di KTP.

Rudi diduga memiliki lebih dari satu KTP dengan nama berbeda, yakni Rudi Irawan dan A Saprudi.

“Hari ini dipanggil untuk membuat klasifikasi, karena masih sifatnya penyelidikan tentu penyidik akan mengklarifikasi tentang data-data kependudukan (KTP) dan lain sebagainya. Saya enggak tahu materi apa, pertanyaannya apa,” ucap Roely, dikutip dari Kompas TV, Jumat 21 Juni 2024.

Ia bersama rombongan pengacara dari Peradi mendampingi ayah Pegi untuk memastikan hak-hak sebagai saksi terpenuhi dan tidak diabaikan.

Sementara itu, Rudi Irawan tidak banyak bicara soal pemeriksaannya hari ini. Ia hanya menyatakan siap diperiksa oleh penyidik.

“Ya, sudah siap. Enggak tahu nanti,” kata Rudi.

Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut, polisi tengah mendalami dugaan keterlibatan ayah Pegi dalam menyembunyikan Pegi.

Sandi mengatakan ada kemungkinan penyidik akan membuat laporan polisi terkait dugaan keterlibatan ayah Pegi.