Penyidik lembaga antirasuah tersebut dilaporkan memeriksa belasan saksi secara maraton guna mengumpulkan bukti baru. Proses pemeriksaan bertahap ini meminjam salah satu fasilitas ruangan milik pihak kepolisian setempat.

Kepastian mengenai agenda pemeriksaan ini dikonfirmasi langsung oleh Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Riki Yariandi, saat ditemui wartawan di Mapolres setempat, Rabu (17/6/2026).

Kapolres membenarkan, bahwa markasnya tengah memfasilitasi aktivitas pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK. Kendati demikian, ia menegaskan posisi jajarannya dalam agenda tersebut murni hanya mendukung kebutuhan operasional logistik tempat saja.

“Hari ini sedang dilaksanakan pemeriksaan lanjutan kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK. Polres Pekalongan Kota hanya diminta menyediakan tempat untuk dilakukan pemeriksaan,” ujar AKBP Riki Yariandi.

Kapolres menambahkan, bahwa koordinasi resmi telah dilakukan oleh pihak KPK sebelum agenda pemeriksaan tambahan ini dilangsungkan.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah aparatur sipil negara dan pegawai dari Pemkab Pekalongan tampak hadir memenuhi panggilan. Menurut jadwal koordinasi, rangkaian pemeriksaan ini akan difasilitasi hingga tanggal 19 Juni 2026.

“Yang pasti ada beberapa saksi dari pegawai Pemkab Pekalongan yang satu per satu berdatangan untuk dilakukan pemeriksaan tambahan oleh teman-teman KPK. Pemeriksaan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, dan kami melakukan sterilisasi area agar prosesnya kondusif,” tambahnya.

Secara keseluruhan, terdapat 14 saksi dari berbagai unsur strategis yang dipanggil oleh penyidik KPK pada Rabu (17/6/2026). Mereka berasal dari kalangan anggota legislatif, pengurus partai politik, instansi pemerintahan, pihak BPJS, hingga sektor swasta.

Pemeriksaan masif ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq.

Di sisi lain, tim kuasa hukum Fadia Arafiq memastikan bahwa kliennya akan tetap bersikap kooperatif selama proses hukum berjalan. Fadilah Diani Putri selaku perwakilan LNP Law Firm Jakarta menyebut pihaknya berkomitmen menghormati seluruh tahapan penyidikan.

Tim hukum bahkan bersiaga penuh mendampingi sejumlah nama dari lingkaran terdekat Fadia yang ikut dipanggil.

“Yang kami dampingi saat ini lebih dari lima orang, dan pemeriksaannya seputar outsourcing. Tim kuasa hukum juga bersiaga memberikan pendampingan kepada sejumlah pembantu dan tenaga pendukung yang turut dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di Polres,” kata Fadilah.

Menurut analisis Fadilah, materi pemeriksaan yang dilayangkan penyidik sejauh ini masih berupa klarifikasi atas dokumen-dokumen sebelumnya.

Ia menilai belum ada hal yang bersifat sangat signifikan atau krusial dari hasil tanya jawab para saksi tersebut. Agenda ini lebih difokuskan untuk mencocokkan keterangan yang sudah diperoleh dari pemeriksaan Fadia terdahulu.

“Tidak ada yang signifikan, hanya untuk konfirmasi dan tanya jawab saja karena dari pemeriksaan Ibu Fadia maupun saksi lain diperlukan klarifikasi. Perkembangannya masih dalam penyidikan. Alhamdulillah, ibu sehat dan masih menjalani pemeriksaan,” tutur Fadilah dengan optimistis.

Kuasa hukum Fadia menegaskan bahwa fokus pendampingan mereka saat ini dibatasi hanya untuk klien utama serta jaringan internalnya saja.

Pihaknya mengaku tidak memiliki kapasitas untuk memberikan informasi mengenai perkembangan pemeriksaan saksi di luar lingkaran Fadia. Tim hukum berharap proses hukum objektif ini bisa segera tuntas secara terang benderang. (em-aha)

Partai politik tidak hanya berfungsi untuk pengaderan terhadap setiap warga negara, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai politik sehingga tidak alergi terhadap politik karena politik merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah negara. Pendidikan politik harus diberikan sejak dini, sehingga generasi muda khususnya tidak membayangkan bahwa politik itu sesuatu yang tabu dan menakutkan.

“Jangan sampai anak-anak kita berpandangan bahwa politik semata-mata berorientasi kekuasaan, tetapi mendudukkan betul-betul posisi politik di dalam negara,’’ kata Aan melalui sambungan telepon, Senin (17/2/2025).

Kalau semua warga negara melek politik, apalagi ini tidak hanya fokus kepada partai politik, tetapi bernegara, maka generasi muda kita paham mengenai cara bernegara. Para pemuda akan diarahkan minimal pada tiga cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mereka akan mengenal bagaimana menjadi eksekutif, Presiden, Menteri, dan pimpinan Dewan.

“Nah pendidikan seperti ini yang lebih mendekat kepada praktiknya, memperkenalkan ke ruang-ruang pemikiran para remaja. Kalau di sekolah kan hanya literatur. Simulasi langsung,’’ jelas Aan.

“Karena itu, apa yang dilakukan partai Nasdem ini merupakan langkah positif dan perlu direplikasi oleh partai politik lain. Sepanjang pengetahuan Aan, partai yang mengusung semangat perubahan ini merupakan partai pertama yang melakukan pendidikan politik melalui model simulasi bernegara.

“Partai politik jangan hanya mengejar kekuasaan belaka, dengan menghalalkan segala cara, membuat koalisi sangat besar untuk memudahkan tujuan dia. Kalau partai politiknya koruptif, hal itu bertentangan dengan demokrasi itu sendiri,’’ terang Aan.

“Partai politik memang pada dasarnya dibentuk untuk mencapai kepentingan. Namun, kepentingan yang hendak diraih itu seharusnya ditujukan kepada tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyejahterakan seluruh rakyat.

Dari sinilah seharusnya partai politik memformat kegiatannya dalam rangka agar bangsanya cerdas. Kecerdasan tidak hanya aspek sains dan teknologi, tetapi politik juga memerlukan generasi cerdas dengan pengenalan simulasi dalam konteks program Remaja Bernegara guna membentuk remaja-remaja cerdas. Bangsanya juga akan cerdas, karena kelak mereka akan menggantikan bangsanya.

“Kalau program (Remaja Bernegara) ini ditiru partai-partai lain, maka akan lebih menyebarkan banyak pengaruh kepada generasi muda. Semoga Nasdem konsisten dan kontinu, sehingga remaja sekarang menjadi dewasa, dan adik-adiknya masuk lagi untuk keberlanjutan,” harap Aan.

Program Remaja Bernegara ini, lanjut Aan, secara substansi sudah bagus. Sebuah partai politik yang punya inisiatif dan proaktif untuk melakukan pendidikan politik bagi generasi muda. Tujuan besar inilah yang harus dijaga.(*)

Hingga hari ini, Minggu 3 Maret 2024, sebanyak 541.630 TPS (65,79 persen) dari total 823.236 TPS telah melaporkan data via Sirekap KPU.

Yang menduduki posisi puncak masih diduduki PDIP dengan perolehan suara tertinggi yakni 16,39 persen.

Sementara sejumlah partai terancam tidak lolos parlemen seperti Partai Buruh, Partai Gelora, PKN, Partai Hanura, Partai Garuda, PBB, PSI, Partai Perindo, dan Partai Ummat.

Berikut daftar parpol yang tembus 4 persen:

1. PDIP

Meski Ganjar-Mahfud sementara mendapat suara paling sedikit, PDIP mampu mengantongi suara terbanyak dengan 12.591.533 suara (16,39 persen).

2. Partai Golkar

Partai dengan lambang pohon beringin ini sementara memperoleh 11.562.703 suara (15,05 persen).

3. Partai Gerindra

Partai Gerindra saat ini memperoleh 13,3 persen atau 10.214.157 suara.

4. PKB

Dengan perolehan sebanyak 8.867.545 suara (11,54 persen) PKB memantapkan diri di peringkat empat.

5. Partai NasDem

Partai Nasional Demokrat (NasDem) berada di bawah PKB dengan perolehan 7.253.942 suara (9,42 persen).

6. PKS

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sementara ini harus puas di posisi ke-6 dengan perolehan 5.763.099 suara (7,5 persen).

7. Partai Demokrat

Beda tipis dengan PKS, Partai Demokrat mengantongi 5.693.274 suara (7,41 persen).

8. PAN

PAN memperoleh 5.340.468 suara atau 6,95 persen.

9. PPP

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang semula tidak lolos karena perolehan suaranya di bawah 4 persen kini sudah kembali ke deretan partai parlemen dengan perolehan suara 3.080.371 atau 4,01 persen. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Partai Golkar dan PAN menyatakan secara resmi mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) menilai dukungan dua partai politik tidak dapat menjamin akan memenangkan Pilpres 2024.

Dia mencontohkan ketika berduet dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Pilpres 2024. Saat itu dukungan daru parpol-parpol yang ia dan SBY tidak banyak.

“Waktu 2025, Anda pasti masih ingat. Kita hanya didukung empat partai saja atau 11 persen. Tapi kemenangan yang kita raih 60 persen. Tidak simetris sama sekali dengan dukungan partai politik,” kata JK di kantor PMI Pusat, Jakarta, Senin (14/8/2023).

JK menyatakan, yang menjadi penentu kemenangan pasangan capres-cawapres di pemilu adalah rakyat, bukan partai politik. Sebab rakyat punya pilihan masing-masing.

“Yang memilih kan rakyat. Partai hanya mengusulkan. Terserah rakyat siapa yang akan mereka pilih. Rakyat ada yang ikut pilihan partainya, ada juga yang tidak. Selama ini kan begitu,” ujarnya.

Contoh lainnya pada Pilpres 2009, saat itu dia maju sebagai capres dengan cawapresnya Wiranto.

Katanya, jika dihitung, dirinya yang saat itu diusung Golkar bisa meraih dukungan suara mencapai 20 persen, tapi kenyataannya jauh di bawah itu dan kalah.

“Pengalaman saya dengan Pak Wiranto 2009 lali, kalau dihitung-hitung jumlah suaranya yang didapat lebih dari 20 persen. Kenyataannya hanya dapat 14 persen, tidak simetris dengan dukungan partai politik. Kalau sudah masuk ke pemilu, rakyat tidak lagi melihat partainya, tapi melihat tokohnya,” ucap JK.

Diberitakan sebelumnya, empat partai memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto, yakni Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar dan PAN.

JAKARTA, Eranasional.com – Mahkamah Konstitusi (MK) meminta kepada pemerintah untuk membubarkan partai politik yang membiarkan terjadinya praktik politik uang. Hal itu dituangkan dalam pertimbangan putusan MK Nomor. 114/PUU-XX/2022.

Dalam pertimbangan putusannya, MK menyebut praktik politik uang potensial terjadi dalam semua sistem Pemilu. Maka dari itu, untuk menghilangkan atau setidak-tidaknya menekan terjadinya politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu, seharusnya ada tiga langkah konkret secara stimultan.

“Langkah pertama, partai politik dan calon anggota DPR/DPR harus memperbaiki dan meningkatkan komitmen untuk menjauhi, bahkan sama sekali tidak menggunakan dan terjebak dalam praktik politik uang setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum,” bunyi dalam putusan MK tersebut yang dikutip, Jumat (16/6/2023).

Langkah kedua, MK meminta penegakan hukum harus benar-benar dilaksanakan terhadap setiap pelanggaran Pemilu, khususnya pelanggaran yang berkenaan dengan praktik politik uang, tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, baik penyelenggara maupun peserta Pemilu.

“Khusus bagi anggota DPR/DPRD yang terbukti terlibat dalam praktik politik uang harus dibatalkan sebagai calon dan diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tak hanya itu, MK berpendapat, sebagai efek jera, partai politik yang terbukti membiarkan berkembangnya praktik politik yang dapat dijadikan alasan oleh pemerintah untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik tersebut.

Ketiga, masyarakat juga perlu diberikan kesadaran dan pendidikan politik untuk tidak menerima dan mentolerir praktik monet politics karena akan merusak prinsip-prinsip Pemilu yang demokratis.

Menurut MK, kesadaran dimaksud tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah dan negara, serta penyelenggara Pemilu saja, tapi juga merupakan tanggung jawab kolektif partai politik, civil society, dan pemilih.

Ditegaskan, sikap ini sesungguhnya merupakan penegasan MK, bahwa praktik politik uang tidak dapat dibenarkan sama sekali.

JAKARTA, Eranasional.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana di kasus dugaan korupsi proyek BTS yang menjerat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan pihaknya sedang menelusuri kepentingan di balik kasus dugaan korupsi proyek BTS tersebut.

“Tentu kita akan minta bantuan dalam rangka penelusuran aset ya, tracing aset ke mana aja alirannya, dana-dana yang digunakan, untuk kepentingan siapa saja, nanti kita cek semuanya. Tentu kita harus menggandeng semua pihak tidak hanya PPATK, bank juga,” kata Ketut di Gedung Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (22/5/2023).

Ketut menyebutkan pihaknya juga akan mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di kasus tersebut. Namun, dia belum berbicara terkait ada atau tidaknya temuan TPPU di kasus proyek BTS tersebut.

“Kemungkinan iya, ada dugaan TPPU, karena kerugiannya begitu besar, pasti ada TPPU-nya. Kami akan akan menggandeng pasal-pasal berikutnya. Kita lihat nanti perkembangannya,” tuturnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam sekaligus Pelaksana tugas (Plt) Menkominfo Mahfud MD menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/5). Kata Mahfud, sejak menerima Keppres terkait Plt Menkominfo, dirinya langsung mendalami tugas di Kemenkominfo dan mempelajari kasus proyek BTS.

“Saya melaporkan dan saya sudah siap bekerja. Untuk tugas khusus menyangkut BTS itu saya melaporkan berdasar hasil dokumen dan analisis yang saya peroleh,” kata Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/5/2023).

JAKARTA, Eranasional.com – Belakangan ini tren artis dan tokoh publik masuk partai politik. Ada banyak alasan mengapa artis kini banyak yang beralih menjadi politisi.

Meski kerap menuai pro dan kontra, nyatanya tidak sedikit pula artis yang berhasil masuk partai politik dan menduduki gedung pemerintahan, serta lolos ke parlemen.

Namun sayangnya tak berlaku bagi YouTuber Atta Halilintar, dirinya mengakui belum terfikir untuk terjun ke dunia politik.

Meski sudah ada beberapa kali tawaran untuk bergabung ke partai politik.tapi ia belum mau memenuhi permintaan itu.

Atta Halilintar merasa hingga saat ini dirinya belum merasa terpanggil untuk berada di dalam sebuah partai politik.

“Aku males bahasnya, tapi emang aku udah ditawarin sama beberapa partai besar,” ucap Atta Halilintar di kawasan Kemang  Jakarta Selatan, Senin (8/5/2023).

“Aku sampai hari ini ngerasa belum terpanggil, aku gak bilang nggak tapi kalau terpanggil mungkin iya,”tambahnya.

Atta yang sebentar lagi punya anak kedua mengaku tak siap jika hal-hal buruk di masa lalunya dibongkar lawan politik.

Menurutnya di dunia entertaint saja aib masa lalu bisa muncul karena adanya haters, ia merasa di dunia politik akan jauh lebih mengerikan.

“Aku ini aja mau punya anak kedua, di entertaint aja aib-aib kita bisa kebongkar apalagi ketika masuk politik,” ucap Atta.

“Aku harus siap aib aku dibongkar yang masa lalu, dan aku gamau anak-anak aku liat itu, aku belum siap soal itu,” tambahnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengatakan perlu adanya pembenahan total manajemen partai politik. Hal tersebut disampaikannya menanggapi anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2022.

Grace menyebut salah satu faktor yang menjadikan IPK Indonesia anjlok adalah indikator Political Risk Services (PRS). Artinya, kata dia, indeks tersebut menilai kerja pemangku kepentingan di Indonesia masih bersinggungan dengan konflik kepentingan.

“Indikator ini menilai tingkat korupsi politik mulai dari pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, polisi, dan militer masih menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi,” kata Grace pada Sabtu (4/2/2023).

Dengan melihat dari pengalamannya bekerja di DPRD, Grace mengatakan korupsi itu merupakan kerja kolektif. Korupsi, menurut dia, tidak akan berhasil tanpa adanya kesepakatan bersama antara eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga swasta.

“Korupsi itu tidak bisa dilakukan sendirian, harus terjadi dari kesepakatan bersama-sama. Jadi banyak elemen yang terlibat didalamnya,” ujarnya melalui pesan tertulis.

Sehingga, Grace menilai pembenahan manajemen partai politik merupakan salah satu cara terbaik dalam mencegah korupsi. Sebab, kata dia, partai politik memiliki tugas untuk melakukan rekrutmen terhadap pemimpin.

“Kalau partai masih permisif terhadap koruptor atau melakukan cara-cara politik uang, bagaimana mungkin pemimpin yang dihasilkan akan bersih,” ujar dia.

Pendapat senada disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Partai Bidang Hukum dan HAM PSI Ariyo Bimmo. Ia mengatakan terdapat kecenderungan penurunan skor IPK saat mendekati pagelaran tahun politik.

“Hal ini tentu menjadi sinyal bagi kita semua bahwa politik bersih itu masih harus diperjuangkan. Peran partai politik diperlukan utamanya memperbaiki akuntabilitas dan pendidikan antikorupsi para kadernya,” ujar dia dalam kesempatan berbeda.

Bimmo juga menyoroti kerja aparat penegak hukum pada saat mengusut kasus-kasus besar yang melibatkan tokoh yang dikenal luas oleh publik. Ia menyebut kasus-kasus semacam itu dibiarkan berlarut-larut dan kurangnya transparansi kepada publik.

“Bagaimanapun justice delayed is justice denied. Bila semuanya terang benderang dan tidak bertele-tele, maka tidak akan ada persepsi buruk kepada aparat penegak hukum,” kata Bimmo.

Sebelumnya, Transparency International mengeluarkan IPK tahunan pada tahun 2022 termasuk Indonesia. Dalam penilaian tersebut, Indonesia mendapatkan angka 34 yang menunjukkan penurunan empat poin dari 2021 yaitu 38. Poin tersebut juga membuat posisi IPK Indonesia melorot ke posisi 110 dari 180 negara. Padahal pada 2021 Indonesia berada di posisi 96.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Kabareskrim Polri, Komjen (Purn) Susno Duadji bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia akan maju sebagai caleg dari PKB.

Ketua DPP PKB Daniel Johan saat dikonfirmasi membenarkan bergabungnya Susno Duadji ke PKB.

“Iya benar. Beliau (Susno Duadji) akan maju sebagaio caleg di Sumatera Selatan. Tapi saya belum tahu pastinya seperti apa,” kata Daniel Johan, Selasa (31/1/2023).

Daniel mengungkapkan, sebenarnya Susno Duadji sudah sejak lama ingin bergabung dengan PKB.

“Sudah dari kemarin-kemarin bergabung, karena Pak Susno dapat tugas membangun desa dengan pengalamannya selama ini,” ujarnya.

“Sebenarnya sudah sejak lama Pak Susno ingin bergabung, tapi baru kemarin ini resminya,” sambung Daniel.

Bergabungnya Susno Duadji dengan PKB juga dibenarkan oleh Ketua DPW PKB Sumatera Selatan Ramlan Holdan. Bahkan dia menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) milik Susno Duadji.

Susno Duadji sendiri saat ditanya soal dirinya bergabung ke PKB, tidak menjawab secara tegas. Dia hanya mengaku berkomunikasi dengan banyak pimpinan partai politik.

“Semua partai teman, semuanya ngajak saya bergabung. Nanti ada PKB ngajak bergabung. Siap saya dukung,” kata Susno usai acara diskusi publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Indonesia di Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Susno tidak secara spesifik mengungkapkan alasan dirinya memilih bergabung di PKB. Akan tetapi, dia menyatakan bergabung ke partai politik dalam rangka memperjuangkan dan memperbaik bangsa Indonesia.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin mengatakan peserta Pemilu 2024 diperbolehkan memiliki akun media sosial tidak lebih dari 10 per platform.

Kata Afif, peraturan itu termaktub dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

“Hak untuk mengatur ini ada di Pasal 35 yang menyebutkan media sosial (medsos) bisa dibuat masing-masing platform paling banyak 10 akun. Misalnya, Instagram 10, Facebook 10,” kata Afif di seminar yang diadakan Dewan Pers di Hotel Sari Pan Pacifik, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/1/2023).

Afif menyebutkan, KPU telah membentuk gugus tugas untuk mengawasi akun-akun peserta Pemilu 2024. Gugus tugas itu terdiri dari KPU, Bawaslu, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

“Kemudian ada satgas lain. Teman-teman Dewan Pers belum masuk, apakah nanti masuk atau tidak, itu para pihak akan bisa berkoordinasi,” jelasnya.

Untuk diketahui, KPU telah menetapkan masa kampanye Pemilu 2024 hanya 75 hari, yakni 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Komisioner KPU Parsadaan Harahap mengungkapkan, lamanya masa kampanye itu dipilih untuk mengurangi keterbelahan di masyarakat.

“Ini juga menjadi sebuah pertimbangan terkait beberapa evaluasi kami di Pemilu 2019, soal konflik di tengah masyarakat, adanya pembelahan-pembelahan,” ucap Parsadaan di Hotel Grand Mercure, Jakarta, 13 Juni 2022.

JAKARTA, Eranasional.com – Partai Amanat Nasional (PAN) langsung merespon kabar putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, tertarik untuk masuk partai politik. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengajak Kaesang untuk bergabung ke PAN.

“Sangat baik jika Mas Kaesang masuk dunia politik. Ini representasi dari kaum milenial dan generasi Z. Politik harus diisi oleh anak-anak muda yang memiliki visi, ide dan gagasan yang kontekstual dengan zamannya,” kata Viva Yoga, Selasa (24/1/2023).

Dia pun menyarankan sebaiknya Kaesang memulai karir politiknya di PAN. Hal ini, jelas Viva, agar Kaesang tidak satu partai dengan kakaknya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, yang berlabuh di PDIP.

“Akan sangat baik jika Mas Kaesang menjadi kader PAN saja. Mengapa begitu? Supaya tidak ‘satu rumah’ dengan Mas Gibran, supaya nanti bisa bersaing secara politik,” ujarnya.

Viva menilai keinginan Kaesang terjun ke politik seperti pribahasa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Menurut dia, itu merupakan hal yang wajar dan biasa di dunia politik.

“Artinya keluarga politisi akan melahirkan anak politisi. Keluarga artis akan melahirkan anak artis. Hal itu sesuatu yang wajar dan lumrah saja, darah yang mengalir, budaya dan kebiasaan keluarga yang terbentuk, itu menjadi faktor penting dalam menentukan pilihan eksistensi seseorang,” ucap Viva.

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan bahwa adik bungsunya, Kaesang Pangarep, tertarik terjun ke dunia politik. Gibran mengatakan Kaesang bicara tertarik masuk politik di hadapan bapaknya, Presiden Jokowi.

“Kemarin yang kita bicarakan di meja makan itu malah Kaesang. Kaesang kemarin, aku yo kaget, dia secara terbuka menyampaikan ke saya, ke bapak, ada ketertarikan di politik,” ungkap Gibran, Selasa (24/1/2023).

Meski begitu, Gibran menyatakan dirinya tidak tahu langkah yang akan diambil Kaesang, apakah akan ikut menjadi kontestasi di Pemilu 2024 nanti atau tidak.

“Enggak tahu saya, apa Kaesang di 2024 bagaimana. Ya kan saya baru dengar kemarin,” pungkasnya.

Tak hanya dirinya, bapaknya, Presiden Jokowi, juga kaget mendengar pernyataan dari Kaesang itu. Gibran menegaskan, sebelumnya Kaesang tidak pernah membahas mengenai politik.

Menurut Gibran, adiknya itu masih melakukan penjajakan dan masih tanya-tanya ke dirinya dan Presiden Jokowi.

“Intinya masih bertanya-tanya. Memang kemarin Kaesang menyatakan ingin begitu. Kemarin dia kita ajak juga ke Solo Safari, Solo Trecknopark, Ngarsopuro, ternyata bisa gitu,” jelas Gibran.

JAKARTA, Eranasional.com – Delapan dari sembilan partai politik (parpol) di DPR RI menyatakan sikap menolak Pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Kedelapan parpol tersebut adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangungan (PPP). Hanya PDI Perjuangan yang tidak ikut menolak.

Delapan partai tersebut beragumen, sistem proporsional terbuka yang diterapkan di Pemilu Indonesia saat ini merupakan kemajuan demokrasi sehingga tidak seharusnya diganti.

“Kami tidak ingin demokrasi mundur!” kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).

Sebaliknya, sistem pemilu proporsional tertutup dinilai sebagai kemunduran demokrasi. Pasalnya, rakyat tak bisa memilih langsung calon anggota legislatif (caleg) sebagaimana sistem pemilu proporsional terbuka.

Dalam sistem pemilu proporsional tertutup, rakyat hanya dapat memilih parpol. Sementara, caleg terpilih ditunjuk oleh partai.

“Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi,” jelasnya.

Menko Perekonomian ini mengatakan, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan pilihan tepat. Sistem ini sudah diterapkan pada empat kali pemilu di Indonesia yakni tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019.

Sistem pemilu proporsional terbuka juga disebut telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang dibacakan pada 23 Desember 2008. Dia pun menilai, munculnya gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilu yang menyoal sistem pemilu propirsional terbuka dinilai bakal menjadi contoh buruk bagi hukum di Indonesia jika saja MK mengabulkan.

“Gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk bagi hukum di Indonesia dan tidak sejalan dengan asas nebis in idem,” ucap Airlangga.

Kedelapan partai politik itu pun meminta KPU tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, delapan parpol juga mengapresiasi pemerintah yang telah mengalokasikan anggaran Pemilu 2024 sesuai kesepakatan. “Kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam Pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi,” tutur Airlangga.

Di acara tersebut hadir sejumlah elite partai politik, yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Wakil Ketua Umum PPP H M Amir Uskara, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hadir juga, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Wakil Ketua Partai Nasdem Ahmad Ali.

Dari sembilan parpol di DPR, hanya PDI Perjuangan yang tak ikut menyatakan sikap menolak pemilu sistem proporsional tertutup.

Adapun wacana pemilu sistem proporsional tertutup menjadi perdebatan pascamunculnya gugatan uji materi terhadap Pasal 168 Ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dimohonkan sejumlah warga negara ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon meminta MK menyatakan pasal tersebut inkonstitusional, sehingga sistem pemilu di Indonesia dapat diganti dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.

JAKARTA, Eranasional.com – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan bahwa sebentar lagi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bakal secepatnya mengumumkan nama Capres yang akan PDI Perjuangan (PDIP) usung pada Pilpres 2024.

“Ibu Megawati bakal mengumumkan capres usungan PDIP pada tahun 2023. Bahwa Ibu Mega telah memutuskan untuk rencana mengumumkan calon presiden pada tahun 2023. Jadi itu bocoran yang saya sampaikan bahwa capres dari PDI Perjuangan bocorannya akan diumumkan pada tahun 2023, ya, itu,” kata Hasto saat konferensi pers secara daring bertajuk ‘Refleksi Akhir Tahun 2022 dan Harapan Menuju Tahun 2023’, dikutip Rabu (4/1/2023).

Tidak hanya itu, Hasto juga membocorkan kriteria capres pilihan PDIP. Hasto mengatakan sosok itu harus mampu melanjutkan nafas kepemimpinan dari para tokoh PDIP sebelumnya.

Yakni Presiden ke-1 RI Ir Soekarno, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Jokowi.

“Bocoran kedua ya itu calon itu yang diputuskan tentu saja yang mampu melanjutkan nafas kepemimpinan perjuangan dari Bung Karno, Ibu Mega, dan Pak Jokowi,” katanya.

Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa PDIP telah mempersiapkan sosok capresnya secara matang.

Oleh sebab itu, ia yakin bahwa sosok usungan PDI Perjuangan akan mampu menjadi pemimpin nasional yang dapat memikul tanggung jawab di masa depan. **

JAKARTA, Eranasional.com – Mayoritas responden mengaku tak tahu Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan partai politik peserta Pemilu 2024. Hal ini diungkapkan survei terbaru Litbang Kompas.

Dalam surveinya, Litbang Kompas bertanya kepada para responden, “tahu atau tidak tahukan Anda, KPU sudah menetapkan partai politik peserta Pemilu 2024 beserta nomor urutnya pada 14 Desember 2022 lalu?

Hasilnya, sebanyak 71 persen responden mengaku tidak tahu, sedangkan 29 persen responden lainnya tahu.

“Ada 71 persen responden yang menjawab belum tahu KPU sudah menetapkan parpol peserta Pemilu 2024 beserta nomor urutnya pada 14 Desember 2022,” demikian dikutip, Rabu (4/1/2023).

Tak hanya itu, mayoritas responden juga tidak tahu berapa jumlah partai politik yang lolos menjadi peserta Pemilu 2024. Rinciannya, 84,1 persen responden menjawab tidak tahu, sedangkan 8,1 persen responden mengaku tahu tapi salah saat menjawab. Hanya 7,8 persen responden menjawab dengan benar. Namun demikian, mayoritas responden yakin KPU sudah melaksanakan verifikasi faktual secara transparan dan akuntabel.

Sebagian besar responden juga berpendapat, partai politik harus melakukan sosialisasi ke masyarakat meski masa kampanye Pemilu 2024 kini belum dimulai.

“79,3 persen menjawab perlu, 18 persen tidak perlu, 2,7 persen tidak tahu,” tulis Litbang Kompas.

Untuk diketahui, KPU telah menetapkan partai politik peserta Pemilu 2024 pada Rabu (14/12/2022) lalu. Saat itu, total ada 23 parpol yang dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu. Jumlah tersebut terdiri dari 17 partai partai politik nasional dan 6 parpol lokal Aceh.

Belakangan, Jumat (30/12/2022), Partai Ummat menyusul ditetapkan sebagai peserta pemilu. Mulanya, partai bentukan Amien Rais itu dinyatakan tak memenuhi syarat verifikasi faktual. Namun, setelah dilakukan verifikasi ulang, Partai Ummat dinyatakan memenuhi syarat dan lolos sebagai peserta pemilihan.

Dengan demikian, total ada 24 partai politik peserta Pemilu 2024, terdiri dari 18 parpol nasional dan 6 parpol lokal Aceh.

Untuk mengenal lebih lanjut, berikut daftar 24 partai politik peserta Pemilu 2024, lengkap dengan nomor urutnya:

Partai Nasional

– Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) – Nomor Urut 1

– Partai Gerindra – Nomor Urut 2

– PDI Perjuangan- Nomor Urut 3

– Partai Golkar- Nomor Urut 4

– Partai Nasdem – Nomor Urut 5

– Partai Buruh- Nomor Urut 6

– Partai Gelora – Nomor Urut 7

– Partai Keadilan Sejahtera (PKS) – Nomor Urut 8

– Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) – Nomor Urut 9

– Partai Hanura – Nomor Urut 10

– Partai Garuda – Nomor Urut 11

– Partai Amanat Nasional (PAN) – Nomor Urut 12

– Partai Bulan Bintang (PBB) – Nomor Urut 13

– Partai Demokrat – Nomor Urut 14

– Partai Solidaritas Indonesia (PSI) – Nomor Urut 15

– Perindo – Nomor Urut 16

– Partai Persatuan Pembangunan (PPP) – Nomor Urut 17

– Partai Ummat – Nomor Urut 24

Partai lokal Aceh

– Partai Nanggroe Aceh (PNA) – Nomor Urut 18

– Partai Generasi Atjeh Beusaboh Thaat dan Taqwa (Gabthat) – Nomor Urut 19

– Partai Darul Aceh (PDA) – Nomor Urut 20

– Partai Aceh – Nomor Urut 21

– Partai Adil Sejahtera (PAS) Aceh – Nomor Urut 22

– Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (SIRA) – Nomor Urut 23.

JAKARTA, Eranasional.com- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kerap muncul membongkar beberapa kasus besar yang ada saat ini.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini kerap kali berhasil membongkar sejumlah kasus korupsi besar.

Di antaranya, kasus korupsi Asabri, kasus korupsi Satelit di Kemhan, memburu obligor BLBI, membongkar kasus Ferdy Sambo, mengawal kasus korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe, hingga kasus korupsi yang melibatkan Hakim Agung.

Pengamat politik yang juga cendikiawan muslim, Abdillah Toha kagum dengan keberanian Mahfud MD. Sayangnya, Mahfud belum masuk dalam bursa Pilpres 2024. Khususnya menjadi kandidat kuat calon presiden (capres).

Padahal, menurutnya sosok Mahfud sangat layak diperhitungkan. Salah satu kader partai PAN ini bahkan heran mengapa belum ada partai politik yang menyebut nama Mahfud sebagai calon pemimpin.

“Kenapa ya nama Moh Mahfud MD sejauh ini tidak ada partai politik yang menyebutnya sebagai potensial capres 2024?” ujar Abdillah Toha.

Abdillah Toha lantas menyentil partai politik yang belum melirik sosok Mahfud MD. Padahal, parpol seharusnya memilih sosok yang dibutuhkan oleh bangsa ini.

Bangsa ini butuh sosok yang bersih dan tegas dalam menuntaskan kemandekan berbagai problematika hukum. Dari mulai penegakan hukum hingga pemberantasan korupsi di berbagai instansi.

“Apa partai pada takut semua mengangkat orang bersih dan tegas seperti beliau?” tanya Abdillah Toha.

Kicauan Abdillah Toha diamini warganet. Netizen menilai, parpol memang tak butuh sosok bersih dan tegas seperti Mahfud MD.

Sebelum Abdillah Toha, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa juga menilai Mahfud sosok yang pemberani dan tak takut berkata jujur. Mahfud, kata Khofifah, tak dapat dikendalikan saat mengungkapkan kebenaran.

Hal ini disampaikan Khofifah, saat memberi sambutan pada Musyawarah Besar II Alumni dan Simpatisan Syaichona Moh. Cholil (Mubes II Asschol) di Pondok Pesantren Syaihona Cholil, Bangkalan, Minggu (25/9).

“Dulu di zaman Gus Dur, Pak Mahfud MD ini dikenal seperti peluru tak terkendali. Tak ada yang bisa mengendalikan beliau, sampai sekarang sepertinya,” ucap Khofifah.

Dalam Mubes II Asschol ini, Khofifah juga menjelaskan, kelas Mahfud sebetulnya adalah masyayikh. Pantas dipanggil kiai. Tapi, Mahfud lebih suka dipanggil nama saja.

“Beliau sebetulnya kelasnya masyayikh, kiai. Tapi seperti halnya Pak Alwi Shihab, Pak Nasaruddin Umar, juga Pak Quraish Shihab. Beliau seorang guru besar, seorang kiai, tapi lebih senang dipanggil namanya. Itulah sosok almukarrom Bapak Profesor Dr. KH Mohammad Mahfud MD,” ungkap Khofifah, yang juga dikenal sebagai sahabat dekat Mahfud.