otoritas jasa keuangan – Lifestyle Eranasional.com

10 Bank Dicabut Izin Usahanya oleh OJK hingga Juli 2026, Ini Daftarnya

Rio Anthony — Sat, 01 Aug 2026 02:29:15 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Hingga akhir Juli 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha sebanyak sepuluh bank, di mana salah satunya beroperasi dengan prinsip syariah.

Penutupan ini menghentikan seluruh kegiatan operasional dan menutup akses kantor bank bagi masyarakat.

Salah satu keputusan terbaru adalah pencabutan izin PT BPR Syariah Hasanah Mandiri yang berkedudukan di Depok, Jawa Barat.

Berdasarkan Keputusan Nomor KEP-57/D.03/2026, penutupan berlaku efektif mulai 16 Juli 2026.

OJK menegaskan bahwa seluruh kantor bank tersebut sudah tidak melayani masyarakat dan menghentikan segala bentuk kegiatan usaha.

Selain bank syariah tersebut, pada bulan Juli 2026 OJK juga mencabut izin dua bank lain: PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa di Jawa Timur per 3 Juli 2026, serta PT BPR Mataram Mitra Manunggal di Yogyakarta per 7 Juli 2026.

Sebelumnya, sejak awal tahun 2026 hingga Juni, langkah serupa juga telah diambil terhadap sejumlah bank:

– Januari: PT BPR Suliki Gunung Mas (Sumatera Barat, 7 Januari) dan PT BPR Prima Master Bank (Surabaya, 27 Januari)

– Februari: Perumda BPR Bank Cirebon (Jawa Barat, 9 Februari) dan PT BPR Kamadana (Bangli, Bali, 18 Februari)

– Maret: PT BPR Koperindo Jaya (Jakarta Pusat, 9 Maret) dan PT BPR Pembangunan Nagari (Agam, Sumatera Barat, 31 Maret)

– Juni: PT BPR Ceper Permata Artha (Jawa Tengah, 25 Juni)

Mekanisme Penyelesaian Hak dan Kewajiban

OJK menjelaskan bahwa seluruh hak nasabah serta kewajiban bank akan diselesaikan melalui tim likuidasi yang dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, direksi, dewan komisaris, maupun pemegang saham dari bank-bank yang dicabut izinnya dilarang melakukan tindakan hukum apa pun terkait aset maupun kewajiban bank tanpa persetujuan tertulis dari LPS.

Daftar Lengkap 10 Bank yang Ditutup:

1. PT BPR Suliki Gunung Mas – Sumatera Barat (7 Januari 2026)
2. PT BPR Prima Master Bank – Surabaya, Jawa Timur (27 Januari 2026)
3. Perumda BPR Bank Cirebon – Jawa Barat (9 Februari 2026)
4. PT BPR Kamadana – Bangli, Bali (18 Februari 2026)
5. PT BPR Koperindo Jaya – Jakarta Pusat (9 Maret 2026)
6. PT BPR Pembangunan Nagari – Agam, Sumatera Barat (31 Maret 2026)
7. PT BPR Ceper Permata Artha – Klaten, Jawa Tengah (25 Juni 2026)
8. PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa – Batu, Jawa Timur (3 Juli 2026)
9. PT BPR Mataram Mitra Manunggal – Yogyakarta (7 Juli 2026)
10. PT BPR Syariah Hasanah Mandiri – Depok, Jawa Barat (16 Juli 2026). []

OJK Buka Suara Soal Rencana Kredit Rakyat Bunga Rendah ala Prabowo

Aditya — Tue, 12 May 2026 09:46:59 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi maksimal 5 persen per tahun. Kebijakan tersebut dinilai dapat membantu masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperoleh akses pembiayaan yang lebih ringan dan terjangkau.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan langkah penurunan bunga KUR akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan inklusi keuangan nasional, khususnya bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan akses kredit formal dengan bunga rendah.

“Tentu saja kebijakan ini sangat baik untuk mendukung masyarakat agar lebih mudah memperoleh fasilitas pembiayaan dengan bunga yang lebih ringan,” ujar Friderica di Bursa Efek Indonesia, Senin, 11 Mei 2026.

Rencana penurunan bunga KUR sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada 1 Mei 2026. Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti masih tingginya bunga pinjaman yang harus ditanggung sebagian masyarakat kecil, terutama mereka yang terjebak pada pinjaman informal dan kredit berbunga tinggi.

Presiden menilai kondisi tersebut membebani masyarakat kelas bawah dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi rakyat. Karena itu, pemerintah berencana memperluas akses pembiayaan murah melalui penurunan bunga KUR yang disalurkan bank-bank milik negara.

“Sebentar lagi kami akan mengucurkan kredit untuk rakyat dengan bunga maksimal lima persen per tahun,” kata Prabowo dalam pidatonya di hadapan ribuan buruh.

Prabowo juga menyinggung masih adanya masyarakat yang harus membayar bunga pinjaman hingga puluhan persen per tahun. Menurutnya, praktik pinjaman berbunga tinggi tersebut tidak boleh terus terjadi karena dapat mempersulit kondisi ekonomi masyarakat kecil.

Kredit Usaha Rakyat selama ini menjadi salah satu program unggulan pemerintah dalam mendukung pembiayaan UMKM. Program tersebut memberikan kredit modal kerja maupun investasi kepada pelaku usaha dengan subsidi bunga dari pemerintah sehingga tingkat bunganya lebih rendah dibanding kredit komersial biasa.

OJK menilai langkah pemerintah memangkas bunga KUR dapat memperkuat daya tahan UMKM di tengah tantangan ekonomi global dan perlambatan konsumsi domestik. Dengan biaya pinjaman yang lebih murah, pelaku usaha diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk mengembangkan bisnis, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas.

Langkah Darurat Pemerintah dan BI Saat Rupiah Terdepresiasi ke Level Rp17.432 per Dolar AS

Aditya — Wed, 06 May 2026 09:31:28 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Dinamika pasar keuangan domestik kembali berada dalam sorotan tajam menyusul pergerakan nilai tukar rupiah yang kian tertekan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pada perdagangan Selasa, 5 Mei 2026, mata uang Garuda terpantau menembus level psikologis baru di angka Rp17.400 per dolar AS, sebuah angka yang memicu respons cepat dari para pemegang kebijakan ekonomi nasional.

Di tengah tren pelemahan yang cukup signifikan ini, sejumlah tokoh kunci di sektor finansial terlihat berkumpul di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto. Kehadiran figur-figur penting seperti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, hingga Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, memberikan sinyal kuat adanya koordinasi tingkat tinggi untuk menjaga stabilitas moneter dan fiskal di tengah guncangan global yang belum mereda.

Pertemuan tersebut berlangsung di tengah sentimen pasar yang cenderung negatif terhadap mata uang negara berkembang. Data perdagangan hingga pukul 11.30 WIB menunjukkan rupiah mengalami depresiasi sebesar 0,22% yang membawanya ke posisi Rp17.432 per dolar AS.

Purbaya Yudhi Sadewa, saat memasuki area rapat, mencoba memberikan keterangan singkat kepada awak media meskipun dengan nada yang cukup diplomatis dan santai. Ia berkelakar bahwa kehadirannya adalah atas undangan langsung dari Menko Airlangga dan menyiratkan bahwa pembahasan mungkin tidak selalu kaku mengenai angka ekonomi, meski publik memahami bahwa agenda tersebut hampir pasti bersinggungan dengan ketahanan ekonomi nasional di masa sulit.

Di sisi lain, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, memilih untuk tetap bungkam dan tidak memberikan pernyataan mendalam usai pertemuan, yang mencerminkan sikap kehati-hatian otoritas moneter dalam memberikan sentimen ke pasar valuta asing.

OJK Perketat Pengawasan Pasar Modal, Benny Tjokro Kena Larangan Seumur Hidup

Aditya — Mon, 16 Mar 2026 07:51:49 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Otoritas sektor keuangan Indonesia mengambil langkah tegas terhadap pelaku pelanggaran di pasar modal dengan menjatuhkan sanksi larangan seumur hidup kepada pengusaha sekaligus terpidana korupsi, Benny Tjokrosaputro. Melalui keputusan resmi yang berlaku sejak 13 Maret 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang Benny untuk terlibat dalam aktivitas apa pun di pasar modal Indonesia, baik sebagai pengurus perusahaan, pemegang kendali, maupun pihak yang memiliki pengaruh terhadap kegiatan emiten.

Keputusan tersebut diambil setelah regulator menemukan adanya pelanggaran serius terkait manipulasi laporan keuangan dan penyalahgunaan dana hasil penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dari perusahaan properti PT Bliss Properti Indonesia Tbk yang berkode saham POSA. Dalam struktur perusahaan tersebut, Benny diketahui berperan sebagai pihak pengendali yang memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan dan arah pengelolaan perusahaan.

Dalam keterangan resminya, OJK menegaskan bahwa penjatuhan sanksi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat integritas dan transparansi pasar modal Indonesia. Regulator menilai tindakan tegas diperlukan agar kepercayaan investor tetap terjaga serta menjadi peringatan bagi pelaku usaha lainnya agar mematuhi aturan yang berlaku.

Pelanggaran yang ditemukan OJK berkaitan dengan penyajian laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Dalam pemeriksaan terhadap laporan keuangan tahunan perusahaan, regulator menemukan adanya pencatatan piutang kepada pihak berelasi serta uang muka pembayaran yang tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan, tetapi tetap diakui sebagai aset dalam laporan keuangan.

Dana yang dicatat sebagai aset tersebut diketahui berasal dari hasil IPO perusahaan. Namun dalam praktiknya, sebagian dana itu justru mengalir kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan, termasuk kepada pengendali perusahaan. Praktik tersebut dinilai tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana diatur dalam regulasi pasar modal.

Temuan tersebut menunjukkan adanya kelemahan serius dalam penerapan tata kelola perusahaan selama periode laporan keuangan 2019 hingga 2023. OJK menilai bahwa pengendali perusahaan memiliki peran penting dalam terjadinya pelanggaran tersebut, sehingga tanggung jawab tidak hanya berada pada manajemen perusahaan tetapi juga pada pihak pengendali.

Atas dasar itu, regulator menjatuhkan sanksi paling berat kepada Benny berupa larangan permanen untuk terlibat dalam aktivitas pasar modal. Sanksi tersebut mencakup larangan menjadi anggota direksi, komisaris, atau pengurus perusahaan yang bergerak di sektor pasar modal. Dengan kata lain, Benny tidak lagi diperbolehkan memiliki posisi strategis dalam perusahaan yang terdaftar di bursa maupun lembaga keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK.

Rapat Paripurna DPR Setujui Kepemimpinan Baru OJK

Aditya — Thu, 12 Mar 2026 08:22:59 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan lima pimpinan lembaga pengawas sektor jasa keuangan nasional untuk masa jabatan 2026 hingga 2031. Dalam keputusan tersebut, Friderica Widyasari Dewi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menggantikan kepemimpinan periode sebelumnya.

Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna ke-16 masa persidangan IV tahun sidang 2025–2026 yang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta. Sidang paripurna dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang meminta persetujuan anggota dewan atas hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon pimpinan OJK.

Dalam sidang tersebut, Puan Maharani menanyakan langsung kepada anggota dewan yang hadir apakah laporan Komisi XI DPR RI mengenai hasil fit and proper test terhadap calon pimpinan OJK dapat disetujui.

“Apakah laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan OJK dapat disetujui?” tanya Puan kepada para anggota dewan.

Pertanyaan tersebut langsung dijawab dengan persetujuan oleh mayoritas anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna, sehingga lima nama yang diusulkan resmi ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK untuk periode lima tahun ke depan.

Penetapan tersebut merupakan tahap akhir dari proses seleksi yang sebelumnya telah dilakukan oleh Komisi XI DPR RI. Komisi yang membidangi sektor keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan nasional tersebut sebelumnya telah menggelar rangkaian uji kelayakan dan kepatutan terhadap para kandidat.

Uji kelayakan dan kepatutan tersebut bertujuan untuk menilai kompetensi, integritas, serta visi para calon pimpinan dalam mengelola lembaga pengawas sektor jasa keuangan di Indonesia. Dalam proses tersebut, para kandidat diminta memaparkan rencana strategis serta menjawab berbagai pertanyaan dari anggota dewan mengenai tantangan yang dihadapi sektor keuangan nasional.

Kasus Manipulasi Saham Terungkap, Influencer Saham BVN Kena Denda Rp5,35 Miliar

Aditya — Fri, 20 Feb 2026 19:44:41 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap adanya pelanggaran serius di pasar modal yang melibatkan seorang influencer berinisial BVN. OJK menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5,35 miliar setelah menemukan adanya praktik manipulasi perdagangan saham yang dilakukan melalui penyebaran informasi menyesatkan di media sosial.

Penjabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari aktivitas penyampaian informasi yang tidak benar kepada publik. Informasi tersebut disebarkan melalui platform media sosial dan berkaitan dengan rekomendasi atas satu atau lebih saham tertentu.

“Tim pemeriksa telah menemukan bukti bahwa yang bersangkutan menyampaikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan kepada publik. Pada saat yang sama, yang bersangkutan justru melakukan transaksi yang berlawanan dengan rekomendasi yang disampaikan,” ujar Hasan dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Modus yang dilakukan BVN dinilai merugikan investor ritel karena memanfaatkan pengaruh di media sosial untuk mendorong keputusan beli atau jual saham tertentu. Namun secara bersamaan, BVN disebut melakukan transaksi berbeda menggunakan sejumlah rekening efek nominee. Tindakan ini menciptakan pembentukan harga yang tidak wajar dan tidak mencerminkan mekanisme pasar yang sehat.

Beberapa saham yang disebut dalam temuan OJK antara lain berkode AYLS, FILM, dan BSNL. Aktivitas order beli dan jual yang dilakukan melalui berbagai rekening tersebut memicu volatilitas yang tidak didasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran riil di pasar. OJK menilai praktik tersebut memenuhi unsur manipulasi perdagangan saham.

Hasan menegaskan bahwa tindakan BVN melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana telah diperbarui melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Pelanggaran tersebut mencakup penyampaian informasi yang menyesatkan, penciptaan kondisi perdagangan semu, serta tindakan manipulatif yang memengaruhi harga efek di bursa.

“Total sanksi administratif yang kami kenakan kepada yang bersangkutan sebesar Rp5,35 miliar,” tegas Hasan.

Hashim Ungkap Rencana Pembersihan Birokrasi, Pejabat Bermasalah Terancam Dicopot

Aditya — Wed, 11 Feb 2026 10:32:15 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan mengambil langkah tegas untuk membersihkan jajaran birokrasi dan sektor swasta dari kelompok yang dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Sinyal tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum China Conference Southeast Asia yang digelar di St Regis Jakarta, Selasa (10/2) malam.

Hashim menekankan bahwa pemerintah tidak akan segan mencopot pejabat maupun menjatuhkan sanksi berat kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Sekarang tinggal masalah membersihkan ‘telur-telur busuk’ ini. Terus terang, akan ada pejabat yang dicopot, saya rasa denda sangat besar akan dijatuhkan,” ujar Hashim ketika menjawab pertanyaan moderator terkait pengunduran diri sejumlah pejabat kunci di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pernyataan ini memperkuat dugaan bahwa pemerintah sedang menyiapkan langkah besar dalam melakukan reformasi birokrasi dan penegakan hukum di sektor ekonomi.

Hashim, yang juga adik kandung Presiden Prabowo, menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengejar oknum elit yang terlibat dalam praktik kriminal maupun perusakan lingkungan.

Menurutnya, momentum pembersihan birokrasi sudah dimulai dan akan terus berlanjut.

Ia menegaskan bahwa tindakan tegas ini bukan sekadar wacana, melainkan bagian dari komitmen Presiden untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien.

27 Bulan Operasi, OJK Perintahkan Pemblokiran 30 Ribu Rekening Judol

Aditya — Sun, 25 Jan 2026 22:36:05 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengintensifkan upaya pemberantasan praktik perjudian daring atau judi online (judol) yang masih marak memanfaatkan sistem keuangan formal, khususnya perbankan. Dalam kurun waktu 27 bulan terakhir, OJK telah memerintahkan pemblokiran lebih dari 30 ribu rekening bank yang terindikasi digunakan untuk aktivitas perjudian daring.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa langkah pemblokiran tersebut dilakukan berdasarkan hasil koordinasi lintas kementerian dan lembaga, khususnya dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

“Sejak September 2023 sampai dengan Desember 2025, OJK telah memerintahkan perbankan untuk melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 30 ribu rekening yang terindikasi digunakan untuk perjudian daring, sesuai dengan permintaan dari Komdigi,” ujar Dian dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (25/1/2026).

Menurut Dian, praktik judi online tidak hanya merugikan masyarakat secara sosial dan ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko terhadap stabilitas sistem keuangan apabila dibiarkan memanfaatkan infrastruktur perbankan secara masif. Oleh karena itu, OJK menilai perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap lalu lintas transaksi keuangan yang mencurigakan.

Selain menjalankan perintah pemblokiran, Dian menjelaskan bahwa perbankan juga didorong untuk melakukan upaya proaktif dalam mendeteksi transaksi yang terindikasi berkaitan dengan judi online. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui web crawling, yakni penelusuran aktif terhadap berbagai situs perjudian daring untuk mengidentifikasi rekening-rekening yang digunakan sebagai sarana transaksi.

“Hasil identifikasi tersebut kemudian dikoordinasikan kepada Komdigi untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya,” jelas Dian.

Ia menambahkan, OJK secara berkelanjutan mendorong perbankan agar meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sistem pengawasan internal guna mendeteksi aktivitas perjudian daring sejak dini. Penguatan ini mencakup aspek teknologi, sumber daya manusia, serta kerja sama lintas sektor.

“OJK terus mendorong perbankan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi transaksi judi online, serta senantiasa berkoordinasi dengan otoritas pengawasan lainnya, terutama untuk transaksi yang menggunakan kanal atau infrastruktur di luar kewenangan langsung OJK,” ungkapnya.

Dian mengakui bahwa tantangan pemberantasan judi online semakin kompleks. Pasalnya, pelaku tidak hanya mengandalkan rekening bank konvensional, tetapi juga memanfaatkan berbagai instrumen sistem pembayaran lain.

“Pelaku judi online kini tidak hanya menggunakan rekening bank, tetapi juga instrumen sistem pembayaran lain seperti dompet digital (e-wallet) dan sarana pembayaran elektronik lainnya,” ujarnya.

Kondisi tersebut membuat upaya pemberantasan judi online membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi, melibatkan berbagai regulator dan penyedia jasa keuangan. Untuk itu, OJK meminta perbankan agar memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pengawasan.

Beberapa langkah yang didorong OJK antara lain peningkatan cyber patrol terhadap rekening nasabah, penguatan parameter alert system untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan, serta pemanfaatan analitik data guna mengidentifikasi aktivitas perjudian daring secara lebih cepat dan akurat.

Selain itu, OJK juga mendorong adanya pertukaran data dan informasi terkait modus operandi terbaru tindak pidana asal perjudian online. Pertukaran data ini dilakukan melalui sistem yang dimiliki regulator dan lembaga jasa keuangan, sehingga respons terhadap praktik ilegal dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi.

“Koordinasi dengan berbagai lembaga terkait menjadi kunci, mengingat kejahatan judi online bersifat lintas sektor dan terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi,” tegas Dian.

Upaya pemberantasan judi online ini merupakan bagian dari komitmen OJK dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional sekaligus melindungi masyarakat dari dampak negatif praktik perjudian daring. OJK juga mengingatkan perbankan untuk tetap mematuhi prinsip kehati-hatian dan mengenal nasabah (know your customer/KYC) dalam setiap layanan keuangan yang diberikan.

Dengan langkah pengawasan dan penindakan yang semakin diperketat, OJK berharap ruang gerak pelaku judi online di sektor keuangan dapat semakin dipersempit, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat dan aman bagi masyarakat.

Janji Cuan Instan di Aplikasi MBA mba7.com Disorot, OJK: Tidak Terdaftar

Aditya — Mon, 12 Jan 2026 17:00:57 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Masyarakat kembali diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aplikasi digital yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat.

Salah satu aplikasi yang belakangan ramai dibicarakan di berbagai platform media sosial dan forum daring adalah aplikasi bernama MBA, yang juga menggunakan domain seperti mba7.com.

Aplikasi ini diduga kuat memiliki pola operasional yang menyerupai skema Ponzi atau penipuan investasi (investment scam).

Berbeda dengan platform investasi resmi yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aplikasi MBA dinilai memiliki sejumlah indikator risiko yang patut diwaspadai oleh masyarakat sebelum menanamkan dana.

Berdasarkan berbagai ulasan dan testimoni pengguna di internet, aplikasi MBA menawarkan penghasilan dengan cara yang terkesan sederhana.

Pengguna disebut dapat memperoleh uang hanya dengan melakukan tugas ringan, seperti memberikan rating produk, menyelesaikan misi harian, atau aktivitas digital lain yang tidak membutuhkan keahlian khusus.

Namun, pada praktiknya, banyak laporan menyebut bahwa pengguna justru diarahkan untuk melakukan deposit uang agar bisa “naik level” atau mendapatkan akses ke komisi yang lebih besar. Semakin tinggi level keanggotaan yang diambil, semakin besar pula dana yang harus disetorkan.

Pola ini menimbulkan tanda tanya besar, karena keuntungan yang dijanjikan tidak berasal dari aktivitas bisnis riil yang jelas, melainkan dari sistem internal aplikasi.

Sejumlah pengamat dan warganet menilai sistem yang dijalankan aplikasi MBA memiliki kemiripan dengan skema Ponzi. Dalam skema ini, keuntungan yang diterima oleh anggota lama bukan berasal dari hasil usaha atau investasi nyata, melainkan dari dana yang disetorkan oleh anggota baru.

Ciri utama skema Ponzi antara lain:

Pendapatan sangat bergantung pada perekrutan anggota baru
Tidak ada produk atau aktivitas ekonomi riil yang transparan
Janji keuntungan stabil dan tinggi tanpa risiko
Sistem keanggotaan atau level berbasis deposit

OJK Soroti Maraknya Jual Beli Kendaraan STNK Only, Risiko Pembiayaan Meningkat

Aditya — Sun, 11 Jan 2026 14:00:30 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti maraknya praktik jual beli kendaraan bermotor yang hanya disertai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tanpa dokumen kepemilikan lengkap. Praktik yang dikenal luas dengan istilah “STNK only” ini dinilai berpotensi menjadi ancaman serius bagi keamanan aset jaminan serta stabilitas industri pembiayaan, khususnya di sektor kendaraan bermotor.

OJK menilai, transaksi kendaraan tanpa kelengkapan dokumen, seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dapat meningkatkan risiko pembiayaan dan memicu persoalan hukum di kemudian hari. Risiko tersebut tidak hanya berdampak pada perusahaan pembiayaan, tetapi juga merugikan konsumen.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menegaskan bahwa praktik jual beli kendaraan STNK only berpotensi melemahkan kepastian hukum atas kepemilikan kendaraan yang dijadikan jaminan pembiayaan.

“OJK memandang praktik jual beli kendaraan STNK only dan aksi premanisme sebagai ancaman terhadap keamanan aset jaminan, kepastian hukum, dan stabilitas industri pembiayaan,” ujar Agusman dalam jawaban tertulis Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Desember 2025, yang dikutip pada Minggu (11/1/2026).

Menurut Agusman, praktik tersebut banyak ditemukan pada transaksi kendaraan roda dua maupun roda empat. Kendaraan yang diperjualbelikan tanpa dokumen kepemilikan lengkap kerap berujung pada sengketa hukum, kesulitan penarikan aset, hingga meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF).

“Praktik jual beli kendaraan tanpa kelengkapan dokumen kepemilikan berpotensi meningkatkan risiko pembiayaan, khususnya pada segmen mobil dan sepeda motor,” jelasnya.

Ia menjelaskan, dalam skema pembiayaan kendaraan bermotor, keabsahan dan kelengkapan dokumen menjadi faktor krusial. BPKB berfungsi sebagai bukti kepemilikan sah yang memberikan perlindungan hukum bagi lembaga pembiayaan apabila terjadi wanprestasi atau gagal bayar dari konsumen.

Tanpa dokumen tersebut, posisi perusahaan pembiayaan menjadi lemah karena jaminan yang dipegang tidak memiliki kepastian hukum yang kuat. Kondisi ini dapat memicu kerugian finansial sekaligus mengganggu kesehatan industri multifinance secara keseluruhan.

Selain itu, Agusman juga menyinggung adanya potensi aksi premanisme dalam praktik jual beli kendaraan ilegal, yang kerap menyertai transaksi STNK only. Hal ini dinilai semakin memperbesar risiko operasional dan hukum bagi perusahaan pembiayaan.

Aktor Senior Surya Saputra Diteror Penagih Utang, Bermula dari Tukar Nomor dengan Orang Baru

Aditya — Sat, 03 Jan 2026 09:05:14 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Aktor senior Surya Saputra mengungkap pengalaman tak menyenangkan setelah nomor ponselnya dicatut sebagai kontak jaminan pinjaman online (pinjol). Akibatnya, ia menerima teror dari debt collector yang menagih utang orang lain melalui dirinya.

Peristiwa tersebut bermula ketika Surya dihubungi oleh penagih utang yang memaksanya bertanggung jawab atas kewajiban seseorang yang sama sekali bukan keluarganya. Merasa tidak terlibat, Surya menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan apa pun dengan peminjam tersebut.

Surya menjelaskan, orang yang berutang itu hanyalah kenalan jauh yang baru satu kali ditemui. Saat itu, keduanya sempat bertukar nomor telepon tanpa kecurigaan apa pun. Namun belakangan, nomor Surya justru digunakan tanpa izin sebagai kontak darurat pinjol.

Menurut Surya, tindakan tersebut sangat merugikan dan mencerminkan penyalahgunaan data pribadi. Ia menilai pencantuman nomor tanpa persetujuan sebagai perbuatan tidak etis dan berpotensi melanggar hukum.

Sejumlah pakar perlindungan konsumen sebelumnya juga mengingatkan bahwa praktik mencatut kontak orang lain dalam pinjaman online merupakan pelanggaran privasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri menegaskan bahwa pinjol legal dilarang mengakses dan menggunakan data kontak di luar persetujuan pemilik nomor.

Kronologi Pencatutan Nomor

Insiden ini bermula dari perkenalan singkat Surya dengan seorang oknum yang bukan merupakan anggota keluarga maupun teman dekat. Setelah bertukar nomor telepon dalam sebuah pertemuan, Surya tidak menyangka bahwa keramahannya justru disalahgunakan.

Tanpa izin, nomor ponsel Surya dijadikan sebagai penjamin atau kontak darurat untuk aplikasi pinjol. Akibatnya, Surya harus menghadapi rentetan telepon dari debt collector yang melakukan penagihan dengan nada kasar.

“Saya sampai bilang, ‘Maaf, Anda salah orang. Saya bukan yang bersangkutan.’ Namun mereka terus memaksa karena nomor saya tertera di sana. Ini benar-benar kurang ajar karena dilakukan tanpa persetujuan,” ungkap Surya Saputra dalam wawancaranya (02/01/2026).

Kaitan dengan Aturan OJK

Secara hukum di Indonesia, sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pihak penyelenggara pinjol dilarang keras mengakses kontak ponsel selain Camera, Location, dan Microphone (Camilan). Penggunaan kontak darurat sebagai sasaran penagihan terhadap orang yang tidak memberikan persetujuan secara sadar adalah pelanggaran etika dan hukum perlindungan data pribadi.

Menariknya, pengalaman tersebut berkaitan dengan proyek film terbaru Surya Saputra berjudul Menang Untuk Kalah, garapan sutradara Hastobroto. Dalam film tersebut, Surya berperan sebagai Bima, seorang kepala keluarga yang kehidupannya runtuh akibat jeratan judi online dan pinjaman online.

Surya mengaku, kasus yang menimpanya serta pengamatannya terhadap orang-orang di sekitarnya yang terjerat pinjol dan judol menjadi bahan riset mendalam untuk mendalami karakter tersebut. Ia menyaksikan langsung bagaimana kecanduan judi online dan utang digital mengubah kehidupan seseorang secara drastis.

Melalui film ini, Surya berharap masyarakat bisa lebih waspada dan tidak mudah tergiur dengan solusi keuangan instan. Ia menegaskan bahwa pinjol ilegal dan judi online bukan jalan keluar, melainkan awal dari masalah yang lebih besar.

Profil Singkat Surya Saputra

Surya Saputra merupakan aktor dan penyanyi berkebangsaan Indonesia yang lahir di Jakarta, 5 Juli 1975. Ia adalah putra dari pasangan Eddy Suherman dan Linda Lolita Husein.

Kariernya dimulai di dunia musik sebagai anggota grup vokal Cool Colors, yang merilis album Tataplah pada 1995. Sementara di dunia akting, Surya telah tampil sejak usia muda dan mulai dikenal luas setelah membintangi film Arisan! sebagai karakter Nino.

Perannya dalam film tersebut mengantarkannya meraih Pemeran Pendukung Pria Terbaik di Festival Film Indonesia (FFI) 2004. Dalam kehidupan pribadi, Surya Saputra diketahui telah menikah dua kali. Pernikahan pertamanya dengan Dewi Sandra berlangsung dari 2000 hingga 2005. Ia kemudian menikah dengan Cynthia Lamusu pada 2008 dan dikaruniai dua anak kembar yang lahir pada 21 November 2016.

Edan! Utang Pinjol Tembus Rp91 Triliun, Ekonom: Masyarakat Terjebak Siklus Utang

Fyan Hadi — Wed, 12 Nov 2025 08:10:04 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai outstanding pembiayaan Peer to Peer (P2P) Lending atau utang pinjaman online (pinjol) yang belum dibayarkan per September 2025 mencapai Rp 90,99 triliun.

Angka ini melonjak 22,16% secara tahunan (year-on-year/YoY) dan naik 3,86% dibandingkan Agustus 2025 yang sebesar Rp 87,61 triliun.

Kenaikan ini juga diiringi dengan meningkatnya tingkat kredit macet (Tingkat Wanprestasi di atas 90 hari/TWP90) yang mencapai 2,82% pada September, naik dari 2,60% di bulan sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan semakin banyak masyarakat yang gagal membayar utang pinjol tepat waktu.

Ekonom: Bukan Sinyal Positif untuk Ekonomi Nasional

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai peningkatan utang pinjol bukanlah pertanda baik bagi perekonomian nasional. Menurutnya, lonjakan tersebut justru mencerminkan pendapatan masyarakat yang tak lagi mencukupi kebutuhan dasar.

“Mayoritas utang pinjol digunakan untuk keperluan konsumtif, sehingga dana tersebut cepat habis, sementara bunganya terus berlipat ganda,” ujar Bhima di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Bhima menambahkan, jika tren ini terus berlanjut, daya beli masyarakat yang sudah rendah bisa semakin tergerus, karena penghasilan mereka terserap untuk membayar cicilan dan bunga pinjol.

Lebih buruk lagi, sebagian masyarakat kini terjebak dalam siklus gali lubang tutup lubang, di mana untuk menutup pinjaman lama, mereka kembali meminjam dari platform pinjol lain.

“Masyarakat tergiur karena prosesnya cepat dan mudah—cukup unggah foto selfie dan KTP—tapi mereka sering mengabaikan konsekuensi bunga tinggi dan denda administratif,” tegasnya.
“Pendapatan dari gaji akhirnya terkuras hanya untuk membayar pinjaman,” tambah Bhima.

Kepala BKPM: Perdagangan Karbon Indonesia Terbuka, Namun Teregistrasi

Harfa Gandhi — Wed, 03 May 2023 09:21:47 +0000

Presiden Jokowi memimpin ratas mengenai optimalisasi kebijakan perdagangan karbon, Rabu (03/05/2023), di Istana Kepresidenan, Jakarta. (Foto: Biro Pers Setpres)

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa kebijakan perdagangan karbon di Indonesia bersifat terbuka namun harus teregistrasi.

“Tadi sudah diputuskan bahwa karbon di Indonesia sifatnya itu terbuka tapi harus teregistrasi,” ujar Bahlil usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (03/05/2023).

Bahlil menambahkan, mekanisme tata kelola perdagangan karbon di Indonesia berada di dalam bursa karbon yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan untuk registrasi akan dilakukan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

“Registrasinya cuma sekali doang. Sebelum masuk ke bursa karbon diregistrasi dulu oleh LHK, setelah itu baru bisa melakukan perdagangan di bursa karbon. Setelah melakukan perdagangan bursa karbon, dia bisa melakukan trading seperti trading saham biasa,” ujarnya.

Selain itu, kata Bahlil, pemerintah juga memutuskan untuk melakukan penataan perizinan di wilayah-wilayah konsesi seperti hutan lindung dan hutan konservasi.

Menurut Bahlil, saat ini konsesi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut akan diatur tata kelolanya oleh pemerintah.

“Nanti semuanya dikendalikan, akan diatur tata kelolanya oleh pemerintah supaya karbon yang pergi ke luar negeri, bisa dijual, kalau tidak tata kelola dibuat sertifikasi, kita tidak akan pernah tahu berapa yang pergi. Kemudian ini juga menjadi sumber pendapatan negara kita,” jelasnya.

Lebih lanjut Bahlil mengungkapkan bahwa di dalam rapat tersebut pemerintah juga menyepakati bahwa harga karbon di Indonesia tidak boleh dijual di pasar karbon yang lain di luar negeri.

Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin potensi penangkapan karbondioksida di Indonesia yang sangat besar justru dikapitalisasi oleh negara tetangga.

“Jangan negara tetangga yang tidak mempunyai penghasil karbon, tidak punya tempat CO2, tapi dia membuka bursa karbon itu, kita tidak ingin. Barang, aset milik negara harus dikelola maksimal oleh negara dan harus pendapatan untuk negara,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa perdagangan karbon akan menggunakan sistem berbasis elektronik yang memudahkan dalam melakukan penelusuran.

“Perdagangannya kan menggunakan elektronik, electronic trading system, dan berbasis kepada teknologi yang tentunya bisa melakukan traceability terhadap situasi karbon itu berasal dari hutan yang mana, ataupun industri yang mana, ataupun energi yang mana. Sehingga walaupun diperdagangkan berkali-kali, itu asal-usul dan traceability-nya itu tetap ada,” ujar Airlangga.

Pemerintah Indonesia menetapkan target nationally determined contribution (NDC) sebesar 29 hingga 41 persen pada tahun 2030 serta net zero emmision (NZE) atau nol emisi pada 2060.

Dalam dokumen NDC tersebut, Indonesia menargetkan pengurangan emisi sebesar 31,89 persen dengan upaya sendiri, dan sebesar 43,20 persen dengan dukungan internasional pada 2030.

“Indonesia kan punya NDC, target NDC. Nah, perdagangan karbon ini tentu juga untuk mengukur kepatuhan Indonesia terhadap NDC,” tandas Airlangga.