OJK – Eranasional.com

Manipulasi Saham DSSA, BREN, dan CUAN, OJK Sanksi 11 Perusahaan

Rio Anthony — Thu, 22 Oct 2026 06:03:30 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada 11 perusahaan.

Sanksi diberikat terkait dengan kasus dugaan manipulasi perdagangan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).

Dalam pemeriksaan perdagangan saham DSSA, OJK menemukan adanya praktik manipulasi pasar yang dilakukan oleh sejumlah nasabah melalui beberapa anggota bursa.

“Tindakan manipulasi pasar dimaksud dilakukan secara terencana dan terstruktur yang menyebabkan harga saham DSSA mengalami peningkatan cukup signifikan,” tulis OJK dalam keterangan resmi, Rabu (21/10).

Sementara itu, pemeriksaan terhadap perdagangan saham BREN dan CUAN mengungkap adanya tindakan yang dinilai menyesatkan dalam proses pemesanan saham kedua perusahaan tersebut.

OJK menemukan sejumlah pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengendali perusahaan memperoleh penjatahan saham dalam jumlah besar.

Hal itu dilakukan dengan menyamarkan identitas pihak yang bersangkutan.

“Hal tersebut kemudian berdampak pada terkonsentrasinya saham BREN dan CUAN pada sekelompok pihak tertentu, sehingga saham yang beredar di pasar menjadi terbatas,” imbuh OJK.

10 Bank Dicabut Izin Usahanya oleh OJK hingga Juli 2026, Ini Daftarnya

Rio Anthony — Sat, 01 Aug 2026 02:29:15 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Hingga akhir Juli 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha sebanyak sepuluh bank, di mana salah satunya beroperasi dengan prinsip syariah.

Penutupan ini menghentikan seluruh kegiatan operasional dan menutup akses kantor bank bagi masyarakat.

Salah satu keputusan terbaru adalah pencabutan izin PT BPR Syariah Hasanah Mandiri yang berkedudukan di Depok, Jawa Barat.

Berdasarkan Keputusan Nomor KEP-57/D.03/2026, penutupan berlaku efektif mulai 16 Juli 2026.

OJK menegaskan bahwa seluruh kantor bank tersebut sudah tidak melayani masyarakat dan menghentikan segala bentuk kegiatan usaha.

Selain bank syariah tersebut, pada bulan Juli 2026 OJK juga mencabut izin dua bank lain: PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa di Jawa Timur per 3 Juli 2026, serta PT BPR Mataram Mitra Manunggal di Yogyakarta per 7 Juli 2026.

Sebelumnya, sejak awal tahun 2026 hingga Juni, langkah serupa juga telah diambil terhadap sejumlah bank:

– Januari: PT BPR Suliki Gunung Mas (Sumatera Barat, 7 Januari) dan PT BPR Prima Master Bank (Surabaya, 27 Januari)

– Februari: Perumda BPR Bank Cirebon (Jawa Barat, 9 Februari) dan PT BPR Kamadana (Bangli, Bali, 18 Februari)

– Maret: PT BPR Koperindo Jaya (Jakarta Pusat, 9 Maret) dan PT BPR Pembangunan Nagari (Agam, Sumatera Barat, 31 Maret)

– Juni: PT BPR Ceper Permata Artha (Jawa Tengah, 25 Juni)

Mekanisme Penyelesaian Hak dan Kewajiban

OJK menjelaskan bahwa seluruh hak nasabah serta kewajiban bank akan diselesaikan melalui tim likuidasi yang dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, direksi, dewan komisaris, maupun pemegang saham dari bank-bank yang dicabut izinnya dilarang melakukan tindakan hukum apa pun terkait aset maupun kewajiban bank tanpa persetujuan tertulis dari LPS.

Daftar Lengkap 10 Bank yang Ditutup:

1. PT BPR Suliki Gunung Mas – Sumatera Barat (7 Januari 2026)
2. PT BPR Prima Master Bank – Surabaya, Jawa Timur (27 Januari 2026)
3. Perumda BPR Bank Cirebon – Jawa Barat (9 Februari 2026)
4. PT BPR Kamadana – Bangli, Bali (18 Februari 2026)
5. PT BPR Koperindo Jaya – Jakarta Pusat (9 Maret 2026)
6. PT BPR Pembangunan Nagari – Agam, Sumatera Barat (31 Maret 2026)
7. PT BPR Ceper Permata Artha – Klaten, Jawa Tengah (25 Juni 2026)
8. PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa – Batu, Jawa Timur (3 Juli 2026)
9. PT BPR Mataram Mitra Manunggal – Yogyakarta (7 Juli 2026)
10. PT BPR Syariah Hasanah Mandiri – Depok, Jawa Barat (16 Juli 2026). []

OJK Buka Suara Soal Rencana Kredit Rakyat Bunga Rendah ala Prabowo

Aditya — Tue, 12 May 2026 09:46:59 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi maksimal 5 persen per tahun. Kebijakan tersebut dinilai dapat membantu masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperoleh akses pembiayaan yang lebih ringan dan terjangkau.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan langkah penurunan bunga KUR akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan inklusi keuangan nasional, khususnya bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan akses kredit formal dengan bunga rendah.

“Tentu saja kebijakan ini sangat baik untuk mendukung masyarakat agar lebih mudah memperoleh fasilitas pembiayaan dengan bunga yang lebih ringan,” ujar Friderica di Bursa Efek Indonesia, Senin, 11 Mei 2026.

Rencana penurunan bunga KUR sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada 1 Mei 2026. Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti masih tingginya bunga pinjaman yang harus ditanggung sebagian masyarakat kecil, terutama mereka yang terjebak pada pinjaman informal dan kredit berbunga tinggi.

Presiden menilai kondisi tersebut membebani masyarakat kelas bawah dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi rakyat. Karena itu, pemerintah berencana memperluas akses pembiayaan murah melalui penurunan bunga KUR yang disalurkan bank-bank milik negara.

“Sebentar lagi kami akan mengucurkan kredit untuk rakyat dengan bunga maksimal lima persen per tahun,” kata Prabowo dalam pidatonya di hadapan ribuan buruh.

Prabowo juga menyinggung masih adanya masyarakat yang harus membayar bunga pinjaman hingga puluhan persen per tahun. Menurutnya, praktik pinjaman berbunga tinggi tersebut tidak boleh terus terjadi karena dapat mempersulit kondisi ekonomi masyarakat kecil.

Kredit Usaha Rakyat selama ini menjadi salah satu program unggulan pemerintah dalam mendukung pembiayaan UMKM. Program tersebut memberikan kredit modal kerja maupun investasi kepada pelaku usaha dengan subsidi bunga dari pemerintah sehingga tingkat bunganya lebih rendah dibanding kredit komersial biasa.

OJK menilai langkah pemerintah memangkas bunga KUR dapat memperkuat daya tahan UMKM di tengah tantangan ekonomi global dan perlambatan konsumsi domestik. Dengan biaya pinjaman yang lebih murah, pelaku usaha diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk mengembangkan bisnis, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas.

OJK Perketat Pengawasan Pasar Modal, Benny Tjokro Kena Larangan Seumur Hidup

Aditya — Mon, 16 Mar 2026 07:51:49 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Otoritas sektor keuangan Indonesia mengambil langkah tegas terhadap pelaku pelanggaran di pasar modal dengan menjatuhkan sanksi larangan seumur hidup kepada pengusaha sekaligus terpidana korupsi, Benny Tjokrosaputro. Melalui keputusan resmi yang berlaku sejak 13 Maret 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang Benny untuk terlibat dalam aktivitas apa pun di pasar modal Indonesia, baik sebagai pengurus perusahaan, pemegang kendali, maupun pihak yang memiliki pengaruh terhadap kegiatan emiten.

Keputusan tersebut diambil setelah regulator menemukan adanya pelanggaran serius terkait manipulasi laporan keuangan dan penyalahgunaan dana hasil penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dari perusahaan properti PT Bliss Properti Indonesia Tbk yang berkode saham POSA. Dalam struktur perusahaan tersebut, Benny diketahui berperan sebagai pihak pengendali yang memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan dan arah pengelolaan perusahaan.

Dalam keterangan resminya, OJK menegaskan bahwa penjatuhan sanksi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat integritas dan transparansi pasar modal Indonesia. Regulator menilai tindakan tegas diperlukan agar kepercayaan investor tetap terjaga serta menjadi peringatan bagi pelaku usaha lainnya agar mematuhi aturan yang berlaku.

Pelanggaran yang ditemukan OJK berkaitan dengan penyajian laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Dalam pemeriksaan terhadap laporan keuangan tahunan perusahaan, regulator menemukan adanya pencatatan piutang kepada pihak berelasi serta uang muka pembayaran yang tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan, tetapi tetap diakui sebagai aset dalam laporan keuangan.

Dana yang dicatat sebagai aset tersebut diketahui berasal dari hasil IPO perusahaan. Namun dalam praktiknya, sebagian dana itu justru mengalir kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan, termasuk kepada pengendali perusahaan. Praktik tersebut dinilai tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana diatur dalam regulasi pasar modal.

Temuan tersebut menunjukkan adanya kelemahan serius dalam penerapan tata kelola perusahaan selama periode laporan keuangan 2019 hingga 2023. OJK menilai bahwa pengendali perusahaan memiliki peran penting dalam terjadinya pelanggaran tersebut, sehingga tanggung jawab tidak hanya berada pada manajemen perusahaan tetapi juga pada pihak pengendali.

Atas dasar itu, regulator menjatuhkan sanksi paling berat kepada Benny berupa larangan permanen untuk terlibat dalam aktivitas pasar modal. Sanksi tersebut mencakup larangan menjadi anggota direksi, komisaris, atau pengurus perusahaan yang bergerak di sektor pasar modal. Dengan kata lain, Benny tidak lagi diperbolehkan memiliki posisi strategis dalam perusahaan yang terdaftar di bursa maupun lembaga keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK.

Rapat Paripurna DPR Setujui Kepemimpinan Baru OJK

Aditya — Thu, 12 Mar 2026 08:22:59 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan lima pimpinan lembaga pengawas sektor jasa keuangan nasional untuk masa jabatan 2026 hingga 2031. Dalam keputusan tersebut, Friderica Widyasari Dewi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menggantikan kepemimpinan periode sebelumnya.

Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna ke-16 masa persidangan IV tahun sidang 2025–2026 yang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta. Sidang paripurna dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang meminta persetujuan anggota dewan atas hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon pimpinan OJK.

Dalam sidang tersebut, Puan Maharani menanyakan langsung kepada anggota dewan yang hadir apakah laporan Komisi XI DPR RI mengenai hasil fit and proper test terhadap calon pimpinan OJK dapat disetujui.

“Apakah laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan OJK dapat disetujui?” tanya Puan kepada para anggota dewan.

Pertanyaan tersebut langsung dijawab dengan persetujuan oleh mayoritas anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna, sehingga lima nama yang diusulkan resmi ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK untuk periode lima tahun ke depan.

Penetapan tersebut merupakan tahap akhir dari proses seleksi yang sebelumnya telah dilakukan oleh Komisi XI DPR RI. Komisi yang membidangi sektor keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan nasional tersebut sebelumnya telah menggelar rangkaian uji kelayakan dan kepatutan terhadap para kandidat.

Uji kelayakan dan kepatutan tersebut bertujuan untuk menilai kompetensi, integritas, serta visi para calon pimpinan dalam mengelola lembaga pengawas sektor jasa keuangan di Indonesia. Dalam proses tersebut, para kandidat diminta memaparkan rencana strategis serta menjawab berbagai pertanyaan dari anggota dewan mengenai tantangan yang dihadapi sektor keuangan nasional.

Kasus Manipulasi Saham Terungkap, Influencer Saham BVN Kena Denda Rp5,35 Miliar

Aditya — Fri, 20 Feb 2026 19:44:41 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap adanya pelanggaran serius di pasar modal yang melibatkan seorang influencer berinisial BVN. OJK menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5,35 miliar setelah menemukan adanya praktik manipulasi perdagangan saham yang dilakukan melalui penyebaran informasi menyesatkan di media sosial.

Penjabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari aktivitas penyampaian informasi yang tidak benar kepada publik. Informasi tersebut disebarkan melalui platform media sosial dan berkaitan dengan rekomendasi atas satu atau lebih saham tertentu.

“Tim pemeriksa telah menemukan bukti bahwa yang bersangkutan menyampaikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan kepada publik. Pada saat yang sama, yang bersangkutan justru melakukan transaksi yang berlawanan dengan rekomendasi yang disampaikan,” ujar Hasan dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Modus yang dilakukan BVN dinilai merugikan investor ritel karena memanfaatkan pengaruh di media sosial untuk mendorong keputusan beli atau jual saham tertentu. Namun secara bersamaan, BVN disebut melakukan transaksi berbeda menggunakan sejumlah rekening efek nominee. Tindakan ini menciptakan pembentukan harga yang tidak wajar dan tidak mencerminkan mekanisme pasar yang sehat.

Beberapa saham yang disebut dalam temuan OJK antara lain berkode AYLS, FILM, dan BSNL. Aktivitas order beli dan jual yang dilakukan melalui berbagai rekening tersebut memicu volatilitas yang tidak didasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran riil di pasar. OJK menilai praktik tersebut memenuhi unsur manipulasi perdagangan saham.

Hasan menegaskan bahwa tindakan BVN melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana telah diperbarui melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Pelanggaran tersebut mencakup penyampaian informasi yang menyesatkan, penciptaan kondisi perdagangan semu, serta tindakan manipulatif yang memengaruhi harga efek di bursa.

“Total sanksi administratif yang kami kenakan kepada yang bersangkutan sebesar Rp5,35 miliar,” tegas Hasan.

Hashim Ungkap Rencana Pembersihan Birokrasi, Pejabat Bermasalah Terancam Dicopot

Aditya — Wed, 11 Feb 2026 10:32:15 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan mengambil langkah tegas untuk membersihkan jajaran birokrasi dan sektor swasta dari kelompok yang dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Sinyal tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum China Conference Southeast Asia yang digelar di St Regis Jakarta, Selasa (10/2) malam.

Hashim menekankan bahwa pemerintah tidak akan segan mencopot pejabat maupun menjatuhkan sanksi berat kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Sekarang tinggal masalah membersihkan ‘telur-telur busuk’ ini. Terus terang, akan ada pejabat yang dicopot, saya rasa denda sangat besar akan dijatuhkan,” ujar Hashim ketika menjawab pertanyaan moderator terkait pengunduran diri sejumlah pejabat kunci di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pernyataan ini memperkuat dugaan bahwa pemerintah sedang menyiapkan langkah besar dalam melakukan reformasi birokrasi dan penegakan hukum di sektor ekonomi.

Hashim, yang juga adik kandung Presiden Prabowo, menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengejar oknum elit yang terlibat dalam praktik kriminal maupun perusakan lingkungan.

Menurutnya, momentum pembersihan birokrasi sudah dimulai dan akan terus berlanjut.

Ia menegaskan bahwa tindakan tegas ini bukan sekadar wacana, melainkan bagian dari komitmen Presiden untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien.

27 Bulan Operasi, OJK Perintahkan Pemblokiran 30 Ribu Rekening Judol

Aditya — Sun, 25 Jan 2026 22:36:05 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengintensifkan upaya pemberantasan praktik perjudian daring atau judi online (judol) yang masih marak memanfaatkan sistem keuangan formal, khususnya perbankan. Dalam kurun waktu 27 bulan terakhir, OJK telah memerintahkan pemblokiran lebih dari 30 ribu rekening bank yang terindikasi digunakan untuk aktivitas perjudian daring.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa langkah pemblokiran tersebut dilakukan berdasarkan hasil koordinasi lintas kementerian dan lembaga, khususnya dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

“Sejak September 2023 sampai dengan Desember 2025, OJK telah memerintahkan perbankan untuk melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 30 ribu rekening yang terindikasi digunakan untuk perjudian daring, sesuai dengan permintaan dari Komdigi,” ujar Dian dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (25/1/2026).

Menurut Dian, praktik judi online tidak hanya merugikan masyarakat secara sosial dan ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko terhadap stabilitas sistem keuangan apabila dibiarkan memanfaatkan infrastruktur perbankan secara masif. Oleh karena itu, OJK menilai perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap lalu lintas transaksi keuangan yang mencurigakan.

Selain menjalankan perintah pemblokiran, Dian menjelaskan bahwa perbankan juga didorong untuk melakukan upaya proaktif dalam mendeteksi transaksi yang terindikasi berkaitan dengan judi online. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui web crawling, yakni penelusuran aktif terhadap berbagai situs perjudian daring untuk mengidentifikasi rekening-rekening yang digunakan sebagai sarana transaksi.

“Hasil identifikasi tersebut kemudian dikoordinasikan kepada Komdigi untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya,” jelas Dian.

Ia menambahkan, OJK secara berkelanjutan mendorong perbankan agar meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sistem pengawasan internal guna mendeteksi aktivitas perjudian daring sejak dini. Penguatan ini mencakup aspek teknologi, sumber daya manusia, serta kerja sama lintas sektor.

“OJK terus mendorong perbankan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi transaksi judi online, serta senantiasa berkoordinasi dengan otoritas pengawasan lainnya, terutama untuk transaksi yang menggunakan kanal atau infrastruktur di luar kewenangan langsung OJK,” ungkapnya.

Dian mengakui bahwa tantangan pemberantasan judi online semakin kompleks. Pasalnya, pelaku tidak hanya mengandalkan rekening bank konvensional, tetapi juga memanfaatkan berbagai instrumen sistem pembayaran lain.

“Pelaku judi online kini tidak hanya menggunakan rekening bank, tetapi juga instrumen sistem pembayaran lain seperti dompet digital (e-wallet) dan sarana pembayaran elektronik lainnya,” ujarnya.

Kondisi tersebut membuat upaya pemberantasan judi online membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi, melibatkan berbagai regulator dan penyedia jasa keuangan. Untuk itu, OJK meminta perbankan agar memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pengawasan.

Beberapa langkah yang didorong OJK antara lain peningkatan cyber patrol terhadap rekening nasabah, penguatan parameter alert system untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan, serta pemanfaatan analitik data guna mengidentifikasi aktivitas perjudian daring secara lebih cepat dan akurat.

Selain itu, OJK juga mendorong adanya pertukaran data dan informasi terkait modus operandi terbaru tindak pidana asal perjudian online. Pertukaran data ini dilakukan melalui sistem yang dimiliki regulator dan lembaga jasa keuangan, sehingga respons terhadap praktik ilegal dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi.

“Koordinasi dengan berbagai lembaga terkait menjadi kunci, mengingat kejahatan judi online bersifat lintas sektor dan terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi,” tegas Dian.

Upaya pemberantasan judi online ini merupakan bagian dari komitmen OJK dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional sekaligus melindungi masyarakat dari dampak negatif praktik perjudian daring. OJK juga mengingatkan perbankan untuk tetap mematuhi prinsip kehati-hatian dan mengenal nasabah (know your customer/KYC) dalam setiap layanan keuangan yang diberikan.

Dengan langkah pengawasan dan penindakan yang semakin diperketat, OJK berharap ruang gerak pelaku judi online di sektor keuangan dapat semakin dipersempit, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat dan aman bagi masyarakat.

Dana Syariah Indonesia Terjerat Kasus Dugaan Fraud, Bareskrim Geledah Kantor Pusat

Angie — Fri, 23 Jan 2026 20:45:25 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menggeledah kantor PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang berlokasi di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, pada Jumat (23/1/2026). Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dana masyarakat yang diduga menyebabkan gagal bayar hingga triliunan rupiah.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Ade Safri Simanjuntak membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Ia menyebutkan, lokasi yang digeledah berada di District 8, Prosperity Tower lantai 12, unit A, B, dan J, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52–53, Jakarta Selatan.

“Benar, sore ini tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di kantor Dana Syariah Indonesia (DSI) yang berada di kawasan District 8 SCBD,” ujar Ade kepada wartawan.

Ade Safri menjelaskan, penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana ekonomi yang diduga dilakukan oleh PT DSI. Penyidik mendalami dugaan penggelapan dalam jabatan, penggelapan, penipuan, penipuan melalui media elektronik, pembuatan laporan atau pembukuan palsu, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Menurutnya, dugaan kejahatan tersebut berawal dari aktivitas penyaluran pendanaan yang dihimpun dari masyarakat. Dana yang terkumpul dari para pemberi pinjaman (lender) diduga disalurkan menggunakan proyek-proyek fiktif dengan memanfaatkan data atau informasi borrower eksisting.

“Modus yang sedang kami dalami adalah penggunaan proyek fiktif sebagai dasar penyaluran dana. Ini yang kemudian berdampak pada tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada para lender,” kata Ade.

Dalam perkara ini, penyidik menyangkakan sejumlah pasal berlapis terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 488, Pasal 486, dan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dana Syariah Indonesia Gagal Bayar Rp2,4 Triliun, Polisi Naikkan ke Penyidikan

Aditya — Fri, 16 Jan 2026 18:43:55 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa total gagal bayar PT Dana Syariah Indonesia (DSI) saat ini mencapai sekitar Rp2,4 triliun. Nilai kerugian tersebut masih berpotensi bertambah seiring berjalannya proses penyidikan dugaan tindak pidana penipuan (fraud).

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Ade Safri Simanjuntak, mengatakan angka tersebut merupakan hasil identifikasi sementara dari penyelidikan yang telah dilakukan penyidik.

“Sementara ini yang bisa diidentifikasi gagal bayarnya sekitar Rp2,4 triliun. Tidak menutup kemungkinan angka tersebut akan bertambah, mengingat PT DSI telah beroperasi sejak 2018,” ujar Ade Safri dalam audiensi bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (15/1/2026).

Ade Safri menjelaskan, pada awal berdirinya di tahun 2018, PT Dana Syariah Indonesia belum mengantongi izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan baru memperoleh izin sebagai penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) pada tahun 2021.

Temuan penyidik menunjukkan bahwa sebelum mengantongi izin tersebut, perusahaan telah menghimpun dana dari para pemberi pinjaman atau lender.

“Dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan tim, ditemukan fakta bahwa PT DSI sudah mulai menghimpun dana dari para lender sebelum memperoleh izin LPBBTI dari OJK,” ungkap Ade.

Lebih lanjut, Ade Safri menyatakan bahwa perkara gagal bayar PT DSI telah naik ke tahap penyidikan. Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik menemukan adanya dugaan peristiwa pidana yang mengarah pada tindak penipuan.

Hingga saat ini, kepolisian telah menerima empat laporan polisi (LP) yang berasal dari OJK dan para korban gagal bayar.

“Dari empat laporan tersebut, tercatat sedikitnya 99 pemberi pinjaman (lender) yang menjadi korban,” jelasnya.

Dalam laporan-laporan tersebut, terdapat tiga orang terlapor. Namun, Ade menegaskan bahwa penetapan tersangka masih menunggu proses pengumpulan alat bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum.

“Penyidikan bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti agar perkara menjadi terang dan menentukan tersangkanya melalui mekanisme gelar perkara, dengan minimal dua alat bukti yang sah,” kata Ade.

Terpisah, Anggota Dewan Komisioner OJK, Agusman, menjelaskan bahwa sebelum memperoleh izin penuh, PT DSI sempat menjalani tahap regulatory sandbox, yakni masa uji coba yang dilakukan OJK untuk menilai kelayakan proses bisnis, model usaha, serta sistem operasional perusahaan.

“Sebelum 2021, statusnya masih sandboxing atau uji coba. Izin penuh baru diberikan pada tahun 2021,” ujar Agusman.

Ia menambahkan, pada saat mengajukan izin, modal perusahaan tercatat sebesar Rp7,5 miliar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi penyelenggara fintech P2P lending, yang memang tidak sebesar persyaratan permodalan perbankan.

“Modalnya relatif kecil karena memang ketentuannya berbeda dengan bank,” jelasnya.

Sebagai informasi, OJK telah menjatuhkan sanksi administratif kepada PT Dana Syariah Indonesia sebagai perusahaan fintech peer-to-peer (P2P) lending berbasis syariah.

Hingga akhir Desember 2025, OJK tercatat telah mengeluarkan 15 sanksi, yang meliputi:

peringatan tertulis,
pengenaan denda, serta
pembatasan kegiatan usaha.

Sanksi tersebut dijatuhkan atas pelanggaran ketentuan penyelenggaraan layanan pinjaman daring sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 40 Tahun 2024 tentang layanan pendanaan berbasis teknologi informasi.

Janji Cuan Instan di Aplikasi MBA mba7.com Disorot, OJK: Tidak Terdaftar

Aditya — Mon, 12 Jan 2026 17:00:57 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Masyarakat kembali diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aplikasi digital yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat.

Salah satu aplikasi yang belakangan ramai dibicarakan di berbagai platform media sosial dan forum daring adalah aplikasi bernama MBA, yang juga menggunakan domain seperti mba7.com.

Aplikasi ini diduga kuat memiliki pola operasional yang menyerupai skema Ponzi atau penipuan investasi (investment scam).

Berbeda dengan platform investasi resmi yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aplikasi MBA dinilai memiliki sejumlah indikator risiko yang patut diwaspadai oleh masyarakat sebelum menanamkan dana.

Berdasarkan berbagai ulasan dan testimoni pengguna di internet, aplikasi MBA menawarkan penghasilan dengan cara yang terkesan sederhana.

Pengguna disebut dapat memperoleh uang hanya dengan melakukan tugas ringan, seperti memberikan rating produk, menyelesaikan misi harian, atau aktivitas digital lain yang tidak membutuhkan keahlian khusus.

Namun, pada praktiknya, banyak laporan menyebut bahwa pengguna justru diarahkan untuk melakukan deposit uang agar bisa “naik level” atau mendapatkan akses ke komisi yang lebih besar. Semakin tinggi level keanggotaan yang diambil, semakin besar pula dana yang harus disetorkan.

Pola ini menimbulkan tanda tanya besar, karena keuntungan yang dijanjikan tidak berasal dari aktivitas bisnis riil yang jelas, melainkan dari sistem internal aplikasi.

Sejumlah pengamat dan warganet menilai sistem yang dijalankan aplikasi MBA memiliki kemiripan dengan skema Ponzi. Dalam skema ini, keuntungan yang diterima oleh anggota lama bukan berasal dari hasil usaha atau investasi nyata, melainkan dari dana yang disetorkan oleh anggota baru.

Ciri utama skema Ponzi antara lain:

Pendapatan sangat bergantung pada perekrutan anggota baru
Tidak ada produk atau aktivitas ekonomi riil yang transparan
Janji keuntungan stabil dan tinggi tanpa risiko
Sistem keanggotaan atau level berbasis deposit

OJK Soroti Maraknya Jual Beli Kendaraan STNK Only, Risiko Pembiayaan Meningkat

Aditya — Sun, 11 Jan 2026 14:00:30 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti maraknya praktik jual beli kendaraan bermotor yang hanya disertai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tanpa dokumen kepemilikan lengkap. Praktik yang dikenal luas dengan istilah “STNK only” ini dinilai berpotensi menjadi ancaman serius bagi keamanan aset jaminan serta stabilitas industri pembiayaan, khususnya di sektor kendaraan bermotor.

OJK menilai, transaksi kendaraan tanpa kelengkapan dokumen, seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dapat meningkatkan risiko pembiayaan dan memicu persoalan hukum di kemudian hari. Risiko tersebut tidak hanya berdampak pada perusahaan pembiayaan, tetapi juga merugikan konsumen.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menegaskan bahwa praktik jual beli kendaraan STNK only berpotensi melemahkan kepastian hukum atas kepemilikan kendaraan yang dijadikan jaminan pembiayaan.

“OJK memandang praktik jual beli kendaraan STNK only dan aksi premanisme sebagai ancaman terhadap keamanan aset jaminan, kepastian hukum, dan stabilitas industri pembiayaan,” ujar Agusman dalam jawaban tertulis Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Desember 2025, yang dikutip pada Minggu (11/1/2026).

Menurut Agusman, praktik tersebut banyak ditemukan pada transaksi kendaraan roda dua maupun roda empat. Kendaraan yang diperjualbelikan tanpa dokumen kepemilikan lengkap kerap berujung pada sengketa hukum, kesulitan penarikan aset, hingga meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF).

“Praktik jual beli kendaraan tanpa kelengkapan dokumen kepemilikan berpotensi meningkatkan risiko pembiayaan, khususnya pada segmen mobil dan sepeda motor,” jelasnya.

Ia menjelaskan, dalam skema pembiayaan kendaraan bermotor, keabsahan dan kelengkapan dokumen menjadi faktor krusial. BPKB berfungsi sebagai bukti kepemilikan sah yang memberikan perlindungan hukum bagi lembaga pembiayaan apabila terjadi wanprestasi atau gagal bayar dari konsumen.

Tanpa dokumen tersebut, posisi perusahaan pembiayaan menjadi lemah karena jaminan yang dipegang tidak memiliki kepastian hukum yang kuat. Kondisi ini dapat memicu kerugian finansial sekaligus mengganggu kesehatan industri multifinance secara keseluruhan.

Selain itu, Agusman juga menyinggung adanya potensi aksi premanisme dalam praktik jual beli kendaraan ilegal, yang kerap menyertai transaksi STNK only. Hal ini dinilai semakin memperbesar risiko operasional dan hukum bagi perusahaan pembiayaan.

Aktor Senior Surya Saputra Diteror Penagih Utang, Bermula dari Tukar Nomor dengan Orang Baru

Aditya — Sat, 03 Jan 2026 09:05:14 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Aktor senior Surya Saputra mengungkap pengalaman tak menyenangkan setelah nomor ponselnya dicatut sebagai kontak jaminan pinjaman online (pinjol). Akibatnya, ia menerima teror dari debt collector yang menagih utang orang lain melalui dirinya.

Peristiwa tersebut bermula ketika Surya dihubungi oleh penagih utang yang memaksanya bertanggung jawab atas kewajiban seseorang yang sama sekali bukan keluarganya. Merasa tidak terlibat, Surya menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan apa pun dengan peminjam tersebut.

Surya menjelaskan, orang yang berutang itu hanyalah kenalan jauh yang baru satu kali ditemui. Saat itu, keduanya sempat bertukar nomor telepon tanpa kecurigaan apa pun. Namun belakangan, nomor Surya justru digunakan tanpa izin sebagai kontak darurat pinjol.

Menurut Surya, tindakan tersebut sangat merugikan dan mencerminkan penyalahgunaan data pribadi. Ia menilai pencantuman nomor tanpa persetujuan sebagai perbuatan tidak etis dan berpotensi melanggar hukum.

Sejumlah pakar perlindungan konsumen sebelumnya juga mengingatkan bahwa praktik mencatut kontak orang lain dalam pinjaman online merupakan pelanggaran privasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri menegaskan bahwa pinjol legal dilarang mengakses dan menggunakan data kontak di luar persetujuan pemilik nomor.

Kronologi Pencatutan Nomor

Insiden ini bermula dari perkenalan singkat Surya dengan seorang oknum yang bukan merupakan anggota keluarga maupun teman dekat. Setelah bertukar nomor telepon dalam sebuah pertemuan, Surya tidak menyangka bahwa keramahannya justru disalahgunakan.

Tanpa izin, nomor ponsel Surya dijadikan sebagai penjamin atau kontak darurat untuk aplikasi pinjol. Akibatnya, Surya harus menghadapi rentetan telepon dari debt collector yang melakukan penagihan dengan nada kasar.

“Saya sampai bilang, ‘Maaf, Anda salah orang. Saya bukan yang bersangkutan.’ Namun mereka terus memaksa karena nomor saya tertera di sana. Ini benar-benar kurang ajar karena dilakukan tanpa persetujuan,” ungkap Surya Saputra dalam wawancaranya (02/01/2026).

Kaitan dengan Aturan OJK

Secara hukum di Indonesia, sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pihak penyelenggara pinjol dilarang keras mengakses kontak ponsel selain Camera, Location, dan Microphone (Camilan). Penggunaan kontak darurat sebagai sasaran penagihan terhadap orang yang tidak memberikan persetujuan secara sadar adalah pelanggaran etika dan hukum perlindungan data pribadi.

Menariknya, pengalaman tersebut berkaitan dengan proyek film terbaru Surya Saputra berjudul Menang Untuk Kalah, garapan sutradara Hastobroto. Dalam film tersebut, Surya berperan sebagai Bima, seorang kepala keluarga yang kehidupannya runtuh akibat jeratan judi online dan pinjaman online.

Surya mengaku, kasus yang menimpanya serta pengamatannya terhadap orang-orang di sekitarnya yang terjerat pinjol dan judol menjadi bahan riset mendalam untuk mendalami karakter tersebut. Ia menyaksikan langsung bagaimana kecanduan judi online dan utang digital mengubah kehidupan seseorang secara drastis.

Melalui film ini, Surya berharap masyarakat bisa lebih waspada dan tidak mudah tergiur dengan solusi keuangan instan. Ia menegaskan bahwa pinjol ilegal dan judi online bukan jalan keluar, melainkan awal dari masalah yang lebih besar.

Profil Singkat Surya Saputra

Surya Saputra merupakan aktor dan penyanyi berkebangsaan Indonesia yang lahir di Jakarta, 5 Juli 1975. Ia adalah putra dari pasangan Eddy Suherman dan Linda Lolita Husein.

Kariernya dimulai di dunia musik sebagai anggota grup vokal Cool Colors, yang merilis album Tataplah pada 1995. Sementara di dunia akting, Surya telah tampil sejak usia muda dan mulai dikenal luas setelah membintangi film Arisan! sebagai karakter Nino.

Perannya dalam film tersebut mengantarkannya meraih Pemeran Pendukung Pria Terbaik di Festival Film Indonesia (FFI) 2004. Dalam kehidupan pribadi, Surya Saputra diketahui telah menikah dua kali. Pernikahan pertamanya dengan Dewi Sandra berlangsung dari 2000 hingga 2005. Ia kemudian menikah dengan Cynthia Lamusu pada 2008 dan dikaruniai dua anak kembar yang lahir pada 21 November 2016.

Investasi dan Sektor Keuangan untuk Pertumbuhan Ekonomi RI

Agung Nugroho — Thu, 04 Dec 2025 09:13:40 +0000

Yogyakarta, ERANASIONAL.COM — Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan pentingnya sektor keuangan yang dalam, inklusif, dan stabil sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pesan ini disampaikan Direktur Jenderal SPSK, Masyita Crystallin, dalam Forum Deepening Sektor Keuangan di Yogyakarta yang dihadiri oleh perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Kementerian Keuangan di daerah, bersama pelaku usaha dan akademisi.

Sejak awal, Dirjen SPSK menempatkan diskusi mengenai sektor keuangan Indonesia dalam konteks lanskap global yang tengah berubah cepat.

“Perkembangan teknologi, perubahan arah kebijakan fiskal di berbagai negara, serta dinamika kerja sama internasional membuat lingkungan ekonomi dan keuangan dunia menjadi semakin kompleks, namun sekaligus membuka peluang baru,” ujar Dirjen Masyita.

Dirjen SPSK mengatakan dalam lanskap global yang semakin beragam dan dinamis ini, Indonesia memiliki kesempatan untuk tampil sebagai emerging stabilizer di kawasan, dengan memperkuat fondasi fiskal dan sektor keuangan agar semakin kredibel, terkoordinasi, dan responsif.

Dari gambaran global tersebut, pembahasan mengalir ke kondisi domestik yang menunjukkan kinerja positif. Perekonomian Indonesia pada triwulan III 2025 tumbuh sekitar 5 persen, ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, investasi yang meningkat, dan ekspor yang terjaga. Seluruh sektor utama manufaktur, perdagangan, konstruksi, pertanian, informasi dan komunikasi, hingga transportasi tumbuh positif dan memperkuat struktur ekonomi nasional. Ibu

Masyita menekankan bahwa capaian ini merupakan modal penting untuk melangkah ke fase transformasi berikutnya.

“kinerja ini menunjukkan ketangguhan dan kemampuan adaptasi ekonomi Indonesia; fondasi pertumbuhan yang bertumpu pada konsumsi, investasi, dan ekspor memberi ruang bagi kita untuk terus memperkuat kebijakan yang mendorong produktivitas,” tambah Dirjen SPSK.

Selanjutnya, perhatian diarahkan pada peran penguatan investasi dan sektor keuangan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi ke depan. Investasi didorong agar tidak hanya meningkat dari sisi jumlah, tetapi juga ditopang oleh sektor keuangan yang makin dalam, efisien, dan inklusif, sehingga mampu menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor bernilai tambah tinggi seperti hilirisasi sumber daya alam, energi baru dan terbarukan, manufaktur berteknologi, infrastruktur digital, dan ketahanan pangan.

Dirjen SPSK menegaskan penguatan investasi dan pendalaman sektor keuangan harus berjalan beriringan; investasi yang produktif membutuhkan sektor keuangan yang sehat, dalam, dan terpercaya agar benar-benar mendorong transformasi Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi.

Dari sini, forum bergerak pada pembahasan mengenai struktur sektor keuangan Indonesia. Saat ini, peran perbankan masih sangat dominan, sementara pasar modal dan Industri Keuangan Nonbank (IKNB) seperti asuransi dan dana pensiu memiliki ruang yang luas untuk bertumbuh. Kondisi ini dipandang sebagai peluang strategis untuk memperluas sumber pembiayaan jangka panjang.

Dirjen SPSK menjelaskan bahwa dominasi perbankan menunjukkan kuatnya kepercayaan terhadap sistem perbankan nasional, namun ke depan potensi pasar modal, asuransi, dan dana pensiun perlu dioptimalkan agar arsitektur sektor keuangan menjadi lebih seimbang dan mampu mendukung pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan.

Menurut Masyita, dengan peran yang lebih kuat dari pasar modal, asuransi, dan dana pensiun, kita dapat membangun sektor keuangan yang lebih dalam, terdiversifikasi, dan siap menopang pembiayaan jangka panjang.

Dalam kerangka tersebut, lanjut kata Dirjen SPSK investor institusional terutama dana pensiun dan asuransi dipandang sebagai jangkar penting bagi stabilitas dan kedalaman pasar

“Dengan tata kelola yang baik dan orientasi jangka panjang, institusi-institusi ini dapat menjadi anchor investor yang memperkuat pasar modal sekaligus memperluas kepemilikan masyarakat terhadap instrumen keuangan,” ujar Dijren Masyita.

Dirjen SPSK menyampaikan bahwa investor institusional yang dikelola secara profesional dan berorientasi jangka panjang akan membuat pasar kita lebih dalam, likuid, dan menarik, sambil tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan perlindungan peserta maupun pemegang polis.

Sebagai landasan kebijakan, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi payung utama dalam agenda penguatan investasi dan sektor keuangan.

DJSPSK mendapat mandat untuk mengharmoniskan kebijakan di perbankan, pasar modal, industri keuangan nonbank, profesi keuangan, hingga kerja sama internasional, sehingga penguatan sektor keuangan berjalan selaras dan saling mendukung.

UU ini diimplementasikan antara lain melalui penguatan perbankan sebagai tulang punggung pembiayaan, reformasi dana pensiun agar lebih fleksibel dan relevan, pendalaman pasar modal dengan penambahan emiten dan instrumen, serta penguatan profesi keuangan seperti akuntan, aktuaris, dan penilai.

Dirjen SPSK menggambarkan bahwa UU P2SK adalah momentum besar untuk membangun sektor keuangan Indonesia yang lebih modern, inklusif, dan berdaya tahan; melalui implementasi UU ini.

“Pihaknya memperkuat tata kelola, memperluas akses, dan mendorong inovasi, termasuk integrasi teknologi digital dan pembiayaan berkelanjutan,” ucap Dirjen SPSK.

Kerangka Regulasi

Sejalan dengan penguatan kerangka regulasi, pemerintah juga mengoptimalkan peran APBN sebagai katalis. Salah satu inovasi kebijakan adalah penempatan dana pemerintah di perbankan untuk memperkuat likuiditas dan mendorong penyaluran kredit ke sektor riil. Skema ini dirancang agar bank memiliki ruang lebih luas dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif, termasuk UMKM dan proyek strategis.

Dirjen SPSK menjelaskan bahwa penempatan dana pemerintah di perbankan dirancang untuk mempercepat perputaran ekonomi.

“Dengan likuiditas yang memadai, perbankan dapat lebih leluasa menyalurkan pembiayaan, sehingga aktivitas ekonomi di pusat maupun daerah dapat meningkat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” terang Dirjen SPSK.

Dari perspektif nasional, forum kemudian menyoroti pentingnya penguatan sektor keuangan di daerah, dengan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai contoh konkret.

“Perekonomian DIY tumbuh di atas rata-rata nasional, didukung oleh sektor manufaktur, konstruksi, pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Basis UMKM yang besar menunjukkan ekonomi rakyat yang dinamis. Agar potensi ini semakin berkembang, diperlukan akses yang lebih luas terhadap produk dan layanan keuangan mulai dari tabungan, pembiayaan, asuransi, hingga program pensiun,,” ucap Dirjen Masyita.

Dirjen SPSK mengatakan bahwa Yogyakarta memiliki ekosistem ekonomi yang kaya, mulai dari UMKM, sektor kreatif, hingga pendidikan.

“Tantangan sekaligus peluang ke depan adalah memastikan potensi ini terhubung dengan sektor keuangan, sehingga pelaku usaha dan pekerja di DIY dapat semakin berkembang dan terlindungi,” ujar Dirjen Masyita.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bagaimana instrumen keuangan negara, seperti Surat Berharga Syari’ah Negara (SBSN), telah berkontribusi membiayai berbagai proyek strategis di DIY, termasuk infrastruktur transportasi dan pengelolaan lingkungan. Ke depan, instrumen seperti obligasi daerah dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi pemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiskal dan tata kelola yang baik.

Diirjen Masyita menjelaskan bahwa SBSN dan obligasi daerah memberikan opsi pembiayaan yang transparan dan akuntabel untuk proyek-proyek prioritas. “Bagi daerah, ini adalah cara untuk mempercepat pembangunan sekaligus memperkuat kemandirian fiskal,” tambah dia.

Menutup sesi, Dirjen SPSK menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh kemampuan mengelola sektor keuangan sebagai mitra strategis pembangunan.

“Sinergi antar-otoritas BI, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan bersama pelaku usaha dan masyarakat, disebut sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang kokoh dan berdaya saing. Mesin pertumbuhan fiskal, sektor swasta, dan sektor keuangan harus bergerak selaras. Dengan sektor keuangan yang terus diperkuat, kita bukan hanya menjaga stabilitas hari ini, tetapi juga menyiapkan landasan kokoh bagi generasi mendatang,” pungkas Dirjen SPSK

Purbaya Soroti Para Pelaku Penggoreng Saham dalam Waktu Enam Bulan

Agung Nugroho — Wed, 03 Dec 2025 23:30:03 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, pemerintah akan mengamati perkembangan penegakan hukum terhadap para pelaku penggoreng saham dalam waktu enam bulan ke depan.

“Jika OJK menunjukkan tindakan tegas yang konkret, termasuk penangkapan atau sanksi hukum yang jelas, insentif bagi investor ritel akan segera digulirkan. Pemerintah belum akan memberikan insentif pajak bagi investor pasar modal sebelum pratik peggoreng saham bener-bener diberantas,” ujar Menkeu Purbaya dalam Financial Forum 2025 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).

Menkeu Purbaya menilai kondisi pasar modal saat ini masih menyimpan resiko tinggi bagi investor ritel.

“Anda langsung minta insentif, keringanan pajak, dan lain-lain. Kalau saya ngomong sama orang pajak saya, pasti enggak setuju. Sama orang anggaran saya, pasti enggak setuju,” ujar Menkeu Purbaya.

Ia berjanji memberikan insentif kepada para investor ritel dengan syarat investor pasar modal bebas dari jebakan pedagang saham.

Oleh karena itu, Sang Bendahara Negara meminta para penggoreng saham dihukum. Purbaya mendorong BEI hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bergerak dalam satu semester ke depan jika ingin tambahan insentif keringanan pajak.

“Seperti janji saya sebelumnya ke Pak Mahendra (Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar), kalau bisa beresin goreng-gorengan itu, nanti kan investor ritelnya terlindungi otomatis. Saya akan kasih tambahan insentif keringanan pajak dan lain-lain supaya banyak orang masuk ke pasar saham,” janji Menkeu Purbaya.

Anak buah Presiden Prabowo itu ingin investor masuk ke pasar yang bersih, bukan bursa saham yang justru ditipu. Purbaya menegaskan tak Sudi menambah dosa jika membiarkan investor tertipu penggoreng saham.