Pantauan warganet menunjukkan, akun-akun tersebut menawarkan paket nikah siri di sejumlah wilayah Indonesia. Promosinya dibuat secara terbuka, lengkap dengan rincian layanan dan harga, seolah akad nikah bisa dipesan semudah memesan jasa digital lainnya.

Pilihan paket yang ditawarkan pun bervariasi. Mulai dari akad sederhana hingga paket “lengkap” yang disertai sertifikat nikah siri. Tarifnya dipatok relatif murah, berkisar antara Rp750.000 hingga Rp1,5 juta, tergantung layanan yang dipilih.

Fenomena ini langsung memantik reaksi keras dari masyarakat. Banyak warganet menilai praktik tersebut berbahaya, terutama bagi perempuan, karena mengabaikan aspek perlindungan hukum dan tanggung jawab jangka panjang.

“Waduh, kok bisa ada yang begini? Jangan mau nikah siri,” tulis pemilik akun TikTok @AdvMSyaif***.

Pengguna lain mengingatkan dampak yang kerap luput dari pertimbangan pasangan yang tergiur kemudahan.

“Jangan mau dinikahi secara siri. Risikonya besar dan paling dirugikan itu perempuan,” komentar akun @yahtari***.

]]> https://lifestyle.eranasional.com/96488/fenomena-nikah-siri-berbayar-di-tiktok-kemenag-ingatkan-risiko-serius/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/96265/pasal-perkawinan-di-kuhp-baru-dikritik-mui-pemidanaan-nikah-siri-bertentangan-dengan-hukum-islam https://daerah.eranasional.com/96265/pasal-perkawinan-di-kuhp-baru-dikritik-mui-pemidanaan-nikah-siri-bertentangan-dengan-hukum-islam#respond Wed, 07 Jan 2026 10:20:56 +0000 https://daerah.eranasional.com/96265/pasal-perkawinan-di-kuhp-baru-dikritik-mui-pemidanaan-nikah-siri-bertentangan-dengan-hukum-islam Jakarta, ERANASIONAL.COM – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh, menyampaikan kritik terhadap sejumlah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya pasal-pasal yang mengatur pemidanaan terhadap praktik nikah siri dan poligami.

Menurut Ni’am, pengaturan tersebut perlu ditinjau secara lebih cermat agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam maupun karakter perkawinan sebagai peristiwa keperdataan.

Ia menegaskan bahwa pencatatan perkawinan pada dasarnya merupakan bagian dari administrasi kenegaraan yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan dan hak sipil warga negara.

“Pencatatan perkawinan itu kepentingannya adalah administrasi negara, untuk melindungi hak-hak keperdataan dan sipil masyarakat. Pendekatannya seharusnya mendorong keaktifan masyarakat untuk mencatatkan, bukan dengan pemidanaan,” ujar Ni’am dalam keterangan tertulis MUI, Selasa (6/1/2026).

Ni’am menjelaskan bahwa dalam KUHP baru terdapat ketentuan yang mengatur larangan perkawinan apabila terdapat penghalang hukum yang sah, misalnya menikahi perempuan yang masih terikat dalam perkawinan dengan laki-laki lain.

Menurutnya, ketentuan tersebut sejalan dengan hukum Islam, khususnya dalam konteks larangan poliandri.

“Perempuan yang masih berada dalam ikatan perkawinan tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain. Kalau itu dilanggar, maka memang ada penghalang yang sah dan bisa berimplikasi pidana,” tegasnya.

Namun, ia menekankan bahwa kondisi tersebut tidak dapat disamakan dengan poligami, karena dalam Islam, laki-laki yang telah beristri tidak otomatis terhalang untuk menikah lagi, sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

“Laki-laki beristri bukan penghalang sah dalam hukum Islam untuk melakukan pernikahan berikutnya. Karena itu, poligami tidak bisa serta-merta dipidana,” kata Ni’am.

Selain poliandri, Ni’am juga menyinggung kategori perempuan yang haram dinikahi secara mutlak, atau dikenal dalam fikih sebagai al-muharramat minan nisa’, seperti ibu kandung, anak kandung, saudara kandung, dan saudara sepersusuan.

Larangan tersebut, kata dia, telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta ketentuan fikih.

“Jika seseorang dengan sengaja menikahi perempuan yang secara syariat dan hukum dinyatakan haram, maka perbuatan tersebut bisa memiliki konsekuensi pidana,” ujarnya.

Namun demikian, MUI secara tegas menolak pemidanaan terhadap nikah siri. Menurut Ni’am, nikah siri tidak selalu dilakukan dengan maksud menyembunyikan atau melanggar hukum.

“Kondisi faktual di masyarakat sangat beragam. Ada orang melakukan nikah siri bukan karena niat menyembunyikan, tetapi karena kendala akses dokumen administrasi,” katanya.

Ia menilai bahwa perkawinan merupakan peristiwa keperdataan, sehingga pendekatan hukum yang digunakan seharusnya juga bersifat perdata, bukan pidana.

“Memidanakan sesuatu yang pada hakikatnya adalah urusan perdata perlu diluruskan dan diperbaiki. Solusinya bukan pemidanaan,” tegas Ni’am.

Sikap MUI terhadap KUHP Baru

Meski menyampaikan kritik, Ni’am menegaskan bahwa MUI secara umum mengapresiasi diberlakukannya KUHP baru yang menggantikan KUHP warisan kolonial.

Menurutnya, kehadiran KUHP baru merupakan tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan hukum nasional.

“Kita sudah terbebas dari KUHP produk kolonial. KUHP baru ini menjadi payung hukum pidana nasional untuk melindungi masyarakat,” ujarnya.

MUI, lanjut Ni’am, memberikan perhatian khusus agar implementasi KUHP baru di lapangan berjalan dengan baik dan benar-benar berdampak pada ketertiban serta keadilan sosial.

Ni’am menjelaskan bahwa Pasal 402 KUHP mengatur pemidanaan terhadap orang yang melangsungkan perkawinan, padahal diketahui terdapat penghalang sah untuk menikah.

Dalam perspektif Islam, penghalang sah tersebut salah satunya adalah ketika perempuan masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain.

“Karenanya, pernikahan siri yang memenuhi syarat dan rukun, sepanjang tidak ada penghalang sah, tidak memenuhi unsur untuk dipidana,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa apabila nikah siri dijadikan dasar pemidanaan, maka ketentuan tersebut bertentangan dengan hukum Islam.

Sebagai informasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa perubahan signifikan dalam pengaturan perkawinan. KUHP baru mengatur sanksi pidana terhadap praktik perkawinan yang melanggar ketentuan hukum negara, termasuk poligami ilegal dan perkawinan dengan penghalang sah.

Poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan persetujuan istri pertama dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 401 dan 402 KUHP, dengan ancaman penjara hingga empat tahun enam bulan, bahkan meningkat menjadi enam tahun jika disertai upaya menyembunyikan status perkawinan.

Sementara itu, nikah siri pada dasarnya tidak langsung dipidana. Namun, Pasal 404 KUHP mewajibkan setiap perkawinan untuk dilaporkan kepada pejabat berwenang. Pelanggaran kewajiban administratif ini dapat dikenakan sanksi denda.

Situasi berubah apabila nikah siri dilakukan dengan unsur penipuan, penyembunyian status perkawinan, atau menimbulkan penghalang hukum yang sah. Dalam kondisi tersebut, ancaman pidana penjara hingga enam tahun dapat diterapkan.

KUHP baru juga menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam perkawinan. Pasal 401 dan 403 mengatur sanksi pidana bagi pihak yang menyembunyikan status perkawinan atau penghalang sah yang menyebabkan perkawinan dinyatakan tidak sah oleh pengadilan.

Aturan ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak pasangan dan mencegah praktik perkawinan yang merugikan salah satu pihak.

MUI berharap, ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikaji dan diselaraskan agar tidak bertentangan dengan nilai agama, prinsip keadilan, serta realitas sosial masyarakat Indonesia.

Menurut Marisya Icha, sahabat sekaligus tim kuasa hukum Inara, dalam pernikahan siri perceraian hanya berlaku jika Insan sebagai suami menjatuhkan talak kepada ibu tiga anak tersebut.

“Faktanya, sampai sekarang, Insan belum menjatuhkan talak kepada klien kami, meski Inara sudah berulang kali minta diceraikan,” kata Icha dihadapan wartawa, Senin (1/2/2025).

Tak hanya ogah bercerai, menurut Marisya Icha, Insanul Fahmi sempat datang ke rumah kliennya bersama salah satu anggota keluarganya. Kedatangan suami Wardatina Mawa itu adalah untuk meminta maaf pada Inara.

Insan berusaha meyakinkan Inara bahwa rumah tangga yang dimulainya dari perselingkuhan itu masih bisa diselamatkan.

“Dia bawa anggota keluarganya ke rumah Inara, nangis-nangis dan bersujud di kaki klien kami,” imbuh Icha.

Namun Marisya Icha memastikan kliennya sudah tidak berminat untuk melanjutkan pernikahan dengan Insanul Fahmi. Bahkan, janda Virgoun itu melaporkan suami sirinya ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan.

Tim kuasa hukum Inara Rusli, Putra Kurniadi dan Andi Taslim, menegaskan kliennya memilih mundur karena, menolak keras menjadi istri kedua dan ingin menjaga perasaan, istri sah Insanul Fahmi, Wardatina Mawa.

Keputusan Inara Rusli ini datang setelah mengetahui kebohongan Insanul Fahmi, yang awalnya mengaku single, kemudian berubah mengaku sudah menalak dua istrinya.

“Setelah klien kami mengetahui status sebenarnya dari si Ihsan ini, klien kami memilih mundur dan tidak lagi ingin berhubungan dengan saudara Insan,” kata Andi Taslim dalam konferensi pers di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Jumat (28/11/2025).

Kuasa hukum menekankan, keputusan untuk mengakhiri hubungan didasari, oleh prinsip kuat Inara Rusli sebagai seorang wanita yang pernah mengalami pengalaman serupa di masa lalu.

“Yang perlu kami tegaskan, bahwa dia juga pernah merasakan hal bahwa gimana rasanya ketika perempuan itu diduakan oleh suaminya,” tegas Andi Taslim.

Pilihan Inara Rusli untuk mundur, juga diperjelas melalui balasan chat terakhirnya kepada Wardatina Mawa, yang dengan tegas menyatakan tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan Insanul Fahmi.

“Klien kami jelas menjawab, ‘Kami dah gak ada hubungan apa-apa lagi ya Mawa’,” terang Putra Kurniadi membacakan pesan dari Inara Rusli untuk Wardatina Mawa.

Tim kuasa hukum menambahkan, Inara Rusli bersikap tegas tak ingin terlibat dalam hubungan poligami, terutama yang dimulai dari kebohongan.

“Klien kami memutuskan untuk mundur, memilih untuk menjaga perasaan sesama wanita. Ini semua murni karena laki-laki ini bercerita kebohongan-kebohongan,” pungkas Putra Kurniadi.

Insan berdalih tak melakukan perzinaan dengan Inara. Ia menyebut bahwa dirinya dan Inara sudah menikah pada Agustus lalu.

“Menikah. Kita sudah menikah. Ini ada buktinya,” kata Insanul Fahmi, sambil menyerahkan surat pernyataan sudah menikah dengan Inara, pada dr. Richard.

Insan menjelaskan bahwa saat menikah dengan Inara, ia mengaku sudah menalak Mawa dan sedang dalam proses perceraian. Sementara itu, ia tak bilang pada Mawa soal dirinya sudah menikah dengan Inara.

“Waktu itu aku bilangnya sudah talak dua dan cerai. Karena sebelum itu aku ada ngucapin talak kias (ke Mawa), aku tanya ustaz katanya itu sudah talak,” ujarnya.

“Aku berasumsi karena 2023 dia (Mawa) bolehin (poligami), jadi aku merasa nanti bisa bilang sama dia (sudah nikah lagi),” lanjut Insan.

Dalam kesempatan itu, Insan menjelaskan mengapa dirinya menjalin kedekatan dengan Inara Rusli dan kemudian menikahinya. Terlebih, proses perkenalan dan pendekatan mereka terbilang cukup singkat.
Pria berusia 26 tahun itu mengaku sebenarnya saat awal berkenalan tak punya niat untuk menikahi Inara. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, ia menemukan sesuatu dalam diri Inara yang tak dimiliki oleh istri sahnya.

“Ada hal-hal yang selama ini aku butuhkan. Kayak soal kelembutan, bukan (Inara) menggoda ya, tapi cara ngomong yang (lembut), intonasi, pemilihan kata, momentum,” ungkapnya.

Insan menjelaskan, selama beberapa bulan terakhir ia memang seperti menjalani dua kehidupan. Di Jakarta, ia memiliki Inara sebagai istri, sementara saat kembali ke Medan, dirinya berumahtangga dengan Mawa.

“Aku bilang kayak lagi proses cerai, sudah talak dua, dan sangat tidak mungkin untuk melanjutkan. Aku salah memang, tapi aku coba perbaiki itu,” pungkas dia.

Tak hanya Ria Ricis, mantan suaminya, Teuku Ryan, juga diminta untuk memenuhi panggilan kepolisian. Hal ini dikonfirmasi oleh PLH Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi.

“Untuk agendanya dari penyidik mengagendakan memintai keterangan saksi, saksi yang ada di situ, RR kemudian (mantan) suami RR, yang lainnya masih dijadwalkan,” kata Nurma Dewi kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Nurma kemudian menjelaskan mengapa Ricis diminta untuk menghadiri panggilan penyidik. Ia menyebut bahwa nama Ricis disebut dalam laporan yang dibuat oleh Atta.

Oleh karena itu, pihak kepolisian membutuhkan kesaksian dari beberapa orang terkait yang diduga mengetahui soal duduk perkara tersebut.

“Jadi yang jelas di situ (laporan) kan tertulis, ada namanya RR ditulis. Kenapa penyidik meminta (dipanggil) karena di situ ada RR. Karena harus dimintai keterangan, (terkait) tulisan (postingan) yang pernah menikah dengan RR,” jelas Nurma Dewi.

Meski begitu, Nurma belum dapat merinci soal kapan Ricis akan dipanggil pihak penyidik terkait perkara itu.

“Jadwal masih di penyidik. Dalam waktu dekat (kita panggil), sudah dijadwalkan untuk RR, kemudian mantan suami RR,” ungkap Nurma Dewi.

“Kita periksa dulu pelapor, kemudian saksi-saksi yang lain baru kita menjadwalkan terlapor,” pungkas dia.

Keputusan Atta ini juga sudah didukung oleh keluarganya. Mereka menilai bahwa masalah ini memang harus diselesaikan lewat jalur hukum.

“Keluarga semuanya mendukung. Ini untuk kebaikan bersama. Ya, semoga dilancarkan,” ujar Atta Halilintar kepada wartawan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Atta sendiri tak mau ambil pusing soal masalah ini. Ia menganggap ini sebagai ujian dalam hidupnya. Apalagi sebagai seorang public figure, Atta sadar dengan konsekuensi dirinya akan diterpa kabar miring.

“Ya, kan, hidup ini semua orang punya ujian masing-masing dan ada maksud Tuhan. Mungkin kita bisa jadikan ini pelajaran juga buat saya pribadi,” ucap Atta Halilintar.

“Ya memang di dunia kayak gini kita harus siap kalau ada yang omongin buruk dan lain-lain. Tapi memang kadang-kadang kan ada juga batasnya. Jadi doakan ya semoga lancar,” tambahnya.

Saat ini, Atta dan tim kuasa hukum masih mempersiapkan semua berkas untuk membuat laporan polisi. Akan ada beberapa akun yang segera ia laporkan.

“Sebenarnya sudah dari kemarin cuma, kan, akunnya banyak jadi bakal ada akun-akun yang menyusul juga,” pungkasnya.

DEPOK, Eranasional.com – Perkara nikah siri seorang pria berinisial DS dengan wanita bernama Lia alias L tanpa seizin istri sah kembali digelar di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Rabu (2/8). Agendanya mendengarkan keterangan saksi ahli pidana, Effendy Saragih.

Sidang dipimpin oleh hakim ketua Andry Eswin Sugandi Oetara, dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) M Nur Ajie, serta panitera Ambar.

Dr Effendy Saragih, SH, MH adalah ahli hukum pidana dari Universitas Tri Sakti, Jakarta, yang juga pernah menjadi saksi ahli dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yoshua Nofriansyah Hutabarat dengan terpidana eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo.

Dalam penjelasannya kepada majelis hakim PN Depok, Effendy mengatakan pernikahan siri tanpa seizin istri pertamanya merupakan tindak pidana.

“Dengan adanya perkawinan yang menjadi penghalang dan tidak adanya izin dari istri pertama, menikah sirinya sah dinyatakan sebagai tindak pidana,” kata Effendy Saragih.

Saat mengetahui suaminya menikah siri, DM langsung melaporkan DS dan L ke Polres Depok dengan Pasal 279 KUHP tentang kejahatan terhadap asal usul perkawinan. Laporan ini teregistrasi dengan nomor LP/B/2110/IX/2022/SPK/POLRES METRO DEPOK/POLDA METRO JAYA tanggal 8 September 2022, dengan barang bukti surat nikah siri. DS dan L terancam dihukum 7 tahun penjara.

DEPOK, Eranasional.com – Sidang kasus pernikahan terhalang atau pernikahan tanpa seizin istri yang sah digelar di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat.

Salah satu terdakwa, L tidak menyangkal dirinya telah menikah secara siri dengan DS, cucu eks Kapolri era Soekarno.

Keduanya menikah siri di tempat pemakaman umum (TPU) wakaf keluarga Bojong Waru Gang Kober Raya, Bakti Jaya, Sukamajaya, Kota Depok.

L dan DS didakwa telah melanggar Pasal 279 KUHP tentang pernikahan terhalang atau pernikahan tanpa seizin istri yang sah.

Persidangan perkara ini sudah disidangkan sebanyak dua kali yakni tanggal 14 dan 26 Juni 2023.

Dalam persidangan yang dipimpin hakim ketua Andry Eswin Sugandhi Oetara dengan jaksa penuntut umum (JPU) M Nur Ajie serta Panitera Ambar, terdakwa didampingi pengacaranya, Yamin, SH.

DEPOK, Eranasional.com – Kasus nikah siri di tempat pemakaman umum (TPU) bergulir di Pengadilan Negeri (Depok) Jawa Barat. Sidang perdana digelar pada hari Rabu (14/6) kemarin, dengan mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU).

Kasus berawal ketika Daniel (DS), yang disebut-sebut cucu dari mantan Kapolri era pemerintahan Soekarno, dilaporkan oleh DM, yang saat itu masih berstatus sebagai istri sahnya. Dia dilaporkan ke Polres Metro Depok karena nikah siri tanpa seizin istrinya dengan seorang wanita bernama Karmelia alias L.

DM melaporkan kasus nikah siri DS dan L ke Polres Metro Depok dengan Pasal 279 KUHP pada tanggal 8 September 2022 yang hukumannya 7 tahun penjara.

DM menceritakan, DS dan L menikah siri pada tanggal 23 Februari 2022 di mana dirinya saat itu merupakan istrinya yang sah.

“Mereka menikah di sebuah TPU wakaf di daerah Depok,” kata DM kepada wartawan di PN Depok, Rabu (14/6/2023).

Adapun persidangan perdana yang menjerat DS dan L itu, kata dia, digelar secara tertutup. Selanjutnya sidang akan digelar kembali hari Senin (19/6) pekan depan.

“Agenda sidang berikutnya adalah mendengarkan keterangan dari para saksi pelapor,” tuturnya.

JAKARTA, Eranasional.com – DS, yang disebut-sebut cucu dari mantan Kapolri era Soekarno, ditetapkan sebagai tersangka, karena ketahuan telah nikah secara siri dengan wanita idaman lainnya (WIL). Yang membuat heboh, pernikahan siri itu dilakukan di aula tempat pemakaman umum (TPU) di Depok, Jawa Barat.

DM, mantan istri DS mengatakan, saat nikah siri dengan wanita berinisial L, laki-laki itu masih berstatus sebagai suami sahnya secara hukum.

“Dia (DS) nikah siri dengan L tanggal 23 Februari 2022, saat itu masih berstatus sebagai suami saya. Nikah sirinya di kuburan wakaf di daerah Depok,” kata DM saat ditemui di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (5/6/2023).

Kata DM, selama berumah tangga dengan dirinya, DS menggantungkan hidupnya pada dirinya alias tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan.

Merasa dikhianati, DM melaporkan DS dan L ke Polres Metro Depok dengan pasal 279 KUHPidana. “Pasal 279 menyebutkan ‘Bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh suami dengan perempuan lain, sedangkan suami tersebut tidak mendapat izin dari isteri untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka Pasal 279 KUHPidana dapat diterapkan’,” jelas DM.

Laporan DM tercatat dengan nomor LP/B/2110/IX/2022/SPKT/POLRES METRO DEPOK/POLDA METRO JAYA tanggal 8 September 2022 yang hukumannya 7 tahun penjara. Dan, barang buktinya adalah surat nikah siri DS dan L.

Kemarahan DM semakin menjadi-jadi begitu mengetahui kendaraan bermotor miliknya dikuasai oleh DS untuk digunakan bersama L. “Kendaraan yang saya beli dari hasil keringat saja itu dia pakai berdua dengan L,” ujarnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Selebriti Nikita Mirzani kembali mengejutkan masyarakat Pasalnya, baru saja mengumumkan pernikahan siri dengan Antonio Dedola, kini dirinya harus menerima kenyataan pahit diceraikan melalui pesan singkat.

Dalam laman Instagram Stories, wanita yang akrab disapa Nyai ini awalnya menceritakan pernikahan mereka pada 22 Januari 2023 silam. Bahkan diketahui dari pernikahan tersebut, Niki kini tengah mengandung buah cintanya bersama Antonio.

“Jadi saya dan Toni sudah menikah sejak 22 January 2023. Toni yang meminta saya menikahi dia dan hidup selamanya dengan bahagia. Bahkan saya ingat sekali Toni menangis karena tidak mau saya putusin,” tulis Niki dalam keterangan foto di Instagram @nikitamirzanimawardi_172, Sabtu (29/4/2023).

Tak ditampik bahwa ada keributan yang mereka hadapi belum lama ini. Ada perkataan Toni yang membuat Nikita Mirzani merasa sakit hati. Namun setelah itu diakui Niki hubungan mereka kembali baik-baik saja.

“Setelah itu kita baik-baik saja seperti biasa,” tambah Niki

Namun di usia pernikahannya yang masuk di bulan ketiga, sang suami meninggalkan rumah pada Kamis (27/4/2023) kemarin.

“Lalu pada hari Kamis Toni meninggalkan rumah jam 5 pagi tanpa memberitahukan saya. Bahkan dia membawa tas dan gelang Catier pemberian ka Amel dan baju adik saya Lintang, lalu kaos saya. Toni hanya meninggal kan baju-baju lamanya dia,” tuturnya.

Nikita merasa bingung dengan kejadian tersebut. Pasalnya, selama ini hubungan mereka selalu harmonis dan jika terjadi kesalahpahaman langsung diluruskan

“Biar pun netizen bilang mokondo, pengangguran tapi saya selalu membela. Karena dia suami saya. Mungkin saya salah lagi dalam memilih pasangan dalam hidup. Malah saya mengajarkan bagaimana menjalankan bisnis yang baik dan benar agak Toni bisa sukses di Indonesia tapi dia selalu beralasan. Saya bingung salah saya dimana. Tapi kembali lagi mungkin ini jalan Tuhan yang terbaik,” bebernya.

Dalam postingan tersebut Nikita Mirzani juga meminta netizen tidak menjelek-jelekkan suaminya. Karena bagaimanapun menurut Niki, Toni masih muda dan belum paham bagaimana berumah tangga yang baik

“Seperti yang saya pelajari dalam agama, keluarga itu nomor 1 kalau kata suami jangan keluar, saya tidak akan keluar. Dan suami pun sebaliknya. Karna rumah tangga lah keluarga sebenar benarnya,” tutup Nikita Mirzani.

Sementara itu, melongok dari akun Instagram Antonio Dedola @toni.dedola dirinya justru telah mentalak Nikita Mirzani melalui pesan singkat WhatsApp.

Hal itu dibagikan Toni lewat unggahan Insta Story-nya. Pria asal Jerman ini memposting isi percakapan dengan Nikita dan menyatakan ingin menceraikan ibu dua anak itu.

“Nama saya Antonio Dedola dan saya ceraikan kamu Nikita Mirzani, sekarang juga,” tulis Toni, Sabtu (29/4/23).

Toni menjelaskan bahwa kini dirinya dan Nikita tak lagi terikat dalam pernikahan. Dia pun membebaskan Nikita agar bisa melanjutkan hidupnya dan berbahagia.

“Itu artinya kita tak lagi menikah dan kamu bebas memulai hidup baru,” ungkap Toni.

Jakarta- Lesti Kejora dan Rizky Billar diadukan ke Polda Metro Jaya terkait pengakuan pernikahan siri. Aduan masyarakat ke polisi itu disampaikan oleh Kongres Pemuda Indonesia (KPI) Jawa Timur.

KPI Jatim sebelumnya telah membuat aduan ke Polres Jatim. Namun, kepolisian di Jatim menyarankan agar aduan dibuat di Polda Metro Jaya.

“Dalam kasus ini kami KPI Jatim ke Polda Metro Jaya buat aduan karena kami buat ruang publik untuk mediasi agar Leslar (Lesti-Billar) buat pengakuan agar minta maaf ke publik sesuai dengan kejadian beberapa pekan ini,” tutur Ketua KPI Jatim, Edi Prasetyo di Polda Metro Jaya, Kamis (7/10).

Presiden KPI, Pitra Romadoni menyampaikan bahwa pihaknya lebih dulu membuat aduan terkait peristiwa ini. Pertimbangannya, lantaran saat ini Lesti tengah mengandung.

Namun, Pitra menyebut jika Lesti dan Billar tak kunjung menyampaikan permintaan maaf ke publik, maka pihaknya akan meningkatkan aduan ini menjadi laporan polisi.

“Proses ini aduan dulu agar dia minta maaf ke publik, jadi sifat aduan dulu, apabila minta maaf enggak digubris maka kami tingkatkan ke polisi,” ujarnya.

Lesti Kejora dan Rizky Billar menikah pada 19 Agustus lalu. Rangkaian acara pernikahan mereka pun dipublikasikan besar-besaran melalui sejumlah acara di televisi.

Pernikahan Lesti dan Billar dijadwalkan pada 24 Juli 2021 lalu. Pun, mereka sudah ada rencana untuk menyelenggarakan acara adat dan pengajian pada 4 Juli 2021.

Namun lonjakan kasus harian Covid-19 serta PPKM Darurat membuat keduanya memutuskan untuk menunda rangkaian acara.

Hingga akhirnya, keduanya membuat pengakuan mengejutkan telah menikah siri sebelum acara megah tersebut. Keduanya mengaku telah menikah siri pada awal 2021.

Kartu Keluarga Pernikahan Siri

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan pasangan suami istri yang menikah siri tetap bisa membuat kartu keluarga (KK). Pernyataan itu merespons pertanyaan yang beredar di publik soal hak pasangan nikah siri untuk memiliki KK.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan setiap penduduk Indonesia wajib terdata dalam KK. Oleh karena itu, Dukcapil Kemendagri memberi pelayanan bagi semua warga.

“Semua penduduk Indonesia wajib terdata di dalam Kartu Keluarga. Bagi yang nikah siri, bisa dimasukkan dalam satu KK,” kata Zudan dalam keterangan video, Kamis (7/10).

Zudan menyampaikan pihaknya tidak melegitimasi pernikahan siri. Dukcapil Kemendagri hanya melayani pencatatan kependudukan bagi semua warga, termasuk pasangan nikah siri.

Dia menjelaskan pasangan nikah siri itu dicatat dalam satu KK selayaknya suami istri lainnya. Dukcapil akan memberi tanda khusus pada KK pasangan nikah siri.