Masyarakat yang bisa mendapatkan atau mengajukan permohonan SIM C1 adalah pemilik SIM C yang sudah berdurasi lebih dari satu tahun. Hal yang sama juga pada syarat permohonan SIM C2 harus memiliki SIM C1 berusia satu tahun.

“Hari ini kita bersama-sama akan menyaksikan launching SIM C1. Ini sebenarnya amanat Perpol tahun 2021 ya, amanat Perpol 05 2021 baru kita realisasikan tiga tahun kemudian. Dengan ini sudah mulai diberlakukan ya di seluruh Satpas di seluruh Indonesia” ujar Kepala Korlantas Polri, Inspektur Jenderal Aan Suhanan dikutip dari laman Humas Polri, Selasa (28/5/2024).

Menurut dia, Korlantas baru menerbitkan SIM C1 karena ingin memastikan perbedaan kemampuan atau kompetensi pengendara.

“Sekaligus juga kita memastikan bahwa adanya perbedaan antara kompetensi SIM C, SIM C1 nanti ada SIM C2. Itu kalau sama-sama berarti bukan peningkatan kompetensi namanya,” ujar dia.

Peresmian pembuatan SIM C1 dilakukan pada Satpas SIM Polda Metro Jaya, Senin (27/5). Dalam acara tersebut, Korlantas Polri juga mengundang Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo, dan Dirut PT Jasa Raharja Rivan A Purwantono.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penyidikan terkait kasus gratifikasi dan pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo. Sejumlah aset milik Rafael disita KPK.

“Tim penyidik KPK terus lakukan penelusuran aset terkait perkara korupsi dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU dengan tersangka RAT (Rafael Alun Trisambodo),” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Rabu (31/5/2023).

Ali menjelaskan, aset milik Rafael Alun yang disita KPK tersebar mulai di Yogyakarta hingga Jakarta Barat. Di Solo, tim penyidik menyita mobil mewah milik Rafael.

“Terbaru, tim penyidikan telah lakukan penyitaan dua mobil jenis Toyota Camry dan Land Cruiser di Kota Solo, Jawa Tengah,” ujarnya.

Sedangkan di Yogyakarta, KPK menyita 1 unit sepeda motor gede (moge) Triumph 1200cc milik Rafael Alun. Dan, rumah serta bisnis kontrakan Rafael di daerah Jakarta Barat turut disita.

“Di Jakarta, KPK juga telah lakukan penyitaan rumah di Simprug, rumah kos-kosan di Blok M dan kontrakan di Meruya Jakarta Barat,” terang Ali.

Kini, kata Ali, penyidik KPK tengah menelusuri aliran uang korupsi Rafael Alun. Dia memastikan, setiap aset milik Rafael yang teridentifikasi hasil korupsi akan dilakukan penyitaan.

“KPK masih terus lakukan follow the money dan identifikasi aset terkait perkara ini untuk optimalisasi asset recovery dari hasil korupsi,” pungkas Ali.

KPK mengajak masyarakat turut berperan dengan cara menginformasikan kepada KPK bila memiliki data dan informasi terkait perkara Rafael Alun Trisambodo.

Seperti diketahui, Rafael Alun Trisambodo telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. KPK menyebut Rafael Alun diduga menerima gratifikasi US$90.000 atau senilai Rp1,3 miliar.

KPK kemudian melakukan pengembangan terkait kasus dugaan korupsi Rafael. KPK juga menetapkan Rafael sebagai tersangka kasus TPPU.

JAKARTA, Eranasional.com – Baru-baru ini AKBP Achiruddin Hasibuan (AKBP AH), perwira Polda Sumatera Utara, ayah dari Aditya Hasibuan, menjadi sorotan setelah beredarnya video yang memperlihatkan motor gede miliknya viral di media sosial.

Aditya Hasibuan menjadi tersangka atas kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral.

Terkait dengan video tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, yang juga Ketua Umum Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) meminta agar AKBP Achiruddin Hasibuan dicabut keanggotaannya apabila benar tergabung di HDCI Sumatera Utara.

“Kalo Bener anak HDCI @hdcimedansumut Maka saya sebagai Ketua Umum Meminta Kepada Ketua HDCI Sumut untuk mencabut kartu anggotanya,” ujar Sahroni dalam keterangan unggahan video di Instagram miliknya, dikutip Rabu (26/4/2023).

Selain itu, AKBP AH dalam video juga terlihat melakukan aksi yang berbahaya karena berdiri di atas motor yang sedang melaju.

Oleh karenanya, Sahroni mengimbau kepada seluruh anggota dan rekan-rekannya yang tergabung dalam HDCI untuk berlaku ramah dan santun di jalanan.

“Menghimbau kepada semua temen-temen HDCI WAJIB Ramah Dan Santun di Jalan,” jelasnya.

Sementara itu Ketua HDCI Medan, Tengku Rinel sudah melakukan pengecekan terhadap nama AKBP Achiruddin. Hasilnya tidak ditemukan nama tersebut terdaftar sebagai anggota HDCI.

“AKBP A Hasibuan tidak pernah terdaftar sebagai anggota HDCI Sumut ataupun Medan,” kata Tengku Rinel, Rabu (26/4/2023).

Rinel menyebutkan hal itu berdasarkan data keanggotaan yang mereka. Ia menuturkan, jika setiap anggota HDCI harus melakukan registrasi setiap tahunnya.

“Hal ini dapat dilihat dalam data registrasi keanggotaan, setiap anggota wajib melakukan registrasi ulang setiap tahunnya,” sebutnya.

Di akhir, Rinel mengecam adanya orang yang bukan anggota HDCI menggunakan atribut HDCI. Sebab dalam foto dan video yang tersebar, AKBP Achiruddin sering memamerkan memakai Harley menggunakan atribut HDCI.

“Kami juga tidak membenarkan penggunaan atribut HDCI Sumut ataupun Medan oleh yang bukan anggota HDCI,” tutupnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tengah melakukan aksi bersih-bersih di lingkungan kementerian yang dipimpinnya. Hal ini buntut dari terungkapnya para pejabat di Kemenkeu yang bergaya hidup hedonisme dan memiliki harta kekayaan tak wajar.

Setelah memecat pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, mantan Direktur Bank Dunia itu juga menegur Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo yang ketahuan memiliki motor gede alias moge.

Terungkap juga, ternyata para pegawai Ditjen Pajak mendirikan komunitas moge yang diberi nama Belasting Rijder yang foto-fotonya tersebar di media sosial. Gerah, Sri Mulyani membubarkan klub moge tersebut.

Usut punya usut, ternyata suami Sri Mulyani juga pecinta dan memiliki moge. Hal itu disindir jurnalis Andy F Noya saat mewawancarainya dalam acara talk show Kick Andy.

“Menteri Keuangan punya moge. Anda punya?” tanya Andi F Noya seperti dikutip dari channel YouTube Kick Andy, Sabtu (11/3/2023).

Sri Mulyani menjawab bahwa moge itu kepunyaan suaminya. “Suami saya beli itu, berapa itu nilainya, Rp150 juta waktu itu. Ada satu,” jawab Sri Mulyani.

Ani, panggilan wanita ini menyadari moge identik dengan gaya hidup mewah. Meski begitu dia memperbolehkan suaminya membeli tapi tidak boleh mengendarainya.

“Iya, pasti (moge identik dengan kemewahan). Makanya saya bilang sama suami saya, ‘boleh beli tapi enggak boleh naik.’ Dia enggak pernah naik moge itu semenjak beli. Jadi ditaruh saja,” ucap Sri Mulyani.

Mendengar Andy pun berseloroh. “Suami Anda menderita sekali punya istri seperti Anda,” ujar Andy Y Noya sambil tersenyum.

Sri Mulyani membantah suaminya tidak bahagia karena memiliki istri seperti dirinya.

“Hmm, kita sudah berapa tahun ya menikah dari 1988. Kayaknya dia happy-happy saja, karena dia tahu banget konsekuensinya menjadi suaminya seorang Sri Mulyani,” jawab Sri Mulyani dengan nada suara yang mulai meninggi.

“Jadi jangan diputar lagi masalah suami saya happy atau enggak happy. Suara saya tinggi lagi ya, karena saya merasa pembicaraan ke mana lagi ini,” ujar Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani pertanyaan yang diajukan Andy F Noya tentang suaminya itu hanya untuk kepentingan entertainment maka ia bersedia ladeni.

“Enggak perlu emosi,” kata Andy F Noya santai.

“Enggak emosi, cuma mau negasin. Antara tegas sama emosi beda,” jawab Sri Mulyani dengan nada suara yang agak bergetar.

Sri Mulyani kemudian menjelaskan kebijakannya melarang para pegawai Kementerian Keuangan untuk mengendarai moge.

Menurutnya, keberadaan moge saat ini menjadi hal riskan. Karenanya, kebijakan itu ia ambil untuk memperbaiki citra Dirjen Pajak yang mulai dipandang kurang baik oleh publik.

“Kalau kita lihat prioritasnya, prioritas hari ini adalah mengembalikan kredibilitas dari Kementerian Keuangan,” pungkas Sri Mulyani.

Diketahui bahwa mantan Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Kanwil Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo kedapatan memiliki moge yang kerap dipamerkan anaknya, Mario Dandy Satriyo (20), di sosial media.

Mario Dandy sendiri sekarang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan berat terhadap Cristalino David Ozora (17), anak dari salah satu Pengurus Pusat GP Ansor.

Selain Rafael Alun, pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan lainnya yang terciduk punya moge dan memamerkan di media sosial yaitu Eko Darmanto, pejabat Bea Cukai Yogyakarta yang telah dicopot Sri Mulyani dari jabatannya.

Dari situ, Eko Darmanto juga disorot KPK karena memiliki utang yang dinilai tidak wajar dengan pendapatannya.

Eko Darmanto memiliki gaji Rp500juta per tahun, tapi dia memiliki utang sebesar Rp9 miliar. KPK lantas menaruh curiga pada transaksi yang dilakukan oleh anak buah Sri Mulyani tersebut.

JAKARTA, Eranasional.com –Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali muncul di media sosial Instagram dan menginstruksikan agar klub motor Blasting Rijder DJP dibubarkan.

Klub motor gede atau moge itu dibentuk oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo. Selain Suryo, motor mewah serupa juga diketahui dimiliki oleh ayah Mario Dandy, tersangka kasus penganiayaan David, yaitu Rafael Alun yang juga Eselon II di Dirjen Pajak.

“Meminta agar klub Blasting Rijder DJP dibubarkan. Hobi dan gaya hidup mengendarai Moge menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan pegawai DJP,” tulis Sri Mulyani di Instagram, Minggu (26/2).

Lebih lanjut, bahkan jika Moge yang dimiliki dibeli dengan uang halal dan gaji resmi, Sri Mulyani tetap melarang pegawai Kementerian Keuangan dan pegawai pajak untuk mengendarai dan memamerkannya

“Bahkan apabila Moge tersebut diperoleh dan dibeli dengan uang halal dan gaji resmi; mengendarai dan memamerkan Moge bagi Pejabat/Pegawai Pajak dan Kemenkeu telah melanggar azas kepatutan dan kepantasan publik,” tulis Sri Mulyani lebih lanjut.

Unggahan Sri Mulyani itu pun beredar di berbagai media sosial, salah satunya Twitter, salah satunya sejarawan dan pakar hukum Sam Ardi

“Langsung bubar,” cuit Sam Ardi, disisipin emoticon jempol

Tak sedikit warganet yang menyangkut pautkan keputusan Sri Mulyani dengan kasus yang kini menjerat salah satu anak pejabat Dirjen Pajak, Mario Dandy.

“Agnes dan Dandy pasti sekarang dimusuhi pegawai pajak se Indonesia Raya. Bahkan mungkin PNS se Indonesia juga mulai ketar ketir terutama pemegang jabatan publik,” cuit salah satu komentar Twitter

“Kenapa gak sekalian ditarik Mogenya. Berisik di jalan tau,” saran warganet lain.

“Bubarin aja. Makanya pejabat gabung klub Honda Beat aja,” tulis lainnya

JAKARTA, Eranasional.com – Baru-baru ini ramai diperbincangkan komunitas motor besar (moge) minta diizinkan melintas di jalan tol. Irianto Ibrahim, selaku Presiden Motor Besar Club Indonesia (MBCI) mengungkapkan alasan di balik usulan motor gede (moge) boleh melintasi jalan tol alias bebas hambatan untuk menghindari keresahan masyarakat ketika melewati jalur-jalur non tol.

“Untuk mengurangi masyarakat yang marah-marah kalau kita lewat. Kita tidak minta di jalur tol semua,” kata Irianto saat dihubungi awak media

Dia menjelaskan, pemilik moge juga sudah memberikan pendapatan buat negara karena pajak motor gede yang lebih tinggi dibanding motor atau kendaraan lain

“Kita ini sudah bayar pajak belasan juta ke pemerintah setahun, masa kita (nggak) kasih prioritas, giliran sepeda (bangun jalur) aja, sampai mengeluarkan anggaran puluhan miliar aja (pemerintah) mau kok,” ujarnya

Irianto menambahkan, jika diizinkannya moge masuk tol juga dapat menambah devisa negara. Pasalnya alam Indonesia bisa menarik para wisatawan yang kebetulan pengendara moge untuk melakukan touring.

Sayangnya, kebijakan motor dilarang motor masuk tol, membuat rekan-rekannya itu mengurungkan niat untuk touring di Indonesia.

“Dengan adanya Harley atau moge masuk tol, itu kan bisa memacu pariwisata dan mendapatkan devisa buat negara,” katanya

Namun, pria yang akrab disapa Rian itu menegaskan seharusnya Indonesia sudah mengizinkan moge melintas di jalan tol. Mengingat jalan-jalan arteri di Indonesia cukup kecil dan sangat padat di titik-titik tertentu.

“Jadi kalau mau ke Bogor cukup (tol) sampai Ciawi, kalau ke Sumatera cukup sampai Merak. Artinya titik-titik ada kemacetan, kita tak ingin mengganggu masyarakat. Kami juga ingin devisa negara ini naik karena teman-teman dari luar negeri mau touring di Indonesia tapi kondisi jalan macet,” tambahnya.

Seperti diketahui, Indonesia menjadi salah satu negara yang belum memberikan izin kepada pengguna motor di atas 500 cc untuk melintas di jalan tol. Faktor keselamatan menjadi salah satu alasan pemerintah tak memberikan izin.

Eranasional | Komunitas Moge (motor gede) Big Bike Owners Indonesia biasa disebut big bike Community gelar musyawarah nasional (Munas) ke-2. Salah satu keputusan yang didapat dari Munas kali ini yaitu memilih Andri Adam sebagai ketua umum periode 2021 – 2023.

Acara Munas terselenggara di daerah pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, tepatnya di Ina Samudra beach Hotel pada Minggu (12/09/2020).

Penyelengaraan munas kali ini untuk memilih ketua umum & Wakil ketua umum dan beberapa pengurus untuk periode 2021 – 2023.

Selain itu, juga membahas laporan pertanggung jawaban pengurus periode sebelumnya, serta program kerja untuk periode 2021-2023. Dan dibarengi dengan deklarasi untuk chapter sukabumi beserta kepengurusannya.

Perlu diketahui Bigbike Community sendiri sudah terdaftar di IMI (Ikatan Motor Indonesia) dan tercatat dikemenkumhan dengan nama BigBike Owner Indonesia.

Menurut Andri selaku ketua umum terpilih, munas ke-2 kali ini dihadiri oleh regional Chapter berasal dari wilayah Sukabumi Jawa Barat, dan spesial juga Bro Beny dari IMI (Ikatan Motor Indonesia) turut hadir, terima kasih. ‘Ucapnya.

Andri sapaan akrabnya, harapannya BBC ini semoga terus berkembang menjadi wadah bikers bikers menyalurkan hobinya, selain itu bisa juga memajukan sektor pariwisata di Indonesia, untuk yang sudah tergabung semakin tambah solid sesuai dengan slogan BBC “We Are Family”.

Proses pemilihan Ketua danPengurus kali ini, menerapkan 3 sistem, pendaftaran, pencalonan, lalu pemilihan akhir ketua umum, alhamdulilah semua berjalan denga lancar dan kekeluargaan.

Berikut susunan ketua dan Pengurus periode 2021 – 2023:

Pembina:
Catrik maulana
@dipoditiro
Penasehat:
@mozes_aps
@totowibawanto
Ketua Umum: @andriadam_
Wakil ketua 1:
@togijonathan
Wakil ketua 2:
@egraphic_erlangga
Sekjen:
@rezkyhandrawan
Bendahara:
@dhimasuryo
Div turing:
@deni_949
@yoganoven
Divisi Humas & Usaha:
@henryoktasa
Divisi Media:
@siroyms

Setelah Ketua umum memaparkan visi dan misinya, selanjutnya deklarasi Chapter Sukabumi.

Bro Firman selaku Ketua Chapter Sukabumi, menjelaskan. Acara kali ini sungguh mengagumkan dan sangat berkesan, Ujarnya.

“Asli saya senang sekali bisa berkumpul dengan teman yang sudah saya anggap sebagai saudara, tak hanya acara deklarasi saja, kita juga bersilahturahmi dengan semuanya yang telah hadir.’ dan acaranya semua tetap menjalan prokes yang ada sesuai anjuran pemerintah.

Harapan saya disini sederhana, semoga kami bisa memperkenalkan Sukabumi sebagai suatu wilayah yang punya potensi pesona keindahan alam yang bagus sekali, jadi wajib untuk dikunjungi oleh bikers bikers se indonesia.

Untuk Bigbike community semuanya jangan lupa patuhi semua peraturan ber lalu lintas dalam berkendara. Dan semoga acara santunan amal jangan sampai hilang ketika setiap kegiatan acara apapun, karena bagian tersebut merupakan ciri khas komunitas ini, semoga tidak luntur yah, selain menjadi berkah untuk kita, inshallah zero accident saat kita dijalan. ‘Pungkasnya.

Basecamp Chapter Sukabumi
Komplek griya nangerang blok B2 no8 Rt 03/01 desa nangerang kec. Cicurug kab.sukabumi 43359.

JAKARTA – Sebuah video viral dilini masa menampilkan moment saat anggota Ditlantas Polda Metro Jaya menghentikan konvoi Harley Davidson karena menggunakan rotator tidak sesuai aturan. Polisi membawa rombongan itu ke Polda Metro Jaya dan melakukan penindakan hukum kepada mereka yang melanggar.

Dalam video itu tampak sejumlah polisi melakukan pengecekan terhadap pemotor moge tersebut. Polisi juga membawa para pemotor itu ke Polda Metro Jaya. Disana, mereka diwajibkan untuk melepas strobo karena tidak sesuai aturan yang berlaku.

Kasat Patwal Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono mengatakan, penindakan itu berlangsung pekan kemarin. Petugas kepolisian awalnya menemukan para pemotor itu sedang konvoi namun moge mereka dilengkapi dengan strobo.

“Saat melakukan pemindahan petugas jalan, peruntukannya bukan kapasitasnya. Apalagi motor ini menggunakan strobo sendiri. Akhirnya kita berhentikan, kita lakukan peneguran, kita suruh copot,” kata Argo kepada wartawan Senin (29/3/2021).

Argo menuturkan, dari konvoi moge itu setidaknya ada empat moge yang dilengkapi dengan strobo. Rombongan itu pun dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pengecekan motor beserta surat-suratnya. “Yang pakai strobo ada 4 motor, kalau rombongannya banyak, cuma yang menggunakan motor itu kita berhentikan dan berikan penindakan. Kita minta untuk segera dicopot karena tidak diperbolehkan,” beber Argo.

Para pemotor yang melanggar tersebut diberikan edukasi. Polisi juga melakukan penindakan berupa tilang kepada pemotor tersebut.

JAKARTA – Kegiatan konvoi yang mendapat pengawalan dari petugas kerap mendapat sorotan dari berbagai pihak. Pasalnya, hal itu dianggap mengganggu aktivitas pengendara lainnya di jalan.

Padahal semua pengguna jalan memiliki hak yang sama. Tak ayal banyak yang mengecam aksi konvoi dengan aksi pengawalan.

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yugo mengatakan, pihaknya melarang jajarannya memberi pengawalan terhadap konvoi motor gede (moge), mobil mewah, hingga pesepeda.

“Ini kebijakan Dirlantas Polda Metro Jaya melarang anggota saya mengawal moge, mengawal mobil-mobil mewah, dan mengawal pesepeda,” kata Sambodo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (15/3).

Sambodo menuturkan, alasan mereka mengeluarkan aturan tersebut karena konvoi dengan pengawalan menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.

“Karena pengawalan yang dilakukan polisi itu sering menimbulkan kecemburuan masyarakat, oleh sebab itu saya melarang anggota saya untuk mengawal motor besar, mengawal mobil mewah, dan rombongan pesepeda,” ujar Sambodo.

Sebelumnya, viral di media sosial mobil sport Porsche ditilang di Off Ramp Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Jumat (12/3). Kelompok mobil tersebut lalu komplain atas aksi tilang yang dilakukan Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Akmal.

Mereka lalu mengeluarkan klarifikasi. Dari penjelasannya, mereka mengeklaim mendapat pengawalan dari Dinas Perhubungan. (*)