Hal itu dilakukan sampai server Pusat Data Nasional (PDN) pulih sepenuhnya.

“Ya, kita terpaksa migrasi dulu ke AWS. Jadi menunggu PDN baik kita harus emergency, solusi emergensi,” kata

Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip Selasa (25/6/2024).

Dengan demikian, layanan imigrasi sementara servernya akan menggunakan Amazon.

“Jadi kita pakai yang Amazon dulu,” ungkapnya.

Yasonna tidak tahu sampai kapan server PDN bisa kembali normal. Yang pasti, sementara ini layanan imigrasi akan memakai Amazon.

“Ya, kita tunggu aja PDN-nya,” pungkasnya.

Kominfo akhirnya mengakui server PDN mengalami gangguan karena diserang Brain Cipher Ransomware. Pihak yang melakukan serangan siber itu disebut meminta tebusan sebesar 8 juta Dolar AS.

Namun, pemerintah memastikan tak akan membayar 8 juta Dolar AS untuk menebus serangan tersebut.

“Enggak lah, mana berani. Itu pelanggaran hukum,” kata Yasonna kepada wartawan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna tentang perekonomian di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/6/2024).

Dia mengatakan tidak mungkin ada upaya melindungi Harun sekalipun Harun merupakan mantan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tempatnya bernaung.

Dia juga menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui keberadaan Harun. “Mana kita (saya) tahu. Kalau kita tahu sudah kita kasih informasi,” kata Yasonna.

Adapun sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meyakini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menangkap buron kasus dugaan suap Harun Masiku dalam waktu dekat.

“Ya mestinya. Mestinya bisa (KPK menangkap Harun dalam waktu dekat),” kata Moeldoko beberapa waktu lalu.

Keyakinan serupa juga disampaikan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harapan.

Yudi meyakini AKBP Rossa Purbo Bekto selaku Kasatgas Penyidikan KPK dapat menangkap Harun Masiku, tersangka kasus pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI.

“Siapa pun yang kira-kira memiliki keterangan yang relevan untuk membuat terang perkara ini kami akan panggil,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, Minggu, 10 Desember 2023.

Asep menjelaskan, proses penyidikan perkara yang menjerat Eddy Hiariej terus berjalan. Katanya, KPK akan meminta keterangan terhadap sejumlah saksi dan tersangka untuk menguatkan sangkaan pidana terhadap Eddy.

“Penyidik memiliki alasan memanggil setiap saksi yang dimintai keterangannya. Alasannya adalah ada keterangan yang kami butuhkan dari pihak tersebut supaya menjadi lengkap informasi yang sedang kita bangun,” tuturnya.

Menanggapi itu, Menkumham Yasonna Loly menepis kemungkinan dirinya dipanggil KPK sebagai saksi perkara Eddy Hiariej.

“Oh enggak lah. Tidak ada urusannya dengan saya,” kata Yasonna usai menghadiri acara Peringatan Hari HAM Sedunia di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu, 10 Desember 2023.

Eddy Hiariej telah ditetapkan tersangka oleh KPK karena diduga menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp8 miliar dari Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM Helmut Hermawan, pengusaha yang bergerak di bidang tambang.

Helmut tengah menghadapi perselisihan di internal perusahaan terkait kepemilikan saham.

Dia berkonsultasi hukum terkait Administrasi Hukum Umum (AHU) kepada Eddy Hiariej. Kemudian, Eddy bersama dua orang dekatnya, yakni Yogi Arie Rukmana selaku asisten pribadi dan pengacara bernama Yosi Andika Mulyadi menyanggupi permintaan Helmut. Mereka mendapatkan bayaran Rp4 miliar.

Tak hanya itu, Helmut juga meminta bantuan Eddy Hiariej untuk membuka hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT CLM yang terblokir karena sengketa.

Pemblokiran itu menyangkut sistem di Direktorat Jenderal AHU, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Aktor Tio Pakusadewo membongkar ada sebuah yayasan swasta yang berkuasa dan menjadikan Rumah Tahanan atau Lembaga Permasyarakatan (Lapas) sebagai ladang bisnis.

Tio pakusadewo mengatakan yayasan tersebut digagas oleh mantan napi koruptor yang bekerjasama dengan anak dari seorang menteri.

“Penggagasnya (foundation) itu bekas napi koruptor. Cuman dia pintar lah, link-nya banyak. Terus, dia ngegaet salah satu menteri, anaknya atau keponakannya lah,” kata Tio Pakusadewo dalam kanal Youtube Uya Kuya TV, Sabtu (29/4/2023).

Namun, Tio Pakusadewo enggan membocorkan nama menteri yang terlibat karena tidak baik untuk posisinya dan Uya Kuya yang membuat podcast YouTube.

Mantan pengguna narkoba tersebut mengatakan yayasan yang dikelola anak seorang menteri ini sangat berkuasa di beberapa lapas, salah satunya Lapas Cipinang.

“Ya udah, dia lah (foundation) yang paling berkuasa di penjara. Kayaknya nggak cuman di Cipinang aja deh,” ujar Tio Pakusadewo.

Foundation ini diketahui memiliki motivasi membuat narapidana lebih punya tujuan hidup.

Sayangnya, Tio Pakusadewo mengungkapkan operasinya tidak memberikan efek apa pun kepada semua narapidana.

“Membuat para napi lebih punya tujuan hidup. Bagus, bagus, bagus banget. Tapi, nggak ngefek sampai ke seluruh napi. Kalau napi yang setuju, ngangguk sama aturannya mereka ya nyaman hidupnya. Dah lah ini harus dibenahin lah,” ujarnya.

Menurut Tio Pakusadewo, yayasan swasta ini seolah memanfaatkan semua lini dalam lapas sebagai ladang bisnis. Salah satunya, mereka menjual air minum dengan label kuning yang dijual dengan harga cukup tak wajar.

Selain itu, makanan untuk narapidana juga seolah dibuat tak manusiawi supaya membeli makanan di kantin yang dikelola yayasan tersebut.

“Ya itu kayak air, kita terpaksa harus beli di situ kan sama kantin. Makanan bukan dibuat sama mereka (tapi makanan penjara dibuat nggak enak). Kalau mau makan enak yang beli di kantin mereka, pokoknya semua dikelola sama mereka lah dan harga Jaksel,” katanya.

Menanggapi hal tersebut Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly membantah tudingan terhadap anaknya, Yamitema Laoly, yang disebut melakukan monopoli bisnis di lembaga pemasyarakatan (lapas).

“Ah, bohong besar itu. Enggak ada. Nanti ada keterangan dari kalapasnya,” ujar Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/5/2023).

Yasonna menjelaskan, Jeera Foundation merupakan yayasan yang melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap narapidana.

Yayasan tersebut, kata dia, memang memiliki kerja sama dengan beberapa lapas. Selain itu, yayasan tersebut juga pernah meminta Tio Pakusadewo untuk menjadi pelatih.

“Itu kan Tio pernah dua kali di sana. Dia juga pernah dipakai Jeera menjadi pelatih. Jadi, Jeera itu yayasan yang membina napi, barista, (kerajinan) kulit, mereka memang ada kerja sama dengan koperasi di tempat dia itu. Tio pernah diminta pelatih,” kata Yasonna.

Namun, karena Tio disebut-sebut melakukan pelanggaran berat, ia diberhentikan menjadi pelatih. Yasonna mengatakan, kepala rutan setempat akan menjelaskan lebih detail terkait hal ini.

“Tapi, karena dia melakukan pelanggaran berat, diberhentikan. Bahkan dia pernah dimasukkan ke straft cell. Nanti biar karutan yang menjelaskan,” ujarnya.

Sementara itu dilansir dari unggahan Twitter @PartaiSocmed, yayasan yang dimaksud Tio Pakusadewo diduga Jeera Foundation dengan perusahaannya PT Natur Palas Indonesia. Anak Menkumham Yasonna Laoly, Yamitema Laoly menjadi Chairman dan Co Founder yayasan tersebut.

ERANASIONAL.COM- Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasonna H. Laoly memaparkan laporan pembangunan nasional di bidang HAM Indonesia selama lima tahun terakhir dalam Persidangan Universal Periodic Review (UPR) Indonesia, di Markas PBB, Jenewa, Swiss, Rabu (9/11/2022). Dalam sidang tersebut, Yasonna sekaligus menyerahkan laporan HAM nasional ke Dewan HAM PBB.

Yasonna menyampaikan, berbagai kondisi pembangunan di bidang HAM Indonesia yang dilaporkan kepada Dewan HAM PBB, antara lain adalah tindak lanjut pemenuhan HAM sesuai dengan 167 rekomendasi yang telah diterima pada UPR sebelumnya, situasi khusus dan tidak mudah yang dihadapi Indonesia sebagai dampak pandemi, dan bagaimana pemerintah Indonesia berupaya keras menciptakan keseimbangan antara pemenuhan hak hidup, hak pendidikan, hak atas kesehatan dan keselamatan masyarakat dan keberlangsungan akses ekonomi serta kehidupan.

Selain itu, dilaporkan juga perkembangan di bidang perundang-undangan dan peraturan, serta dinamika penegakan hukum.

“Serta tentunya, kehidupan demokrasi dan good governance, penegakan rule of law, peran masyarakat sipil yang kian dinamis, serta engagement Indonesia pada tingkat internasional,” kata Yasonna, dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual dari Jenewa, Rabu (11/9/2022).

Guru Besar Ilmu Kriminologi di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian itu menuturkan, dasar dari paparan Indonesia di UPR ke-4 ini semuanya tertuang dalam laporan pembangunan nasional di bidang HAM Indonesia. Adapun laporan tersebut disusun dengan dukungan masyarakat sipil Indonesia dan lembaga-lembaga HAM nasional.

“Telah diserahkan kepada Dewan HAM PBB untuk menjadi rujukan seluruh negara dan pemangku kepentingan lainnya,” ungkap Yasonna.

Lebih lanjut, kata Yasonna, keberhasilan dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia sangat terkait dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Oleh karena itu, kata Yasonna, pencapaian pemenuhan hak asasi manusia selama lima tahun terakhir tidak terlepas dari komitmen berkelanjutan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan sejahtera.

Eranasional.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Keduanya dijadwalkan menghadiri agenda penyerahan status penggunaan (PSP) aset koruptor yang disita negara.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengkonfirmasi kehadiran para menteri tersebut. Ali juga menyebut agenda itu turut dihadiri oleh Pemkab Bangkalan dan Tapanuli Utara.

“Hari ini (24/3/2022) diagendakan penyerahan penetapan status penggunaan (PSP) dan hibah sejumlah aset barang rampasan KPK kepada Kemenkumham, Kementerian ATR/BPN RI, Pemkab Bangkalan, dan Tapanuli Utara,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (24/3).

Ali menjelaskan, aset sitaan itu berasal dari kasus korupsi Fuad Amin, Luthfi Hasan Ishaq, dan M Nazarudin. Dari ketiga terdakwa, terdapat aset berupa sebidang tanah, bangunan, dan beberapa unit kendaraan.

“Aset dimaksud berupa bidang tanah, tanah & bangunan dan beberapa unit kendaraan dalam perkara korupsi terpidana Fuad Amin, Lutfhi Hasan Ishaq, dan M Nazarudin,” jelasnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil terlihat tiba di lobi utama gedung KPK pada Kamis (24/3), pukul 09.42 WIB. Dia mengatakan telan diundang oleh KPK terkait agenda pemanfaatan barang hasil sitaan.

“Diundang oleh pimpinan KPK, banyak aset sitaan, aset sitaan itu telah dirampas oleh negara dan kemudian didistribusikan untuk pemanfaatan. Salah satu yang mendapatkan manfaat itu adalah kementerian ATR/BPN,” kata Menteri ATR Sofyan Djalil kepada wartawan di gedung KPK.

Sementara Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tiba di lobi utama gedung KPK pada Kamis (24/3), pukul 09.56 WIB. Namun dia hanya berkomentar sedikit mengenai agendanya bertemu KPK.

“Kita dapat mobil,” kata Menteri Yasonna Laoly saat ditanyai wartawan.

Washington DC – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly memimpin delegasi Pemerintah Republik Indonesia dalam pertemuan dengan US Chamber atau kamar dagang Amerika, Kamis (18/11/21), Washington DC.

Pertemuan membahas sejumlah kerja sama pemulihan ekonomi pasca pandemi. Diketahui Covid-19 berdampak tidak hanya terhadap perekonomian nasional, tetapi juga internasional. Untuk memulihkannya, diperlukan kolaborasi antara industri, sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam pertemuan yang diselenggarakan di gedung US Chamber itu, Yasonna mengundang para pengusaha di Amerika untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Dipimpin John Goyer Direktur Eksekutif Kamar Dagang AS untuk wilayah Asia Tenggara, US Chamber menghadirkan perwakilan dari Freeport, Google, Pharma dan Pfizer.

Menurut Yasonna, peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini sangat kondusif bagi investasi asing. Indonesia telah memberlakukan Omnibus Law Penciptaan Lapangan Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) pada 5 Oktober 2020 untuk memfasilitasi “kemudahan berusaha” dan untuk mendorong investasi.

“Omnibus Law ini bertujuan untuk meningkatkan investasi asing dan domestik dan menciptakan lapangan kerja, dimana kemudahan berusaha ditingkatkan terutama untuk menurunkan biaya memulai bisnis dan memotong birokrasi yang memberatkan pemilik usaha,” papar Yasonna.

Omnibus Law menguntungkan secara seimbang, baik pekerja maupun perusahaan. Manfaat bagi pekerja antara lain perlindungan bagi pekerja kontrak melalui jaminan kompensasi, jaminan upah yang layak, dan pemberian program jaminan kerja. Di sisi lain, pengusaha juga mendapat perlindungan hukum dan kemudahan layanan.

Sementara itu, lanjut kata Yasonna pengusaha akan mendapatkan keuntungan dari jaminan perlindungan hukum terhadap sanksi administratif atau pidana, pemberian insentif dan aksesibilitas untuk layanan investasi.

“Omnibus Law juga memperkenalkan Nomor Induk Berusaha yang merupakan sistem perizinan tunggal yang dapat digunakan untuk mengajukan Izin Usaha, Standar Nasional Indonesia, dan Sertifikasi Halal,” imbuhnya lagi.

Selain Omnibus Law, dlam pertemuan itu Yaonna juga menjelaskan bahwa Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Daftar Penanaman Modal Baru, sebagai peraturan pelaksanaan Omnibus Law.

Aturan ini secara signifikan mengurangi jumlah sektor yang sepenuhnya tertutup untuk segala bentuk investasi (asing atau lokal) dan sektor yang tertutup seluruhnya atau sebagian terbuka untuk penanaman modal asing.

“Kami juga sedang dalam proses finalisasi RUU Hukum Perdata Internasional, dengan prioritas Program Legislasi Nasional 2020-2024. RUU ini mengatur tentang pilihan hukum, pilihan forum, serta pengakuan dan penegakan hukum asing,” lanjut Yasonna.

Baru-baru ini, Indonesia telah mendepositokan instrumen aksesi Konvensi Den Haag Apostille. Konvensi Apostille akan secara signifikan mengurangi birokrasi birokrasi legalisasi dokumen publik asing dan mencegah penundaan transaksi bisnis yang tidak perlu karena proses legalisasi yang panjang.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia saat ini sedang dalam proses pembentukan Satgas Penanggulangan Pelanggaran Kekayaan Intelektual, sebagai bagian dari upaya untuk melepaskan Indonesia dari status Priority Watch List. Satgas ini dibentuk bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Bareskrim Polri. Satgas akan fokus pada penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tegas di pelabuhan dan bandara bekerja sama dengan Unit Bea Cukai, serta melalui jalur e-commerce yang bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kemenkumhan juga terus melakukan terobosan kebijakan dalam upaya mendukung kemudahan berusaha, atau Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia. Diantaranya kemudahan penerbitasn visa dan izin tinggal.

“Kami terus mendukung dunia usaha asing untuk penerbitan visa dan izin tinggal, terutama bagi investor asing dan tenaga ahli yang bekerja di Indonesia. Permohonan dilakukan melalui Online Single Submission, yang prosesnya terintegrasi antara beberapa Kementerian/Lembaga,” tegas Yasonna.

Untuk permohonan visa bagi tenaga kerja asing kini dibuka dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 (September 2021), khususnya bagi mereka yang bekerja di bawah Proyek Strategis Nasional dan Obyek Vital dengan rekomendasi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Lebih lanjut Menkumham menerangkan, orang Asing yang Izin Tinggalnya telah habis masa berlakunya dan tidak dapat diperpanjang tetapi masih berada di Indonesia, dapat diberikan izin tinggal baru setelah memperoleh visa baru melalui permohonan visa dalam negeri (Onshore Visa).

Orang Asing pemegang ITAS/ITAP/Izin Masuk Kembali yang akan habis masa berlakunya dan masih berada di luar negeri, dapat memperoleh perpanjangan di Kantor Imigrasi (Kedutaan Besar atau Konsulat). Sedangkan untuk Pelayanan izin tinggal di masa pandemi Covid-19, dapat diajukan langsung ke Kantor Imigrasi atau melalui Aplikasi Online.

Demikian juga, terdapat pembaruan kebijakan Imigrasi untuk “Silver Hair”, yang merupakan kebijakan izin tinggal bagi yang lanjut usia.

“Sebelumnya, kebijakan ini hanya berlaku bagi mereka yang berusia minimal 55 tahun. Dengan adanya UU Cipta Kerja 11/2020 menjadi “Izin Tinggal/Visa Rumah Kedua” dimana orang asing bisa mengajukan izin tinggal tanpa batasan usia limit dengan persyaratan tertentu,” pungkas Yasonna.

Los Angeles – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat selama satu minggu, 12-19 November. Dalam salah satu agendanya, Yasonna menyempatkan diri berkunjung ke University of California (UCLA), selasa waktu setempat (16/11).

Yasonna, bersama Chancellor and Faculty Members UCLA membahas kemungkinan kerjasama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan UCLA.

Menurut Yasonna, UCLA merupakan salah satu universitas bergengsi di Amerika Serikat, dan telah banyak meraih berbagai penghargaan. Dengan adanya kerja sama antara Kemenkumham dengan UCLA, diyakini dapat meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenkumham.

Dalam pertemuan itu, Yasonna memaparkan tugas dan fungsi Kemenkumham berikut raihan prestasi yang telah dimiliki. Yasonna berharap kerjasama dengan UCLA akan semakin meningkatkan kualitas SDM ASN Kemenkumham. Implikasinya adalah paradigma yang dimiliki oleh ASN tersebut akan berkorelasi dengan peningkatan layanan publik yang prima.

Yasonna menjelaskan bahwa dalam layanan publik, Kemenkumham memiliki slogan PASTI yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

“Sebuah organisasi dapat berkembang dan terus beradaptasi dengan segala perubahan apabila memiliki Sumber Daya Manusia yang memiliki kapasitas yang tinggi. Dengan adanya kerja sama antara Kemenkumham dan UCLA, pastinya akan sangat berdampak positif dalam mewujudkan tata nilai Kemenkumham yang semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif),” ujar Yasonna.

Pada kesempatan yang sama Senior Advisor to the Chancellor Diane Gu menyambut baik akan gagasan yang disampaikan Menkumham.

“Kami sangat menyambut baik, dan berharap akan ada banyak mahasiswa dari Kemenkumham yang belajar di UCLA,” imbuhnya.

Selain menjadi universitas yang bergengsi dan telah banyak meraih berbagai penghargaan. UCLA merupakan universitas milik pemerintah, yang memiliki berbagai sarana dan prasarana yang lengkap, high technology, dan indah.

Jakarta– Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menyapa segenap jajaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang melakukan pelayanan publik bagi warga negara Indonesia. Bukan hanya Sabang sampai Merauke, namun sampai ke Los Angeles (LA), Amerika Serikat.

Tepat pada peringatan Hari Dharma Karyadhika (HDKD) ke-76 tahun, 30 Oktober 2021, Yasonna memeriksa pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di LA. Atase Imigrasi KJRI LA, Sigit Setyawan menyampaikan bahwa saat ini tengah dilakukan pelayanan paspor kepada 84 nelayan Indonesia yang sedang bersandar di Honolulu, Hawaii.

Total WNI di Hawaii adalah 625 orang, sedangkan di LA berjumlah 60.754 orang.
Kemenkumham melalui KJRI LA telah menjalin sinergi yang baik dengan pemerintah Amerika Serikat untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh WNI.

Menkumham memberikan apresiasi kepada atase imigrasi yang memberikan pelayanan paspor di Honolulu, serta berpesan agar para nelayan tetap menjaga kesehatan selama berlayar.

“Selamat bertugas, memberikan pelayan paspor bagi para nelayan Indonesia. Bagi para nelayan, selamat berlayar, tetap jaga kesehatan dan berhati-hati,” ucap Yasonna melalui teleconference, pada upacara peringatan HDKD 2021, Sabtu (30/9)

Di daerah Sabang, Menkumham menyapa jajaran Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sabang.

Menurutnya, Sabang merupakan salah satu daerah yang rawan narkoba dari Malaysia.
Yasonna berharap jajaran Kemenkumham tetap menjaga integritas dan bebas dari narkoba.

“Jangan sampai tercemar dan ikut-ikutan (pakai narkoba),” tegas Menkumham di Lapangan Upacara Kemenkumham.

Yasonna kemudian menyapa jajaran di dua Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yaitu PLBN Miangas di Sulawesi Utara dan PLBN Skouw di Papua. PLBN Miangas berbatasan dengan Filipina, sedangkan PLBN Skouw berbatasan dengan Papua Nugini.

Meskipun pelintas batas berkurang karena peraturan di masa pandemi Covid-19, Menkumham berharap jajaran Kemenkumham tidak lengah dalam melakukan pengawasan. Kemenkumham terus mengupayakan peningkatan pelayanan di PLBN, seperti koordinasi dengan kepolisian, angkatan laut, dan pemerintah daerah.

Selain itu, optimalisasi sarana pendukung seperti kualitas internet. Selanjutnya, Menkumham melanjutkan “perjalanan” virtualnya menuju selatan Indonesia yaitu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Baa di Pulau Rote.

“Jangan sampai ada pelanggaran peraturan dan SOP. Meskipun tidak ada PLBN di sana (Baa, Rote) namun jajaran Lapas Baa tetap jalankan tugas sebagai insan Kemenkumham untuk menjaga perbatasan,” pesan Yasonna.

Terakhir, Menkumham menuju ke Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang di Jakarta. RSU Pengayoman merupakan unit pelayanan kesehatan bagi narapidana, tahanan, deteni, pegawai Kemenkumham, hingga masyarakat umum.

Yasonna berharap dapat segera meningkatkan status RSU Pengayoman dari tipe C ke tipe B, karena dari sisi ketersediaan tempat tidur RSU Pengayoman telah memenuhi kriteria. Jajaran medis Kemenkumham juga perlu berhati-hati dalam memberikan pelayanan di tengah pandemi Covid-19.

Dalam upacara peringatan HDKD 2021, Yasonna didampingi Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward O. S. Hiariej, Sekretaris Jenderal Andap Budhi Revianto, serta jajaran Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama unit eselon I. Sementara itu, jajaran Kantor Wilayah dan UPT mengikuti secara virtual.

Rangkaian perayaan HDKD telah dilaksanakan sejak 1 Oktober 2021 dengan kegiatan Doa Kumham untuk Negeri. Rangkaian dilanjutkan dengan Lokakarya Pembangunan Zona Integritas, Seminar Nasional, Lomba Cerdas Cermat Akuntansi dan BMN, Lomba Skill Challenge Menembak, Bakti Sosial, Legal Expo, Upacara Tabur Bunga, hingga puncak peringatan dan syukuran pada 30 Oktober 2021.

JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly, menanggapi soal permintaan agar dirinya mundur dari jabatan akibat insiden kebakaran Lapas Kelas I Tangerang.

Yasonna mengaku ia memilih untuk tidak memikirkan hal itu.

Menurutnya, persoalan mundur atau tidak mundur adalah kewenangan dari Presiden.

Daripada memikirkan hal itu, kata Yasonna, pihaknya lebih memilih fokus menangani musibah kebakaran ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Yasonna kepada Kompas TV pada Sabtu (11/9/2021).

“Kami tidak memikirkan hal itu, itu urusan pimpinan, yang kami pikirkan sekarang (bagaimana cara) kami menyelesaikan persoalan ini secepat mungkin,” terang Yasonna.

Menurutnya, dalam kejadian seperti ini, pasti akan muncul banyak suara-suara publik.

Menanggapi hal tersebut, kata Yasonna, pihaknya tidak akan terganggu.

Yasonna mengatakan insiden ini merupakan kejadian tak terduga atau musibah.

Sehingga alangkah baiknya jika lebih fokus dalam menangani dan mencari bagaimana solusinya daripada lepas tanggung jawab dengan mengundurkan diri.

Ia juga mengatakan akan mengevaluasi kejadian ini agar tidak terjadi di lapas lainnya.

“Pastilah dalam kejadian ini pasti ada suara macam-macam, itu sah-sah saja, silakan saja, kami tidak akan terganggu dengan hal itu.”

“Kami akan berkonsentrasi menangani dan menyelesaikan masalah ini, juga mengevaluasi berapa lapas yang menurut kami berpotensi mengalami kejadian yang sama,” kata Yasonna.

Dalam kesempatan yang sama, Yasonna juga mengabarkan sebanyak lima orang sedang diidentifikasi Inafis Polri.

Sementara, tiga orang yang meninggal dunia di rumah sakit, keluarganya telah mendapatkan santunan.

“Sampai saat ini yang diidentifikasi Inafis Polri (berjumlah) lima orang, kemarin yang tiga di rumah sakit sudah kita berikan santunannya,” terang Yasonna.

Seperti diberitakan Tribunnews.com. sebelumnya, mereka adalah keluarga dari warga binaan Hadiyanto bin Ramli, Adam Maulana bin Yusuf Hendra, dan Timothy Jaya bin Siswanto.

Adapun besaran santunan yang diberikan Kemenkumham kepada ahli waris korban kebakaran senilai Rp 30 juta.

Mengenai seluruh biaya perawatan dan pemulasaran jenazah korban, Yasonna menyebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.

“Hari ini kami serahkan santunan dari Kemenkumham kepada ahli waris napi yang meninggal dalam perawatan hari ini.”

“Kami juga menanggung seluruh biaya perawatan dan pemulasaran jenazah korban meninggal dalam peristiwa kemarin,” kata Yasonna di RSU Kabupaten Tangerang, Kamis (9/9/2021).

Tangerang- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, didampingi Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Reynhard Silitonga mengunjungi korban musibah kebakaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Tangerang, Kamis (9/9) siang.

Pada kesempatan tersebut, Menkumham menyerahkan santunan kepada keluarga tiga korban yang baru saja meninggal yaitu Adam Maulana, Thimoty Jaya, dan Hadiyanto. Ketiganya meninggal setelah dirawat karena mengalami luka bakar di atas 60%.

Masing-masing keluarga korban menerima santunan sebesar Rp30 juta. Santunan untuk korban Adam Maulana diterima oleh Dadang (kakak korban), untuk korban Thimoty Jaya diterima Endru Jonathan (kakak korban), dan untuk korban Hadiyanto diterima oleh Dasri (istri korban). Menkumham juga memastikan biaya pemulasaran hingga pemakaman korban akan ditanggung oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Yasonna menambahkan, kedatangannya juga bertujuan untuk memberikan dukungan moril bagi para korban dan keluarga korban.

“Saya datang untuk melihat korban yang dirawat. Saya melihat baik yang di ICU maupun yang tidak di ICU,” tutur Menkumham.

Menurutnya, korban yang dirawat saat ini dalam kondisi beragam. Ada yang dalam kondisi baik, terluka cukup parah, dan terluka parah. Banyak pula yang masih mengalami trauma.

“Tadi saya sempat berbincang-bincang, ada yang masih trauma dengan kondisi yang terjadi, masih terbayangkan kejadian kebakaran. Ini memang kondisi yang sangat mengkhawatirkan,” ujar Menkumham.

Oleh karena itu, menurut Menkumham, pihaknya tidak hanya fokus pada pemulihan kesehatan fisik para korban, tetapi juga kesehatan mental melalui penanganan dampak trauma (trauma healing).

“Kita berdoa agar korban diberi kesembuhan di masa-masa kritis ini. Kita doakan yang sedang sakit sembuh kembali,” ujarnya.

Terkait dugaan pada peristiwa kebakaran ini, Menkumham menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu penyelidikan pihak kepolisian.

“Untuk saat ini, kami masih berkonsentrasi untuk penyelesaian beberapa puluh orang ini harus ditempatkan di mana. Setiap saat memantau perkembangan yang ada, termasuk INAFIS (Indonesia Automatic Fingerprint Identification System) para korban meninggal dunia,” jelasnya.

Total 44 Korban Meninggal Dunia

Sementara itu, Dirjenpas mengatakan, dengan penambahan tiga korban meninggal dunia maka total terdapat 44 korban meninggal dalam musibah kebakaran ini. Iapun menyebut pihaknya akan melakukan upaya terbaik bagi seluruh korban dan keluarga korban.

“Korban-korban ini berasal dari berbagai daerah. Ada yang dari Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Ini yang sedang kita siapkan pemulangan dan pemakamannya,” tutur Dirjenpas.

Jakarta – Kebakaran dahsyat yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang dini hari membawa duka sangat mendalam. Sebanyak 41 narapidana dinyatakan tewas serta 80-an napi diketahui mengalami luka berat dan ringan. Parlemen sampaikan duka cita.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Rudy Masud mengaku sangat prihatin dan menyampaikan berduka mendalam atas insiden terburuk di Indonesia yang pernah terjadi di dalam Lapas tersebut. Ia meminta segera dilakukan investigasi secara menyeluruh.

“Sangat memprihatinkan, kebakaran di Lapas Tangerang dini hari tadi. Secara pribadi saya sampaikan duka cita bagi keluarga napi yang meninggal. Insiden ini adalah yang terburuk yang pernah terjadi di Lapas. Harus dilakukan investigasi agar terbuka fakta yang sebenarnya,” papar Rudy Masud kepada media di Gedung DPR RI, Senayan, Rabu (8/9).

Politisi muda dari Kalimantan Timur ini juga merespon baik atas inisiatif Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang sigap membentuk tim investigasi atas insiden kebakaran Lapas Kelas I Tangerang tersebut yang dimpin langsung oleh Dirjen PAS.

“Kita apresiasi kesigapan Pak Menkumham yang langsung membentuk tim investigasi. Ini penting, agar bisa dibeberkan fakta yang nantinya bisa disampaikan kepada publik secara terbuka,” tandas Rudy Masud.

Harum, demikian Rudy Masud akrab disapa, menambahkan bahwa kejadian tragis di Lapas Tangerang tersebut harus dijadikan catatan khusus bagi seluruh Lapas di Indonesia dalam pengamanan dan keamanan internal. Jangan sampai, hal itu terulang kembali dan memakan korban para napi di dalam tahanan.

“Harapan saya, semoga kasus tragis ini bisa cepat diselesaikan dan harus menjadi pelajaran kita, khususnya seluruh Lapas di Indonesia. Dirjen PAS Kemenkumham harus melakukan audit internal Lapas, untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi agar tidak terulang kembali insiden tersebut,” pungkas Rudy Masud.

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI , Sufmi Dasco Ahmad meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam hal ini Direktorat Jenderal Permasyarakatan untuk mengevaluasi sistem penanganan kebakaran yang berada di dan seluruh Lapas.

Hal itu diungkapkan Dasco saat menanggapi peristiwa tragedi kebakaran besar yang terjadi di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten, Rabu (8/9/2021) dini hari tadi.

“Kita minta kepada Dirjen Lembaga Permasyarakatan untuk kemudian mengevaluasi, tidak hanya di Tangerang, tapi di semua lapas untuk penanganan sistem kebakaran supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini,” ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/9/2021).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu juga meminta aparat penegak hukum untuk supaya bergerak cepat memulihkan keadaan. Selain itu, juga merawat korban yang mengalami luka-luka, serta memberikan pendampingan secara psikologis bagi para tahanan yang dalam keadaan selamat tapi masih dalam keadaan trauma.

“Untuk itu, mari kita doakan semoga suasana cepat pulih,” terang dia.

Sekadar informasi, kebakaran hebat melanda Lapas Kelas I Tangerang, sekira pukul 01.50 WIB, dini hari tadi. Sebanyak 41 orang menjadi korban tewas akibat kebakaran tersebut. Diduga, kebakaran berawal dari hubungan arus pendek di Blok C2 Lapas Tangerang.

JAKARTA- Masuknya 34 tenaga kerja asing (TKA) asal China melalui Bandara Soekarno-Hatta saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di sejumlah daerah membuat geram sejumlah pihak. Padahal sebelumnya pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengumumkan bahwa pemerintah melarang TKA masuk selama PPKM.

Menanggapi inkonsistensi tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengaku kecewa terhadap pemerintah. Dia pun meminta Dirjen Imigrasi dan Menkumham untuk menjelaskan alasan di balik kebijakan tersebut.

“Saya benar-benar tidak terima dan kecewa melihat peristiwa ini, dan saya minta agar Pak Menteri maupun pihak imigrasi agar menjelaskan sejelas-jelasnya alasan di balik penerimaan para WNA ini. Masalahnya selama PPKM ini, masyarakat saja menangis karena kondisi pergerakan sangat sulit, eh ini kok malah menerima TKA?,” kata Sahroni kepada wartawan, Senin (9/8/2021).)

Politikus Partai Nasdem ini juga mempertanyakan komitmen Menkumham Yasonna Laoly yang sebelumnya telah dengan tegas mengeluarkan aturan larangan wasuknya TKA ke Tanah Air.

“Kan Pak Menteri sendiri yang bilang selama PPKM tidak boleh ada TKA masuk. Tapi ini justru diterima. Terus juga saya dengar katanya mereka pegang KITAS, tapi masa sekaligus masuk 34 orang. Ini sangat janggal,” tukasnya.

Oleh karena itu, Wakil Koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPR ini menekankan pentingnya ketegasan pemerintah dalam menerapkam aturan terkait WNA ini, karena ini terkait dengan keselamatan rakyat. Perlu diingat bahwa varian Delta masuk ke Indonesia karena pemerintah lalai membiarkan warga negara India masuk.

“Saya bukannya menghalangi orang mau bisnis, mau bikin apa terserah. Tapi ini masalah keselamatan rakyat. Kondisi kita belum pulih, kita harus terus waspada. Perlu diingat bahwa kita kebobolan kasus delta salah satu penyebab utamanya ya karena teledor mengawasi WNA India yang masuk,” pungkas legislator asal DKI Jakarta ini.

Seperti diketahui sebelumnya, 34 warga negara asing (WNA) asal China masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno Hatta (Soetta), pada Sabtu (7/8/2021). Direktorat Jenderal Imigrasi memastikan 34 TKA merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) itu sudah memenuhi aturan Satgas Penanganan Covid-19.

Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi, Arya Pradhana Anggakara menyebut, ke-34 TKA asal Tiongkok tersebut juga telah mendapat rekomendasi untuk diizinkan masuk dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Soekarno Hatta

JAKARTA- Ditengah Pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta melaksanakan instruksi Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19. Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta bekerja sama dengan Pengwil DKI Jakarta Ikatan Notaris Indonesia melaksanakan kegiatan Pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu. Kakanwil DKI Jakarta, Ibnu Chuldun memimpin langsung kegiatan yang berlangsung di Pulau Pramuka, Sabtu (07/08).

Kegiatan Bakti Kemenkumham terhadap masyarakat terdampak Covid-19 yang mengusung tema Kumham Peduli, Kumham Berbagi, Kumham Sukseskan Vaksinasi Merdeka ini merupakan wujud kepedulian sosial 4.206 ASN di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dan 896 Notaris se-DKI Jakarta untuk membantu meringankan beban masyarakat.

Kegiatan Bakti Kemenkumham di Kepulauan Seribu ini merupakan rangkaian akhir dari
seluruh kegiatan yang telah berlangsung sebelumnya di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan Jakarta Utara pada 31 Juli 2021 lalu.

Rangkaian Kegiatan Bakti Kemenkumham di Kepulauan Seribu berlangsung selama 2 hari 6-7 Agustus 2021. Selain memberikan bantuan berupa 900 paket sembako kepada
masyarakat, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta juga menyerahkan bantuan sosial berupa uang tunai sejumlah Rp 100.000.000,- dari Bapak Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly yang diwakili oleh Kakanwil Ibnu Chuldun dan diserahkan langsung kepada Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi.

Selain menyerahkan bantuan tersebut, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta juga
menyelenggarakan Layanan Kesehatan berupa konsultasi isolasi mandiri dan vaksinasi bagi 250 orang masyarakat. Sosialisasi terkait pengawasan Orang Asing dan Sosialisasi Pembinaan Pemasyarakatan (Asimilasi Warga Binaan Pemasyarakatan).

Pelayanan lainnya yaitu berupa Pembinaan Kelurahan/Desa Sadar Hukum (layanan
konsultasi hukum), Diseminasi HAM dan Layanan konsultasi Administrasi Hukum Umum (Kenotariatan, Fidusia, Perseroan Perorangan, Wasiat, Kepailitan dan Pengampuan).

Dalam sambutannya Kakanwil mengatakan,
Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta beserta Pengwil DKI Jakarta INI ingin lebih dekat kepada masyarakat Kepulauan Seribu, serta ingin sedikit berbagi dan peduli kepada masyarakat Kepulauan Seribu yang terdampak Covid-19, karena Kite adalah bersodare.

“Harapan kami janganlah melihat dari nilai apa yang kami persembahkan ini, namun
keikhlasan kami seluruh ASN Kemenkumham dan Notaris se-DKI Jakarta. Semoga dapat sedikit meringankan beban masyarakat kita di masa pandemi ini,” ujarnya

Menutup sambutannya Kakanwil mengucapkan terimakasih kepada Bapak Bupati Kepulauan Seribu yang telah berkenan menerima jajaran Kemenkumham dan Unsur Notaris dalam memfasilitasi kegiatan ini sehingga pendistribusian paket bantuan sosial dapat berjalan dengan lancar dan sesuai rencana.

Kegiatan Bakti Kemenkumham ini turut dihadiri oleh Ketua Pengwil DKI Jakarta INI,
Assisten Pemerintahan dan Kesra, Assisten Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan
Kepulauan Seribu, Para Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil DKI Jakarta, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis, Camat dan Lurah Kepulauan Seribu dan Warga Masyarakat Kepulauan Seribu.