Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar, ketersediaan stok aman, serta harga kebutuhan pokok tetap stabil menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Dalam peninjauan tersebut, Menko Pangan memantau langsung ketersediaan dan harga sejumlah komoditas utama.

“Tercatat, harga cabai berada di kisaran Rp50.000 per kilogram, ayam Rp37.000 per kilogram, beras SPHP Rp12.500 per kilogram, dan ikan sekitar Rp20.000 per kilogram,” ujar Menko Zulhas dalam keterangan resminya seperti dikutip di Kebumen, Selasa (23/12/2024).

Pemerintah terus memperkuat kebijakan pengendalian harga dan pasokan pangan guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, terutama pada momentum meningkatnya permintaan menjelang akhir tahun.

Salah satu pedagang Pasar Indrakila, Ayu, menyampaikan bahwa kondisi stok dan harga masih relatif stabil. “Stok aman dan harga masih normal,” ujarnya.

Kunjungan ini menegaskan kehadiran pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan yang cukup, distribusi yang lancar, serta harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Menko Pangan Zulhas memastikan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai ketentuan Perpres 115/2025, khususnya terkait keamanan pangan, pemenuhan gizi, serta keberlanjutan pasokan bahan baku.

“Kehadiran dirinya dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di lapangan diarahkan untuk memastikan kebijakan pusat selaras dengan kondisi operasional di daerah,” ujar Menko Pangan Zulhas saat meninjau SPPG Polda Jabar.

Menko Pangan Zulhas mengatakan SPPG Polda Jabar yang beroperasi sejak 17 Maret 2025 melayani 2.544 penerima manfaat, terdiri atas 193 kelompok 3B (balita, ibu hamil, dan ibu menyusui) serta 2.351 siswa.

Dalam peninjauan, Menko Pangan Zulhas mencatat sejumlah praktik baik, antara lain pelaksanaan rapid test keamanan pangan sebelum distribusi, pemanfaatan bahan baku pangan lokal untuk mendukung ekonomi daerah, serta fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berfungsi baik dan ramah lingkungan.

“Temuan dari kunjungan ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat efektivitas, keamanan, dan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia,” tandas Menko Pangan Zulhas.

Diketahui dalam rakor tersebut  membahas penguatan peran pemerintah daerah dalam menjamin mutu pelaksanaan MBG, mencakup percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), pengawasan operasional SPPG, serta pemenuhan dan stabilitas pasokan pangan lokal.

Menko Pangan Zulhas mengatakan kolaborasi ini diharapkan turut menggerakkan ekonomi rakyat melalui pemanfaatan komoditas lokal seperti sayuran, ikan, dan ayam, didukung pembinaan berjenjang oleh pemerintah daerah hingga tingkat desa.

“Forum ini menegaskan MBG sebagai program prioritas pemerintah yang memerlukan kerja bersama lintas sektor, dengan Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana utama dan pemerintah daerah sebagai penggerak implementasi di lapangan,” ujar Menko Pangan Zulhas dalam Forum di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Rabu (17/12/2025).

Menko Pangan menegaskan pentingnya konsistensi standar SPPG agar layanan pangan bagi anak sekolah dan kelompok 3B tetap aman dan bergizi. Keberlanjutan SPPG juga menjadi perhatian, termasuk kapasitas produksi dan kesiapan fasilitas.

Menko Pangan turut memberikan apresiasi kepada relawan SPPG yang saat ini ikut mengoperasikan dapur umum bagi korban bencana di Sumatera.

“Rapat menghasilkan arahan percepatan koordinasi daerah, peningkatan kapasitas SPPG, serta optimalisasi bahan baku lokal sebagai fondasi keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis,” tandas Menko Pangan.

Sebagai informasi rapat koordinasi penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis dipimpin langsung oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, serta dihadiri Kepala BGN Dadan Hindayana, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Dikutip melalui akun IG DigitalNews menuliskan, Menteri yang pernah viral usai menggotong beras itu sedang menikmati kuliner legendaris Sate Tubaka Matang di Bireuen. Belum ada tanggapan resmi dari Menko Zulhas terkait hal ini.

Akun medsos netizen @jimmylepar turut berkomentar, Jadi ingat Robert De Niro..waktu syuting kadang berperan sbg buruh yg lagi mikul karung,.. kadang spt mafia yg lagi ngisap cerutu. Yah mgkn saja ini lagi waktu syuting 😄😄,” tulis akun @jimmylepar.

“Syuting nya udahan, waktunya kembali ke stelan pabrik,” tulis akun @aryosmokeewijanarko. Lebih lanjut akun sosmed lainnya ikut komentar @ agussalmansinaga “Kemarin sandiwara Nya ..ini episode seterusnya”.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau Desa Cot Ara, Kecamatan Kuta Blang, Bireuen, Aceh. Peninjauan itu untuk melihat langsung dampak kerusakan yang diakibatkan oleh bencana banjir.

Dalam peninjauan yang dilakukan pada Minggu (14/12/2025), Zulhas melakukan dialog dengan para warga serta petani yang terdampak bencana banjir pada 26 November 2025 yang lalu.

Lahan pertanian seluas 530 hektar di Desa Cot Ara rusak total dan tidak dapat ditanami lagi. Area persawahan ditutupi lumpur yang sangat dalam. Infrastruktur pertanian seperti irigasi rusak disapu dengan banjir.

“Ini dulu lahan sawah semua. Tapi sekarang rusak total. Di tanggul sana sampai 2 meter airnya,” ujar Amirullah, seorang petani di Desa Cot Ara.

Zulhas menambahkan bahwa pemerintah akan hadir untuk membantu para petani yang terdampak bencana. Sesuai dengan Intruksi dari Presiden Prabowo, bahwa perbaikan infrastruktur pertanian pascabencana menjadi perhatian khusus pemerintah.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau SPPG yang beralih fungsi menjadi dapur umum bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang di Aceh.

SPPG Kejuruan Muda Bukit Rata saat ini beralih fungsi menjadi dapur umum untuk melayani kebutuhan makanan masyarakat terdampak bencana. Dalam kunjungannya, Zulhas melihat langsung aktivitas dapur serta memastikan operasional berjalan dengan baik meski dalam situasi darurat.

Di samping meninjau fasilitas, ia juga memberikan semangat kepada para petugas SPPG yang tetap bekerja di tengah keterbatasan.

Kehadirannya disambut hangat oleh para petugas dapur yang setiap hari menyiapkan makanan bagi warga terdampak. Salah satu petugas masak SPPG Kejuruan Muda Aceh Tamiang, Armiana, menyampaikan apresiasinya atas kunjungan tersebut.

“Alhamdulillah bisa datangi Pak Zul, saya senang dapur kami kunjungi. Kami sudah tidak punya rumah lagi, tapi masih tetap semangat bekerja di dapur,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/12).

Kunjungan ini menjadi bentuk dukungan pemerintah kepada petugas lapangan yang tetap menjalankan tugas menyediakan pangan bagi masyarakat di daerah bencana, sekaligus memastikan layanan dapur umum terus beroperasi membantu warga yang membutuhkan.

Nusron menyatakan, akan segera menandatangani Persetujuan Substansi RTRW Provinsi Papua Selatan untuk mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

“Hari ini kita rapat lintas sektoral dalam pembahasan konsep persetujuan RTRW Provinsi Papua Selatan. Insyaallah dalam waktu 1-2 hari mendatang, Persetujuan Substansi RTRW Provinsi Papua Selatan akan kami teken persetujuannya,” kata Menteri Nusron usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Lintas Sektor di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (01/10/2025).

Persetujuan substansi tersebut jadi syarat awal dan bentuk tertib hukum dalam penyusunan RTRW. Karena, setiap RTRW Kabupaten ataupun RTRW Provinsi di seluruh Indonesia harus mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri ATR/Kepala BPN.

Menteri Nusron menjelaskan, persetujuan itu merupakan hasil sinkronisasi lintas sektor dan kesepahaman antar pemangku kepentingan.

“Alhamdulillah, baik dari daerah, empat kabupaten, termasuk provinsi, Ketua DPRD, kemudian dari semua kementerian yang terlibat, semua setuju, dan tidak ada pertentangan,” ungkapnya.

Landasan Percepatan 

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau sering disapa Zulhas menegaskan bahwa landasan percepatan penyusunan RTRW tersebut berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 yang sudah direvisi menjadi Inpres Nomor 16 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 19 Tahun 2025.

“Inpres itu diberikan oleh Bapak Presiden kepada Kemenko Pangan untuk percepatan pembangunan swasembada pangan, air, dan energi di mana pun, termasuk di Papua Selatan,” ucapnya.

Ia menyebut, langkah percepatan mutlak diperlukan agar kebijakan yang sudah ditetapkan Presiden Prabowo dapat segera diimplementasikan tanpa hambatan. “Jadi kita ingin cepat, agar swasembada cepat tercapai. Baik pangan, air, dan energi, sudah kita selesaikan di sini, berdasarkan Inpres dan Kepres,” pungkas Zulhas.