Kedatangan Prabowo bersama rombongan tersebut diketahui dari unggahan Ketua DPP PDIP Said Abdullah melalui akun Instagram pribadinya.

Prabowo datang bersama Wakil Ketua DPR sekaligus elite Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Sementara itu, Megawati didampingi putrinya, Ketua DPR Puan Maharani, dan Said Abdullah yang juga menjabat Ketua Badan Anggaran DPR.

Said mengatakan, kedatangan Prabowo dan rombongan untuk menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Guruh Soekarnoputera, adik Megawati.

“Bapak Presiden dan rombongan bertujuan untuk takziah, ikut berbela sungkawa atas meninggalnya Mas Guruh Soekarnoputera,” kata Said.

Menurut Said, Prabowo belum sempat hadir langsung saat jenazah Guruh disemayamkan hingga dimakamkan. Hal itu, kata dia, dapat dimaklumi mengingat padatnya agenda Presiden.

“Dan kami sangat memaklumi kepadatan jadwal beliau. Apalagi, kepergian Mas Guruh sangat mendadak meninggalkan kita semua, kita semua berduka,” ujarnya.

Said menyebut pertemuan Prabowo dan Megawati berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Ia memastikan tidak ada pembahasan politik dalam pertemuan tersebut.

“Pertemuan ini sangat personal, dan beliau berdua sama sekali tidak ada pembicaraan lainnya, apalagi bicara politik. Pertemuan ini sangat baik, menjaga silaturahmi satu sama lain,” kata Said.

Ia menambahkan, Prabowo dan Megawati hanya saling menyampaikan duka cita serta mendoakan almarhum Guruh Soekarnoputera. []

Keyakinan itu disampaikannya saat menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta, Kamis (23/7).

Dalam pidatonya yang disaksikan sejumlah pimpinan partai politik, termasuk Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat, Prabowo mengungkapkan keyakinannya bahwa PDIP pada akhirnya akan berjalan seiring dalam membela Indonesia.

“Dan di ujungnya saya juga percaya PDIP pun akan bersama kita membela negara dan bangsa. Itu insting saya, itu kata hati saya,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, perbedaan pandangan politik merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi.

Ia menilai seluruh kekuatan politik pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni membangun Indonesia.

“Kadang-kadang kita berpisah enggak ada masalah, nanti juga gabung lagi. PDIP juga hatinya juga sebetulnya sama dengan kita,” katanya.

Prabowo juga menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah tidak selalu bermakna negatif.

Sebaliknya, kritik dinilai sebagai bentuk pengingat sekaligus masukan agar pemerintahan dapat berjalan lebih baik.

“Kita enggak ada masalah. Dikritik itu baik ya, kritik itu menyelamatkan, kritik itu mengingatkan sebetulnya,” ucapnya.

Pernyataan itu disampaikan Habiburokhman menanggapi momen kebersamaan Megawati dan Prabowo saat menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (1/6).

Dalam kesempatan tersebut, keduanya terlihat berjalan berdampingan sambil bergandengan tangan.

Menurut Habiburokhman, sikap Megawati mencerminkan jiwa kenegarawanan yang patut dicontoh.

Ia bahkan membandingkannya dengan sikap mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal yang belakangan mengkritik pemerintah.

“Ini contoh kebalikannya dari yang ditunjukkan Pak Dino. Apa yang dilakukan Ibu Mega menunjukkan sikap yang elegan sebagai seorang negarawan, meski partainya berada di luar pemerintahan,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/6).

Ketua Komisi III DPR RI itu menilai Megawati, sebagai mantan presiden, tetap menghormati Prabowo sebagai kepala negara yang sedang menjabat.

Menurutnya, kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di DPR merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.

Namun, Megawati secara pribadi tetap menunjukkan penghormatan kepada Prabowo dan berupaya menjaga persatuan bangsa.

Hasto juga langsung mengarah ke atas panggung untuk bersalaman dengan Megawati. Keduanya tampak saling
berpelukan. Megawati pun tidak kuasa menahan tangis ketika melihat Hasto telah bebas dan dapat menghadiri kongres.

Dalam pidatonya, Mega menyatakan kebenaran pasti akan menang. Kehadiran Hasto pada kongres usai resmi bebas dari rutan KPK pada Jumat, 1 Agustus 2025, malam kemarin.

Hasto mendapatkan amnesti atau pengampunan dari Presiden Prabowo Subianto.

“Tuhan memberikan apa yang telah inginkan oleh beliau. kita sekarang. Saya tadinya berdoa, tapi saya tidak terlalu berharap Pak Hasto berada kembali di keliling ini, Pak. Maka apa yang tadi saya baru katakan harus teguh, harus setia. Karena itulah anugerah sebenarnya kepada manusia dari Allah SWT,” kata Megawati.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sangat sedih melihat kondisi kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini. Megawati sebagai sosok yang membentuk KPK merasa aneh. Ia mempertanyakan mengapa hal sepele harus melibatkan presiden.

“Maaf ya kalau saya lihat KPK sekarang, sedihnya bukan main saya. Sayalah yang membuat yang namanya komisi
aduh pemberantasan korupsi. Coba toh kalau sekarang modelnya kayak begini lalu bagaimana? Coba saja pikir
karena aneh. Saya merasa aneh kok. Masa urusan begini aja, Presiden harus turun tangan. Coba pikirkan,” tambahnya.

Dalam pidatonya di acara Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (2/8/2025), Megawati menyampaikan bahwa PDIP tidak memposisikan diri sebagai oposisi.

“Saudara-saudara sekalian, di pengujung pidato politik ini saya menegaskan satu hal yang kerap disalahpahami dalam ruang demokrasi kita, bahwa, ini saya ulangi untuk terus di ingat, dalam sistem pemerintahan presidential, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi,” ungkapnya.

Menurutnya, demokrasi Indonesia bukan demokrasi blok kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi.

“Oleh karena itu PDI Perjuangan tidak memposisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan,” ucapnya, seperti dikutip dari Breaking News Kompas TV.

“Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang, demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada di rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,”sambungnya.

PDIP, kata dia, akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun, tetap akan bersuara lantang jika terjadi penyimpangan.

“Namun, kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan, hukum yang berkeadilan.”

“Sebab bagi kita, keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi soal setia pada kebenaran dan berpijak pada moralits politik yang diajarkan oleh Bapak Bangsa kita, Bung Karno,” ujarnya.

Ia kemudian mengajak semua kader untuk terus menjaga peran strategis PDIP dalam demokrasi di Indonesia.

“Mari kita jaga terus peran strategis PDI Perjuangan dalam wajah demokrasi Indonesia yang susah payah telah kita laksanakan, yang dengan nama reformasi, sebagai kekuatan ideologis, sebagai penyeimbang konstitusional, dan kembali sebagai pelopor perjuangan rakyat,”tutupnya. []

Ketua Steering Committee Kongres ke-6 PDIP Komarudin Watubun mengatakan, Megawati terpilih secara aklamasi. Prosesnya berlangsung cepat.

“Tadi peserta begitu selesai pembukaan dibuka sidang pertama 100% minta mendesak segera dikukuhkan kembali jadi sudah selesai,” kata Komarudin.

“Karena memang sudah terpilih di Rakernas kemarin, ini dikukuhkan saja. Forum Rakernas tidak untuk memilih Ketua Umum. Saya juga tidak tahu secepat ini, kita setting kan sampai 23.00 malam,” tambahnya.

Pembukaan kongres dan penetapan Megawati sebagai Ketua Umum dilakukan secara tertutup. Semua digelar setelah PDIP menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi legislator DPR RI dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota di Sanur, Bali.

Pelaksanaan Kongres ke-6 ini juga digelar usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto setelah divonis 3,5 tahun penjara perkara Pergantian Antar Waktu (PAW) Harun Masiku di DPR.

Komarudin menahan tangis ketika berbicara soal Megawati Soekarnoputri akhirnya kembali terpilih sebagai Ketum periode 2025-2030. Awalnya, Komaruddin ditanya apakah dirinya akan kembali menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan partai atau tidak.

“Nggak, nggak. Saya punya tugas,” kata dia menjawab pertanyaan tersebut di arena Kongres di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Jumat (1/8).

Setelah itu, ia kemudian menyinggung terpilihnya kembali Megawati sebagai ketum. “Ibu ini kan punya jasa terlalu besar untuk PDIP,” kata Komarudin.

Dia mengatakan tak memikirkan jabatan apa yang akan diberikan kepadanya di periode 2025-2030. Bagi Komarudin, yang terpenting adalah melihat Megawati kembali menjadi ketum.

Komarudin mengatakan kembali terpilihnya Megawati sebagai Ketua Umum merupakan kehendak seluruh kader dan rakyat.

“Saya mau lanjut tidak, tidak penting bagi saya. Yang penting ibu melaksanakan dukungan dari rakyat atau republik kan dari seluruh Indonesia,” tandas Komarudin.

Sebelum kongres berlangsung, Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR, Puan Maharani, mengunggah momen kebersamaan dirinya dengan sang ibu Megawati dan saudaranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo.

Bila sebelumnya, kehangatan mereka tunjukkan dengan berjalan berangkulan. Kini, Puan mengunggah foto mencium Megawati.

Foto diunggah di akun instagram Puan, @puanmaharani. Ada dua foto yang diunggah. Salah satunya, Puan dan Prananda mencium Megawati yang berdiri di tengah. Senyum Megawati tampak merekah melihat kedua anaknya kompak.

“Bismillah,” tulis Puan singkat.

Permintaan ini disampaikan Hasto setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis sore, 27 Februari 2025.

Hasto menegaskan bahwa Megawati memiliki tanggung jawab besar, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional.

“Beliau adalah pemimpin besar yang menjalankan misi perdamaian dan pemikiran geopolitik Sukarno. Bahkan, rencana Pancasila Summit sangat penting untuk disampaikan kepada dunia,” ujar Hasto.

Oleh karena itu, ia meminta penasihat hukumnya untuk menyampaikan permohonan agar Megawati tidak perlu menjenguknya.

Selama menjalani penahanan di Rutan KPK, Hasto mengaku kondisinya baik-baik saja. Ia bahkan mengaku menjadi lebih rajin berolahraga bersama sesama tahanan.

“Saya dalam keadaan sehat. Kami sering menyanyikan lagu-lagu wajib dan daerah yang penuh semangat,” tuturnya.

Hasto ditahan selama 20 hari pertama hingga 11 Maret 2025. Ia bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah diproses hukum terkait dugaan suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, Harun Masiku, yang masih buron.

Hasto juga terlibat dalam proses PAW anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Barat, Maria Lestari.

Selain kasus suap, Hasto juga dikenakan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

Meskipun telah mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, upayanya kandas. Hakim tunggal Djuyamto menolak permohonan tersebut karena seharusnya diajukan secara terpisah.

Hasto kemudian mengajukan dua permohonan Praperadilan pada 17 Februari. []

Ahmad Basarah menjabat Ketua DPP PDIP dan Ketua Fraksi PDIP MPR RI sementara Ronny menjabat Ketua DPP PDIP.

Basarah dan Ronny harus menyampaikan informasi dan pandangan resmi partai kepada publik, media dan pihak terkait.

“Dalam memberikan pernyataan resmi terkait kebijakan isu politik, dan sikap partai wajib berkoordinasi serta melaporkan setiap perkembangannya kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri,” tulis salah satu poin surat tugas yang dikeluarkan Megawati tersebut.

Sebelumnya, Megawati mengeluarkan surat bernomor 7294 /IN/DPP/II/2025 pada Kamis (20/2) malam. Instruksi itu terbit setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK.

Megawati mengeluarkan 2 poin instruksi penting untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP.
Berikut instruksi tersebut:

Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.

Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

Wamendagri Bima Arya Sugiarto menjelaskan, pihaknya masih akan melihat situasi sembari melihat kepala daerah mana saja yang mangkir dan memilih mengikuti instruksi Megawati.

“Mari kita tunggu teman-teman sekalian perkembangan sampai nanti jam 15.00. Maka akan kita ketahui bersama berapa kepala daerah yang hadir berapa yang tidak hadir dan alasannya apa saja,” kata Bima dalam keterangannya pada Jumat 21 Februari 2025.

Bima pun menegaskan, pihaknya baru bisa menentukan sikap setelah melihat kondisi kepala daerah yang tidak hadir dalam ret-ret.

“Kami akan memberikan pernyataan kembali terkait dengan jumlah kehadiran dan apa kebijaksanaan dari Kemendagri, Akmil dan Lemhanas terkait dengan kepala daerah yang tidak hadir itu,” ucapnya.

Saat ditanya sikap Kemendagri terkait instruksi Megawati, Bima belum ingin berkomenter lebih jauh.

Ia menekankan akan menunggu data kehadiran kepala daerah terlebih dahulu.

“Statement itu akan kita sampaikan setelah kita memiliki data yang lengkap. Sekarang kan belum ada datanya belum ada yang datang di sini.

Nanti begitu datanya sudah lengkap baru kami akan sampaikan pernyataan tadi,” tuntasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi terbaru pasca penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK dalam dua kasus sekaligus, yakni suap terhadap Wahyu Setiawan, serta obstruction of justice terhadap penanganan kasus hukum Harun Masiku.

“Seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan,” tulis surat instruksi harian ketua umum menguktip Pasal 28 ayat 1 AD-ART PDIP yang tertanda tangan Megawati, Kamis 20 Februari 2025.

Dalam surat instruksi tersebut, Megawati meminta seluruh Kepala Daerah yang berasal dari PDIP untuk menghentikan langkah mereka mengikuti kegiatan retreat yang diselenggarakan oleh Presiden Prabowo Subinato di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” tulis Megawati.

Bagi mereka yang sudah melakukan perjalanan menuju Kota Magelang agar segera menghentikan langkah mereka sembari menunggu arahan lebih lanjut dari dirinya. []

Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada hari ini, Kamis (20/2).

Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari ini, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tambah dia.

Setelah pelantikan pada Kamis, sebanyak 505 kepala daerah akan menjalani retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama 21-28 Februari 2025.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa retret kepemimpinan di Akmil lebih efektif dan efisien karena sarana dan prasarana yang ada sebelumnya masih bisa digunakan.

Retret akan diisi tiga materi utama, yakni pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah, arahan strategis terkait dengan Astacita oleh para menteri, serta pembekalan kepemimpinan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Selain itu, Menteri Keuangan dijadwalkan menyampaikan materi khusus terkait dengan efisiensi anggaran bagi kepala daerah.

Hal itu diungkapkan Muzani saat disinggung perihal inisiator pertemuan Megawati dan Prabowo.

“Keperluan ketemu keduanya saya kira jangan bertanya tentang siapa yang menginisiasi nanti kalau terjadi pertemuan itu,” tutur Muzani dikutip dari Okezone, Sabtu 25 Januari 2025.

Menurut Ketua MPR RI itu, inisiator pertemuan Megawati dan Prabowo ibarat meminum kopi. Ketika minum kopi tak perlu ditanya siapa yang meracik lantaran akan berbeda nanti rasanya.

“Kalau kita minum kopi yang penting itu enak rasanya kopi, jangan bertanya siapa yang bikin kopi, karena kalau sudah siapa yang bikin kopi, nanti rasanya berbeda karena cara ngaduk pun berbeda-beda,” ucap Muzani.

“Bagaimana bikin sambal, yang penting sambalnya enak tapi jangan tanya siapa yang bikin sambal karena ulekannya beda,” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani berdoa agar pertemuan antara Megawati dan Prabowo bisa terjadi dalam waktu dekat.

Bahkan, ia berharap, pertemuan kedua tokoh negara itu bisa berlangsung pada bulan ini.

“Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini, makin cepat, makin bagus,” kata Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 15 Januari 2025. []

Menurut Asep, terdapat sejumlah perkara yang saat ini ditangani KPK.

Asep pun menyebut sejumlah perkara yang kini tengah ditangani KPK, di antaranya korupsi di anak usaha PT Telkom, PT Sigma Cipta Caraka (SCC) dan korupsi PT Taspen.

“Rekan-rekan kan bisa lihat setiap hari ada saksi-saksi yang dipanggil di beberapa perkara, artinya kami saat ini tidak ada menangani perkara Pak Hasto saja,” kata Asep, kepada wartawan, Jumat 10 Januari 2025.

“Kami menangani beberapa perkara yang lain, misalkan perkara malam ini SCC itu kan juga sedang running, sedang jalan. Kemarin juga konpers (kasus) Taspen itu juga sedang berjalan. Jadi tidak hanya perkara Pak Hasto, banyak perkara yang sedang kita tangani,”sambungnya.

Sebelumnya, Megawati menyebut KPK seperti tidak ada kerjaan lain karena terus mengusut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Megawati menyebut KPK “kurang kerjaan” saat berpidato dalam peringatan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat 10 januari 2025.

Dalam pidatonya, putri presiden pertama RI tersebut meminta KPK bertindak adil.

“Kenapa kok yang diubek-ubek Hasto terus? Padahal banyak yang sudah tersangka, tapi diem aja. Apa enggak ada kerjaan lain?” kata Megawati.

Megawati pun mengingatkan bahwa KPK dibentuk pada masa pemerintahannya sebagai presiden kelima RI.

Menurutnya, proses pembentukan KPK dulu tidak mudah dan melalui berbagai perdebatan.

“Saya yang bikin KPK, lho. Kok sekarang malah yang dicari itu kroco-kroco. Mbok ya yang benar, yang jumlahnya triliunan itu yang diuber. Mana mereka?,” kata Megawati.

Diketahui, sejak ditetapkan sebagai tersangka, KPK telah memanggil Hasto untuk dimintai keterangan dan menggeledah rumahnya.

Namun, Hasto mangkir dari panggilan KPK pada 6 Januari lalu.

KPK pun telah menjadwalkan ulang pemanggilan Hasto Kristiyanto. Lembaga anti-korupsi tersebut dijadwalkan kembali memanggil Hasto pada 13 Januari. []

Dia marah setelah mengetahui hasil quick count Pilkada Jawa Tengah, pasangan yang diajukan tunggal olehnya kalah telak dari lawan politik.

Di mana PDIP mengusung sendiri pasangan calonnya dari kader yakni Jenderal TNI Purn. Andika Perkasa yang merupakan mantan Panglima TNI.

Dia berpasangan dengan Hendrar Prihadi yang merupakan mantan Wali Kota Semarang.

Megawati tak percaya mengapa PDIP bisa kalah dalam kontestasi Pilkada.

Sementara dirinya mengklaim sangat paham dan mengetahui bagaimana Jawa Tengah dalam kiprah politiknya selama ini.

“Saya mengenal Jawa Tengah dengan baik, saya terpilih sebagai anggota DPR RI 3 kali. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionallisme dan patriotisme,” kata Megawati dalam sebuah video yang dikutip, Kamis 28 November 2024.

Penguasa PDIP selama 25 tahun tersebut menilai tidak mungkin PDIP kalah dalam pemilu di Jawa Tengah.

Sebab ia melihat kader-kadernya jauh lebih militan di sana.

Tujuannya untuk melaporkan hasil pembicaraan dengan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

Ahmad Basarah diketahui tiba di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat sekira pukul 18.20 WIB.

“Ini saya baru akan melapor kepada Ibu Ketua Umum, tentang beberapa hal yang beliau amanatkan kepada saya, untuk disampaikan kepada Pak Muzani dalam kapasitas selaku Ketua MPR dan Sekretaris Jenderal DPP partai Gerindra,” kata Ahmad Basarah, Kamis 17 Oktober 2024.

Saat dikonfirmasi awak media terkait rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo, ia tak menjawabnya.

Sebagai informasi, Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disambangi oleh sejumlah Ketua Umum Partai Politik di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta tadi siang.

Usai pertemuan, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebutkan, pertemuan dengan Prabowo itu untuk membahas perkembangan ke depan pasca pelantikan sebagai Presiden RI.

“Diskusi dengan Presiden terpilih kami dari ketum koalisi dalam rangka membahas perkembangan ke depan pasca pelantikan,” kata Bahlil kepada wartawan di depan Kantor Kemenhan, Jakarta Pusat.

Saat dikonfirmasi awak media terkait pertemuan tersebut turut membahas PDIP untuk bergabung ke kabinet, Bahlil tak menjawab secara rinci.

“Tadi saya nggak ada pembahasan itu ya. Tadi kita bahas itu, kita bahas negara bukan bahas partai,” ujar dia. []

“Jadi saya tidak mau berspekulasi, saya hanya menyampaikan, satu, saya berkomunikasi baik dengan Pak Prabowo, makanya saya diundang ke Kertanegara,” kata Pramono Anung kepada wartawan, di Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu siang (16/10/2024).

Pramono tak mau membuka lebih dalam apa isi komunikasi dirinya dengan Prabowo. Yang pasti, dia mendoakan Prabowo yang akan menjalankan tugas baru sebagai Presiden 20 Oktober mendatang.

“Saya juga secara terbuka ingin menyampaikan, kami memberikan doa. Kalau saya terpilih menjadi gubernur, pasti saya akan bekerja sama dengan baik dengan Pak Prabowo dan pemerintah yang ada,” jelas dia.

“Untuk itu, saya yakin Pak Prabowo tidak punya keraguan karena selama ini saya sudah bekerja real dengan beliau selama lima tahun di pemerintah,” tambah dia.

Pramono juga datang sebagai pembawa pesan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Tapi, Pram tak mau membuka juga apakah pertemuan itu berkaitan dengan rencana pertemuan Prabowo dan Megawati.

“Yang jelas Alhamdulillah kemarin saya ketemu. Artinya Pak Prabowo juga mendoakan ya,” pungkas dia.