Berdasarkan putusan perkara nomor 742 K/TUN/2026 yang dibacakan pada Jumat (30/10), MA menyatakan dokumen yang digunakan sebagai syarat pencalonan pada Pilpres 2024 tersebut tidak sah.

Penggugat dalam perkara ini, HM Subhan, mengonfirmasi bahwa dirinya telah menerima pemberitahuan resmi mengenai amar putusan kasasi tersebut dari pihak Mahkamah Agung.

“Saya dapat pemberitahuan melalui e-court saya dari MA. Tanggal 30 Oktober 2026. Terhadap proses nomor 742/K/TUN/2026, amar putusannya kabul kasasi,” ujar Subhan.

Kabar ini juga diperkuat oleh pernyataan kolega penggugat, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.

Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Denny menyebut bahwa keputusan MA ini mempertegas ketidaklayakan syarat administrasi pencalonan sebelumnya.

“Gugatan Pak Subhan untuk Kasasi pembatalan Suket Penyetaraan Pendidikan Gibran diputuskan KABUL. Artinya Mahkamah Agung sejalan dengan Putusan MK, bahwa Gibran BETUL-BETUL tidak memenuhi syarat pendidikan,” tulis Denny Indrayana.

Kendati demikian, Mahkamah Agung belum mengunggah salinan resmi berkas perkara tersebut ke laman resminya.

Juru Bicara MA, Yanto, menyatakan bahwa pihak humas masih melakukan koordinasi internal untuk memverifikasi dokumen rilis putusan tersebut.

“Belum tahu, dicek dulu ya,” kata Yanto saat dikonfirmasi mengenai salinan berkas perkara.

Di sisi lain, polemik mengenai dokumen penyetaraan pendidikan ini sebelumnya sempat bergulir di PTUN Jakarta melalui gugatan PT Mercy Toga Kirana, sebelum akhirnya dicabut.

Menanggapi dinamika hukum tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku menyayangkan pencabutan gugatan di PTUN karena dirinya mengklaim telah siap membuktikan keabsahan dokumennya.

“Kita sudah menyiapkan semua dokumen yang nanti disiapkan untuk sidang pembuktian dan kami juga siap untuk buka-bukaan. Ya tapi mau gimana lagi, penggugatnya malah mundur,” kata Gibran usai melaksanakan Shalat Jumat di Masjid Jami Ar-Ridho, Jakarta Barat.

Melalui putusan kasasi ini, Subhan meminta agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) segera menarik kembali dokumen penyetaraan pendidikan tersebut dari pihak pemegang. []

Husniah menilai dinamika politik yang berkembang saat ini telah mengarah pada situasi yang tidak sehat. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Husniah saat menggelar konferensi pers di Rumah Jabatan Bupati Gowa, Minggu (4/10/2026) malam. Dalam kesempatan tersebut, ia didampingi tim kuasa hukum dari Trisula Law Firm.

Husniah mengatakan Pemerintah Kabupaten Gowa telah mengetahui Putusan Mahkamah Agung (MA) yang dibacakan pada 1 Oktober 2026.

Namun, di tengah proses hukum tersebut, Husniah menyayangkan adanya dugaan sabotase dalam pengiriman surat tanggapan resmi yang ditujukan kepada MA melalui jasa pos.

“Saya menyayangkan adanya dugaan sabotase dalam proses pengiriman surat tanggapan resmi melalui pos,” ujar Husniah.

Menurutnya, surat tersebut semestinya menjadi bagian dari haknya untuk memberikan tanggapan kepada MA dalam proses hukum yang sedang berlangsung.

Atas dugaan tersebut, Husniah menyatakan akan menempuh langkah hukum. Ia juga berencana mengirimkan surat resmi kepada MA dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menindaklanjuti dugaan penghalangan terhadap hak hukumnya.

Husniah berharap seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia juga mengimbau masyarakat Gowa tetap tenang dan menjaga situasi daerah agar tetap kondusif.

“Jangan mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang berkembang,” pesan Husniah.

Ia menegaskan tetap berkomitmen menghormati seluruh proses hukum yang berlaku.

Dalam putusan kasasi, MA menyatakan menolak permohonan yang diajukan jaksa penuntut umum maupun Marcella sebagai terdakwa.

Putusan tersebut membuat hukuman 15 tahun penjara terhadap Marcella berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

“Amar putusan kasasi: Tolak kasasi PU (Penuntut Umum), tolak kasasi Terdakwa,” demikian bunyi amar putusan yang tercantum dalam Direktori Putusan MA, dikutip Senin (14/9).

Putusan perkara Nomor 9819 K/PID.SUS/2026 itu dijatuhkan pada Rabu, 2 September 2026.

Majelis kasasi diketuai Jupriyadi dengan anggota Ainal Mardhiah dan Arizon Mega Jaya. Sementara Bayu Ruhul Azam bertindak sebagai panitera pengganti.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman Marcella dari vonis pengadilan tingkat pertama menjadi 15 tahun penjara.

Dalam putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2026/PT DKI, Marcella juga diwajibkan membayar denda Rp600 juta.

Jika denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana penjara selama 150 hari.

Putusan banding itu dibacakan pada Selasa, 12 Mei 2026 di PT DKI Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Majelis hakim dipimpin Joni dengan anggota Budi Susilo dan Bragung Iswanto, sedangkan Andi Syamsiar tercatat sebagai panitera pengganti.

Angka Rp300 triliun yang selama ini disebut sebagai total kerugian dinilai tidak seluruhnya dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Hal itu tercantum dalam pertimbangan putusan kasasi Nomor 11179 K/Pid.Sus/2025 yang berkaitan dengan perkara mantan Direktur Operasi Produksi PT Timah Tbk.

Putusan tersebut dijatuhkan oleh majelis hakim kasasi yang terdiri dari Prim Haryadi, Sinintha Yuliansih Sibarani, dan Yanto.

Dalam pertimbangannya, MA menjelaskan bahwa total Rp300 triliun terdiri atas dua komponen dengan karakter berbeda.

Sebesar Rp28 triliun merupakan kelebihan pembayaran yang dilakukan tanpa didukung studi kelayakan memadai.

Sementara sekitar Rp271 triliun lainnya merupakan perhitungan kerugian lingkungan yang mencakup kerugian ekologis, kerugian ekonomi lingkungan, serta biaya pemulihan.

“Jumlah kerugian terdiri dari kelebihan pembayaran yang tidak melalui studi kelayakan yang memadai sebesar Rp28 triliun, sedangkan kerugian lainnya berupa kerugian lingkungan yang terdiri dari kerugian ekologi, kerugian ekonomi lingkungan, serta biaya pemulihan senilai Rp271 triliun,” demikian pertimbangan majelis hakim yang dikutip Kamis (13/8).

MA berpendapat, kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi harus berkaitan dengan aliran uang negara yang keluar secara tidak sah atau hilangnya keuntungan negara yang dapat dihitung secara pasti.

Adapun kerusakan lingkungan memiliki karakter hukum yang berbeda.

Namun, kabar tersebut langsung dibantah oleh tim kuasa hukum. Galih Rakasiwi menegaskan bahwa kondisi kliennya murni disebabkan oleh masalah kesehatan, bukan karena tekanan mental atau dampak dari putusan hukum yang telah berkekuatan tetap. Ia menjelaskan bahwa Nikita mengalami sakit gigi yang cukup serius dan memang sempat kambuh.

Menurut Galih, kondisi tersebut bukan hal baru bagi Nikita, karena sebelumnya juga pernah mengalami masalah serupa. Namun kali ini, rasa sakit yang dirasakan cukup mengganggu sehingga membutuhkan penanganan medis lebih lanjut. Tim kuasa hukum pun segera mengambil langkah dengan mengurus izin agar Nikita dapat menjalani pemeriksaan di luar rutan.

Izin tersebut akhirnya diberikan, dan Nikita sempat dirujuk ke Rumah Sakit Adhyaksa untuk mendapatkan penanganan medis. Akan tetapi, setelah dilakukan pemeriksaan, pihak rumah sakit menyatakan bahwa kondisi yang dialami tidak dapat ditangani secara optimal di fasilitas tersebut. Hal ini membuat tim kuasa hukum mempertimbangkan opsi lain agar kliennya bisa mendapatkan perawatan yang lebih sesuai.

Galih menjelaskan bahwa pihaknya berencana membawa Nikita ke fasilitas kesehatan yang selama ini biasa menangani kondisi medisnya, dengan harapan penanganan yang diberikan bisa lebih efektif. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kesehatan Nikita tetap terjaga selama menjalani masa penahanan.

]]> https://lifestyle.eranasional.com/100272/isu-stres-putusan-ma-dibantah-nikita-mirzani-sakit-karena-gigi-kambuh/feed 0 Fyan Hadi https://eranasional.com/99741/upaya-hukum-nikita-mirzani-berakhir-ma-tegaskan-vonis-6-tahun-penjara https://eranasional.com/99741/upaya-hukum-nikita-mirzani-berakhir-ma-tegaskan-vonis-6-tahun-penjara#respond Sat, 14 Mar 2026 07:17:20 +0000 https://eranasional.com/99741/upaya-hukum-nikita-mirzani-berakhir-ma-tegaskan-vonis-6-tahun-penjara Jakarta, ERANASIONAL.COM – Upaya hukum yang diajukan oleh artis dan selebritas Indonesia Nikita Mirzani untuk mendapatkan keringanan hukuman akhirnya kandas di tingkat kasasi. Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa dalam perkara dugaan pemerasan disertai ancaman serta tindak pidana pencucian uang yang melibatkan pengusaha kecantikan Reza Gladys.

Dengan ditolaknya permohonan tersebut, vonis enam tahun penjara yang sebelumnya dijatuhkan oleh pengadilan tingkat banding tetap berlaku dan harus dijalani oleh Nikita Mirzani. Putusan kasasi tersebut tercantum dalam amar perkara bernomor 3144 K/PID.SUS/2026 yang dipublikasikan melalui laman resmi Mahkamah Agung.

Dalam amar putusan tersebut, majelis hakim agung secara tegas menyatakan menolak kasasi yang diajukan oleh terdakwa. Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri upaya hukum Nikita Mirzani dalam perkara yang telah menyita perhatian publik selama beberapa waktu terakhir.

Perkara kasasi tersebut diperiksa oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Agung Soesilo sebagai ketua majelis. Dua hakim agung lainnya yang menjadi anggota majelis dalam perkara ini adalah Sutarjo dan Achmad Setyo Pudjoharsoyo.

Majelis hakim agung memutuskan bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh pihak terdakwa dalam permohonan kasasi tidak cukup kuat untuk membatalkan atau mengubah putusan pengadilan sebelumnya. Karena itu, putusan dari pengadilan tingkat banding dinyatakan tetap sah dan memiliki kekuatan hukum.

Perjalanan kasus hukum yang menjerat Nikita Mirzani sebenarnya telah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir dan melalui beberapa tahapan proses peradilan. Pada awalnya, perkara ini diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai pengadilan tingkat pertama.

Dalam putusan tingkat pertama tersebut, majelis hakim menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepada Nikita Mirzani. Selain itu, ia juga dijatuhi denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama tiga bulan.

]]> https://eranasional.com/99741/upaya-hukum-nikita-mirzani-berakhir-ma-tegaskan-vonis-6-tahun-penjara/feed 0 Perkasa Dewo https://daerah.eranasional.com/97786/ma-kirim-surat-ke-presiden-pimpinan-pn-depok-nonaktif-sementara https://daerah.eranasional.com/97786/ma-kirim-surat-ke-presiden-pimpinan-pn-depok-nonaktif-sementara#respond Mon, 09 Feb 2026 11:28:33 +0000 https://daerah.eranasional.com/97786/ma-kirim-surat-ke-presiden-pimpinan-pn-depok-nonaktif-sementara Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan untuk memberhentikan sementara Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok yang terjerat kasus dugaan suap pengurusan sengketa lahan. Keputusan tersebut diambil menyusul operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap jajaran pimpinan dan aparatur PN Depok. Meski demikian, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pemberhentian secara permanen baru akan dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Juru Bicara Mahkamah Agung, Yanto, menjelaskan bahwa Ketua Mahkamah Agung akan segera mengambil langkah administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pimpinan PN Depok yang terjaring OTT akan diberhentikan sementara dari jabatannya selama proses hukum berjalan. Langkah ini disebut sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung dalam menjaga integritas lembaga peradilan.

Mahkamah Agung juga akan mengajukan surat usulan pemberhentian sementara tersebut kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Presiden memiliki kewenangan untuk menetapkan pemberhentian hakim, baik sementara maupun tetap, berdasarkan usulan dari Mahkamah Agung. Adapun pemecatan dengan tidak hormat baru dapat dilakukan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang telah inkrah.

Yanto menegaskan bahwa mekanisme ini merupakan prosedur yang harus dijalankan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Jika nantinya dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap para hakim tersebut terbukti bersalah, maka Mahkamah Agung akan mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Presiden. Keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden sebagai kepala negara.

]]> https://daerah.eranasional.com/97786/ma-kirim-surat-ke-presiden-pimpinan-pn-depok-nonaktif-sementara/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/97747/ott-pn-depok-ketua-ma-sebut-hakim-korup-tak-ada-ampun https://daerah.eranasional.com/97747/ott-pn-depok-ketua-ma-sebut-hakim-korup-tak-ada-ampun#respond Sat, 07 Feb 2026 08:55:32 +0000 https://daerah.eranasional.com/97747/ott-pn-depok-ketua-ma-sebut-hakim-korup-tak-ada-ampun Jakarta, ERANASIONAL.COM – Ketua Mahkamah Agung Sunarto menyampaikan sikap tegas menyusul tertangkapnya Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia menegaskan bahwa Mahkamah Agung tidak akan memberikan sedikit pun toleransi atau belas kasihan kepada hakim yang terlibat praktik korupsi, karena perbuatan tersebut dinilai telah mencederai marwah lembaga peradilan.

Pernyataan itu disampaikan Sunarto melalui sebuah video yang dibagikannya kepada publik. Dalam rekaman tersebut, Sunarto berbicara di hadapan forum internal dan menekankan bahwa tidak ada ruang kompromi bagi hakim yang terbukti melakukan pelayanan transaksional dalam menjalankan tugasnya. Ia menyebut pilihan bagi hakim yang terjerat kasus korupsi hanya dua, yakni mengundurkan diri atau menjalani proses hukum hingga berujung pidana penjara.

“Pilihannya cuma dua, berhenti atau penjara. Sekali lagi saya tekankan, saya tidak ada belas kasihan sedikit pun. Kita matikan nurani kita demi menjaga marwah lembaga kita,” kata Sunarto dalam pernyataannya yang dikutip Sabtu, 7 Februari 2026. Ucapan tersebut menjadi penegasan sikap Mahkamah Agung dalam merespons kasus korupsi di lingkungan peradilan.

Sunarto menambahkan bahwa Mahkamah Agung tidak akan memberikan bantuan advokasi hukum kepada hakim yang terlibat tindak pidana korupsi. Menurutnya, pemberian advokasi justru akan bertentangan dengan upaya menjaga kehormatan dan kredibilitas lembaga peradilan di mata publik.

“Mahkamah Agung tidak boleh memberi bantuan advokasi karena yang bersangkutan telah mencederai lembaga Mahkamah Agung,” ujar Sunarto. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut berlaku untuk semua kasus serupa, termasuk kasus operasi tangkap tangan yang menjerat pimpinan Pengadilan Negeri Depok.

]]> https://daerah.eranasional.com/97747/ott-pn-depok-ketua-ma-sebut-hakim-korup-tak-ada-ampun/feed 0 Aditya https://lifestyle.eranasional.com/97636/masih-yakin-bebas-dari-penjara-nikita-mirzani-ajukan-kasasi https://lifestyle.eranasional.com/97636/masih-yakin-bebas-dari-penjara-nikita-mirzani-ajukan-kasasi#respond Thu, 05 Feb 2026 10:44:21 +0000 https://lifestyle.eranasional.com/97636/masih-yakin-bebas-dari-penjara-nikita-mirzani-ajukan-kasasi Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Kondisi artis Nikita Mirzani usai mengajukan kasasi akhirnya terungkap ke publik. Ibu dari Laura Meizani alias Lolly itu disebut masih dalam keadaan sehat dan tetap menyimpan optimisme tinggi untuk bisa bebas dari jerat hukum yang menimpanya.

Seperti diketahui, Nikita Mirzani resmi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang memperberat hukumannya menjadi enam tahun penjara. Permohonan kasasi tersebut telah diajukan pada Senin (15/12/2025), sebagai langkah lanjutan setelah upaya bandingnya tidak membuahkan hasil yang diharapkan.

Langkah hukum ini ditempuh Nikita dalam kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap dokter Reza Gladys. Meski vonisnya diperberat di tingkat banding, Nikita menegaskan tidak akan menyerah dan memilih menempuh jalur hukum tertinggi demi mencari keadilan.

Di tengah proses hukum yang masih berjalan, tim kuasa hukum Nikita Mirzani mengungkapkan kondisi terkini kliennya. Mereka memastikan bahwa Nikita berada dalam keadaan sehat secara fisik maupun mental.

“Nikita Mirzani itu tetap sehat walafiat,” ujar salah satu anggota tim kuasa hukum Nikita, dikutip dari kanal YouTube Reyben Entertainment, Rabu (4/2/2026).

Pihak kuasa hukum menegaskan bahwa pengajuan kasasi dilakukan bukan tanpa dasar. Mereka mengaku telah menyusun memori kasasi secara matang dengan berbagai argumentasi hukum yang diyakini kuat untuk membantah putusan pengadilan sebelumnya.

“Kami selaku kuasa hukum optimis. Upaya hukum kasasi sudah kami lakukan dan seluruh argumentasi hukum yang kami tuangkan dalam memori kasasi maupun kontra memori kami itu meyakinkan kami bahwa insyaallah Nikita Mirzani bisa bebas,” jelasnya.

]]> https://lifestyle.eranasional.com/97636/masih-yakin-bebas-dari-penjara-nikita-mirzani-ajukan-kasasi/feed 0 Aditya https://eranasional.com/94695/bareskrim-siap-berantas-mafia-tanah https://eranasional.com/94695/bareskrim-siap-berantas-mafia-tanah#respond Thu, 04 Dec 2025 00:21:19 +0000 https://eranasional.com/94695/bareskrim-siap-berantas-mafia-tanah Jakarta, ERANASIONAL.COM — Bersama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berkomitmen ikut memberantas mafia tanah.

Komitmen tersebut disampaikan Kepala Badan Reserse Kriminal Kabareskrim Polri, Komjen Syahardiantono saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Pertanahan, Rabu (03/12/2025).

“Kita perlu memperkuat kolaborasi. Kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan pemangku kepentingan lainnya terus diperkuat agar setiap proses pencegahan dan penegakan hukum dapat berjalan lebih komprehensif, transparan, dan efektif. Seperti yang disampaikan Bapak Menteri ATR/Kepala BPN.” tegas Syahardiantono.

Berbagai upaya terintegrasi Satgas Pencegahan dan Penanganan Mafia Tanah menunjukkan hasil yang signifikan. Data Polri menyebutkan bahwa jumlah pengaduan masyarakat (Dumas) terkait perkara pertanahan mengalami penurunan drastis dari 222 laporan pada tahun 2024 menjadi 94 laporan pada 2025.

“Penurunan lebih dari 100% ini mencerminkan semakin efektifnya langkah pencegahan, penyelidikan, dan penanganan perkara yang dilakukan bersama,” tutur Syahardiantono.

Selain itu, dari 107 target operasi yang ditetapkan, sebanyak 90 kasus mafia tanah berhasil ditangani dengan menetapkan 185 tersangka. Satgas Pencegahan dan Penanganan Mafia Tanah juga berhasil menyelamatkan lebih dari 14.000 hektare tanah serta mencegah potensi kerugian negara lebih dari Rp23 triliun.

Capaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi lintas lembaga telah memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Menteri ATR/Kepala BPN, memanfaatkan Rakor ini untuk mengajak seluruh pihak terkait mempererat kolaborasi memberantas kejahatan mafia tanah.

“Saya ingin menegaskan bahwa memberantas praktik mafia tanah bukan hanya tugas sektoral Kementerian ATR/BPN. Saya jamin tidak mungkin mampu jika hanya mengandalkan Kementerian ATR/BPN,” ungkapnya.

Mafia tanah terus bermetamorfosis. Oleh karena itu, Menteri Nusron menyebut perlu menjalankan dua kunci utama untuk memberantasnya, yakni ketegasan APH dalam menangkap dan menjerat pelaku dengan pasal yang kuat serta integritas internal ATR/BPN, khususnya agar pegawai tidak terlibat dalam ekosistem mafia tanah.

“Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8. Hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan,” kata Prabowo.

Prabowo mengatakan, kenaikan gaji paling tinggi diberikan kepada hakim junior. Ia bilang, kenaikan gaji hakim junior naik 280 persen.

“Dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan. Di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280 persen,” ujarnya.

“Dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior, paling awal,” lanjutnya.

Prabowo mengatakan, hal itu dimungkinkan karena dia telah menghitung kekayaan Indonesia dan harus dikelola untuk kepentingan rakyat.

Untuk tahun 2025 ini, Mahkamah Agung (MA) mengukuhkan sebanyak 1.451 hakim baru. Jumlah tersebut terbagi dari empat jenis pengadilan yakni pengadilan umum sebanyak 921 orang, pengadilan agama sebanyak 362 orang, pengadilan tata usaha negara sebanyak 143 orang, dan pengadilan militer sebanyak 25 orang.

Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota peradilan atas perannya dalam menegakkan hukum di Indonesia.

“Saya ingin menyampaikan hormat saya, penghargaan saya kepada seluruh keluarga besar peradilan Indonesia. Saya mengakui baru sekarang saya sungguh-sungguh sadar dan mengerti betapa berat beban Bapak-Bapak, Ibu-Ibu para hakim, para peradil,” ucap Presiden Prabowo, Rabu 19 Februari 2025.

Jenderal bintang empat itu menegaskan bahwa keberhasilan suatu negara bergantung pada sistem hukum yang berlaku.

Presiden turut berpendapat bahwa kelangsungan hidup sebuah bangsa juga bergantung pada penegakan hukum di negara tersebut.

“Hukum adalah jaminan keadilan, dan keadilan adalah tidak hanya hak setiap warga negara, keadilan adalah tuntutan setiap warga negara. Karena itu adalah sesuatu yang sangat saya hargai,” tegasnya.

Untuk itu, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatannya kepada seluruh hakim di Indonesia yang menjadi garda terdepan dalam memberikan keadilan kepada masyarakat.

Ia menekankan bahwa rakyat Indonesia menjadikan para hakim sebagai harapan mereka dalam mencari keadilan.

“Rakyat kita berharap keadilan. Rakyat kita, apalagi yang paling lemah, yang paling miskin, dan paling tidak berdaya, tempat terakhir mereka mencari keadilan adalah kepada para hakim,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyoroti tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan yang masih perlu ditingkatkan.

Kepala Negara mengingatkan agar para hakim terus menjaga integritas, menjadi pelindung rakyat, serta menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu.

“Mari kita bekerja sebaik-baiknya untuk anak dan cucu kita,” pungkasnya. []

Untuk itu, keduanya tidak dapat lagi bersidang di seluruh pengadilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung (MA).

“Telaah terhadap ketentuan UU nomor 18 tahun 2013 tentang Advokat dan berdasarkan telaah tindakan dan perbuatan dari kedua (orang) tadi, jadi menyikapi hal tersebut untuk menegakkan marwah dan wibawa pengadilan maka berita acara sumpah advokat atas nama saudara Razman Arif Nasution dan saudara M Firdaus Oiwobo dinyatakan dibekukan,” kata juru bicara MA Yanto dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (13/2/2025).

Pembekuan itu dilakukan oleh pengadilan tinggi tempat keduanya mengambil berita acara sumpah advokat. Berita Acara milik Razman dibekukan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon nomor 44/KPT.W2T-U/HM.1.1.1/II Tahun 2025. Razman disumpah advokat pada 2 November 2015.

Sementara pembekuan terhadap Firdaus dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten berdasarkan ketetapan nomor 52/KPT.W29/HM.1.1.1/II/2025. Firdaus disumpah advokat pada 15 September 2016.

“(Putusan kasasi) kalau enggak salah, terbukti,” kata juru bicara MA, Yanto, saat dikonfirmasi Rabu (23/10/2024).

Yanto menjelaskan, putusan kasasi ini juga sekaligus membatalkan vonis bebas Tannur. Kini, ia dihukum 5 tahun penjara.

“(Hukuman) penjara. Kalau enggak salah, 5 tahun,” ujarnya.
Dikutip dari situs MA, Ronald Tannur dinilai terbukti melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang membuat orang mati.

Ketua Majelis Kasasi adalah Hakim Agung Soesilo dengan Anggota Hakim Agung Sutarjo dan Ainal Mardhiah. Kasasi diketok pada 22 Oktober 2024.

Ia menggantikan posisi Hakim Agung, M. Syarifuddin.

Melansir laman elhkpn.kpk.go.id, Sunarto memiliki kekayaan sebanyak Rp 9.303.643.413 yang ia laporkan pada 19 Maret 2024 untuk tahun 2023 selaku Wakil Ketua MA bidang Yudisial.

Kekayaan Sunarto itu terdiri dari lima bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Malang, Sumenep dan Surabaya. Lima bidang tanah itu senilai Rp 5.410.000.000.

Dia juga memiliki beberapa alat transportasi dan mesin berupa Suzuki S Cross tahun 2016 senilai Rp 200 juta.

Kekayaan lainnya berupa harta bergerak lainnya senilai Rp 100 juta, serta kas dan setara kas Rp 3.593.643.413.

Sebelumnya, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Sunarto terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung periode 2024-2029 lewat pemungutan suara satu putaran yang mengantongi dukungan dari 30 hakim agung.

“Berdasarkan berita acara hasil perhitungan kartu suara, ternyata Yang Mulia Profesor Doktor H. Sunarto, S.H M.H mendapatkan sejumlah 30 suara. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 212/KMA/SK.KP1.1/2024 tentang Tata Tertib Pemilihan Ketua Mahkamah Agung, jumlah suara tersebut lebih dari 50 persen suara yang sah,” ujar Pimpinan Sidang Muhammad Syarifuddin, Rabu 16 Oktober 2024.

“Dengan demikian, Yang Mulia Profesor Doktor H. Sunarto, S.H M.H ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Agung terpilih tahun 2024-2029,” sambungnya.

Siketahui, terdapat empat hakim agung yang mencalonkan diri.

Selain Sunarto, mereka adalah Haswandi, Soesilo, dan Yulius. []