Kompleksitas kasus pertanahan yang terjadi menuntut kerja lintas lembaga agar hasilnya benar-benar efektif.

“Kita bersama dengan Kejaksaan dan Kepolisian dari tahun 2018 membentuk yang namanya Satgas Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan. Tujuannya untuk mengelaborasi dan memberi efek jera kepada para mafia tanah,” ujar Dirjen PSKP saat memberikan pengarahan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN Tahun 2025, di Jakarta, Senin (08/12/2025).

Kerja sama Satgas diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tiga pihak tersebut, yang menjadi landasan penindakan terpadu dan konsisten.

Iljas Tedjo Prijono menyebut, Satgas Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan ini menjadi instrumen penting yang bisa memutus rantai kejahatan pertanahan.

Sepanjang tahun 2025, Satgas Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan berhasil mencatat capaian signifikan. Sebanyak 90 kasus diselesaikan dari target 65 kasus, 185 tersangka ditetapkan, dan potensi kerugian negara senilai Rp23.378.726.573.570 atau lebih dari Rp23 triliun berhasil diselamatkan.

“Ini angka yang luar biasa. Kita mampu menyelamatkan potensi kerugian yang nilainya lebih dari Rp23 triliun,” ungkap Dirjen PSKP Kementerian ATR/BPN.

Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi erat antar lembaga penegak hukum. “Tanpa mereka kemungkinan masalah kejahatan pertanahan ini akan terus meningkat,” tutur Iljas Tedjo Prijono.

Dalam paparannya, Dirjen PSKP juga mengungkap sejumlah modus yang sering digunakan mafia tanah di Indonesia. Modus itu meliputi pemalsuan dokumen, kolusi dan konspirasi, manipulasi proses hukum, hingga penguasaan lahan secara ilegal melalui intimidasi.

Ia menegaskan, pola tersebut perlu diperhatikan agar penanganan kasus dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

Di hadapan 471 peserta Rakernas tahun 2025 yang meliputi jajaran Kementerian ATR/BPN dari berbagai penjuru Indonesia, Iljas Tedjo Prijono turut menanggapi paparan para Dirjen yang juga menyampaikan materi teknis. Termasuk, pentingnya keselarasan antara target penyelesaian dan capaian di lapangan.

Menurutnya, setiap langkah harus terukur agar upaya pemberantasan mafia tanah benar memberikan hasil yang maksimal. Ia menekankan, penyelesaian kasus pertanahan tidak hanya soal angka, tetapi juga kualitas penyelesaian.

Dirjen PSKP tetap mengingatkan jajaran untuk berhati-hati dalam penerbitan produk hukum pertanahan karena hal itu bisa menimbulkan konsekuensi administratif ataupun hukum di masa depan.

“Barang bukti bisa terbuka kapan saja. Bisa saat kita menjabat, bisa setelah pensiun,” imbau Iljas Tedjo Prijono.

Imbauan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2025.

“Dengan teknologi dan transparansi, kita bisa memotong jalur calo-calo maupun mafia tanah. Proses penyelesaian kasus harus mengikuti langkah standar yang tertuang dalam sistem digital dan dapat diakses publik,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI saat menjadi narasumber pada Rakor yang berlangsung di Jakarta, Rabu (03/12/2025).

Dede Yusuf Macan Effendi menjelaskan, Komisi II DPR RI terus melakukan rapat kerja, Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), hingga kunjungan lapangan untuk menerima dan menyelesaikan laporan masyarakat. Namun demikian, banyak persoalan tanah masih ditangani secara reaktif. Menurutnya, perubahan regulasi dan sistem harus dilakukan secara fundamental.

Sebagai bentuk penguatan legislatif dan pengawasan, DPR mendorong sejumlah langkah strategis. Di antaranya, penyusunan kebijakan agraria yang memiliki legitimasi hukum dan politik yang kuat; membangun National Land Governance Dashboard (NLGD); ketiga, membangun sinergi politik dan teknis antara DPR, Kementerian ATR/BPN, DJKN, Polri, dan Kejaksaan; integrasi tata ruang, aset negara, dan hukum agraria; serta penguatan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pertanahan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI menegaskan bahwa koordinasi, integrasi data, dan inovasi teknologi adalah kunci memperkuat fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPR.

“Jika ingin mempercepat penyelesaian masalah tanah, kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Pertemuan seperti ini perlu rutin dilakukan agar regulasi yang lemah dapat segera diperbaiki,” tuturnya.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, juga menyatakan pandangan serupa. Menurutnya, dalam langkah pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan diperlukan kolaborasi dengan aparat penegak hukum yang kuat.

“Sepanjang petugas ATR/BPN-nya yang pertama proper, yang kedua kuat, yang ketiga tegas, yang keempat tidak mau diajak kongkalikong; ditambah juga APH yang kuat, APH yang tegas, dan pasalnya yang kuat juga, insyaallah ini bisa diatasi secara bersama-sama.” ujarnya.

Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

“Sinergitas dan kolaborasi menjadi suatu keniscayaan. Keberhasilan sistem peradilan pidana bukan diukur dari berapa banyak kasus yang diungkap, tetapi dari bagaimana sistem tersebut mampu mencegah terjadinya kejahatan,” ujar Wamen Hukum.

Menurut Edward Omar Sharif, pengungkapan mengenai mafia tanah adalah suatu hal yang menyedihkan karena memperlihatkan ada proses yang salah di masa lalu.

“Ke depan, kita harus berupaya mencegahnya melalui sinergi dan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Badan Intelijen Negara, dan instansi terkait,” jelasnya.

Melalui Rakor yang diselenggarakan mulai 3-5 Desember 2025 ini, Wamen Hukum berharap ke depannya hukum yang modern dan sinergi yang sudah terbangun dapat semakin diperkuat.

“Dengan begitu, upaya penegakan hukum terhadap jaringan mafia tanah dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat,” tandas dia.

Sejalan dengan itu, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, juga menegaskan bahwa pemberantasan mafia tanah hanya bisa berhasil jika seluruh pihak terkait bekerja sama dengan erat.

“Kita membutuhkan kolaborasi bersama-sama antara ATR/BPN dengan APH, dengan Badan Intelijen Negara untuk menyajikan informasi yang utuh. Siapa tahu supaya bisa ditangkap tanpa menggunakan identitas-identitas yang aneh-aneh,” ujarnya.

JK menilai kasus tersebut sarat rekayasa hukum dan menjadi contoh praktik mafia tanah yang mengancam kepastian hukum kepemilikan lahan, bahkan melibatkan proses yang dinilai tidak sesuai aturan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Mahkamah Agung (MA).

“Ini tanah saya sendiri, dibeli sah dari anak Raja Gowa, dan sudah kami kuasai lebih dari 30 tahun. Sekarang tiba-tiba ada pihak yang datang mengaku punya. Ini jelas perampokan,” tegas JK saat meninjau lokasi lahan sengketa, Rabu (5/11/2025).

JK menuding GMTD melakukan eksekusi palsu karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Mahkamah Agung. Ia menyebut tidak ada pengukuran resmi dari BPN, tidak ada kehadiran pejabat kelurahan, maupun panitera pengadilan dalam pelaksanaan di lapangan.

“Kalau eksekusi harus ada pengukuran resmi dari BPN. Tapi ini yang tunjuk justru GMTD sendiri. Tidak ada panitera, tidak ada BPN, tidak ada lurah. Itu jelas tidak sah,” ujar mantan Wakil Presiden RI dua periode tersebut.

Menurut JK, Mahkamah Agung secara tegas mensyaratkan constatering, yakni pemeriksaan dan pengukuran resmi oleh BPN sebelum eksekusi dilakukan. Karena itu, ia menilai tindakan GMTD merupakan rekayasa hukum yang terencana.

“Mahkamah Agung sudah jelas, pengukuran wajib oleh BPN. Kalau tidak, itu bukan eksekusi, tapi kebohongan,” katanya.

Dugaan Mafia Tanah di Balik Kasus

JK juga menyebut ada indikasi kuat mafia tanah di balik langkah GMTD. Ia menilai pola-pola manipulasi kepemilikan lahan seperti ini menjadi ancaman serius bagi masyarakat yang lemah secara hukum.

“Kalau Hadji Kalla saja bisa dimainkan seperti ini, bagaimana nasib rakyat kecil? Ini bukan hanya soal tanah, tapi soal harga diri orang Makassar,” ujarnya geram.

JK menegaskan pihaknya memiliki sertifikat resmi atas lahan tersebut, diterbitkan BPN sejak 1996 dan masih berlaku hingga 2036. Karena itu, ia menolak mengakui klaim GMTD yang disebut menang di pengadilan.

Kuasa hukum PT Hadji Kalla, Azis T, menambahkan bahwa Hadji Kalla bukan pihak dalam perkara perdata yang dijadikan dasar eksekusi GMTD. Dengan demikian, secara hukum, pihaknya tidak terikat dengan putusan tersebut.

“Eksekusi yang dilakukan GMTD menyesatkan karena batas lahannya tidak jelas. Sertifikat kami sah dan terdaftar di BPN,” kata Azis.

JK meminta aparat penegak hukum dan lembaga pertanahan untuk menyelidiki dugaan penyimpangan dalam proses eksekusi tersebut. Ia juga menekankan perlunya audit BPN terhadap pengukuran lahan di kawasan Tanjung Bunga, mengingat banyaknya sengketa tanah di wilayah itu.

“Ini jihad melawan ketidakadilan. Kalau dibiarkan, mafia tanah akan semakin berani memanipulasi hukum dan aparat,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama GMTD, Ali Said, enggan menanggapi tudingan JK. Ia menyebut urusan sah atau tidaknya eksekusi bukan ranah perusahaan, melainkan wewenang lembaga hukum.

“Saya tidak perlu menanggapi. Biar institusi terkait yang menyatakan sah atau tidaknya,” ujarnya singkat.

Kasus ini kembali menyoroti kompleksitas sengketa lahan di Makassar yang selama ini kerap dikaitkan dengan praktik mafia tanah. Publik kini menunggu langkah tegas BPN dan aparat hukum untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum atas lahan yang disengketakan.

Baru-baru ini, muncul tiga orang yang mengaku sudah membeli tanah tersebut dari Riri Khasmita. Ketiga orang itu merupakan pedagang di Tanah Abang bernama Jasmaini, Muhamad Fachrozy, dan Musaroh.

Mereka menggugat Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan itu dimasukkan pada 10 Juni 2024.

Gugatan itu teregistrasi dengan nomor perkara 204/G/2024/PTUN.JKT. Gugatan itu dilayangkan setelah Kanwil BPN DKI Jakarta disebut membatalkan sertifikat tanah mereka secara sepihak.

Ketiga orang itu, merasa memiliki hak atas tanah yang dibeli dari Riri Khasmita tersebut. Ayah Fachrozy yang bernama Asril Hasan pernah membeli tanah untuk anaknya dari Riri Khasmita.

Dalam proses pembelian, sertifikat tanah yang terdaftar atas nama Riri Khasmita dengan nomor 09988/Srengseng. Asril kala itu juga sudah mengecek keaslian sertifikat ke BPN.

Setelah diyakini keabsahannya, Asril membeli tanah 200 meter persegi dengan cara mencicil seharga Rp 7,8 juta per meter persegi.

“Yakin (setelah cek ke BPN). Karena sertifikatnya adalah asli, ayah menyepakati pembelian tanah tersebut dengan dicicil beberapa kali dengan bukti pembayaran berupa kuitansi,” tutur Fachrozy di PTUN Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kata Fachrozy, Asril juga pernah mengajaknya untuk balik nama peralihan hak atas tanah yang dibeli dari Riri Khasmita itu.

“Iya saya pernah diajak ayah untuk datang ke kantor notaris untuk balik nama setelah pelunasan pembelian tanah kepada Riri Khasmita,” ucap Fachrozy.

“Dan setelah itu sertifikatnya akhirnya saya peroleh dan telah balik nama atas nama saya,” tambahnya.

Akan tetapi setelah Riri Khasmita dipidana, hak atas tanah tersebut dikembalikan kepada Nirina Zubir. Oleh karena itu pihaknya melayangkan gugatan di PTUN.

“Kok bisa sertifikat tanah saya, hasil beli dari Riri Khasmita dibatalkan begitu saja oleh BPN? Padahal kan yang menerbitkan sertifikat tanah saya juga oleh BPN,” ucap Fachrozy

Nirina dan suaminya, Ernest Cokelat, mendatangi kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, untuk menerima sertifikat tanah tersebut. Dua sertifikat itu diserahkan langsung Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada Nirina.

“Perjuangannya itu setelah mama Nirina meninggal, itu kurang lebih 2018 atau 2019 lah. Nah proses tahun ini setelah melalui tiga sosok mentri ATR BPN akhirnya di menteri kita bisa menyelesaikan dan Alhamdulillah,” ujar Nirina di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Rabu (29/5/2024).

“Aku nggak berhenti menghimbau semua untuk jadikan hari ini contoh, bahwa kita bisa merebut kembali hak milik kita dan perjuangkan. Walaupun prosesnya melelahkan, menguras energi dan pikiran tapi hopefully dengan pembenaran yang dilakukan ATR BPN ini menuju ke perbaikan yang luar biasa,” Nirina menambahkan.

Nirina menyebut pencapaian ini buah perjuangannya bersama Kementrian ATR BPN melawan mafia tanah. Menurut Nirina, sudah sepatutnya momen bahagia ini disyukuri dengan suka cita.

“Rasanya bahagia dan ini pencapaian sekali yaa, karena alhamdulillah setelah melalui tiga orang menteri di ATR BPN alhamdulillah saat ini kita bisa menyelesaikannya,” ujarnya.

Nirina juga mengaku akan membantu orang-orang yang mengalami permasalahan serupa. Setidaknya, ia bisa memberitahu langkah-langkah yang harus ditempuh, sebagaimana pengalamannya memperjuangkan hak atas sertifikat tanahnya.

“Yuk kita suarakan kembali dan aku membuka diri untuk DM temen-temen untuk nanti mungkin bisa bantu meneruskan ke pihak-pihak yang bisa membantu,” ucap Nirina.

“Ulah mafia tanah bisa merugikan banyak pihak, mulai masyarakat hingga merugikan negara,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang dikutip Minggu (28/4/2024).

Di hadapan masyarakat Kabupaten Gowa, AHY mengajak agar tidak takut kepada mafia tanah.

“Sudah tinggal puluhan tahun tidak punya sertifikat, tiba-tiba ada yang menyerobot. Tiba-tiba ada mafia tanah yang palsukan hukumnya (sertipikat tanah, red) seperti asli, padahal palsu. Kita yang merawat semuanya di sini tiba-tiba serobot, adil atau tidak? Sama sekali tidak. Kita harus lawan,” tegas AHY.

Upaya mempersempit gerakan mafia tanah juga telah dilakukan dengan berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah serta masyarakat pemilik tanah itu sendiri.

Peran masyarakat bisa dimulai dari memasang patok tanah, menyertipikatkan bidang tanah, hingga melaporkan apabila ada mafia tanah yang berulah. Dalam hal ini, peran masyarakat untuk ikut menggebuk mafia tanah sangat diperlukan.

“Jangan ragu-ragu. Rakyat yang berhadapan dengan mafia tanah pasti kita bela. Dan kita akan cari solusi yang terbaik, agar tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dizalimi. Termasuk jangan sampai keuangan negara dirugikan,” tandasnya.

Sementara, posisi Menteri ATR/Kepala BPN diisi oleh Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Menanggapi pepalmtikan tersebut, Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap kedua menteri dapat bekerja baik dan maksimal.

“Kita harapkan, Menko Polhukam itu kan orang lama dan pernah menjadi Panglima TNI, sebelum jadi Menteri ATR, jadi saya pikir beliau sudah paham betul apa yang harus dikerjakan di dalam rangka menjaga politik dan keamanan supaya tetap kondusif,” ungkap dalam keterangannya, Rabu (21/2/2024).

Sementara itu, pada AHY Ma’ruf menyoroti masih banyaknya pekerjaan rumah di ATR/BPN, ia berharap permasalahan terkait sengketa tanah hingga mafia tanha dapat diselesaikan.

“Untuk Menteri Agraria, memang banyak masalah-masalah agararia yang selama ini dilaksanakan oleh Menteri Agraria yang saat ini menjadi Menko Polhukam. Itu harus diteruskan supaya tidak ada mafia tanah, kemudian juga ada sertifikat ganda, supaya tidak lagi ada sengketa-sengketa ke depannya,” pungkas Wapres Ma’ruf Amin.

JAKARTA, Eranasional.com – Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada dugaan permainan mafia tanah di lahan milik PT Perkebunan Nasional II, Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Mahfud mengatakan ditemukan adanya unsur pidana dalam kasus ini yang terindikasi merugikan keuangan negara hingga Rp1,7 triliun.

“Tadi saya melakukan bedah kasus atas putusan pengadilan mengenai tanah negara di Tanjung Morawa, Sumatera Utara seluas 464 hektare. Itu lahan aslinya milik PTPN II, tapi tiba-tiba di pengadilan dikalahkan di dalam kasus perdata,” kata Mahfud usai rapat bersama di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (18/7).

Katanya, kasus ini diketahui pada tahun 2019 setelah para penggugat yang berjumlah 234 orang meminta dilakukan eksekusi terhadap lahan tersebut.

“Begitu penggugat meminta dieksekusi, barulah kita tanyakan ke BPN, dan dinyatakan tanah itu sejak dulu milik PTPN. Belum pernah ada perubahan kepemilikan, kok tiba-tiba menang di pengadilan,” ujarnya.

Mahfud menjelaskan, para penggugat menggunakan surat tanah yang dibuat pada 20 Desember 1953 sebagai dasar mereka melakukan gugatan dan diajukan sebagai bukti pada proses gugatan perdata. Namun, terungkap, ditemukan beberapa kejanggalan dalam surat tersebut.

“Kejanggalan ejaan sesuatu yang tidak mungkin ada di surat keterangan yang dibuat tahun itu ketika tanda tangan pejabatnya yang satu miring ke sini, satunya lagi miring ke sana, dan sudah ditanyakan ke Bareskrim Polri, ke laboratorium kriminal, yang begitu tidak perlu dibawa ke forum, sudah jelas tidak identik,” terang Mahfud.

JAKARTA, Eranasional.com – Sebagai tindak lanjut pertemuan Komite Indonesia Bebas Mafia (KIBMA) dengan Menko Polhukam Mahfud MD pada 19 Januari 2023 yang membicarakan sepak terjang mafia tanah, KIBMA menggelar Rapat Perencanaan Strategis (Renstra) tanggal 17-19 Februari 2023.

Dalam Renstra tersebut, KIBMA membahas situasi “Indonesia Darurat Mafia Tanah” yang semakin parah. Satu persen elit menguasai  59% lahan di negeri ini, sementara 99% penduduk hanya menguasai 41%.

Ketua Umum KIBMA Erros Djarot mengatakan, Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan telah menyampaikan problem mafia pertanahan ini, dan bertekad memeranginya. Namun hingga saat ini perampasan tanah oleh para mafia terus terjadi dan telah memakan banyak korban.

“Tidak sedikit rakyat pemilik tanah yang berjuang untuk mendapatkan kembali tanahnya justru mengalami kriminalisasi, dipidanakan, dan masuk penjara,” kata Erros Djarot di acara konferensi pers yang digelar di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/2/2023).

Dia mengungkapkan, kriminalisasi terhadap rakyat merupakan kerja sama para mafia tanah dan oknum pejabat penegak hukum. 

“Realita menunjukkan praktek mafia tanah terus berlangsung meskipun presiden telah memerintahkan untuk memberantas mafia. Perintah presiden kandas di tengah jalan,” ujar pria yang juga dikenal sebagai sutradara dan politisi ini.

Berdasarkan fakta tersebut, lanjut Erros Djarot, KIBMA terpanggil untuk mendukung tekad presiden memberantas mafia tanah dengan menyampaikan usulan.

“Pertama, Presiden Jokowi harus membentuk Unit Kerja Khusus (UKP) Pemberantasan Mafia Tanah yang kerja utamanya menyelenggarakan ‘adu data’, sebagai metode pokok, untuk menyelesaikan sengketa antar para pihak yang bersengketa,” kata Erros.

“UKP membantu presiden dalam upaya serius untuk memberantas mafia tanah, dan KIBMA bersedia berperan aktif dalam unit kerja tersebut,” sambungnya.

Usulan kedua, KIBMA juga mengusulkan agar Presiden Jokowi mengevaluasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga sumber masalah yang terindikasi sering mengeluarkan sertifikat bermasalah, yang digunakan oleh para mafia tanah untuk merampas tanah-tanah milik rakyat.

Erros Djarot menegaskan, KIBMA didirikan untuk mengangkat persoalan perampasan tanah yang memunculkan konflik, sengketa, dan perkara antara rakyat dengan para mafia tanah, yang menjadi problem utama persoalan agraria beberapa dekade terakhir.

“KIBMA juga melakukan kampanye untuk menghentikan praktek-praktek kriminalisasi dalam kaitan sengketa tanah,” ungkapnya.

Erros menyebut, persoalan mafia tanah adalah pintu masuk bagi KIBMA untuk mengangkat persoalan yang lebih besar terkait praktek mafia di berbagai bidang, dari mafia tanah, mafia hukum, hingga mafia pangan.

BEKASI, Eranasional.com- Mengejutkan, Seorang polisi berpangkat Brigadir Kepala bernama Madih mengaku pernah diperas oleh rekannya sesama anggota Polri. Ia menyebut ada oknum penyidik Polda Metro Jaya yang meminta sejumlah uang agar kasusnya bisa diselidiki.

“Saya ini pelapor, ingin melaporkan penyerobotan tanah milik orang tua ke Polda Metro Jaya. Oknum penyidik itu minta langsung ke saya, sesama anggota polisi, dia berucap minta uang Rp100 juta. Saya kecewa,” ungkap Madih di kediaman orang tuanya di Jatiwarna, Bekasi, Rabu (1/2/2023).

Tidak hanya diminta uang penyidikan, Madih menyebut rekannya itu juga meminta hadiah sebidang tanah.

“Dia juga minta hadiah tanah 1.000 meter. Tidak cukup sampai di situ oknum penyidik itu juga menghina keluarga saya tidak berpendidikan,” ucap dia.

Polisi yang kesehariannya berdinas sebagai provost di Polsek Jatinegara ini menyebut kejadian tidak menyenangkan ini terjadi pada tahun 2011. Namun, hingga saat ini pihaknya merasa terus dipermainkan oleh sesama anggota kepolisian.

“Memang saya tidak pegang barang bukti (percakapan) karena saat saya melapor tidak boleh membawa alat komunikasi. Waktu itu saya diminta datang ke Polda Metro untuk membicarakan kelanjutan laporan penyerebotan lahan,” ucap dia.

Madih diketahui ingin mengembalikan hak tanah orang tuanya di girik nomor C 815 dan C 191 dengan total seluas kurang lebih 6.000 meter persegi yang terletak di Jalan Bulak Tinggi Raya, Kelurahan Jatiwarna, Pondok Melati.

Menurutnya, Girik di nomor C 815 seluas 2954 meter telah diserobot oleh sebuah perusahaan pengembang perumahan. Sementara Girik C 191 seluas 3600 meter diduga telah diserobot oleh oknum makelar tanah .

“Penyerobotan tanah ini terjadi saat saya belum jadi anggota polisi. Tapi ternyata makin menjadi setelah saya masuk kesatuan bhayangkara dan ditugaskan di Kalimantan Barat,” terang anggota Satuan Provost Polres Jakarta Timur itu.

Meski sadar akan konsekuensi yang akan diterimanya setelah aksi buka mulut ini, Madih mengaku tak gentar mencari keadilan bagi orang tuanya yang sudah ia perjuangkan selama 10 tahun belakangan.

JAKARTA, Eranasional.com – Kejaksaan Agung menerima 641 pengaduan terkait mafia tanah yang dilayangkan oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia melalui sarana aduan khusus (hotline) selama periode Januari hingga 5 Desember 2022.

“Jumlah pengaduan terkait mafia tanah ini bukan jumlah yang sedikit,” kata Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dilansir ANTARA, Rabu, 28 Desember.

Menindaklanjuti aduan masyarakat itu, Burhanuddin menginstruksi kepada anggota Satgas Mafia Tanah Kejaksaan yang ada di Bidang Intelijen untuk bekerja secara maksimal dengan menyusut target yang jelas, memetakan permasalahan dan menyajikan masukan serta dampak atau manfaat dalam pemberantasan mafia tanah.

Karena, kata dia, masalah mafia tanah memiliki kompleksitas, sehingga dalam penanganannya harus dilakukan dengan teliti dan kehati-hatian serta bebas dari intervensi pihak manapun.

Dia mengingatkan pengaduan masyarakat sebagai bukti kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan yang harus dijaga oleh seluruh insan Adhyaksa.

“Satu hal yang penting, laporan pengaduan masyarakat sedianya menitipkan kepercayaan kepada Kejaksaan dalam memperjuangkan hak atas tanah mereka kepada jaksa, sehingga jangan sampai kepercayaan itu disia-siakan!” kata Burhanuddin.

Kejaksaan Agung meluncurkan hotline Pengaduan Terkait Mafia Tanah sejak pertengahan November 2021, bertujuan untuk menampung dan memudahkan masyarakat mengadukan permasalahan hukum yang terindikasi menjadi korban mafia tanah.

Burhanuddin yang mengingatkan seluruh jajaran Bidang Intelijen Kejaksaan terkait kontestasi dan tahapan pesta demokrasi yang sudah di depan mata.

Bidang intelijen dituntut lebih aktif dalam pengawasan multimedia dengan menyaring berita-berita hoaks atau bohong. Karena berpotensi menimbulkan konfik yang akan mengganggu keseimbangan jalannya pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Terlebih, lanjut dia, kewenangan ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 30C huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Burhanuddin juga mengingatkan tantang global yang akan dihadapi Bangsa Indonesia, seperti ancaman resesi ekonomi global, serta kondisi Indonesia yang sedang berupaya bangkit dari dampak pandemi COVID-19.

“Saya instruksikan kepada Satuan Tugas Pengamanan Investasi untuk segera melakukan koordinasi dan bersinergi dengan kementerian/lembaga untuk menciptakan suasana kondusif dan mendukung kemudahan berusaha dalam percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional,” kata Burhanuddin. **

JAKARTA, Eranasional.com– Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti soal mafia tanah. Ia menegaskan, telah memerintahkan Menteri ATR/Kepala BPN untuk memberantas mafia tanah itu.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat menyerahkan 1.552.000 sertifikat tanah kepada masyarakat. Penyerahan itu dilakukan secara hybrid di Istana Negara, Jakarta, Kamis (01/12/2022) siang.

Menurut dia, persoalan mafia tanah menjadi permasalahan pertanahan. “Inilah problem besar pertanahan kita. Belum yang namanya kalau sudah mafia tanah masuk, lebih ruwet lagi,” bebernya.

Dia menegaskan, ia sudah menyampaikan ke Menteri ATR/Kepala BPN untuk tidak memberi ampun terhadap mafia tanah.

“Pak Menteri yang sekarang bekas Panglima TNI. Datangi beliau, datangi sudah, mafianya menyingkir semuanya sudah. Dan saya sudah sampaikan ke Pak Menteri, “Pak, sudahlah. Jangan beri ampun yang namanya mafia tanah. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu rakyat. Kalau sudah menyangkut tanah itu mengerikan, Pak. Bisa berantem, saling bunuh karena menyangkut hal yang sangat prinsip,” tegas Jokowi.

Jokowi menjelaskan, sengketa tanah itu bisa segera diselesaikan dengan memberikan sertifikat sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah kepada rakyat.

Menurut Jokowi, sertifikat itu dibagikan ke 34 provinsi, baik diterima langsung yang hadir di Istana maupun yang hadir di provinsi masing-masing.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan kegembiraannya karena kepemilikan 744 bidang tanah Suku Anak Dalam sudah diselesaikan. Persoalan terkait bidang tanah tersebut telah berlangsung selama 35 tahun.

Menurut dia, persoalan itu diselesaikan karena menteri, wakil menteri hingga kanwilnya turun ke lapangan. “Kita ini kalau punya masalah dan masalahnya jelas, gampang kok diselesaikan asal di lapangan diikuti. Tapi kalau hanya duduk di kantor, enggak akan selesai-selesai sampai kapan pun,” beber Jokowi.

Dia menegaskan, persoalan sengketa lahan ini tidak hanya terjadi pada Suku Anak Dalam tetapi juga banyak terjadi di berbagai daerah di tanah air, termasuk keberadaan mafia tanah. Presiden pun menegaskan bahwa dirinya telah memerintahkan Menteri ATR/Kepala BPN untuk memberantas mafia tanah itu.

JAMBI, Eranasional.com- Sejumlah perwakilan masyarakat Kabupaten Bungo mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Anti Korupsi mendatangi Polda Jambi untuk menyampaikan aspirasi dan beberapa tuntuntan terkait permasalahan ketidapastian hukum diwilayahnya.

Seperti diketahui, Irjen Pol Rusdi Hartono resmi menjabat sebagai Kapolda Jambi, usai dilantik oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Gedung Rupatama Mabes Polri, Selasa (18/10/22) yang diikuti oleh Pejabat Utama Mabes Polri.

Irjen Pol Rusdi Hartono menggantikan Irjen Pol A Rachmad Wibowo, yang saat ini dipercaya sebagai Kapolda Sumatera Selatan

Menjabat sebagai Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono dituntut untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang selama ini dianggap masih menggantung.

Dalam aksinya, Koordinator Masyarakat Independen Nasional Anti Korupsi (INAKOR) Fahlefi meminta agar Irjen Pol Rusdi Hartono untuk serius menangani masalah-masalah krusial yang menyangkut kepentingan masyarakat Jambi pada umumnya.

Beberapa di antaranya soal mafia hukum, mafia tanah dan mafia pertambangan yang dianggap merugikan masyarakat dan negara.

“Khususnya berbagai masalah yang terjadi di Kabupaten Bungo,” ujar Fahlevi melalui keterangan tertulisnya.

Fahlevi  bersama puluhan orang lainnya mendatangi Mapolda Jambi, Senin (24/10/2022) untuk menyampaikan sejumlah aspirasi kepada kapolda yang baru.

JAKARTA, Eranasional.com- Puluhan warga yang mengatasnamakan dalam Aliansi Rakyat Peduli Keadilan dan Hukum (ARPKH) Kabupaten Bungo  menggelar aksi unjuk rasa di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Rabu (28/9/2022).

Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya mengenai adanya dugaan penambangan ilegal oleh cukong atau tuan takur di wilayahnya.

Kemudian, soal dugaan kriminalisasi warga setempat yang menolak adanya penambangan itu.

Massa menggelar orasi, membentangkan poster dan melakukan aksi treatikal meminta kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menyelesaikan dugaan keterlibatan mafia tanah yang menguasai lahan.

Marwan Syaputra selaku koordinator aksi menyatakan, dirinya bersama sejumlah rekannya memutuskan dari daerahnya datang ke Jakarta, khusus untuk meminta bantuan Kapolri hingga Presiden lantaran berbagai upaya yang mereka lakukan di Bungo tak kunjung menemui hasil.

“Keadilan seolah hanya milik kalangan tertentu. Masyarakat di Bungo tidak bisa berbuat banyak saat haknya dirampas oleh sebuah kekuatan besar. Kriminalisasi terjadi di saat rakyat melakukan pembelaan terhadap haknya. Dan hukum seakan jalan di tempat ketika rakyat biasa yang melaporkan,” ujar Marwan di sela aksi.