Melalui unggahan di Instagram Story pada Rabu (25/2), Isyana meluruskan kabar tersebut dan menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima beasiswa LPDP selama menempuh pendidikan di luar negeri.

Ia menyampaikan klarifikasi itu dengan nada tenang namun tegas, sekaligus berharap tidak ada lagi kesalahpahaman yang berkembang di ruang publik.

Isyana menyatakan bahwa informasi yang menyebut dirinya sebagai penerima beasiswa LPDP adalah tidak tepat. Ia merasa perlu menyampaikan penjelasan agar tidak terjadi kekeliruan persepsi, baik terhadap dirinya maupun terhadap lembaga pemberi beasiswa tersebut.

Menurutnya, akurasi informasi merupakan hal mendasar yang harus dijaga, terlebih jika menyangkut institusi resmi dan rekam jejak pendidikan seseorang.

LPDP sendiri merupakan lembaga di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas mengelola dana pendidikan untuk mendukung mahasiswa Indonesia melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Program beasiswa LPDP dikenal luas dan memiliki proses seleksi ketat. Karena reputasi tersebut, tidak sedikit masyarakat yang bangga jika ada figur publik yang dikaitkan dengan program ini.

Namun dalam kasus Isyana, ia menegaskan bahwa capaian akademiknya diperoleh tanpa dukungan dana dari LPDP. Ia berharap media dan warganet dapat lebih berhati-hati dalam membagikan informasi, terutama yang berkaitan dengan riwayat pendidikan dan pendanaan studi. Baginya, klarifikasi ini penting agar tidak menimbulkan kesan yang keliru di kemudian hari.

]]> https://lifestyle.eranasional.com/98804/isyana-sarasvati-buka-suara-terkait-isu-beasiswa-lpdp-di-media-sosial/feed 0 Aditya https://eranasional.com/98602/purbaya-respon-polemik-ds-anaknya-jadi-wna-dia-akan-nyesel https://eranasional.com/98602/purbaya-respon-polemik-ds-anaknya-jadi-wna-dia-akan-nyesel#respond Mon, 23 Feb 2026 05:37:52 +0000 https://eranasional.com/98602/purbaya-respon-polemik-ds-anaknya-jadi-wna-dia-akan-nyesel Jakarta, ERANASIONAL.COM — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespon soal polemik alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berinisial DS yang mengaku bangga anaknya menjadi Warga Negara Asing (WNA).

Menurut Menkeu Purbaya, keputusan DS justru akan mendatangkan penyesalan dalam 20 tahun ke depan, mengingat proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan melesat tajam dan menjadi jauh lebih baik dari kondisi saat ini.

“Teman-teman ada yang ngeledek, termasuk ada yang kemarin tuh, yang dibilang anaknya jangan Warga Negara Indonesia (WNI). Mungkin 20 tahun lagi dia akan nyesel, karena 20 tahun lagi kita akan bagus banget,” ucap Menkeu Purbaya, dalam pembukaan Konferensi Pers APBN KITA Edisi Febuari 2026 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Purbaya juga menyayangkan suami Dwi Sasetningtyas, Arya Iwantoro yang belum menyelesaikan pengabdiannya sebagai syarat LPDP.

Setuju Akan Kembalikan Uangnya

Adapun, LPDP sudah berbicara kepada Arya Iwantoro. Menurut Purbaya, Arya Iwantoro sudah setuju untuk mengembalikan uang beasiswa LPDP termasuk bunganya.

“Jadi kami akan menegakkan aturan LPD sehingga bersangkutan menyelesaikan kewajiban,” kata Menkeu Purbaya

Tindakan DS Tidak Mencerminkan 

Sementara itu, sebelumnya LPDP menilai bahwa tindakan DS tidak mencerminkan nilai-nilai yang selama ini ditanamkan kepada para penerima beasiswa. Bahkan, LPDP juga menyayangkan sikap DS.

“LPDP menyayangkan terjadinya polemik di media sosial yang dipicu oleh tindakan salah satu alumni, Saudari DS. Tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme yang ditanamkan LPDP kepada seluruh penerima beasiswa,” tulis LPDP dalam keterangan resmi yang diunggah melalui akun media sosial X, Jumat (20/2/2026) malam.

LPDP menegaskan bahwa setiap awardee dan alumni memiliki kewajiban untuk menjalankan masa pengabdian dengan berkontribusi di Indonesia. Kewajiban tersebut berlaku selama dua kali masa studi ditambah satu tahun, sesuai ketentuan yang berlaku dalam kontrak beasiswa.

Dalam kasus DS yang menempuh studi selama dua tahun, kewajiban kontribusinya adalah lima tahun.

“Saudari DS telah menyelesaikan studi S2 dan dinyatakan lulus pada 31 Agustus 2017, serta telah menuntaskan seluruh masa pengabdian sesuai ketentuan. Dengan demikian, LPDP tidak memiliki perikatan hukum dengan yang bersangkutan,” tandas LPDP.

Selain prosesnya, hasil dari keberhasilan dalam pendampingan juga penting untuk disiarkan di seluruh penjuru negeri.

Hal ini dinilai penting karena melalui publikasi, masyarakat dari daerah lain bisa mengaplikasikannya sesuai potensi dan kondisi masing-masing. Pesan tersebut disampaikan Wamendes Ariza saat membuka Acara Pembekalan dan Pelepasan Peserta PANALPDP di Daerah Tertinggal.

“Kalian adalah kreator desa. Dokumentasikan kegiatan kalian, upload dan sebarkan di jejaring kalian. Jadikan momen ini menjadi momen abadi yang bisa memberikan nilai positif bagi kalian,” kata Wamendes di Operational Room Kemendes PDT Jakarta, Jumat (29/8/2025).

Sebanyak 26 Alumni dikirim untuk menetap selama 6 bulan dengan harapan bisa menjadi bagian penggerak dalam memajukan desa-desa di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Dia juga mengklaim capaian Sumba Barat Daya tahun 2023 yang berhasil sebagai kabupaten daerah tertinggal terinovatif dalam Inovatif Governance Award diharap dapat dilanjutkan dengan prestasi-prestasi yang lebih besar lainnya.

Potensi Desa

Dalam memajukan desa, ruang lingkup yang diharap tidak terbatas pada pemanfaatan potensi desa namun juga memenuhi kekurangan yang ada seperti terkait listrik, aksesibilitas internet, dan lain sebagainya. Pasalnya beberapa hal ini sangat krusial namun belum seluruh desa mampu memenuhinya.

“Berikan karya nyata, sekecil apa pun. Entah memperbaiki data desa, membantu usaha kecil, memberi inspirasi anak-anak sekolah, atau memperkuat organisasi masyarakat. Seringkali hal-hal kecil justru meninggalkan jejak yang besar,” ujar Wamendes Ariza.

Output lain yang tak kalah penting dari kegiatan ini menargetkan pada pemberian rekomendasi kebijakan dan pendampingan masyarakat sebagai bentuk implementasi nyata yang dirancang mahasiswa LPDP.

Dengan memahami secara teori dan terjun langsung ke desa, maka setiap perencanaan atas kebijakan dan realisasinya diharap tidak melenceng. []