Sebanyak 1.121 personel masuk dalam daftar mutasi terbaru, termasuk 190 jabatan kapolres, kapolresta, dan kapolrestro yang mengalami pergantian.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri, Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan memperkuat institusi sekaligus pembinaan karier personel.

“Mutasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, kapasitas kepemimpinan, serta efektivitas pelaksanaan tugas Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat,” ujar Brigjen Trunoyudo dikutip, Sabtu (27/6/2026).

Rotasi kali ini mencakup sejumlah wilayah strategis di Indonesia.

Beberapa nama yang dipercaya mengemban tugas baru sebagai kapolres antara lain AKBP Ade Papa Rihi sebagai Kapolres Tasikmalaya, AKBP Jonathan David Harianthono sebagai Kapolres Salatiga, Kombes Putu Kholis Aryana sebagai Kapolres Metro Bekasi Kota, serta AKBP Danang Setiyo Pambudi Sukarno sebagai Kapolresta Malang Kota.

Di wilayah Jawa Tengah, sejumlah pergantian terjadi pada jabatan kapolres dan kapolresta. Kombes Yovan Fatika Handhiska Aprilaya ditunjuk sebagai Kapolresta Cilacap.

Sementara itu, AKBP Hendry Susanto Sianipar dipercaya menjadi Kapolres Purbalingga, AKBP Ratna Quratul Ainy sebagai Kapolres Kendal, AKBP Hery Dwi Purnomo sebagai Kapolres Semarang, AKBP Wahyu Sulistyo sebagai Kapolres Kudus, dan AKBP Haris Munandar Hasyim sebagai Kapolres Wonogiri.

Mutasi juga menyentuh sejumlah daerah lain seperti Purwakarta, Cilegon, Lombok Barat, Jembrana, Tarakan, Nunukan, Aceh Barat, Aceh Tenggara, Kubu Raya, Sanggau, hingga Teluk Bintuni.

Selain menjadi bagian dari penyegaran organisasi, rotasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian di berbagai daerah.

Pergantian pimpinan di tingkat polres dinilai penting untuk menghadirkan inovasi, memperkuat kepemimpinan, serta menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan total 190 jabatan kapolres yang berganti, mutasi kali ini menjadi salah satu rotasi terbesar yang dilakukan Polri sepanjang 2026 dan menandai upaya berkelanjutan dalam memperkuat pelayanan Polri. []

Pernyataan itu disampaikan Listyo Sigit Prabowo saat memberikan keterangan di Jakarta pada Kamis, 14 Mei 2026. Ia menyebut posisi strategis Jakarta sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan aktivitas nasional memerlukan penguatan koordinasi keamanan di tingkat tertinggi, termasuk melalui penyesuaian struktur jabatan di lingkungan kepolisian.

“Tindak lanjut arahan Bapak Presiden untuk di Jakarta, Pangdam dan Kapolda bintang tiga,” kata Sigit.

Dengan keputusan tersebut, jabatan Kapolda Metro Jaya kini resmi setara dengan Pangdam Jaya yang sama-sama dipimpin perwira tinggi berpangkat bintang tiga. Kebijakan itu dinilai menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat sinergi pengamanan di wilayah Jakarta dan sekitarnya yang memiliki tingkat kompleksitas keamanan tinggi.

Polda Metro Jaya sendiri saat ini dipimpin oleh Asep Edi Suheri. Sebelumnya, Asep berpangkat Inspektur Jenderal Polisi atau jenderal bintang dua. Namun, berdasarkan keputusan terbaru, pangkatnya resmi naik menjadi Komisaris Jenderal Polisi atau bintang tiga.

Kenaikan pangkat tersebut dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto. Ia menyebut perubahan status jabatan dan pangkat Kapolda Metro Jaya telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia.

“Benar untuk Kapolda Metro Jaya saat ini berpangkat Komisaris Jenderal Polisi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/POLRI/TAHUN 2026 tanggal 13 Mei 2026,” ujar Budi Hermanto.

]]> https://eranasional.com/101794/kapolri-ungkap-alasan-pangkat-kapolda-metro-jaya-naik-jadi-komjen/feed 0 Aditya https://eranasional.com/99648/kapolri-jelaskan-langkah-diplomasi-prabowo-bergabung-di-board-of-peace https://eranasional.com/99648/kapolri-jelaskan-langkah-diplomasi-prabowo-bergabung-di-board-of-peace#respond Wed, 11 Mar 2026 06:50:27 +0000 https://eranasional.com/99648/kapolri-jelaskan-langkah-diplomasi-prabowo-bergabung-di-board-of-peace Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Listyo Sigit Prabowo, mengungkapkan alasan di balik keputusan pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi diplomasi yang diambil pemerintah untuk berperan lebih aktif dalam mendorong terciptanya perdamaian di kawasan Timur Tengah, khususnya terkait konflik berkepanjangan yang melibatkan Palestina.

Sigit menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan inisiatif dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang ingin memperkuat kontribusi Indonesia dalam upaya diplomasi internasional. Dalam pandangan pemerintah, kondisi geopolitik global saat ini menuntut pendekatan yang lebih fleksibel agar upaya perdamaian dapat terus diupayakan melalui berbagai jalur diplomasi.

Ia mengatakan bahwa salah satu pertimbangan utama dari keputusan tersebut adalah dinamika hubungan internasional yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Sigit, sejumlah lembaga internasional yang selama ini menjadi forum utama penyelesaian konflik global dinilai tidak lagi memiliki pengaruh yang sama terhadap beberapa negara besar.

Dalam penjelasannya kepada awak media pada Selasa, 10 Maret 2026, Sigit menyebut bahwa Presiden Amerika Serikat saat ini, Donald Trump, diketahui memiliki pendekatan berbeda terhadap lembaga-lembaga multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Menurutnya, sikap tersebut membuat sejumlah mekanisme diplomasi global yang selama ini berjalan menjadi kurang efektif dalam menyelesaikan konflik internasional tertentu. Karena itu, Indonesia mencoba membuka jalur diplomasi baru dengan bergabung dalam forum yang diinisiasi melalui pendekatan politik yang berbeda.

“Presiden berusaha untuk ikut aktif dalam menyelesaikan atau mendorong agar perdamaian segera terwujud. Tentunya melalui berbagai diplomasi yang beliau lakukan, baik dengan Amerika Serikat, negara-negara Teluk, maupun negara-negara Eropa,” kata Sigit.

]]> https://eranasional.com/99648/kapolri-jelaskan-langkah-diplomasi-prabowo-bergabung-di-board-of-peace/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/99296/kapolri-dukung-kebijakan-dedi-mulyadi-soal-larangan-pelajar-naik-motor https://eranasional.com/99296/kapolri-dukung-kebijakan-dedi-mulyadi-soal-larangan-pelajar-naik-motor#respond Thu, 05 Mar 2026 23:53:33 +0000 https://eranasional.com/99296/kapolri-dukung-kebijakan-dedi-mulyadi-soal-larangan-pelajar-naik-motor Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan yang diterapkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait penguatan kedisiplinan pelajar di sekolah. Salah satu aturan yang mendapat perhatian adalah larangan bagi siswa membawa sepeda motor ke sekolah, khususnya bagi pelajar yang belum memenuhi syarat usia berkendara atau yang jarak sekolahnya masih dapat dijangkau dengan moda transportasi lain.

Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri kegiatan Safari Ramadan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dirangkaikan dengan peresmian program rumah tidak layak huni bagi jajaran kepolisian daerah di Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Listyo Sigit menilai langkah yang diambil pemerintah daerah merupakan bentuk dukungan nyata terhadap upaya menciptakan ketertiban berlalu lintas serta membangun karakter generasi muda.

Menurut Kapolri, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah provinsi tersebut sejalan dengan upaya kepolisian dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pelajar. Ia mengatakan bahwa masih banyak siswa yang mengendarai sepeda motor meskipun belum memiliki izin mengemudi yang sah atau belum cukup umur sesuai ketentuan peraturan lalu lintas.

Ia menilai langkah Gubernur Jawa Barat yang melarang siswa membawa sepeda motor ke sekolah merupakan contoh nyata bagaimana pemerintah daerah dapat membantu aparat penegak hukum dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas. Kapolri menyebut kebijakan tersebut bukan sekadar aturan administratif, tetapi juga bagian dari pendidikan karakter bagi generasi muda.

Menurutnya, jika pelajar sejak dini dibiasakan mematuhi aturan lalu lintas, maka mereka akan tumbuh menjadi masyarakat yang lebih tertib dan bertanggung jawab di masa depan. Ia menegaskan bahwa pembentukan karakter disiplin memang harus dimulai sejak usia sekolah.

]]> https://eranasional.com/99296/kapolri-dukung-kebijakan-dedi-mulyadi-soal-larangan-pelajar-naik-motor/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/98104/bintang-mahaputera-menanti-kapolri-prabowo-bentuk-terima-kasih-dan-kebanggaan https://eranasional.com/98104/bintang-mahaputera-menanti-kapolri-prabowo-bentuk-terima-kasih-dan-kebanggaan#respond Fri, 13 Feb 2026 17:32:21 +0000 https://eranasional.com/98104/bintang-mahaputera-menanti-kapolri-prabowo-bentuk-terima-kasih-dan-kebanggaan Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan rencananya untuk menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputera kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Listyo Sigit Prabowo. Pernyataan tersebut disampaikan saat peresmian 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri secara serentak di seluruh Indonesia yang dipusatkan di SPPG Palmerah, Jakarta, Jumat (13/2).

Dalam kesempatan yang sama, Presiden lebih dahulu menyerahkan sejumlah tanda kehormatan negara kepada tokoh-tokoh yang dinilai berjasa dalam mendukung program strategis nasional. Di antara penerima penghargaan tersebut adalah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakil Kapolri Komjen Dedi Prasetyo, serta pengusaha petambak Haji Zaini Sidi yang dinilai berkontribusi dalam penguatan ketahanan pangan berbasis masyarakat.

Saat menyampaikan sambutan, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa nama Kapolri belum termasuk dalam daftar penerima penghargaan pada hari itu karena telah dipersiapkan untuk menerima penghargaan yang lebih tinggi.

Menurut Presiden, dedikasi dan kontribusi Kapolri dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah, termasuk penguatan pelayanan publik dan partisipasi aktif Polri dalam program pemenuhan gizi masyarakat, layak mendapatkan apresiasi khusus dari negara.

“Saya kira beliau pantas mendapatkan penghargaan yang lebih tinggi. Mungkin Mahaputera itu yang tepat,” ujar Presiden Prabowo di hadapan para undangan yang terdiri dari jajaran pejabat negara, perwira tinggi Polri, serta perwakilan masyarakat.

Ucapan tersebut disambut tepuk tangan meriah dari para hadirin. Presiden bahkan mengungkapkan bahwa dirinya telah menanyakan langsung kepada Kapolri apakah yang bersangkutan sudah pernah menerima Bintang Mahaputera. Setelah mendapat jawaban belum, Presiden menyatakan komitmennya untuk memberikan langsung tanda kehormatan tersebut.

Bintang Mahaputera merupakan tanda kehormatan tertinggi kedua di Indonesia setelah Bintang Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan oleh Presiden kepada warga negara Indonesia yang dinilai berjasa luar biasa dalam menjaga keutuhan, kelangsungan, serta kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Secara historis, Bintang Mahaputera telah dianugerahkan kepada berbagai tokoh nasional dari beragam latar belakang, mulai dari pejabat negara, tokoh masyarakat, akademisi, hingga figur yang memiliki kontribusi besar dalam bidang pertahanan, keamanan, sosial, dan pembangunan nasional.

Penganugerahan ini bukan sekadar simbol seremonial, melainkan bentuk pengakuan negara atas dedikasi panjang, kepemimpinan, dan pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Peresmian 1.072 SPPG Polri menjadi momentum penting yang menegaskan peran institusi kepolisian dalam mendukung agenda pembangunan manusia. Program SPPG dirancang untuk memperkuat pelayanan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil, guna menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Dalam beberapa kesempatan, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk mendukung program-program strategis pemerintah.

Melalui jaringan kepolisian hingga tingkat daerah, Polri dinilai mampu mempercepat distribusi bantuan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan implementasi program berjalan efektif dan tepat sasaran. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas sinergi tersebut.

Ia menilai, keberhasilan program nasional tidak dapat dicapai tanpa kolaborasi lintas institusi, termasuk aparat keamanan. Menurutnya, Polri telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung agenda pembangunan berbasis kesejahteraan masyarakat.

Dalam suasana yang hangat, Presiden Prabowo juga menyampaikan ungkapan emosional saat berbicara mengenai rencana pemberian penghargaan kepada Kapolri. Ia menggambarkan momen tersebut sebagai kebanggaan seorang pemimpin kepada bawahannya yang dinilai telah bekerja dengan penuh dedikasi.

“Ini kehormatan bagi seorang pemimpin. Ini kebahagiaan seorang bapak bisa mengucapkan terima kasih kepada anaknya. Kebanggaan,” ujar Presiden.

Pernyataan tersebut memperlihatkan hubungan kerja yang solid antara pimpinan negara dan pimpinan institusi kepolisian. Dalam konteks kepemimpinan nasional, sinergi yang kuat antara Presiden dan Kapolri menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendorong percepatan program prioritas.

Di hadapan anggota dewan, Kapolri menegaskan bahwa perubahan posisi struktural Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan institusi kepolisian, sistem ketatanegaraan, hingga kewibawaan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Menurutnya, model kepolisian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden merupakan bentuk ideal dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.

“Saya tegaskan di hadapan pimpinan dan seluruh anggota Komisi III DPR RI bahwa saya menolak Polri berada di bawah kementerian,” ujar Listyo Sigit dalam forum resmi tersebut.

Kapolri menilai bahwa jika Polri ditempatkan di bawah kementerian tertentu, maka akan terjadi tumpang tindih kewenangan serta berkurangnya efektivitas pengambilan keputusan strategis, khususnya dalam kondisi darurat keamanan dan penegakan hukum nasional. Ia menekankan bahwa Polri memiliki peran vital dalam menjaga keamanan dalam negeri yang bersifat lintas sektor.

Menurutnya, posisi Polri yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan saat ini sudah tepat dan relevan dengan kebutuhan negara. Perubahan struktur tersebut, kata dia, justru dapat memperpanjang jalur komando dan memperlambat respons institusi terhadap dinamika keamanan nasional.

Lebih lanjut, Listyo Sigit menyebut bahwa pelemahan institusi kepolisian secara struktural tidak hanya berdampak pada organisasi Polri semata, tetapi juga pada negara dan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri juga menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian untuk tetap konsisten memperjuangkan posisi Polri agar tetap berada langsung di bawah Presiden. Ia meminta jajarannya memahami isu ini sebagai bagian dari tanggung jawab institusional, bukan kepentingan personal atau kelompok.

“Saya minta seluruh jajaran melaksanakan ini dan memperjuangkan sampai titik darah penghabisan,” tegasnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan sikap kepemimpinan Kapolri dalam menjaga soliditas internal Polri di tengah menguatnya wacana perubahan kelembagaan yang belakangan kembali mencuat di ruang publik dan parlemen.

Menariknya, Kapolri juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat mendapat tawaran untuk mengisi jabatan menteri kepolisian apabila wacana tersebut direalisasikan. Namun, ia secara tegas menyatakan penolakan terhadap tawaran tersebut.

Ia menilai bahwa pembentukan kementerian kepolisian bukanlah solusi bagi penguatan institusi penegak hukum. Bahkan, ia menyampaikan pernyataan bernada reflektif bahwa dirinya lebih memilih meninggalkan jabatan ketimbang menerima posisi tersebut.

“Kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani,” ucapnya, yang sontak menarik perhatian peserta rapat.

Pernyataan ini dipahami sebagai bentuk penegasan sikap personal sekaligus simbol komitmen Kapolri terhadap prinsip independensi dan profesionalisme Polri.

Wacana menempatkan Polri di bawah kementerian sejatinya bukan isu baru. Dalam beberapa tahun terakhir, gagasan ini kerap muncul dengan alasan penguatan pengawasan sipil dan reformasi kelembagaan. Namun, di sisi lain, banyak pihak menilai bahwa langkah tersebut justru berpotensi mengganggu independensi Polri dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.

Sejumlah pakar hukum tata negara sebelumnya juga menyampaikan bahwa posisi Polri langsung di bawah Presiden merupakan bentuk pengawasan politik tertinggi yang sah dalam sistem presidensial, selama tetap diimbangi dengan mekanisme pengawasan DPR dan lembaga pengawas internal maupun eksternal.

Sikap tegas Kapolri dalam forum resmi DPR ini sekaligus menjadi sinyal kuat arah kepemimpinan Polri ke depan. Listyo Sigit menunjukkan bahwa institusi kepolisian tidak hanya fokus pada agenda penegakan hukum dan keamanan, tetapi juga pada konsistensi terhadap sistem ketatanegaraan yang berlaku.

Di tengah tantangan keamanan, dinamika politik, serta tuntutan reformasi, pernyataan Kapolri ini dipandang sebagai upaya menjaga stabilitas kelembagaan Polri agar tetap profesional, modern, dan terpercaya.

Dengan penegasan tersebut, polemik mengenai posisi Polri di bawah kementerian diperkirakan akan terus menjadi bahan diskusi publik dan parlemen. Namun setidaknya, sikap resmi Kapolri telah disampaikan secara terbuka dan jelas di hadapan wakil rakyat.

“Pemusnahan barang bukti (barbuk) narkoba hasil bekerjanya Polri selama satu tahun Oktober 2024-Oktober 2025 yang berhasil mereka sita, rebut, adalah 214,84 ton, yang nilai uangnya Rp 29,37 triliun,” kata Prabowo dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025).

Prabowo mengatakan penyitaan narkoba berkat kinerja Polri ini telah menyelamatkan dua kali jumlah penduduk bangsa Indonesia. Ada 629 juta jiwa yang bisa diselamatkan.

“Dan bila tidak berhasil mereka cegah atau mereka sita, mereka tangkap, itu bisa digunakan oleh 629 juta manusia, berarti lebih dari dua kali bangsa Indonesia, hampir dua kali,” ujar Prabowo.

Karena itulah, Prabowo pun menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya atas penangkapan dan penyitaan terkait narkoba ini. Prabowo menyampaikan penghargaan kepada anggota kepolisian di mana pun yang tengah bertugas.

“Saya dalam hal ini menyampaikan penghargaan saya sebesar besarnya kepada seluruh anggota kepolisian negara Indonesia di mana pun sedang bertugas,”ujar Prabowo.

214,84 Ton Narkoba Dimusnahkan

Polri memusnahkan barang bukti narkoba dari berbagai jenis seberat 214,84 ton. Jika dikonversi ke rupiah, ratusan ribu kilogram (kg) narkoba itu nilainya lebih dari Rp 29 triliun.

“Total nilai konversi setara dengan Rp 29,37 triliun dan menyelamatkan kurang lebih 629,93 juta jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, Rabu (29/10).

Kapolri mengatakan pemusnahan barang bukti narkoba ini dalam rangka mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dalam memberantas narkoba di Indonesia. Dia mengatakan pemusnahan narkoba ini menjadi wujud dukungan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Upaya pemberantasan narkoba merupakan tindak lanjut dari Misi Asta Cita Bapak Presiden RI yang juga ditegaskan melalui sasaran prioritas ke-4 pada Program Pemerintah, yaitu ‘pencegahan dan pemberantasan narkoba’,” kata Kapolri.

Dalam kurun waktu setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Polri telah mengungkap 49.306 kasus narkoba yang melibatkan 65.572 tersangka. Polri juga menyita berbagai jenis narkoba dengan berat total 214,84 ton.

Total barang bukti narkoba yang sudah dimusnahkan seberat 212,7 ton. Sisa barang bukti yang akan dimusnahkan oleh Presiden Prabowo sebanyak 2,1 ton.

Barang bukti narkoba seberat total 214,84 ton yang dimusnahkan terdiri atas 186,7 ton ganja, 9,2 ton sabu, 1,9 ton tembakau Gorilla, 2,1 juta butir ekstasi, 13,1 juta butir obat keras, 27,9 kg ketamin, 34,5 kg kokain, 6,8 kg heroin, 5,5 kg tetrahidrokanabinol (THC), 18 liter etomidate, 132,9 kg hashish, 1,4 juta butir Happy Five, dan 39,7 kg Happy Water.

Pembinaan Penyalahgunaan Narkoba

Polri akan terus mencegah dan memberantas peredaran narkoba yang berdampak buruk pada masyarakat, terutama generasi muda usia 15-24 tahun. Selain penindakan, Polri juga memberantas narkoba dengan pencegahan hingga penanganan korban penyalahgunaan narkoba.

“Polri telah mengidentifikasi 228 kampung narkoba di seluruh Indonesia, dan 118 di antaranya telah berhasil ditransformasi menjadi kampung bebas dari narkoba,” katanya.

Jenderal Sigit juga melaporkan saat ini terdapat 615 lembaga rehabilitasi di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 393 rehabilitasi medis dan 222 rehabilitasi sosial.

Dalam kunjungan tersebut, Sigit meminta jajarannya untuk memperkuat pengawasan kualitas makanan atau Quality Control melalui penerapan Food Security.

Langkah ini, kata dia, untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersaji aman dan higienis bagi para penerima manfaat.

“Saya selalu sampaikan pesan ke jajaran agar terkait dengan proses masak, distribusi sampai dengan di tempat selalu dilakukan Quality Control dengan melaksanakan tes Food Security. Sehingga memastikan bahwa pada saat makanan sampai di sekolah semua dalam keadaan higienis siap saja karena itu menjadi penekanan kita khususnya di jajaran SPPG di bawah naungan Mabes Polri dan Polda jajaran,” ujar Sigit.

Sigit mengungkapkan, hingga saat ini terdapat 617 SPPG Polri dengan rincian 103 SPPG telah operasional, 31 SPPG tahap persiapan operasional, dan 483 SPPG masih dalam tahap pembangunan.

“Jika seluruhnya beroperasi, layanan tersebut diperkirakan dapat menjangkau 2.159.500 penerima manfaat dan menyerap 30.850 tenaga kerja,” ujar Sigit.

Menurutnya, SPPG Pabelan Polres Semarang mulai beroperasi pada 22 September 2025 dengan melibatkan 50 orang pekerja untuk melayani 3.497 penerima manfaat, mulai dari pelajar, ibu menyusui, hingga ibu hamil.

Dalam kesempatan yang sama, Sigit juga meninjau kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan menyalurkan beras SPHP. Hingga 22 September 2025, Polri tercatat telah menyalurkan 72.567 ton beras SPHP pada 54.454 lokasi di seluruh Indonesia.

“Polri berkomitmen untuk terus mendukung keberhasilan berbagai program pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai modal utama menggapai visi bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Sigit.

Hal itu direspon oleh Iwan Setiawan sebagai Direktur Indonesia Political Review mengatakan kalaupun ada pergantian Kapolri dalam waktu dekat, menurut dia kedua tokoh ini cukup ideal.

“Punya keunggulan dan kelebihan masing-masing. Namun, siapa yang akan diajukan ke DPR untuk diuji kelayakan, itu hak prerogatif Presiden,” ujar Iwan saat di hubungi Eranasional di Jakarta, Kamis (10/09/2025).

Dia menambahkan Presiden Prabowo pasti akan memilih siapa yang sekiranya paling loyal dan paling bisa dipercaya olehnya.

Alasannya, lanjut kata Iwan, karena posisi Kapolri ini adalah termasuk posisi paling vital dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk itu, menurut dia, tidak mungkin Prabowo memilih sosok yang terafiliasi dengan kelompok politik lain, termasuk kelompok politik Jokowi.

“ Kalaupun berasal dari circle atau punya afiliasi kuat dengan partai tertentu, pasti diminta untuk clearka itu,” pungkas Iwan.

Sebagai informasi Komjen Rudy Heriyanto menjabat Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak 11 Desember 2023.

Sebelum promosi jenderal bintang tiga, Rudy Heriyanto, menjabat Kapolda Banten.

Diketahui Irjen Pol Rudi Darmoko saat ini menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur . Rudi Darmoko adalah peraih Adhi Makayasa Akpol 1993.

Karier Irjen Rudi Darmoko Melejit di Era Prabowo. Perwira tinggi kelahiran 7 Desember 1971 berpengalaman dalam bidang SDM.

Ayah dari Irjen Rudi Darmoko merupakan pelatih Presiden Prabowo saat di Kopassus. []

Jenderal Sigit mengungkapkan pihaknya telah bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk mengumpulkan seluruh informasi menjadi satu. Sehingga hal ini perlu dituntaskan.

“Ya tentunya dengan kerja sama antara TNI, Polri, dan masyarakat serta tentunya dukungan doa dari ulama ini menjadi salah satu hal yang bisa mengakselerasi terciptanya situasi yang kondusif,” kata Jenderal Sigit kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Minggu (7/9/2025)

Jenderal Sigit mengatakan Polri dan TNI akan terus bersama menjaga keamanan warga. Serta, tugas untuk mendalami peristiwa yang terjadi mulai dari fakta-fakta yang akan dilengkapi.

Kemudian tentunya kami memiliki tugas untuk kemudian mendalami peristiwa yang terjadi. Mulai dari fakta-fakta yang sudah kita dapatkan tentunya akan kita terus lengkapi,” jelas Sigit.

Sementara itu Sigit mengatakan juga akan terbuka menerima informasi dari masyarakat terkait peristiwa yang tengah didalami, guna mengungkap peristiwa menjadi terang.

“Jadi tentunya kami mendukung seluruh masukan informasi yang tentunya bisa membuat yang saat ini sedang kita laksanakan bisa betul-betul bisa menjadi terang,” tutur Sigit.

Terkait hal ini, Sigit juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat atas kerja samanya yang secara perlahan-lahan saat ini situasi sudah kembali normal. []

Berdasarkan hasil pemeriksaan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, dua anggota dilarang masuk dalam pelanggaran berat. Keduanya yakni Komandan Batalyon Resimen IV Brimob Polri Kompol Cosmas Kaju Gae dan Bripka Rohmat, anggota Sat Brimob Polda Metro Jaya.

“Kategori pelanggaran berat dilakukan Kompol K jabatan Danyon Resimen 4 Kor Brimob Polri, duduk di sebelah kiri pengemudi. Kedua Bripka R, Badan Satuan Brimob PMJ sebagai sopir,” kata Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi (Karowabprof) DivPropam Polri Brigjen Agus Wijayanto dalam konferensi pers, Senin (1/09/2025).

Sementara lima anggota lainnya, masuk dalam kategori pelanggaran sedang berdasarkan hasil pemeriksaan. Mereka duduk di mobil bagian belakang sebagai penumpang saat terjadi kejadian tersebut.

Kelimanya adalah anggota Sat Brimob Polda Metro Jaya yakni Aipda M. Rohyani, Briptu Danang, Briptu Mardin, Baraka Jana Edi, dan Baraka Yohanes David.

“Untuk kategori-kategori sedang dapat dituntut dan keputusan di KKEP macamnya sanksi patsus atau demosi atau periodisasi dan penundaan pendidikan. Itu semua berdasarkan fakta di sidang KKEP,” ucap Agus.

Untuk sidang KKEP terhadap Cosmas yang digelar akan digelar pada Rabu (3/9), lalu Rohmat diagendakan pada Kamis (4/9). Sedangkan untuk lima anggota lainnya akan dijadwakan setelahnya.

Di sisi lain, Agus menyebut berencana melakukan gelar perkara pada Selasa (2/9) hari ini setelah ditemukan adanya dugaan tindak pidana dalam kasus kematian Affan.

“Gelar (perkara) ini disebabkan oleh hasil pemeriksaan pada wujud perbuatan pelanggaran kategori berat ditemukan adanya unsur pidana,” ujarnya.

Disampaikan Agus, gelar perkara itu nantinya juga akan dihadiri oleh pengawas eksternal yakni Kompolnas dan Komnas HAM. Sementara dari internal juga akan diikuti oleh jajaran Itwasum, Bareskrim, SDM, Divkum hingga Propam Brimob dan Divisi Propam Polri.

“Sehingga kita laksanakan gelar perkara semua nanti keputusannya ada di gelar hari Selasa,” katanya.

Situasi ini menegaskan bahwa Polri tengah menghadapi krisis kepercayaan serius dari masyarakat.

Menurut pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, kondisi tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebagai pemegang otoritas dan penanggung jawab keamanan nasional berdasarkan UUD 1945 dan UU Kepolisian, Kapolri harus menunjukkan sikap negarawan di tengah situasi genting ini.

“Ketika kantor polisi sendiri tidak lagi aman, yang terguncang bukan sekadar tembok institusi. Kapolri perlu menunjukkan jiwa satria, berani bertanggung jawab penuh, bahkan bila itu harus menyerahkan mandat dan mundur dari jabatannya,” kata Azmi, yang juga Sekjen Mahupiki (Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia), Sabtu (30/8).

Azmi menegaskan, keberanian seorang pemimpin tidak hanya diukur dari kemampuannya bertahan, tetapi juga dari kesediaannya mundur jika itu menjadi jalan terbaik untuk memulihkan kepercayaan publik.

Lebih jauh, ia menilai kemarahan publik saat ini bukan sekadar dipicu oleh satu insiden, melainkan akumulasi dari rasa ketidakadilan, ketimpangan, dan kekecewaan terhadap aparat penegak hukum maupun oknum penyelenggara negara.

“Yang dibutuhkan bukan sekadar pengamanan represif, melainkan kepemimpinan yang berani mengambil tanggung jawab moral di hadapan rakyat,” ujarnya.

Azmi juga mengingatkan, jika kantor polisi dan markas Brimob saja tidak mampu dijaga, maka yang runtuh bukan hanya bangunan institusi, melainkan fondasi keamanan negara. Kondisi tersebut bisa berdampak serius terhadap legitimasi pemerintah.

“Kalau fondasi keamanan itu goyah, yang hilang bukan hanya kepercayaan rakyat kepada polisi, tapi juga kepada pemerintah. Inilah titik paling berbahaya, ketika rakyat tidak lagi percaya. Negara bukan hanya menghadapi kerusuhan di jalanan, tapi ancaman delegitimasi yang dapat mengguncang keberlangsungan kekuasaan itu sendiri,” tegas Azmi.

Oleh karena itu, menurutnya, saat ini pilihan ada di tangan Presiden dan Kapolri: apakah melakukan reset kepemimpinan di tubuh Polri atau menghadirkan strategi baru yang lebih manusiawi, transparan, dan akuntabel serta mampu memulihkan kembali komunikasi dengan masyarakat.

“Tantangan terkait pemberantasan karena mereka memindahkan server-server yang tadinya ada di dalam negeri, kemudian bergeser ke luar negeri,” kata Sigit dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024).

Sigit mengungkapkan, beberapa negara yang terdeteksi menjadi tempat pengendalian server judi online yakni Taiwan, Thailand, Kamboja, Filipina, serta Tiongkok. Kendala muncul lantaran terdapat regulasi negara-negara tersebut dengan Indonesia yang melarang judi online.

“Di mana negara tersebut memiliki regulasi yang berbeda dengan Indonesia, di sana sebagian dilegalkan, sementara Indonesia ini ilegal, sehingga ini menjadi masalah sendiri pada saat kita melakukan pemberantasan pemberantasan judi online,” kata dia.

Modus lainnya dengan memanfaatkan para influencer, kemudian backlink situs pemerintah, dan broadcast promosi di media sosial. Selain itu terdapat pergeseran metode pembayaran, yang tadinya menggunakan rekening, saat ini melalui payment gateway, QRIS, E-Wallet, hingga kripto. Transaksinya bisa dalam jumlah minimal Rp 10 ribu sehingga bisa terjangkau masyarakat menengah Bawah.

“Sehingga hari ini menyebabkan penyebaran dari pelaku maupun masyarakat yang kemudian addict terhadap judi online tersebut,” kata Sigit.

Kepolisian mencatat sejak 2020 hingga 2024 telah mengamankan 96 tersangka terkait judi online, kemudian membekukan 5.991 rekening dan mematikan 68.108 situs judi online.

“Harapannya Hari Bhayangkara dapat memacu semangat Polri dalam melaksanakan tugas pengabdian sekaligus mengokohkan rasa persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa sebagai modal kekuatan demi wujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Sigit dalam arahannya pada upacara Hari Bhayangkara ke-78 di Lapangan Monas, Jakarta, Senin petang.

Jenderal polisi bintang empat itu menuturkan, tahun 2024 menjadi sejarah perjalanan Polri di tengah pesta demokrasi.

Polri bersama TNI, penyelenggara pemilu dan elemen masyarakat lainnya berjuang mengawal proses demokrasi dan menjaga kebersamaan persatuan dan kesatuan bangsa.

“Syukur Pemilu 2024 berhasil terselenggara dengan stabilitas kamtibmas yang terjaga karena kita memiliki cita-cita yang sama untuk Indonesia maju,” ucap Sigit.

Setelah Pemilu 2024 selesai, kata dia, Bangsa Indonesia akan menyelenggarakan Pilkada serentak 2024 pada November mendatang.

“Oleh karena itu, Polri telah melakukan pemetaan melalui indeks potensi kerawanan pilkada sebagai dasar pelaksanaan Operasi Mantap Praja dan Satgas Nusantara Cooling System,” ujarnya.

Mantan Kabareskrim Polri itu menambahkan, rangkaian Hari Bhayangkara tahun ini menjadi bagian dari pengabdian masyarakat dan cooling system untuk meningkatkan kepedulian, kebersamaan dan sinergisitas berupa penyaluran paket bansos, bedah rumah ibadah, bakti kesehatan, pengobatan gratis, kelompok disabilitas, stanting, bantuan hidup dasar.

Polri juga meningkatkan sinergisitas dengan menggelar lomba-lomba diikuti personel TNI-Polri, masyarakat umum, debat mahasiswa, kritikan lewat stand up comedy. Dan juga kegiatan perlombaan olahraga seperti, karate, judo, bola voli dan masih banyak lainnya.

Puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-78 dimeriahkan dengan pesta rakyat, dihadiri hampir 200 ribu masyarakat yang diundang ke Monas untuk menikmati panggung musik dan kuliner UMKM.

Masyarakat dan tamu undangan juga disuguhkan parade defile almatsus dan personel kepolisian yang menunjukkan kesiapan Polri dalam melaksanakan tugas pengabdian-nya.

Pada momen tersebut, Sigit kembali menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat, karena belum bisa memenuhi harapannya dalam melayani dengan sebaik-baiknya.

“Kami mengucapkan permohonan maaf, apabila dalam bertugas masih banyak terdapat kekurangan. Dan kami terus berkomitmen untuk membuka ruang kritik, saran serta aspirasi dalam rangka evaluasi dan perbaikan organisasi sehingga dapat terus melakukan setapak perubahan demi mewujudkan Polri yang dicintai, sebagai mana harapan masyarakat,” tutur Sigit.

“Sebagaimana pesan Bapak Presiden, kami berkomitmen menjadi Bhayangkara sejati yang mengabdi tanpa henti kepada masyarakat, bangsa dan negara untuk kemajuan Indonesia,” sambung Sigit.

Hingga berita ini diturunkan, pesta rakyat dalam rangka Hari Bhayangkara ke-78 masih berlangsung, sejumlah warga memadati panggung untuk menyaksikan penampilan musik penyanyi idolanya.

Hari Bhayangkara ke-78 Polri mengangkat tema utama yakni “Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”.

Awak media tidak dipersilakan meliput. Kemudian, tidak ada doorstop usai kegiatan tersebut. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan Kapolri hadir membuka pelaksanaan rakernis Brimob yang di hadiri oleh pejabat utama Brimob beserta Komandan Satuan (Dansat) Brimob seluruh Indonesia. Dalam pembukaan, Kapolri menyampaikan sejumlah arahan kepada jajaran Brimob.

“Untuk pointers yang utama yang disampaikan oleh Bapak Kapolri beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Brimob dari Sabang sampai Marauke di satgas di Mako Brimob sampai yang di kewilayahan atas semua dedikasi yang kinerjanya yang selama ini sudah dilaksanakan baik di saat pemilu mulai sampai masa saat ini allhamdulilah untuk keamanan tetap bisa di kontrol dan di kendalikan, terkendali,” kata Sandi saat dikonfirmasi, Kamis (7/3/2024).

Kemudian, Brimob juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan penugasan seperti satgas di Papua, satgas di aman nusa ataupun keegiatan kemanusiaan lainnya. Menurut Sandi, kegiatan baik di dalam maupun di luar negeri sudah membawa nama baik Kepolisian Negara Repubik Indonesia.