JAKARTA, Eranasional.com – Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan pemerintah berencana akan memberikan grasi secara massal kepada narapidana  kasus narkoba.

Kata Mahfud, pemberian grasi massal dilakukan lantaran lebih dari 50 persen penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan napi narkoba, yang berakibat penghuninya melebihi kapasitas.

“Kami merencanakan itu, tapi belum dibahas di kabinet. Baru di tingkat Polhukam kami berkoordinasi, sedang merencanakan pemberian grasi massal,” kata Mahfud usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/10/2023).

Dirincinya, saat ini sekitar 270.000 penghuni lapas, 51 persen di antaranya adalah narapidana kasus narkoba.

Nantinya, lanjut Mahfud, pemberian grasi massal napi kasus narkoba terlebih dahulu didiskusikan dengan Mahkamah Agung (MA). Selain itu akan diteliti apakah layak napi tersebut diberikan pengampunan oleh presiden.

Dia mengungkapkan, banyak narapidana kasus narkoba adalah pengguna, bukan bandar atau pengedar.

“Bahkan ada di antaranya yang mungkin terjebak oleh temannya, terjebak oleh aparat nakal dan sebagainya. Itu nanti akan diteliti satu-satu, lalu kita akan usulkan pemberian itu. Pemberian grasi massal itu tentu harus didiskusikan juga dengan MA. Itu sedang kami rancang sekarang,” ucap Mahfud.

Menurut Mahfud, pemberian seperti ini bukan yang pertama kali dilakukan. Sebelumnya, grasi massal juga diberikan saat pandemi COVID-19 lalu untuk napi-napi kasus ringan.

Kapan direalisasikan, kata Mahfud, rencananya dilakukan sebelum 2024. Kata dia, rencana ini akan segera dilaporkan ke Presiden Jokowi saat sudah siap.

“Rencana pemberian grasi massalnya itu diusahakan sebelum 2024. Sekarang ini pembahasannya baru di tingkat Menko Polhukam dengan para menteri. Kalau sudah siap semua, akan disampaikan ke Bapak Presiden untuk diputuskan,” pungkas Mahfud.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membantah isu yang menyebutkan anaknya, Yamitema Tirtajaya Laoly, memonopoli bisnis di lembaga pemasyarakatan (lapas) akibat pernyataan aktor Tio Pakusadewo dalam wawancara di YouTube Uya Kuya.

“Ah, bohong besar itu,” ucap kata Yasonna di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/5/2023).

Yasonna Laoly justru membongkar bahwa Tio pernah melakukan pelanggaran berat saat berada di rutan.

Sebagai informasi, jagad media sosial tengah diramaikan kabar yang menyebutkan dugaan keterlibatan anak Menkum HAM Yasonna Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly, memonopoli bisnis di lapas.

Dalam narasi yang beredar di medsos, bisnis koperasi dan kantin di beberapa lapas disebut dimonopoli oleh Jeera Foundation dengan perusahaannya PT Natur Palas Indonesia. Anak Yasonna disebut menjadi chairman dan cofounder perusahaan tersebut.

Sebelumnya, Wakil Menkum HAM Eddy Hiariej menjawab secara normatif. Kata Eddy, hal itu baru sebatas rumor.

“Itu kan baru rumor yang beredar ya,” kata Eddy di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2023).

JAKARTA, Eranasional.com – Aktor Tio Pakusadewo membongkar ada sebuah yayasan swasta yang berkuasa dan menjadikan Rumah Tahanan atau Lembaga Permasyarakatan (Lapas) sebagai ladang bisnis.

Tio pakusadewo mengatakan yayasan tersebut digagas oleh mantan napi koruptor yang bekerjasama dengan anak dari seorang menteri.

“Penggagasnya (foundation) itu bekas napi koruptor. Cuman dia pintar lah, link-nya banyak. Terus, dia ngegaet salah satu menteri, anaknya atau keponakannya lah,” kata Tio Pakusadewo dalam kanal Youtube Uya Kuya TV, Sabtu (29/4/2023).

Namun, Tio Pakusadewo enggan membocorkan nama menteri yang terlibat karena tidak baik untuk posisinya dan Uya Kuya yang membuat podcast YouTube.

Mantan pengguna narkoba tersebut mengatakan yayasan yang dikelola anak seorang menteri ini sangat berkuasa di beberapa lapas, salah satunya Lapas Cipinang.

“Ya udah, dia lah (foundation) yang paling berkuasa di penjara. Kayaknya nggak cuman di Cipinang aja deh,” ujar Tio Pakusadewo.

Foundation ini diketahui memiliki motivasi membuat narapidana lebih punya tujuan hidup.

Sayangnya, Tio Pakusadewo mengungkapkan operasinya tidak memberikan efek apa pun kepada semua narapidana.

“Membuat para napi lebih punya tujuan hidup. Bagus, bagus, bagus banget. Tapi, nggak ngefek sampai ke seluruh napi. Kalau napi yang setuju, ngangguk sama aturannya mereka ya nyaman hidupnya. Dah lah ini harus dibenahin lah,” ujarnya.

Menurut Tio Pakusadewo, yayasan swasta ini seolah memanfaatkan semua lini dalam lapas sebagai ladang bisnis. Salah satunya, mereka menjual air minum dengan label kuning yang dijual dengan harga cukup tak wajar.

Selain itu, makanan untuk narapidana juga seolah dibuat tak manusiawi supaya membeli makanan di kantin yang dikelola yayasan tersebut.

“Ya itu kayak air, kita terpaksa harus beli di situ kan sama kantin. Makanan bukan dibuat sama mereka (tapi makanan penjara dibuat nggak enak). Kalau mau makan enak yang beli di kantin mereka, pokoknya semua dikelola sama mereka lah dan harga Jaksel,” katanya.

Menanggapi hal tersebut Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly membantah tudingan terhadap anaknya, Yamitema Laoly, yang disebut melakukan monopoli bisnis di lembaga pemasyarakatan (lapas).

“Ah, bohong besar itu. Enggak ada. Nanti ada keterangan dari kalapasnya,” ujar Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/5/2023).

Yasonna menjelaskan, Jeera Foundation merupakan yayasan yang melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap narapidana.

Yayasan tersebut, kata dia, memang memiliki kerja sama dengan beberapa lapas. Selain itu, yayasan tersebut juga pernah meminta Tio Pakusadewo untuk menjadi pelatih.

“Itu kan Tio pernah dua kali di sana. Dia juga pernah dipakai Jeera menjadi pelatih. Jadi, Jeera itu yayasan yang membina napi, barista, (kerajinan) kulit, mereka memang ada kerja sama dengan koperasi di tempat dia itu. Tio pernah diminta pelatih,” kata Yasonna.

Namun, karena Tio disebut-sebut melakukan pelanggaran berat, ia diberhentikan menjadi pelatih. Yasonna mengatakan, kepala rutan setempat akan menjelaskan lebih detail terkait hal ini.

“Tapi, karena dia melakukan pelanggaran berat, diberhentikan. Bahkan dia pernah dimasukkan ke straft cell. Nanti biar karutan yang menjelaskan,” ujarnya.

Sementara itu dilansir dari unggahan Twitter @PartaiSocmed, yayasan yang dimaksud Tio Pakusadewo diduga Jeera Foundation dengan perusahaannya PT Natur Palas Indonesia. Anak Menkumham Yasonna Laoly, Yamitema Laoly menjadi Chairman dan Co Founder yayasan tersebut.

JAKARTA, Eranasional.com – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan alasan kenapa terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Richard Eliezer (Bharada E), ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Salemba, Jakarta Pusat. Salah satunya demi keamanan.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS Kemenkum HAM Rika Aprianto mengatakan, penahanan Richard Eliezer di LP Salemba sesuai dengan rekomendasi LPSK dan Kejaksaan Negeri (Kejari) DKI Jakarta.

“Penempatan Richard Eliezer dilaksanakan sesuai rekomendasi LPSK dan Kejari DKI Jakarta,” kata Rika Aprianti, Senin (27/2/2023).

Dia tidak memungkiri, Richard ditempatkan di LP Salemba juga demi keamanannya. Rika memastikan pihaknya memberikan hak-hak dasar terpidana.

“Selain rekomendasi LPSK dan Kejari, penahanan di LP Salemba juga mempertimbangkan keamanan, pembinaan, pemberian hak-hak dasar dan hak-hak bersyarat,” terangnya.

Seperti diketahui, Richard Eliezer divonis 1,6 tahun penjara. Vonis tersebut jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntutnya 12 tahun penjara.

Kini, vonis tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah karena JPU maupun Richard Eliezer tidak mengajukan banding.

Batas masa piker-pikir untuk melakukan banding telah berakhir, karena ketentuannya adalah 7 hari setelah putusan vonis dibacakan.

Hari ini, Richard Eliezer mulai menghuni salah satu sel LP Salemba.

Setibanya di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur, Andika Dwi disambut oleh Kepala Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur, Mujiarto.

Andika memulai kunjungannya dengan meninjau langsung fasilitas pelayanan publik mulai dari ruang pendaftaran kunjungan, P2U, Dapur dan gedung bimbingan kerja serta fasilitas layanan publik lainnya.

Dia mengapresiasi produk unggulan karya warga binaan Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur yaitu Produk Jahe Merah, minuman yang halal, bermanfaat untuk menghangatkan badan dan menjaga stamina, ujarnya.

Kakanwil juga memberikan pengarahan dan penguatan kepada Jajaran pejabat struktural Lapas Khusus dan Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur agar selalu menjalankan tugas sesuai SOP, tegasnya.

Kakanwil Andika menekankan, di tahun baru 2023 harus memiliki mindset baru.

“Pahami dengan baik Resolusi 2023 Kemenkumham RI dan menerapkannya sesuai dengan 8 Langkah dan Harapan Menteri Hukum dan HAM di Tahun 2023,” pungkasnya.