JAKARTA, Eranasional.com – Seorang korban robot trading menyambangi Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan crazy rich, Wahyu Kenzo.

Kasus yang menjerat Auto Trade Gold (ATG) milik Wahyu Kenzo itu juga menyeret sejumlah nama selebritas. Salah satunya Gus Miftah.

Menanggapi hal tersebut, Gus Miftah angkat bicara terkait dugaan ikut menerima aliran dana robot trading ATG dari tersangka Wahyu Kenzo lewat kegiatan lelang blangkon senilai Rp900 juta.

“Nggak benar itu. Tuduhan pelapor ini asal saja,” ujar Gus Miftah saat dihubungi awak media, Kamis (13/4/2023).

Gus Miftah tidak pernah memanfaatkan uang lelang dari Wahyu Kenzo untuk kepentingan pribadi. Seluruh hasil lelang dipakai untuk kegiatan amal.

“Uang lelang itu saya gunakan buat amal, bukan buat saya pribadi,” ujar Gus Miftah

Gus Miftah juga tidak tahu bila uang hasil lelang ke Wahyu Kenzo diduga berasal dari hasil kejahatan. Ia tidak pernah mencari tahu asal usul sumber dananya.

“Saya hanya melelang. Jadi pas dibeli, saya tidak tahu uangnya dari mana,” kata Gus Miftah.

Gus Miftah pun berjanji akan memberikan penjelasan lebih detail setelah pulang ke Jakarta. Ia saat ini sedang memenuhi panggilan pekerjaan di luar kota.

“Nanti saya buka semuanya,” kata Gus Miftah.

Diketahui, sosok Wahyu Kenzo viral usai terseret kasus penipuan robot trading ATG. Korban penipuannya disebut mencapai puluhan ribu orang dengan total kerugian sampai Rp9 triliun.

Gus Miftah melakukan pelelangan blangkon pada Desember 2021. Blangkon itu terjual seharga Rp900 juta kepada Wahyu Kenzo.

Uang lelang itu lah yang diduga bagian dari hasil robot trading ATG yang sekarang sedang diburu pihak kepolisian.

JAKARTA, Eranasional.com – Aktor Aldi Taher sudah membantu dalam bentuk uang untuk meringankan beban keluarga Indra Bekti alias Inbek. Dia mengirim uang sebesar Rp 1 juta ke rekening istri Inbek, Aldilla Jelita. Dia sempat memperlihatkan hal itu melalui unggahannya di Instagram.

Pekalongan – Menjelang Ramadan, Kasubag TU TPI Kota Pekalongan, Mansur memprediksi harga ikan masih akan naik karena permintaan meningkat.

“Terdapat kecenderungan naiknya harga ikan yang disebabkan karena naiknya permintaan, sementara produksi sedikit,” katanya saat ditemui eranasional usai memantau aktifitas pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Pekalongan, Senin (21/3/2022).

“Hari ini saja harga ikan sudah naik rata-rata Rp2.000, bahkan cumi sudah mencapai Rp78 ribu/kg dimana harga normal Rp55 ribu/kg,” imbuhnya.

Mansur menyebutkan beberapa jenis ikan yang mengalami kenaikan, diantaranya ikan tongkol harga Rp22 ribu/kg dari harga normal sebelumnya Rp15-20 ribu/kg, ikan layang seharga Rp17 ribu/kg dari harga biasanya Rp15 ribu/kg, harga ikan kacangan Rp14 ribu/kg.

Mansur mengatakan, bahwa produksi ikan pada bulan Maret sedikit mengalami penurunan meski berjalan normal.

“Bulan Maret sedikit turun karena banyak yang kosong. Hal ini disebabkan karena angin besar, adanya arus air bawah yang deras serta pendangkalan muara masih terjadi sehingga menyulitkan para nelayan untuk mencari ikan,” katanya.

“Hari ini ada 1 buah kapal purse seine  penampung, dan 2 kapal purse seine kecil. Hasil tangkapannya mencapai 33.468kg dan nilai produksi/raman senilai sekitar Rp480.475.000 yang didominasi oleh ikan cakalang dan layang,” lanjutnya.

Menurut Mansur, aktifitas lelang ramai biasanya menjelang lebaran dan bulan September-Oktober

“Menjelang lebaran kapal-kapal yang berlayarnya sampai Papua pada pulang membawa ikan, sehingga produksi ikan biasanya banyak,” pungkasnya. (em-aha)

JAKARTA – Aksi lelang aset perkara Asabri-Jiwasraya yang dilakukan Kejaksaan Agung kembali dikritisi sejumlah pengamat. Salah satunya dari peneliti dari Lokataru Foundation, Nurkholis Hidayat yang mengungkap sebuah temuan baru atas aksi dugaan sita serampangan yang dilakukan kejaksaan.

Pasalnya, Korps Adhyaksa hanya merujuk kepada Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang terbebani biaya pemeliharaan aset sitaan. Akibatnya, banyak keberatan yang diajukan ke Pengadilan Tipikor atas upaya paksa yang umumnya didasarkan pada ketidakhati-hatian penyidik dalam memisahkan aset mana saja yang terkait atau tidak terkait kasus yang disidik.

“Keberatan tersebut tidak saja berasal dari para tersangka, tetapi juga pihak ketiga lain (yang beritikad baik) yang terkena dampak penyitaan, seperti yang dialami pemilik rekening efek dan ribuan nasabah dan pemegang polis asuransi PT Asuransi Jiwa Wanaartha,” kata Nurkholis di Jakarta, Selasa 15 Juni 2021.

Menurutnya, kegagalan kejaksaan dalam melakukan verifikasi atas asset yang disita atau dirampas akan memberikan dampak sistemik para investor pasar modal dan konsumen bisnis asuransi. “Di sisi lain, praktik penyitaan dan perampasan asset dalam kasus Jiwasraya yang dipenuhi oleh gugatan dari pihak ketiga juga telah membuka fakta adanya celah hukum berkaitan dengan dampak dan konsistensi putusan, serta hukum acara, yang keseluruhannya memberi jalan pada semakin pentingnya penyelesaian RUU Perampasan Aset,” ujarnya.

Fakta persidangan yang selama ini terungkap pun justru berkebalikan dengan dakwaan JPU, bahkan berdasarkan keterangan saksi utama yang dihadirkan oleh JPU dalam kasus ini yaitu Heru Hidayat dan Joko Hartono Tirto, mereka memberikan kesaksian bahwa tidak mengenal, tidak pernah berkomunikasi maupun bertemu dengan antar terdakwa, apalagi membuat kesepakatan untuk tidak memberi sanksi pada produk MI.

Nurkholis pun memberikan yurisprudensi kasus pasar modal serupa, yakni pada putusan kasasi Karen Agustiawan. Mahkamah Agung (MA) menyatakan bahwa kerugian karena penurunan nilai saham (impairment) bukanlah kerugian nyata. “MA memandang bahwa sifat dari kerugian ini bersifat temporer, yang dipengaruhi oleh fluktuatifnya nilai saham. Karena itu, kerugian ini dianggap sebagai kerugian yang tidak riil atau (unrealized loss). Jika setiap penurunan saham-saham perusahaan yang dibeli oleh perusahaan BUMN berkonsekuensi pada lahirnya perbuatan pidana, tentu para manager investasi akan berpikir seribu kali untuk bersedia mengelola investasi perusahaan BUMN di pasar modal Indonesia,” ujarnya.

Senada Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menilai jaksa untuk taat pada UU dalam melakukan penyitaan dan mengembalikan seluruh aset Terdakwa yang melanggar Pasal 39 KUHAP. “Jaksa tidak punya pilihan lain selain tunduk sepenuhnya pada UU tersebut,” ujarnya.

“Konsekuensinya jika lelang tetap dilakukan dan bila putusan ini inkrah, maka jaksa tidak punya pilihan lain selain harus kembalikan seluruh barang dan uang yang disita,” tegasnya.

Ia menambahkan, jika penegakan hukumnya serampangan, maka akan menimbulkan maljustice pada para terpidana. “Jangan sampai para penegak Hukum yang telah melakukan abuse of power dalam kasus Jiwasraya dan Asabri ini,” ujarnya lagi.