Pernyataan itu disampaikan Maruli usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026). Ia menjelaskan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengambil langkah pengamanan apabila suatu kegiatan dinilai berpotensi memicu gangguan ketertiban masyarakat.

“Itu kan tanggung jawabnya koordinator wilayah antara pejabat pemerintahan di sana menganggap ada risiko keributan. Ya kan, itu mereka, tidak ada instruksi langsung,” kata Maruli kepada wartawan.

Isu pembubaran nobar film dokumenter tersebut menjadi perhatian publik setelah sejumlah agenda pemutaran film di beberapa kota dilaporkan dibatalkan atau dihentikan. Film “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” diketahui mengangkat isu sosial dan kondisi masyarakat Papua, sehingga memunculkan berbagai respons di tengah masyarakat.

Peristiwa pembubaran nobar memicu kritik dari sejumlah kelompok masyarakat sipil dan aktivis yang menilai tindakan tersebut berpotensi menghambat kebebasan berekspresi dan ruang diskusi publik. Di media sosial, polemik terkait pembatalan acara itu berkembang luas dan memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan aparat serta pemerintah daerah dalam mengatur kegiatan masyarakat.

Menanggapi berbagai kritik tersebut, Maruli menegaskan TNI tidak terlibat dalam pengambilan keputusan pembubaran acara nobar. Menurut dia, langkah tersebut merupakan hasil koordinasi pemerintah daerah dan aparat keamanan setempat berdasarkan situasi yang berkembang di lapangan.

“Pemda kan yang cerita. Pemda punya koordinasi, mereka kan berwenang untuk mengamankan wilayah,” ujarnya.

Maruli juga membantah anggapan yang menyebut pembubaran acara tersebut sebagai bentuk sikap antikritik terhadap institusi TNI. Ia menegaskan tidak ada instruksi dari Angkatan Darat untuk menghentikan pemutaran film dokumenter tersebut.

“Enggak, bukan, bukan TNI-nya. Pemerintah daerahnya yang memutuskan itu,” tegasnya.

]]> https://eranasional.com/101969/tanggapi-polemik-nobar-pesta-babi-ksad-tegaskan-bukan-instruksi-tni/feed 0 Aditya https://eranasional.com/91415/ksad-tegaskan-situasi-di-beberapa-wilayah-sudah-kondusif https://eranasional.com/91415/ksad-tegaskan-situasi-di-beberapa-wilayah-sudah-kondusif#respond Mon, 01 Sep 2025 07:51:54 +0000 https://eranasional.com/91415/ksad-tegaskan-situasi-di-beberapa-wilayah-sudah-kondusif Jakarta, ERANASIONAL.COM – Situasi di beberapa Kotta termasuk Jakarta sudah kondusif pasca demontrasi yang berujung anarkis beberapa hari terakhir.

Hal ini disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak yang memastikan situasi sudah kondusif di sejumlah wilayah pascademo.

“Sudah (kondusif). Saya pikir sudah enggak ada masalah, mudah-mudahan,” kata Maruli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025).

Pernyataan ini merespons pertanyaan terkait status personel militer yang menjabat di luar 10 kementerian/lembaga (KL) yang diperbolehkan berdasarkan aturan yang ada.

Menurut Maruli, hal ini sesuai dengan pernyataan juru bicara kepresidenan dan ketentuan dalam Peraturan Presiden (Perpres).
“Kan lihat yang pernyataan dari juru bicara kepresidenan, kan ada perpresnya,” kata Maruli kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Kamis 13 Maret 2025.

Ketentuan mengenai prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, tepatnya pada Pasal 47 ayat (2).

Menurut aturan tersebut, prajurit TNI aktif hanya diperbolehkan menduduki sepuluh jabatan sipil tertentu.

Total 10 jabatan yang dapat diduduki oleh prajurit aktif, yaitu: Kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, Pertahanan negara, Sekretaris militer presiden, Intelijen negara, Sandi negara, Lembaga ketahanan nasional, Dewan pertahanan nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika nasional dan Mahkamah Agung.

Saat ditanya apakah Seskab termasuk dalam struktur Sekretariat Militer Presiden (Sesmilpres), Maruli membenarkan.

“Iya, Sesmilpres,” ujarnya.

“Seharusnya di situ kalau berdasarkan itu, tidak harus mundur,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid angkat bicara ihwal perhatian dan diskusi publik mengenai status Letnan Kolonel (Letkol) TNI Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab).

Ia menjelaskan, jabatan Seskab itu berada di bawah Menteri Sekretariat Negara dan Sekretaris Militer.

Politikus Partai Golkar itu menegaskan, keputusan tersebut berada dalam kewenangan konstitusional Presiden Prabowo Subianto.

“Sebagai Kepala Pemerintahan dan Panglima Tertinggi Republik Indonesia, Presiden memiliki kewenangan penuh dalam menentukan posisi dan status pejabat di lingkup pemerintahan, termasuk penugasan Letkol Teddy sebagai Seskab. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan strategis guna memastikan efektivitas pemerintahan dan kesinambungan kebijakan nasional,” kata Meutya dalam keterangannya, Kamis 13 Maret 2025. []

Alasannya kata dia karena banyak anggota TNI yang nyambi kerja jadi Ojek Online (Ojol).

Dia menilai tidak apa-apa anggota TNI bekerja sampingan atau berbisnis asalkan tidak mengangg pekerjaannya.

“Ya sudahlah, yang penting hadir bertugas TNI, kerja baik. Dua tiga jam ngojek kan lumayan,” kata Maruli di Mabes TNI AD, Jakarta, Senin 22 Juli 2024.

Namun, ia menegaskan, anggota-anggota yang berbisnis tersebut harus tetap mengikuti apel pagi dan apel petang.

“Ada apel pagi kita, silakan lihat. Satu orang hilang saja ketahuan itu, enggak mungkin izin ngojek,” ujarnya, dikutip dari Antara.

Ia pun memastikan jika nantinya TNI diperbolehkan berbisnis maka akan mengikuti aturan.

Maruli menegaskan, institusinya akan menindak anggota TNI yang berbisnis ilegal.

“Kalau bisa dibikin koridor ya, kita kerjakan. Kalau memang UU-nya mengatakan tidak boleh ya sudah tidak usah berbisnis,” tegasnya.

Dia mengaku tidak memaksa jika nantinya aturan tetap melarang anggota TNI berbisnis.

Ia menyebut usulan anggota TNI diperbolehkan menjalankan bisnis hanya merupakan sebuah saran darinya.

“Kalau saran saya, dibuat batasan saja, dipertegas nih bagaimana aturan-aturannya supaya kita masih diperbolehkan, kalau tidak boleh pun kita nurut kok tentara ini, Undang-Undangnya enggak boleh ya sudah enggak boleh. Kerja lagi,” ujar Maruli.

Sebagaimana diketahui, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dijelaskan sejumlah larangan bagi anggota TNI.

Antara lain, dilarang menjadi anggota partai politik, dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis, dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis, dan terakhir dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertujuan untuk dipilih sebagai anggota legislatif ataupun jabatan lain yang bersifat politis.

Namun belakangan, pihak TNI mengusulkan kepada Kemenko Polhukam untuk menghapus larangan membuka usaha yang tercantum pada Pasal 39 huruf c dalam UU TNI Nomor 34 Tahun 2004.

Usulan tersebut disampaikan salah satu anggota TNI dalam forum diskusi yang disediakan Kemenko Polhukam untuk membahas RUU TNI di Jakarta Pusat, Kamis 11 Juli 2024.

Menyikapi usulan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto menyampaikan, pembahasan mengenai usulan penghapusan larangan TNI berbisnis itu tengah dilakukan dalam rangka daftar intervensi masalah (DIM) RUU TNI. []

Penunjukan Maruli sebagai Komisaris Utama PT Pindad tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Erick Thohir Nomor: SK-16/MBU/01/2024 dan Keputusan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri selaku para pemegang saham PT Pindad Nomor 001/KRUPS/LEN-PINDAD/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pindad.

“Tentunya diharapkan dengan kehadiran Pak Maruli sebagai Komisaris Utama PT Pindad, kedepannya dapat membentuk rancang bangun industri pertahanan, khususnya di Angkatan Darat (AD) untuk lima tahun ke depan. Kita bisa kembangkan bersama proses penelitian dan pengembangan (litbang),” kata Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam siaran pers, Selasa, 23 Januari 2024.

Selain itu, Kartika juga ingin memastikan bahwa PT Pindad berada dalam kondisi yang sehat agar ke depannya fokus menghasilkan bisnis-bisnis yang memberikan keuntungan.

Sementara itu, KSAD Maruli mengatakan ke depannya banyak hal yang akan dikembangkan bersama antara Litbang TNI AD dengan PT Pindad.

“Saya menyukai litbang, di internal Angkatan Darat banyak melakukan litbang. Nantinya bisa kita kolaborasikan dan kembangkan bersama PT Pindad,” kata Maruli.

“Mudah-mudahan kehadiran saya dapat membantu banyak serta berkontribusi aktif,” sambungnya. (*)

Sebelumnya, Maruli menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).

Berikut profil dan perjalanan karir Letjen Maruli Simanjuntak hingga menjadi KSAD.

Profil Maruli Simanjuntak

Maruli Simanjuntak lahir pada tanggal 27 Februari 1970 di Bandung, Jawa Barat. Dia merupakan anak ketiga dari lima bersaudara. Maruli dan keluarganya merantau ke Jawa. Ayahnya berprofesi sebagai guru dan ibunya seorang perawat.

Sejak awal karirnya, Maruli pernah dipercaya memegang sejumlah jabatan strategis di Korps Baret Merah Kopassus. Di antaranya, Komandan Batalyon (Danyon) 21 Grup 2 Kopassus, Komandan Sekolah Komando Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdikpassus).

Dia juga menjabat sebagai Wakil Komandan Grup 1 Kopassus, juga pernah menjabat sebagai Komandan Grup 2 Kopassus sampai tahun 2014.

Di tahun yang sama, Maruli bertugas sebagai Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) hingga tahun 2016.

Pada tahun 2016, Maruli mengemban tugas sebagai Komandan Korem (Danrem) 074/Warastratama. Saat menjabat Danrem 074, dia meraih penghargaan sebagai Danrem terbaik dalam bidang Upaya Khusus (Upsus) Ketahanan Pangan Tingkat Nasional tahun 2016.

Pada tahun 2017 hingga 2018, Maruli kemudian ditunjuk menduduki jabatan Wakil Komandan Paspampres. Dan, satu tahun berikutnya menjabat sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) IV/Diponegoro.

Selanjutnya, Maruli Simanjuntak mendapatkan promosi menjabat sebagai Komandan Paspampres dan berlanjut memegang sebagai Pangdam IX/Udayana. Selanjutnya dia menjabat sebagai Pangkostrad pada awal tahun 2022 lalu.

Kini, usai dilantik oleh Presiden Jokowi pada, Rabu, 29 November 2023, Maruli Simanjuntak resmi menjabat sebagai KSAD baru. (*)

Seperti diketahui, Agus Subiyanto telah dilantik sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono.

“Saya kira minggu depan akan kita putuskan,” kata Jokowi di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 25 November 2023.

Lalu, Jokowi menyatakan bahwa Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak merupakan salah satu kandidat KSAD.

“Ya salah satu kandidat (Letjen Maruli,” ucap Jokowi tanpa menyebut nama kandidat lainnya.

Untuk diketahui, posisi KSAD saat ini masih kosong karena KSAD sebelumnya, Jenderal Agus Subiyanto, dilantik menjadi pPanglima TNI pada Rabu, 22 November 2023 kemarin.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, ada tiga nama yang berpeluang mengisi posisi KSAD yakni Letjen TNI Maruli Simanjuntak, Letjen TNI Suharyanto, dan Letjen TNI I Nyoman Cantiasa.

Suharyanto adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sedangkan Nyoman adalah Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) KSAD.

“Ada beberapa nama. Pak Maruli salah satu yang kuat, kemudian ada Pak Suharyanto, kepala BNPB, dan Pak Nyoman Cantias,” ungkap Meutya.

Sementara itu, Maruli menyatakan siap apabila ditunjuk menjadi KSAD.

“Kalau tentara, ya ditunjuk, enggak ditunjuk, harus bekerja terus,” kata Maruli di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. (*)

Diberitakan sebelumnya Agus telah disepakati DPR sebagai calon Panglima TNI.

Saat ditanya terkait kedekatannya dengan Presiden Jokowi, Agus tak membantah soal itu.

Sebagai perwira aktif, Agus mengaku juga dekat dengan para pejabat lain selama dirinya bertugas.

“Saya itu berdinas tidak hanya di Solo, jadi kebetulan waktu saya di Solo bertemu dengan Pak Jokowi,” ucap Agus usai menjalani fit and proper test di Komisi I DPR, Senayan, Senin, 13 November 2023.

Saat menjadi Danrem di Palu, Agus mengaku juga dekat dengan Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola.

Selain itu, saat menjadi Danrem Surya Kencana, Agus juga mengaku dekat dengan Wali Kota Bogor Bima Arya.

Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan pihaknya telah menerima surat dari Presiden Jokowi mengenai usulan calon Panglima TNI yang baru yakni Letjen Agus Subiyanto.

“Pada kesempatan ini, saya akan mengumumkan nama calon pengganti dari Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Nama yang diusulkan oleh Presiden adalah Jenderal TNI Agus Subiyanto, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat,” kata Puan Maharani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Puan menjelaskan, berdasarkan aturan, Presiden Jokowi harus mengusulkan calon Panglima TNI yang baru maksimal 20 hari kerja sebelum masa pensiun Panglima TNI yang lama.

Untuk diketahui, Laksamana Yudo Margono akan memasuki masa pensiun pada tanggal 26 November 2023.

“Sesuai dengan Undang-Undang TNI, Presiden harus mengusulkan calon pengganti Panglima TNI kepada DPR kurang lebih mekanismenya itu adalah 20 hari sejak Surat Presiden diterima oleh pimpinan DPR,” jelas Puan.

Politisi PDIP ini menyatakan akan menindaklanjuti Surat Presiden (Surpres) tersebut sesuai mekanismen yang berlaku di DPR.

“Kami sudah menerima Surpres tersebut dan akan menindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku di DPR mengenai calon Panglima TNI yang akan datang,” ujar Puan.

Baru Dilantik Jadi KSAD

Sebelum diusulkan menjadi Panglima TNI, Letjen TNI Agus Subiyanto belum lama ini dilantik Presiden Jokowi sebagai KSAD pada tanggal 25 Oktober 2023. Jabatan jabatan sebelumnya adalah Wakil KSAD. Dia menggantikan Letjen Dudung Abdurrachman.

Kenaikan pangkat tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 90/TNI/Tahun 2023 tentang Kenaikan Pangkat dalam Golongan Perwira Tinggi TNI. (as) 

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melantik Letjen Maruli Simanjutak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Maruli akan menggantikan Jenderal Dudung Abdurachman yang akan pensiun.

Diharapkan, dengan adanya pergantian ini KSAD baru bisa menjaga kondusivitas jelang pemilu.

Di samping itu, dari sumber dalam istana juga diperoleh kabar selain KSAD, kabarnya Presiden Jokowi juga menunjuk Andi Amran Sulaiman menjabat Menteri Pertanian (Mentan).

Dengan demikian, Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin, Amran Sulaiman kembali menjadi Mentan untuk ke dua kalinya.

“Iya, Letjen Maruli dan Andi Amran Sulaiman rencananya akan dilantik besok,” ujar sumber tersebut, Selasa (24/10).

Diketahui, Andi Amran Sulaiman (AAS) pernah menjabat sebagai Mentan pada periode 2014-2019 dalam kabinet Jokowi-JK.

JAKARTA, Eranasional.com – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman tak mempersoalkan keikutsertaan para purnawirawan TNI untuk aktif dalam dunia politik.

“Saya sampaikan juga bahwa dukung-mendukung, saya lihat ada purnawirawan yang dukung-mendukung, silakan. Itu secara pribadi,” kata Dudung di Mabes TNI-AD, Jakarta Pusat, Selasa, 5 September 2023.

Lebih lanjut, dia mengingatkan agar purnawirawan tidak menyeret prajurit TNI aktif dalam pusaran tersebut. Ia menegaskan bahwa TNI AD bersikap netral.

“Tapi jangan coba-coba mengganggu prajurit aktif untuk mempengaruhi sehingga mempengaruhi atau mendukung salah satu calon,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengklaim loyal kepada perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

Meski begitu, Dudung menyebut bahwa TNI tidak boleh terlibat politik praktis.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi I DPR RI menyatakan ketidaksukaannya kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI Jenderal Dudung Abdurrachman. Pasalnya, Dudung mengirimkan utusan untuk menggantikannya menghadiri rapat dengan Komisi I tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Padahal, rapat tersebut juga dihadiri oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono beserta jajaran kepala staf lainnya.

Komisi I menegur Dudung yang absen tanpa bersurat, justru mengirimkan Wakil KSAD Letjen Agus Subiyanto untuk menghadiri rapat.

“Pak Agus, saya mohon maaf, bukan tidak suka Pak Agus ada. Tapi kami ingin menyampaikan dulu, kenapa kemudian diganti oleh Pak Wakasad. Saya baru tahunya pagi ini pak,” kata Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengawali rapat kerja di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2023).

Apalagi, lanjut Meutya, agenda rapat kali ini membahas situasi di Papua. “Untuk membahas Papua perlu KSAD, walau kami yakin Pak Wakasad bisa menjawab dengan baik,” sambungnya.

Meski begitu, Meutya mengaku memang sebelumnya Komisi I DPR mendapatkan informasi ketidakhadiran Dudung dari surat yang dikirimkan oleh Laksamana Yudo pada 31 Januari 2023. Namun, kata Meutya, biasanya pihak yang berjalangan hadir bersurat langsung ke Komisi I DPR.

“Surat dari Panglima TNI tanggal 31 Januari menyampaikan bahwa Bapak Jenderal TNI Dudung Abdurrachman mengadakan atau sedang dalam rangka kunjungan kehormatan courtesy call kepada Jenderal Park Jeong Hwan, KSAD dari Republik Korea dan ada beberapa visit di Korea,” ungkap Meutya Hafid.

Eranasional.com – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, melepas sekitar 1206 personel Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) dengan menggunakan 28 unit bus untuk melaksanakan mudik bersama ke beberapa daerah di Pulau Jawa. Acara pelepasan Mudik bersama dilakukan di Lapangan Mabesad, Jakarta, Kamis (28/4/2022).

Mudik Bersama ini diadakan lagi setelah selama dua tahun tidak berlangsung akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 ini pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengijinkan masyarakat untuk mudik pada perayaan hari Raya Idul Fitri 1443 H/ 2022 M, sehingga Pimpinan TNI AD menyelenggarakan mudik bersama untuk membantu para prajurit dan keluarga serta para personel yang bekerja di lingkungan Mabesad yang ingin merayakan lebaran di daerah asalnya masing-masing.

Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman dalam sambutannya menyampaikan agar kebijakan pemerintah yang memperbolehkan masyarakat untuk mudik ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bersilaturahmi dengan keluarga di kampung halaman.

“Nikmati Mudik bersama ini dengan baik, gunakan kesempatan bertemu dan berkumpul dengan keluarga. Sampaikan salam kepada keluarga di kampung halaman dan utamakan faktor keamanan selama dalam perjalanan maupun selama melaksanakan cuti lebaran, “pesan Kasad.

Pada mudik bersama tahun ini, para pemudik bukan hanya diantar menuju kampung halaman masing-masing, namun juga difasilitasi untuk kembali ke Jakarta dengan bus yang sama. Sebanyak 28 Bus mengantarkan para pemudik dari Mabesad ke berbagai tujuan daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur antara lain, Garut, Kuningan, Cirebon, Banjar, Purwokerto, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya hingga Banyuwangi.

Kasad juga menyampaikan ucapan terima kasih kepad berbagai pihak yang telah mendukung terlaksananya Mudik Bersama Warga Mabesad ini. Acara pelepasan mudik bersama ini dihadiri oleh Wakasad, Irjenad, para Asisten Kasad dan Kadispenad.

Antusiasme personel Mabesad yang mudik bersama terpancar dari wajah meraka yang sudah tidak sabar lagi untuk segera berjumpa dengan sanak keluarga di kampung halaman setelah dua tahun terakhir tidak dapat mudik lebaran,

“Alhamdulillah tahun ini kami sekeluarga dapat mudik merayakan lebaran di kampung halaman, sudah dua lebaran ini kami tidak pulang mudik, terima kasih kepada bapak Kasad yang telah menfasilitasi kami untuk mudik lebaran bersama-sama, “ ungkap Dewi istri dari Serka Imam yang akan mudik ke Solo.***

Eranasional.com – Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman, tak kuasa menyembunyikan dan menahan air matanya saat bersama dengan Vano (5th), salah satu putra tercinta Alm. Sertu Eka, Babinsa Kp. Meagaima Ramil 1702-05/Kurulu Kodim 1702/JWY yang menjadi korban pembunuhan OTK di Papua beberapa waktu yang lalu. Hal tersebut terlihat saat Kasad beserta Ny. Rahma Dudung Abdurachman mengunjungi rumah orangtua Alm. Sertu Eka di Sidoarjo (Senin, 4/4/2022)

Disela sela kesibukannya yang sangat padat dalam melaksanakan tugas, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, didampingi ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana Ny. Rahma Dudung Abdurachman menyempatkan diri pada malam hari untuk berziarah ke makam Alm. Sertu Eka korban pembunuhan di Papua dan mengunjungi keluarga korban di Sidoarjo.

Sebagai wujud mecintaannya kepada keluarga prajurit Kasad akan menanggung kebutuhan kedua putra almarhum yang masih kecil dan memberikan beasiswa sekolah hingga siap bekerja.

Selain itu Jenderal Dudung juga akan membantu adik Alm. Sertu Eka yang saat ini duduk di kelas 3 SMA mewujudkan cita citanya menjadi anggota TNI.

“Untuk adik Almarhum Sertu Eka akan kita bantu masuk Taruna Akademi Militer, sehingga diharapkan kelak dapat menjadi tumpuan keluarga membantu adik-adiknya,” ungkap Kasad.

Usai berziarah dan mengunjungi kediaman orang tua almarhum, Kasad beserta rombongan menuju RSUD Dr. Soetomo menjenguk Vino (4th), salah satu anak Sertu Eka yang selamat, pasca Operasi jari tangannya yang putus terkena sabetan senjata tajam.

Sebagaimana diketahui, Alm. Sertu Eka Andriyanto Hasugian Babinsa Kp. Meagaima Ramil 1702-05/Kurulu Kodim 1702/JWY beserta istrinya Almh. Sri Lestari Indah Putri seorang Bidan di Puskesmas Kabupaten Yalimo telah menjadi korban pembunuhan yang ditengarai dilakukan oleh oknum KKB Papua di Jln. Trans Elelim-Wamena Kabupaten Yalimo pada Kamis lalu (31/3/2022) dan kedua putranya selamat. (Dispenad)

Eranasional.com – Sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi atas terjalinnya kerja sama antara TNI AD dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia yang semakin meningkat, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, menganugerahkan Tanda Kehormatan Negara Bintang Kartika Eka Paksi (KEP) Utama kepada Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna, di Aula GPH Jatikusumo, Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta (4/4/2022).

Penagunegarahan Bintang KEP Utama kepada Ketua BPK RI berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 128/TK/Tahun 2020 Tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi Utama.

Selain menganugerahkan Bintang Kartika Eka Paksi Utama kepada Ketua BPK RI, Kasad juga menganugerahkan Bintang Kartika Eka Paksi Pratama kepada Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Hendra Susanto, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30/TK/2022 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi Pratama.

TNI AD berharap dapat mengembangkan kerja sama yang lebih luas dengan BPK RI, terutama dalam meningkatkan kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) guna mendukung pengawasan intern di lingkungan TNI AD melalui pola Post, Current dan Pre Audit sesuai arahan dan bimbingan BPK RI.

Melalui kerja sama serta koordinasi yang baik, diharapkan peranan APIP di lingkungan TNI AD dapat semakin efektif dan efisien, dengan tetap berpedoman pada tugas pokok dan fungsi kelembagaan antara TNI AD dan BPK RI. TNI AD selalu siap bersinergi dan mendukung setiap upaya BPK RI dalam memberikan kritik, saran dan masukan demi kebaikan TNI AD ke depan, sebagaimana yang dilakukan oleh BPK RI selama ini.

Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna, menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan TNI AD kepada dirinya.

“Penghargaan ini menjadi kehormatan sekaligus kebanggaan tersendiri bagi kami yang mendapatkan penganugerahan dari Bapak Kasad. Semoga dapat mewujudkan kolaborasi dan sinergi antara BPK dan khususnya TNI AD. Sebagaimana kita tahu bahwa TNI adalah aparat pertahanan negara. Kami juga juga bertugas sebagai pertahanan, namun pertahanan dalam hal tata kelola. Sebagai mitra kerja dari TNI AD, harapan ke depan semoga kerja sama dengan TNI AD akan terjalin semakin baik, “ tutur Ketua BPK RI.

Pada penganugerahan Tanda kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi kepada Ketua BPK RI dan Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara I dihadiri Wakasad, Irjenad, Koorsahli Kasad, Pangkostrad, Danpuspomad dan para Asisten Kasad serta para pejabat utama dari BPK RI.