JAKARTA, Eranasional.com – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor meminta perusahaan memecat atasan nakal berinisial B yang menjadi terduga pelaku ajakan kencan kepada karyawati dengan modus syarat perpanjangan kontrak kerja.

Hal tersebut dikatakan Wamenaker Afriansyah Noor setelah menginspeksi PT KAO Indonesia terkait kasus dugaan ajakan staycation kepada karyawatinya jika kontrak kerja ingin diperpanjang.

“Tadi sudah diceritakan bahwa PT KAO sudah meminta PT Ikeda memberhentikan sementara manajer yang bermasalah sambil hukum berjalan. Saya juga sudah menelpon Kapolres langsung untuk memberikan atau menindaklanjuti temuan atau laporan korban,” kata Wamenaker dikutip dari ANTARA, Kamis, (11/5/2023)

“Pak Kapolres berjanji akan menindaklanjuti dengan memanggil semua pihak, saksi korban dan lain-lain termasuk yang dilaporkan,” sambung Afriansyah.

Seperti diketahui, korban kasus staycation AD (24) merupakan karyawan alih daya PT Ikeda yang bekerja di PT Kao Indonesia. Sedangkan terduga pelaku, B, diketahui menjabat manajer PT Ikeda.

Afriansyah memuji langkah perusahaan agar sang manajer nakal diberhentikan. Namun, dia menyayangkan lemahnya mekanisme pengawasan sehingga dugaan pelecehan itu bisa sampai terjadi.

Dirinya juga meminta perusahaan memberi dukungan moril kepada AD selaku korban dugaan kasus ini. Hal itu disampaikan karena sejak kasus ini terungkap, tidak ada bentuk perhatian dari perusahaan terhadap korban.

Kendati korban berasal dari perusahaan penyalur kerja, namun tenaga korban digunakan di perusahaan yang memproduksi produk kecantikan ini.

“Walaupun PT Kao yang mempekerjakan orang, biarpun melalui outsourching, biar berimbang ceritanya, saya minta manajemen atau manajer HRD memanggil AD untuk mendapatkan keterangan yang benar. Memang harus periksa silang juga untuk mencegah ada kesalahan,” ucapnya.

Sebelum melakukan sidak, Afriansyah lebih dulu menemui korban AD di Posko Pengaduan Tindak Kekerasan dan Pelecehan terhadap Pekerja Perempuan di Kantor Hukum Nyumarno, Cikarang Pusat. Setelah mendengar langsung kesaksian korban, Afriansyah menegaskan kasus yang menimpa AD harus menjadi pelajaran bagi perusahaan lain agar tidak terulang kembali.

Sementara itu, perwakilan PT Kao Indonesia Nurbaeti mengatakan pihaknya mengikuti arahan Wamenaker untuk bersikap tegas pada pelaku pelecehan. Pihaknya pun bakal turut memberi perhatian kepada AD selaku korban.

“Sesuai dengan arahan Pak Wamenaker, memang sebenarnya dari awal kami mengikuti perkembangan kasus ini. Kemudian kami minta siapapun terduga untuk dinonaktifkan sesuai arahan Pak Wamen. AD merupakan karyawan
outsourching yang direkrut PT Ikeda dan ditempatkan di PT Kao di Cikarang. Kami sudah memberikan instruksi kepada Ikeda untuk menyelesaikan persoalan ini,” katanya.

JAKARTA, Eranasional.com – Pemprov DKI Jakarta menerapkan pembatasan usia bagi pegawai kategori Penyedian Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yakni maksimal 56 tahun terhitung mulai 1 Januari 2023. Sejumlah SKPD menawarkan agar posisi pegawai usia tua itu digantikan oleh keluarga atau anaknya.

“Bapak itu punya anak yang butuh pekerjaan enggak? Kalau ada, ya sudah anaknya masuk menggantikan. Jadi sesuai, akan kami fasilitasi,” kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho di Cakung, Jakarta Timur, Rabu (4/1/2023).

Hari mengungkapkan, setidaknya ada 100 pegawai PJLP usia di atas 56 tahun yang kontraknya resmi berakhir. Meski begitu, dia menyebut tidak ada gejolak di lingkungannya terkait aturan pembatasan usia ini.

“Kalau faktor usia, mungkin 100-an, tapi enggak ada gejolak atau mempermasalahkan,” ujarnya.

Solusi yang sama juga ditawarkan kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta Asep Kuswanto. Dia berjanji akan mengizinkan posisi PJLP yang diberhentikan karena faktor usia akan digantikan oleh anak-anaknya.

“Jadi tidak semuanya diberhentikan. Kalau mereka minta digantikan oleh anak atau keluarganya, bisa kita coba proses,” ucap Asep.

Asep menyebut, sekitar 600 PJLP di lingkungan Dinas LH DKI Jakarta yang kontraknya telah berakhir per tanggal 31 Desember 2022 lalu.

“Pak Gubernur menyampaikan, kalau umpamanya usia 56, 57 masih bisa. Tapi kalau usia 60 sampai 70 tahun lebih baik di rumahkan saja. Kita juga memahami produktivitasnya berbeda dengan yang usia 30, 40 tahun,” katanya.

Asep mengatakan, usia 56 tahun merupakan batas usia produktif tenaga kerja. Selain itu, ada aturan batas usia penerima yang tercantum dalam persyaratan penerima jaminan kesehatan.

“BPJS Kesehatan itu mensyaratkan 56 tahun. Jadi mau tidak mau, supaya bisa ter-cover baik oleh BPJ, maka batas usianya adalah 56 tahun,” ungkap Asep.

Sebagai informasi, ketentuan batasan usia PJLP di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan.

JAKARTA, eranasional.com –Artis Nikita Mirzani mengaku mengalami kerugian yang cukup besar selama mendekam di Rutan Serang, Banten.

Pasalnya, banyak kotrak kerja yang harus dibatalkan,lantaran dirinya masih mendekam dalam penjara, maka dari Ia pun harus mengembalikan uang muka yang sudah diterima dari klien.

“Kerugian gue selama 2 bulan 2 minggu gede lho. Bukan satu dua milyar,” beri tahu Nikita Mirzani, saat dijumpai di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

“Kemarin kan sempat terisak-isak nangis karena harus pengembalian dana dari beberapa vendor, dari beberapa oang memakai jasa off air. Aduh Niki ini di rekening uang keluar semua. Gua kan artis lumayan mahal ya, harganya jadi dipikir-pikir dulu kerugiannya,” Tambahnya.

Menurut Nikita Mirzani, sebelum terjadi penahanan, jadwal kerjanya sudah penuh hingga Februari. Namun, semua kontrak akhirnya dibatalkan karena tidak ada kepastian kapan dirinya akan dibebaskan.

“Waktu itu kita nggak tahu kapan mau dikeluarin, jadi semuanya di cancel. Tapi Niki mau ucapin terima kasih yang sudah memakai jasa Niki mereka nggak minta kerugian gitu, maksudnya karena flyer udah naik kan udah dibikin semua jadi katanya cuma ya udah balikin aja DP kita nanti kalau ada waktu lagi kita kerja sama bareng lagi,” jelasnya.